PinterPolitik.com

Kembali lagi dan lagi. Setelah sebelumnya staf khusus milenial membuat Istana hampir kehilangan muka (masih hampir lho ya), sekarang ada Menteri yang seharusnya sudah tahu mana tempat becek dan mana tempat bersih justru malah membuat Presiden harus menambah “konsumsi” obat sakit kepala di Istana – alias kondisinya tambah ruwet.

Adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang sudah berdiri kokoh tak tertandingi selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebentar, kok kayak jargon produk semen ya? Hehehe.

Pak Yasonna akhir-akhir ini memang banyak didera fakta miring – bukan isu lagi nih, terutama tindakan yang dinilai konyol oleh banyak pakar saat doi mengeluarkan kebijakan asimilasi terhadap 30 ribu narapidana.

Kalau diamat-amati, sebenarnya Pak Yasonna nih baik sih niatnya. Coba deh disimak statement-nya berikut, “saya mengatakan hanya orang sudah tumpul rasa kemanusiaannya dan tidak menghayati sila kedua Pancasila yang tidak menerima pembebasan narapidana (napi) di lapas over kapasitas.”

Biuh, cuy, heroik banget kan maksud baik dari Pak Yasonna? Alasan yang ingin digelorakan oleh doi sudah jelas, yakni kapasitas lapas yang over. Selain ini bisa nyebabin para tahanan “bengek”, susah gerak, dan kesemutan, harus diakui overcapacity juga bisa membuat si kecil Corona mudah mendapatkan inangnya.

Namun, sayangnya, Menkumham ini agak lupa, bahwa orang melakukan kejahatan ini bukan hanya faktor niat, tapi juga kesempatan – begitu kata Bung Napi. Coba bayangkan. Meskipun napi sudah menjadi baik sekalipun, sebab kondisi sepi dan serba tegang akibat ekonomi lesu seperti sekarang ini bakal memunculkan lagi tindakan nekat kembali.

View this post on Instagram

Meresahkan masyarakat karena membebaskan puluhan ribu napi, Menkumhan digugat #kemenkumham #menkumham #yasonnalaoly #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 27, 2020 at 5:09am PDT

Ya, oke lah, kita berprasangka baik kalau 30 ribu napi yang dikeluarkan mungkin sudah menjadi orang baik. Tapi, kan, urusan kriminal gak melihat sebaik apa persangkaan kita.

Nah, buktinya nih, tidak sedikit mantan napi yang diberikan asimilasi dan baru keluar, eh, ternyata sudah kedapatan melakukan tindakan kriminal lagi. Hedeehh. Ada lagi nih cuy, di Surakarta misalnya, para warga justru mendapati semakin maraknya intensitas aksi kejahatan, bahkan sampai menggalakkan ronda setiap malam loh.

Yah, kalau ini sih, di tengah pandemi tidak berusaha menciptakan kondisi sosial yang stabil malah bisa dikatakan sebaliknya ya, cuy, alias merangsang munculnya instabilitas keamanan. Sebenarnya sih, kalau mimin tidak terlalu menyoroti dampak secara langsung, justru dalam kondisi seperti itu harus dilihat akar penyebabnya gaes. Adapun jawabannya itu semua disebabkan oleh program asimilasi narapidana.

Kalau menurut salah satu pelapor yang mewakili sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Pengadilan Negeri (PN) sih begini, cuy. Sebenarnya, sebagian besar yang menimbulkan keresahan saat ini adalah para napi yang mendapatkan asimilasi. Bahkan, Kapolda Metro Jaya juga menyebut bahwa angka kejahatan naik 10% sejak diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kalau dilihat dari hal di atas, coba kita nilai kenapa kok kebijakan Pak Yasonna bikin geger? Ya, jawabnya tentu karena kebijakan ini tidak tepat kondisi dan waktu, cuy. Ibaratnya nih, kebijakan Menteri Yasonna malah membuat jebakan batman untuk masyarakat. Hadehh. Sudah dua periode, masa masih abal-abal dalam membuat kebijakan? Upsss.

Kita doakan saja ya gengs, semoga presiden tetap sehat dan kuat menghadapi pola kinerja menterinya yang seperti ini. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada masa pandemi seperti ini, mengurangi interaksi sosial dengan orang lain merupakan tindakan terbaik yang bisa dilakukan, cuy. Selain menghindari penularan, social distancing juga turut membantu pemerintah mengatasi bencana non-alam ini loh.

Memang manjur lah imbauan ini. Kebijakan social distancing juga membuat beberapa lembaga pemerintahan dan swasta harus rela ditutup. Akibatny,a para pegawai wajib membawa pekerjaan kantor ke rumah. Bahasa kerennya sih, work from home alias WFH, cuy.

Berdiam diri di rumah sebenarnya juga ada tantangannya sendiri nih. Soalnya, meskipun cuman rebahan dan gainless tanpa melakukan apapun, rasa bosan dan jenuh pasti ikut menemani – apalagi rasa kangen sama gebetan atau mantan. Haduhh, jadi multiple ngenes deh.  Betul gak, gengs? Hehehe.

WFH tentunya juga dirasakan oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang akrab dipanggil Ahok yang baru menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama Pertamina selama kurang lebih 6 bulan, guys. Karena kebijakan social distancing yang disusul dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini telah berlaku, mau tidak mau semua orang kan harus patuh, termasuk doi nih. Hehehe. Kalau gak nurut, bisa-bisa kena sanksi dari Pak Anies Baswedan nanti, Pak. Upsss.

Berbeda dengan kaum milenial yang sering mengeluh karena dikurung di rumah. Doi malah lebih suka menjadi “tahanan” di rumah seperti ini, gengs. Sampai-sampai, doi membandingkan WFH ini dengan ketika jadi tahanan di Mako Brimob loh.

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Weleh–weleh, Kelihatannya Pak Ahok ada rasa kapok harus tertahan dibalik jeruji nih, gengs. Hehehe. Curahan hati ini doi sampaikan melalui teleconference yang diunggah pada akun YouTube Luna Maya. Selain alasan tersebut, kira-kira adakah maksud doi yang lain ya? Hmmm, mungkin Pak Ahok bisa bantu jawab nih. Hehehe.

Soalnya, perbandingan yang digunakan bapak Ahok ini terlalu “wagu”. Masa rumah dibandingkan dengan penjara? Yah, jelas tidak sama toh. Apa jangan-jangan doi nih rindu sama teman-temannya yang masih di balik jeruji dan pengen mereka dibebaskan? Hayoo.

Kalau melihat ini, kok rasanya ada yang aneh gitu ya gengs. Secara tiba-tiba, bayangan flashback memunculkan sosok Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Waduh, apa jangan-jangan mereka berdua ini mempunyai chemistry yang mirip-mirip ya? Hmmm, mungkin mereka berdua yang lebih bisa menjawab ya gengs. Hehehe.

Terlepas dari itu, by the way, jangan lah pak membandingkan antara rumah dan Mako Brimob. Ya pasti bapak memilih rumah, kan sekarang bisa menimang dedek bayi. Hmmm, home sweet home banget gitu. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali menjadi sorotan publik. Setelah tahun lalu demo besar terjadi pada pertengahan September 2019 disebabkan karena kebijakan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tahun ini pun Kemenkumham kembali menjadi sorotan setelah Pak Yasonna mengeluarkan kebijakan untuk memberikan asimilasi kepada narapidana (napi).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi pada Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Keputusan Menkumham Nomor M.HH.19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19,

Hingga 8 April 2020, Kemenkumham telah mengeluarkan 35.676 napi, dengan rincian napi yang dikeluarkan melalui program  asimilasi 33.861 dan program integrasi 1.815. Program tersebut dimaksudkan untuk mencegah peneluran Covid-19.

Berbagai negara di dunia pun mengeluarkan kebijakan yang serupa, sebagai contoh, adalah pemerintahan Inggris yang akan membebaskan narapidana dengan sisa masa tahanan kurang dari 2 (dua) bulan. Sementara, Iran sejak Maret lalu telah mengeluarkan 85 ribu napi untuk meredam penularan Covid-19 ini. Jumlah ini merupakan setengah dari total keseluruhan napi di negara tersebut.

Residivisme

Kebijakan tersebut mungkin dapat dikatakan sebagai yang terbaik dari yang terburuk. Mengapa demikian? Harus kita akui bahwa jumlah napi di Indonesia saat ini jumlahnya melebihi kapasitas dari jumlah maksimal napi di penjara.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatat bahwa total tahanan dan napi di Indonesia jumlahnya mencapai 271.209 orang – atau setara 106 persen dari kapasitas ruang tahanan. Faktor tersebutlah yang kemudian diambil oleh kemenkumham sebagai upaya pencegahan Covid-19 ini.

Namun, amat disayangkan. Selang beberapa hari setelah dijalankannya kebijakan tersebut, timbul kabar di beberapa wilayah mengenai aksi mantan napi yang kembali berbuat kejahatan.

Bahasa hukum menyebutnya dengan residivis. Secara sempit, residivis diartikan sebagai pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama yang telah diputus dengan kekuatan hukum tetap dan pengulangan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Kejadian ini yang kemudian menjadi pembicaraan publik. Publik dihadapkan akan ketakutan terhadap ulah napi tersebut. Sementara itu, para napi yang juga merupakan manusia pun berhak untuk kembali ke masyarakat.

Kemudian, muncul lah pertanyaan. Apakah kebijakan tersebut telah tepat? Lantas, bagaimana upaya penanggulangan atas kemunculan fenomena residivis tersebut?

KUHP Saat Ini

Harus diakui bahwa KUHP kita merupakan warisan kolonial Belanda. Nilai-nilai yang dikandung didalamnya pun ada yang telah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan maupun roh culture Indonesia.

Mengenai masalah pidana dan pemidanaan, KUHP mengatur pola maksimum dimulai dari 3 (tiga) minggu dan paling tinggi adalah 15 (lima belas) tahun yang dapat mencapai 20 (dua puluh) tahun apabila ada pemberatan.

Bahkan, mengenai kejahatan ringan seperti halnya maling sandal (untuk saat ini diibaratkan demikian), diancam dengan pidana maksimal tiga minggu.

Secara garis, besar KUHP hanya menganut dua sistem perumusan, yakni perumusan tunggal yang mana hanya diancam 1 (satu) pidana pokok (penjara, kurungan, denda); dan perumusan alternatif yang dimulai dari pidana pokok terberat sampai dengan paling ringan. Penjelasan tersebut kiranya yang menjadi penyebab penjara di Indonesia menjadi overcapacity.

Belum lagi, ditambah dari kasus narkotika, yang mana penerapan Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai rehabilitasi masih menjadi angan-angan belaka. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa hanya 1 dari 6 napi narkotika yang menjalani rehabilitasi.

Sebab, ini tidak lain karena adanya bunyi pasal 3 ayat (1) BAB III mengenai pelaksanaan peaturan bersama 7 (tujuh) lembaga negara tentang penganganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Pada aturan tersebut, rehabilitasi sifatnya “dapat dilakukan” bukan “wajib dilakukan”. Hal ini yang menjadikan putusan rehabilitasi menjadi lemah.

Melihat hal demikian, wajarlah prisonisasi di penjara semakin masif dan bukan tidak mungkin ketika napi tersebut selesai dalam menjalani hukuman dapat melakukan tindak pidana kembali.

Faktor Kriminogen

Teringat apa yang dikatakan oleh Schultz, beliau menyatakan naik turunnya kejahatan di suatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

Pendapat tersebut membuktikan bahwa hukum pidana merupakan upaya hukum terakhir (umtimum remedium). Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-8 Tahun 1990 di Havana, Kuba, yang kemudian dituangkan dalam dokumen A/CONF.144/L.17 memunculkan pemahaman bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama.

Dalam dokumen tersebut pun, dijelaskan bahwa kemiskinan, pengagguran, meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) hidup, ketimpangan sosial yang tinggi, menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan menjadi penyebab kejahatan tersebut.

Di Indonesia, angka buta huruf berdasarkan data sensus penduduk 2019 untuk usia produktif (15-44 tahun) adalah 0,76%. Sementara itu, jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 5,28%. Angka ini kemungkinan dapat bertambah seiring dengan krisis global akibat pandemi Covid-19 ini.

Yang lebih mencengangkan adalah konflik lahan yang mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun ke tahun. Catatan akhir tahun 2019 merekam adanya 279 kasus dalam satu tahun yang berkaitan dengan konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 734.239,3 hektare. Dari akumulasi konflik itu, disebutkan 109.042 keluarga menjadi korban.

Angka tersebut dapat semakin bertambah seiring dengan krisis Covid -19, pembangunan infrastruktur yang semakin masif, dan, kemungkinan juga, dari Omnibus Law yang saat ini tengah dibahas.

Bila dikaitkan dengan hasil kongres PBB di Kuba dan data yang dijabarkan di atas, kemudian dibenturkan dengan sistem hukum Indonesia (KHUP) saat ini berlaku, serta kebijakan pemasyarakatan lainnya, sangatlah dimungkinkan proses residivisme dapat semakin tinggi bahkan menimbulkan kejahatan baru.

Rancangan KUHP Baru

Terlepas dari pro dan kontra KUHP baru, perlu diketahui bahwa rancangan KUHP ini sudah sejak lama menjadi pembahasan para ahli hukum. Sayangnya, hingga saat ini tarik ulur politik sangatlah kentara. Terlepas dari itu, ada beberapa konsep RUU KUHP yang relevan atas fenomena saat ini.

Pertama, RUU KUHP mengakomodir hakim untuk memberikan maaf kepada terdakwa disebut juga dengan rechterlijk-pardon. Bentuk pemberiaan maaf ini diberikan atas ringannya perbuatan, keadaan pribadi dari terdakwa, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan jahat tersebut atau dampak atas hukuman tersebut.

Kedua, dikenalnya konsep individualisasi pidana yang mana di dalam RUU KUHP akan dikenal adanya proses modifikasi, perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali putusan pemidanaan.  Hal ini tidak lain untuk memberikan hak kepada si terpidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman atas perubahan yang telah dilakukannya.

Sekilas konsep ini sama dengan remisi. Namun, bedanya konsep dalam RUU KUHP ini dapat diajukan oleh keluarga, terpidana, jaksa penuntut umum, atau hakim pengawas serta diajukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Ketiga, dikenalnya konsep pidana kerja sosial untuk pidana yang diancam maksimum 6 (enam) bulan penjara. Ikhtiar-ikhitiar dalam RUU KUHP ini patut menjadi bahan renungan kita atas fenomena residivisme.

Teringat apa yang dikatakan oleh Prof. Sutjipo Rahardjo bahwa hukum untuk manusia, mengingat hukum itu dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Untuk itulah, tidak boleh sekali-kali mengabaikan aspek manusia sebagai bagian sentral dari hukum tersebut.

Fenomena residivis dan ketidakterimaan masyarakat terhadap napi sebagai imbas kebijakan Kemenkumham dalam memberikan hak asimilasi dan hak integrasi terhadap napi perlulah menjadi sinyal merah. Kita tidak tahu seberapa sabar dan legowo-nya masyarakat dalam menghadapi situasi demikian – ditambah sikap pemerintah yang seakan plin-plan dalam membuat kebijakan.

Soerkarno berucap, “jangan pernah melupakan sejarah.” Memang begitulah nyatanya. Kejadian saat ini merupakan pengulangan atas kejadian sebelumnya. Namun, beruntung bagi mereka yang mempelajari sejarah karena mereka akan mengerti cara untuk menanggulanginya.

Sayangnya, sampai tulisan ini dibuat, negara membuat dagelan kembali – menjadikan sebuah nover ber-genre romansa sebagai alat bukti vandalisme. Bukan mengenai masalah vandalismenya, tetapi mengapa buku-buku tersebut dijadikan sebagai barang bukti sedangkan isi dari buku tersebut tidak relevan dengan perbuatan pelaku? Hal ini menandakan pemerintah gagap dan tidak hati-hati dalam menjalankan hukum.

Padahal, di Indonesia sendiri, banyak para akademisi hukum yang sampai saat ini mengumandangkan pembaharuan hukum yang lebih Indosianis dan mengedepankan aspek kemanusiaan. Semoga segera permasalahan yang ada dapat segera teratasi.

Tulisan milik Arrizal Fathurohman Nursalim, alumnus Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Karena pandemi corona, pemerintah bebaskan 30 ribu narapidana dan anak. Pembebasan tersebut selain untuk mencegah penularan virus corona, juga dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp 260 Miliar

PinterPolitik.com

Gengs, membahas nasib narapidana (napi) di tengah pandemi Covid-19 ini memang menjadi hal yang sangat menarik ya. Terkait nasib para napi tindak korupsi sih, sudah tidak usah kita bahas lagi, cuy, kan sudah dapat penjelasan alias klarifikasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa sebenarnya tidak ada pembahasan hal tersebut sebelumnya. Terlepas dari kontroversi hal tersebut, ternyata masih ada banyak hal lagi, cuy, yang perlu dibahas dan diulas.

Memang sih, gengs, niat dari pembebasan para napi itu bagus, yaitu untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas). Terlebih, memang lapas di Indonesia ini sudah overload atau overcrowded banget, alias sudah numpuk.

Tapi, menurut kalian, ini efektif gak sih, gengs? Bukannya lapas itu tempat karantina paling aman ya – sudah sejak awal terhindar secara kontak fisik dengan orang luar? Hmmmm, kelihatannya memang pemerintah harus memikirkan cara lain deh.

Kalau kita bandingkan dengan nasib narapidana di beberapa negara lain, emang sangat berbeda cuy. Seperti, contoh nih, nasib para napi di negara tetangga kita – yaitu Malaysia – misalnya, mereka malah diberdayakan dengan bagus, cuy.

Bayangin deh. Para narapidana diajari keterampilan menjahit dan mereka diminta untuk memproduksi Alat Pelindung Diri (APD). Hal tersebut bertujuan agar Malaysia dapat memenuhi kebutuhan APD dalam negeri.

Ada lagi, cuy, selanjutnya, yaitu nasib para napi di negara Turki. Tidak jauh berbeda dengan Malaysia nih, berawal dari merebaknya virus Corona di sana, para narapidana diberdayakan menjadi tenaga produksi masker dan APD untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit. Bahkan nih, dalam satu bulan mereka dapat memproduksi 1,5 juta masker dan APD. Gokil gak tuh?

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Wah, kalau seperti ini, bukannya harusnya pemerintah Indonesia mencontoh dua negara ini saja ya? Kan, lebih positif tuh jadinya. Setelah pandemi Covid-19 ini mulai menurun atau sudah selesai, baru nanti para napi yang sudah membantu pemerintah memproduksi masker dan APD diberikan remisi masa tahan. Beeh, dijamin deh bakal banyak banget tuh yang ingin berkontribusi.

Cara ini bisa lebih bagus lagi kalau yang menjahit – misalnya – para mantan pejabat yang dipenjara karena kasus korupsi. Uppsss, kira-kira napi koruptor ada yang mau menjahit gak yaa? Hehehe.

Selain itu, pemberdayaan seperti ini kan lebih efektif ya cuy, daripada secara tiba-tiba membuat kebijakan pelepasan 30.000 narapidana..

Padahal nih, cuy, ada kasus yang mengagetkan nih pasca-pelepasan narapidana sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Baru saja keluar dari penjara dua hari, mantan napi di Sulawesi Selatan ini kedapatan mencoba mencuri di rumah tetangganya. Wadadaww, kalau sudah seperti ini gimana ya, gengs? Kira-kira Pak Yasonna Laoly sudah memperkirakan ini belum yaa? Hmmm.

Atau jangan-jangan ada kepentingan lain nih cuy dibalik pelepasan 30.000 napi itu. Soalnya nih, dengar-dengar ada kemungkinan bahwa pemerintah dapat membangun kelompok yang nantinya akan dididik untuk melawan para pengasong paham radikal – mirip-mirip apa yang terjadi di masa lampau. Hehe.

Apa jangan-jangan napi yang akan dilepas ini akan bermuara ke sana ya, gengs? Hmmm, mungkin kita bisa menunggu jawabannya dari pihak yang mempunyai otoritas saja. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Weleh-weleh, di tengah persebaran virus Corona (Covid-19) yang semakin mengganas ini, kok ya pejabat kita ini ada-ada saja. Beberapa waktu lalu, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendapatkan kritik pedas dari berbagai kalangan karena usulannya dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi.

Eh, tidak lama setelah itu, gantian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuat gaduh. Ini para pejabat publik kita sengaja bikin sensasi atau gimana ya, gengs?  Kok yang dilakukan aneh-aneh saja? Apa jangan-jangan mereka memang pengen ngartis gitu kali yaa biar gak kalah terkenal? Upsss.

Ceritanya begini, cuy. Setelah ada pemberitaan bahwa Yasonna Laoly mengusulkan adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 dan mengusulkan pembebasan 30.000 narapidana, wartawan langsung meminta tanggapan terkait masalah ini ke pihak KPK karena sebagian yang akan dibebaskan adalah koruptor. Alih-alih sebagai lembaga yang biasanya garang terhadap tindakan korupsi, ehhh, malah KPK menyambut baik usulan itu. Hadeuhhh.

Lebih tepatnya sih begini, gengs. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron berpendapat bahwa KPK menyambut positif usulan Pak Yasonna sebagai respons yang adaptif terhadap wabah virus Covid-19. Menurut doi, kebijakan yang akan diambil oleh Menkumham sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Hmm, menurut kalian, gimana nih?

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Ngomong-ngomong nih, kalau pertimbangannya seperti itu, terus di mana rasa peduli para koruptor dulu pas mau korupsi ya, cuy? Hmmm. Pusing kepala Barbie bingung mikirin para pejabat yang berperilaku seperti ini.

Lebih-lebih nih, cuy, kalau hal ini beneran terjadi, napi korupsi yang akan dibebaskan di antaranya adalah orang yang familiar banget, yaitu mantan politisi Nasdem O.C. Kaligis, mantan Menteri Agama Suryadarma Ali, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, dan papa Setya Novanto (Setnov), cuy. Eits, bukan papa minta saham loh yaa. Upsss. Keceplosan. Hehehe.

Karena keributan ini semakin kencang dan liar di tengah masalah virus Corona, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan statement dan menanggapi itu semua, cuy. Menurut presiden, hal tersebut tidak benar, gengs. Mantan Wali Kota Solo tersebut mengatakan bahwa tidak pernah ada pembahasan pembebasan koruptor dalam rapat di tengah upaya penanganan penyebaran Covid-19.

Wadadaw, kalau ternyata kondisinya begini, terus gimana nih, cuy? Kok jadi beda-beda begini?

Kira-kira, siapa ya yang benar nih? Presiden Jokowi atau Menteri Yasonna dan KPK? Waduhh, masa iya bawahan melawan atasan ya, gengs? Gak benar tuh namanya.

Terlepas dari semua itu, semoga ini hanya April Mop alias prank aja ya gengs – bukan kenyataan – mumpung masih awal bulan April. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, menurut kalian fungsi dari seorang pemimpin itu apa sih? Secara umum, pasti untuk tujuan yang baik dalam sebuah struktur organisasi.

Tapi, gimana menurut kalian kalau ternyata ada pemimpin yang malah hanya menimbulkan kegaduhan? Beeh, kalau jadi bawahan pasti kalian ikut geram dong.

Nah, kali ini ada sesosok pemimpin di kementerian yang lagi trending banget nih. Eitss, kali ini bukan Menteri Kesehatan yaa. Biarkan dia fokus kerja dulu, cuy, agar wabah Corona bisa cepat teratasi. Hehehe.

Udah pada tahu dong siapa Menteri yang kita maksud. Benar banget, gengs. Doi adalah Bapak Yasonna Laoly yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Doi lagi trending banget nih di berbagai lini masa. Pasalnya, yang diusulin doi ini aneh-aneh. Masa doi ingin membebaskan 30.000 narapidana (napi)? Bayangin, cuy. Jumlahnya banyak banget kan.

Kalau tiba-tiba mengusulkan adanya pemberian remisi dan jumlahnya sudah ditetapkan nih, kelihatannya sudah ada pembahasan mendalam sebelumnya, cuy. Apa iya sudah ada “lobi-lobi” di belakang laya? Upsss, keceplosan. Apa benar itu, Pak Menkumham? Hehehe.

Yang menjadi pertanyaan nih, cuy, napi jenis apa yang mau dikasih remisi? Tindak kejahatan ordinary atau extraordinary nih? Kalau kejahatan umum sih gak masalah ya cuy, itupun harus dengan catatan. Misalkan nih, selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dia menunjukkan sikap yang baik, umur sudah di atas enam puluh tahun, dan lain sebagainya.

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Lah, yang jadi masalah nih, cuy, sebagian yang akan diberikan remisi itu napi jenis extraordinary seperti napi tindak korupsi. Wadadaww, kok aneh ya gengs? Kayak memihak banget gitu ama koruptor. Alasannya sih untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Hadeeuuh, semoga bukan mengambil kesempatan dalam kesempitan ya, gengs. Hehe.

Kalau di Amerika Serikat (AS) nih, gengs, hal serupa juga bisa dilakukan tetapi itu diberikan kepada orang yang masih akan menjalani sidang, bukan yang sudah divonis bersalah – apalagi napi yang sudah mendekam di dalam penjara. Hehehe.

Usulan yang diungkapkan oleh Pak Yasonna ini sontak mendapatkan kritik pedas dari berbagai kalangan, cuy. Tidak luput juga kritik dari jurnalis senior seperti Najwa Shihab.

Doi bahkan sempat menyinggung bahwa sel koruptor itu sangat layak dan sesuai dengan standarisasi social distancing. Bahkan, kamar yang ber-AC dan kamar mandi yang pakai air panas itu sudah lebih dari cukup.

Waduduh, kalau kamar ber-AC dan air hangat tersedia, itu sih lebih layak dari pada kos-kosan orang biasa seperti kita-kita ini ya, gengs. Kita kamar mandi dalam aja sudah bersyukur banget. Hehehe.

Well, terlepas dari itu semua, semoga Pak Menkumham ini segera melek kritikan ya, gengs. Pasalnya, tidak sedikit loh napi yang mencuri ayam dan kayu bakar saja dihukum bertahun-tahun. Ehhh, ini koruptor malah mau dibebasin. Pantas banyak orang ngomong hukum Indonesia tumpul ke atas tajam ke bawah. Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Semenjak merebak pada akhir tahun 2019 lalu, virus Corona (Covid-19) telah menginfeksi ratusan ribu manusia dalam beberapa bulan ya, cuy. Tentunya, ini menimbulkan kepanikan hampir di seluruh lapisan umat manusia, memporak-porandakan tatanan sistem ratusan negara.

Namun, hendaknya kita juga harus mengambil hikmah, cuy, dengan adanya Covid-19.  Pasalnya nih, dengan adanya pandemi ini, bumi disebut-sebut menjadi lebih segar – bahkan pemanasan global mengalami penurunan kadar.

Kalau dianalogikan nih, cuy, bumi itu kan seperti ibu dalam cerita legenda – selalu mencintai anak-anaknya. Soalnya, keberkahan yang didapat planet hijau dalam sistem tata surya ini juga dirasakan oleh anak bumi.

Well, cukup lah basa-basinya ya. Kita langsung menuju pokok permasalahan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang satu ini ternyata tengah menjadi wali dalam bagi-bagi berkah bumi, cuy, yakni melalui kebijakannya yang hendak membebaskan puluhan ribu narapidana (napi). Waduduh, ada apa pak emang? Kok napinya mau dilepaskan?

Alasannya sih klasik, gengs – bahkan sering banget dipakai akhir-akhir ini. Apa lagi kalau bukan untuk memotong rantai penyebaran Covid-19? Bahkan nih, doi mengajukan revisi Undang-Undang (UU) juga lho. Hadeehh.

Parahnya, kebijakan-kebijakan Menkumham ini terkesan ada-ada aja tuh. Apa jangan-jangan hanya untuk memperbaiki citra nih pak di depan publik? Kan, beberapa bulan lalu bapak dapat rapor merah tuh soal kasus Harun Masiku dan Nurhadi. Uppsss, jadi mengingatkan kenangan nih. Hehehe.

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Apalagi nih, cuy, Menteri Yasonna ini pernah terkena skandal. Doi sempat diduga menutupi keberadaan om Harun yang terlibat kasus suap. Wah, seperti udang di balik rempeyek ya gengs? Upss.

Meskipun dugaan ini belum terbukti, tapi kebijakan yang diusulkan kok terkesan menimbulkan kontroversinya di tengah wabah begini ya. Rakyat-rakyat yang julid kan hatinya semakin bergejolak dan meronta. Hehehe.

Tidak sampai di situ nih gengs. Lucunya para napi yang diberikan asimilasi berasal dari kasus yang tidak biasa. Kabarnya, para koruptor dan napi kasus narkoba cuy yang dibebaskan. Weleh-weleh, gak main-main kan?

Gimana nih, gengs? Menurut kalian, kebijakan yang diusulkan oleh Pak Yasonna ini gimana? Menurut mimin, kok sedikit aneh yaa. Hmmm.

Semoga kebaikan hati Menteri Yasonna ini bukan karena ada udang di balik rempeyek tadi ya, cuy. Hmm, kalau dalam pewayangan, ini bisa aja kayak kisah Petruk yang menggunakan kesempatan mendapat tiga wahyu karena tuannya Abimanyu sakit dan akhirnya menjadi ratu. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Di tengah terpaan pandemi virus Corona (Covid-19), berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menekan penyebaran virus yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok tersebut. Mulai dari penerapan social distancing, yang sekarang telah diubah menjadi physical distancing, hingga pada penerapan work from home (WFH) dan kuliah online.

Terbaru, untuk mencegah penularan Covid-19, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) akan membebaskan – melalui hak asimilasi – 30 ribu narapidana dewasa dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Narapidana yang terkait dengan PP tersebut adalah narapidana tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotroprika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi.

Tidak hanya adanya syarat narapidana tidak boleh terkait dalam kejahatan-kejahatan tersebut, narapidana yang dibebaskan juga harus telah menjalani masa tahanan tertentu, yakni setengah masa tahanan bagi narapidana anak, dan dua per tiga masa tahanan bagi narapidana dewasa.

Selain untuk mencegah penularan Covid-19 karena selama ini lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia mengalami overcrowding atau kelebihan kapasitas. Pembebasan itu juga memiliki motif ekonomi karena disebut dapat menghemat anggaran kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sampai dengan Rp 260 miliar. Di tengah besarnya kebutuhan keuangan negara untuk memberikan stimulus ekonomi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, motif ekonomi tersebut, tentunya menjadi begitu masuk akal.

Akan tetapi, menilik pada angka jumlah narapidana yang dibebaskan, menariknya, entah kebetulan atau tidak, angka tersebut sama dengan jumlah Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa yang dibentuk oleh mantan Kepala Staf Kostrad TNI Mayjen (Purn.) Kivlan Zen atas perintah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto yang dulu menjabat sebagai Panglima ABRI pada tahun 1998.

View this post on Instagram

Ada 'berkah' dibalik #covid_19 bagi 30 ribu Narapidana – #waspadacovid19 #covid19indonesia #pencegahancorona #dampakcorona #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 2, 2020 at 6:33am PDT

Pam Swakarsa sendiri adalah kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) pada tahun 1998 lalu.

Selain karena adanya kesamaan angka, konteksnya menjadi semakin menarik karena sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan dapat diterapkannya darurat sipil apabila diperlukan. Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari hal tersebut?

Kebijakan yang Ganjil?

Pada konteks pencegahan penularan Covid-19 ataupun untuk melakukan penghematan anggaran, tentunya kebijakan untuk membebaskan 30 ribu narapidana tersebut menjadi suatu hal yang positif. Akan tetapi, apabila ditelaah lebih dalam, tampaknya kebijakan tersebut memiliki tanda tanya tersendiri.

Pertama, jika benar pembebasan tersebut bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19, maka angka 30 ribu tersebut menjadi riskan, dan tampaknya cukup sia-sia. Pasalnya, sebagaimana keterangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada Desember 2018 lalu, penghuni lapas di Indonesia disebut mencapai 256.273 narapidana, padahal kapasitas hunian hanya mencapai 126.164 narapidana.

Artinya, perlu adanya pengurangan sebanyak 130.109 narapidana untuk menciptakan keadaan ideal di lapas agar terjadi social distancing atau physical distancing.

Dengan kata lain, argumentasi pembebasan tersebut untuk mencegah penularan Covid-19 karena terjadi kelebihan kapasitas lapas menyisakan tanda tanya tersendiri karena lapas tetap mengalami surplus 100.109 narapidana.

Kedua, bertolak pada motif ekonomi, jika pembebasan 30 ribu narapidana dapat menghemat anggaran sebesar Rp 260 miliar, maka pembebasan 130.109 narapida dapat menghemat anggaran sebesar Rp 1,1 triliun. Dengan memberikan pertanyaan sederhana, untuk apa hanya mengincar keuntungan yang lebih sedikit, jika keuntungan yang lebih besar dapat diraih?

Ketiga, dengan dipertahankannya Wiranto di lingkaran istana, tentu itu menjadi suatu indikasi kuat bahwa Presiden Jokowi memang menaruh kepercayaan terhadapnya. Dengan kata lain, hal tersebut juga mencuatkan tanda tanya, apakah Pam Swakarsa yang menurut Kivlan Zein dibentuk atas perintah Wiranto, saat ini sedang berusaha untuk dibentuk kembali dengan elemen para narapidana yang dibebaskan tersebut?

View this post on Instagram

Jokowi sebut #daruratsipil perlu diterapkan, guna atasi penyebaran #covid_19 #pinterpolitik #indonesiamelawancorona #dirumahsaja #sosialdistancing #tetapdirumah

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 30, 2020 at 10:18pm PDT

Wiranto sendiri, dalam beberapa kesempatan, selalu memberikan jawaban diplomatis terkait apakah benar ia merupakan aktor di balik Pam Swakarsa.

Kemudian, konteks kemungkinan dibentuk kembalinya Pam Swakarsa ini menjadi semakin menarik karena di lingkaran istana juga terdapat Moeldoko. Pasalnya, menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, Moeldoko merupakan sosok yang dekat dengan Wiranto.

Menurut Fahmi, Moeldoko pernah menjadi asisten pribadi Wiranto di masa lalu. Selain itu, bergabungnya Kepada Staf Kepresidenan itu ke Partai Hanura pada 2016 lalu juga disebut karena kedekatan keduanya.

Dengan kata lain, jika benar hubungan Moeldoko dan Wiranto begitu dekat, boleh jadi, Moeldoko juga mengetahui strategi pengamanan masyarakat ala Wiranto, seperti membentuk Pam Swakarsa.

Selain itu, dengan Moeldoko yang pernah menjabat sebagai Komandan Brigif-1/Jaya Sakti yang betugas mengamankan DKI Jakarta saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, tentu membuatnya memiliki kemampuan teknis dalam melakukan operasi pengamanan.

Akan tetapi, adanya keganjilan dan kebetulan tersebut, tentunya tidak dapat menjadi justifikasi bahwa Pam Swakarsa memang akan dibentuk kembali. Namun, seperti yang diungkapkan oleh filsuf Jerman Ernst Cassier bahwa manusia adalah animal symbolicum atau makhluk yang memproduksi simbol, tentunya itu membuat tanda-tanda yang telah disebutkan tersebut melahirkan simbol-simbol atau interpretasi tersendiri.

Semiotika Charles Sanders Pierce

Untuk tanda-tanda yang telah didapatkan tersebut, maka perlu diperlukan pisau analisis yakni teori semiotika untuk menelaahnya. Semiotika sendiri adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan manusia dapat dilihat sebagai suatu tanda, yakni sesuatu yang dapat diberi makna.

Pada tulisan ini, akan digunakan teori semiotika dari Charles Sanders Peirce. Pierce adalah tokoh semiotika dari kalangan pragmatis yang melihat tanda sebagai “sesuatu yang mewakili sesuatu”. Menurutnya, tanda adalah apa yang ditangkap oleh indera manusia kemudian melalui proses kognitif diterjemahkan ke dalam suatu makna.

Teori Semiotika Pierce disebut sebagai teori yang bersifat trikotomis karena melibatkan tiga segi, yakni representamen, objek, dan interpretan. Fenomena yang pertama kali ditangkap oleh manusia disebut dengan “representamen”, sedangkan proses kognitif yang terbentuk dari penangkapan itu disebut dengan “objek”. Dan proses hubungan dari representamen ke objek disebut semiomis, yang kemudian berlanjut ke dalam proses penafsiran atau “interpretan”.

View this post on Instagram

Apa #daruratsipil itu? #politik #politikindonesia #pinterpolitik #waspadacovid19 #lawancovid19

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 31, 2020 at 3:00am PDT

Berbeda dengan teori semiotika lainnya – seperti teori Semiotika Ferdinand de Saussure – yang hanya menginterpretasi dalam satu proses, teori semiotika Pierce memiliki keunggulan karena interpretasinya melibatkan dua proses.

Kembali terhadap dugaan dibentuknya kembali Pam Swakarsa, dengan menggunakan teori semiotika trikonomis dari Pierce, maka akan didapatkan suatu simpulan yang cukup menarik.

Pertama, pada segi “representamen” atau fenomena yang pertama kali ditangkap, itu adalah pembebasan 30 ribu narapidana. Dan di sekitar Presiden Jokowi terdapat sosok militer, yakni Wiranto dan Moeldoko.

Kedua, pada segi “objek”, didapatkan  pemahaman bahwa pembebasan 30 ribu narapidana tersebut untuk mencegah penularan Covid-19 dan menghemat anggaran sebesar Rp 260 miliar. Dan juga didapatkan pemahaman bahwa Wiranto dan Moeldoko adalah sosok berpengaruh yang ada ketika Pam Swakarsa dibentuk.

Ketiga, pada segi “interpretan”, didapatkan interpretasi bahwa alasan pencegahan penularan dan penghematan anggaran tersebut memiliki keganjilan tersendiri. Lalu, didapatkan pula interpretasi bahwa jumlah Pam Swakarsa yang dibentuk pada 1998 sama dengan jumlah narapidana yang dibebaskan.

Dengan demikian, dari kedua proses tersebut didapatkan interpretan bahwa terdapat kemungkinan bahwa 30 ribu narapidana yang dibebaskan ditujukan untuk membentuk Pam Swakarsa. Apalagi, interpretan yang telah terbentuk tersebut juga semakin kuat dengan adanya rencana penerapan darurat sipil yang beberapa waktu lalu diutarakan oleh Presiden Jokowi.

Pada akhirnya, menggunakan teori semiotika Pierce, kita dapat menjumpai bahwa interpretasi pembebasan 30 ribu narapidana tersebut dapat merujuk pada dibentuknya lagi Pam Swakarsa guna untuk menghadapi potensi gejolak sosial yang nantinya mungkin terjadi. Akan tetapi, tentunya simpulan tersebut hanyalah interpretasi belaka. Seperti halnya diktum dalam posmodernisme, tidak akan pernah terdapat suatu simpulan yang tunggal atau pasti benar. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.