PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]ahun baru resolusi baru. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab membuat resolusi untuk mengubah nama gerakan #2019GantiPresiden. Biar kayak orang-orang gitu kan, bikin resolusi. Cie gitu… Wkwkwkwk.

Perubahan nama tersebut menurut Rizieq amatlah penting. Kenapa? Karena sekarang udah 2019. Harusnya gerakan #2019GantiPresiden nggak boleh ada. Sudah waktunya diganti menjadi gerakan 2019 Prabowo Presiden Republik Indonesia. Woelahhh, nggak bisa kurang panjang lagi tuh? Hihihihi.

Rizieq bilang, semua pihak tuh harus lebih semangat lagi untuk mendukung Prabowo, karena sudah memasuki 2019. Perjuangan harus dilakukan sekompak mungkin agar tercipta perubahan ke arah yang lebih baik bagi Indonesia.

Hmm, katanya 2019GantiPresiden itu merupakan gerakan masyarakat yang tidak puas dengan rezim Jokowi semata. Tapi kok, mendadak disemangati untuk mendukung Prabowo Subianto? Cukup tahu ajalah ya…

Lagi pula dari awal ku juga sudah nebak-nebak berhadiah gitu ya kan, kalau gerakan #2019GantiPresiden itu memang arahnya untuk mendukung Prabowo-Sandiaga Uno. Abis yang paling semangat koar-koar begitu kan golongan elite oposisi.

Makin jelas ya ke mana arah gerakan #2019GantiPresiden itu?
Share on X

Selaku inisiator, Mardani Ali Sera sih katanya setuju-setuju aja dengan usulan Rizieq tersebut. Apalagi Pilpres 2019 kan sudah tinggal menghitung hari. Nah, usulan Rizieq dianggap perlu agar gerakan memenangkan Prabowo-Sandiaga di bulan April bisa lebih fokus.

Ehh tapi tunggu dulu deh. Perasaan dulu ada yang bilang kalau hastag #2019GantiPresiden akan tetap berkibar meski peserta Pilpres 2019 telah ditetapkan oleh KPU. Siapa ya itu…. Ehmmmm…

Ah iya, yang bilang gitu tuh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Neno Warisman. Katanya para pejabat partai koalisi Prabowo-Sandiaga yang dikenal dengan koalisi Indonesia Adil dan Makmur telah membuat kesepakatan tersebut.

Hmm, ini Neno yang halu atau sikap para politisinya yang teramat pragmatis? Atau karena yang minta seorang Rizieq Shihab jadi diiyakan saja? Edededeh, au ah gelap.

Yang pasti, sekarang para relawan sudah mulai mencetak meme #2019PrabowoPresiden, sampai dicetak dalam bentuk kaus dan bendera segala. Wow, gercep ya, Sahabat. Ya iya dong, tahun baru, semangat baru. Presiden? Masih rahasia. Siapa pun presidennya, semoga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Cie gitu… (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]aes, dari 2018 kan aku udah sering banget ya dengar teriakan 2019 ganti presiden. Terus melihat para tokohnya merasa terzalimi dan dipersekusi juga udah sering. Tapi baru kali ini, eik melihat ada kelompok orang teriak 2019 ganti presiden, tapi dimarahin sama ulama. Ulama gaes. Kalo gini ulamanya bakal dibilang golongan anti-Islam nggak ya? Hadehhh…

Gimana ya, gerakan 2019 ganti presiden kan identik banget dengan gambaran orang-orang yang salih, yang tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang anti-Islam dan anti ulama. Tapi gimana jadinya, kalau yang teriak-teriak itu malah dimarahi ulama? Benar-benar bikin tepok jidat.

Seberapa sucinya gerakan 2019gantipresiden? Kok bisa-bisanya bikin ulama marah?
Share on X

Jadi gaes, ada cerita, ada sekelompok orang yang meneriakkan 2019 ganti presiden di acara haul Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi di Solo, Jawa Tengah. Ehh, ternyata Habib Luthfi bin Yahya malah marah dan menuduh orang-orang tersebut sebagai orang bayaran. Wah, wah, wah…

PSI sebagai partai baru yang haus perhatian masyarakat tentu nggak bisa diam aja dong? Juru bicara PSI, Mohamad Guntur Romli pun ikut berkomentar.

Menurutnya, teriakan ke Habib Lutfhi merupakan perilaku yang kurang ajar. Habib Luthfi itu seorang ulama yang berdiri di atas kelompok politik. Karena itu harus dihormati.

Menurut Guntur, Habib Luthfi itu nggak ikut-ikutan pada pro dan kontra Pilpres 2019 dan memang menerima baik capres Jokowi maupun Prabowo. Makanya, Guntur mengatakan teriakan ‘2019 ganti presiden’ itu sebagai perilaku yang tidak sopan. Pantes aja Habib Luthfi marah.

Kalau kata Gus Romli, pemicu kemarahan Habib Luthfi itu karena, pertama karena berteriak politik praktis di rangkaian acara Haul, udah gitu teriaknya kepada seorang ulama yang sangat dihormati lagi.

Guntur lalu menyarankan agar sekelompok orang yang berteriak ‘ganti presiden’ itu sowan kepada Habib Luthfi dan meminta maaf.

Hmm, melihat kejadian mencengangkan ini eik jadi bertanya-tanya, kalau teriak 2019 ganti presiden di acara Haul aja bisa dimarahi ulama, lalu apakah ikut patungan untuk biaya kampanye agar 2019 ganti presiden benar-benar bisa dikatakan sebagai jihad? Hayooo… (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]ungkinkah 2019 ganti presiden terjadi? Bagi Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), mimpi itu bisa saja terjadi. Sangat bisa sekali. Namun para relawan tentu membutuhkan tips-tips jitu agar dapat mengubah suara yang galau menjadi menetap untuk pasangan calon yang diusungnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ada tiga tips yang layak disampaikan para relawan untuk menarik hati rakyat. Yakni dengan cara bertanya. Tanya apa saja tuch?

Tips Pertama, menurut Zulhas, para relawan bisa menanyakan kepada rakyat tentang kondisi Indonesia saat ini. Tanyakan, apakah kondisinya damai, aman, sentosa, sejahtera, atau malah gaduh dan rusuh?

Menurut Zulhas, kalau ternyata rakyat jawabnya damai, aman, tentram, tinggalkan saja. Bisa jadi mereka adalah pemilik suara untuk calon sebelah. Tapi, kalau mereka bilangnya resah, gelisah, tidak ada kepastian, harus langsung diajak untuk mendukung Prabowo-Sandi.

Bisa banget ya modusnya. Wkwkwk.

Tips kedua, relawan bisa menanyakan kepada emak-emak, kepada masyarakat tentang harga kebutuhan pokok saat ini. Terus dikasih tahu ke masyarakat, kalau Prabowo-Sandi terpilih, harga-harga dijamin akan stabil.

Hmm, kalau dijamin, garansinya apa nih Pak? Moon maap, para presiden terdahulu juga waktu kampanye yang dijanjikan juga soal harga yang stabil. Tapi tetap aja, harga pangan udah kayak iman, kadang naik kadang turun. Ckckck..

Kalau tips ketiga, lanjut Zulhas, tanyakan soal lapangan kerja, susah atau gampang. Menurutnya Prabowo-sandi akan menciptakan lapangan pekerjaan.

Haduhh, basi juga ya gombalannya. Tapi bolehlah. Emang mau menciptakan lapangan pekerjaan seberapa banyak? Sebanding nggak sama jumlah pengacara kita? Ehh, maksudnya pengangguran kurang acara gitu loh.

Isu lapangan kerja itu penting banget loh. Apalagi Indonesia saat ini sedang dibanjiri pemuda-pemuda, yang mana sangat membutuhkan pekerjaan tetap sehingga mampu mengadakan resepsi pernikahan ala Rachel Vennya dan Niko Al Hakim. Beli atau sewa gaun yang bisa nyala ala putri Disney pasti mahal deh. Wkwkwk.

Nah, itu tadi adalah daftar-daftar pertanyaan guna memikat para pemilih galau agar sudi mewujudkan 2019 Ganti Presiden. Oke good. Sejauh ini pertanyaannya aman ya gaes. Nggak ada pertanyaan kapan lulus, atau kapan nikah. Nah, kita liat aja nanti apakah #2019GantiPresiden dapat terwujud melalui pertanyaan ala Pak Zulhas? (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua DPP PKS Mardani Ali Sera berbicara soal gerakan tagar 2019 Ganti Presiden di hadapan kader PKS muda. Doi bilang, tagar 2019 Ganti Presiden itu adalah contoh kekuatan ilmu.

Petahana punya kekuasaan, media dan uang. Tapi ada yang mereka tidak punya, yakni kekuatan ilmu. Hmm, tapi ilmu apakah itu? Ilmu kanuragan? Wkwkwk, tentu bukan ya Sahabat.

Ternyata yang dimaksud Mardani adalah kekuatan ilmu dalam menggunakan jempol untuk menyebarluaskan pengaruh gaes. Emang sih, tagar tersebut sempat eksis banget di sosmed. Dan akhirnya banyak juga yang minta ikutan bikin deklarasi. Mardani juga menyebut gerakan 2019 Ganti Presiden merupakan ‘jihad jempol’ yang berdampak luas.

Wah, dengan kata lain, Mardani mengklaim punya ilmu yang lebih maknyus dalam hal menggunakan sosial media, dibanding kubu petahana. Ishh, ishh, jemawa sekali. Tapi leh uga nih rasa percaya dirinya. Bisa kali ajarin aku juga cara menyebarluaskan isu di sosial media. Aku ingin orang-orang terpengaruh untuk berpartisipasi dalam menangkal hoaks. Asik…

Ehhh, tapi gimana ceritanya itu, menyebarkan tagar 2019 Ganti Presiden dibilang jihad? Emang yakin perjuangannya itu apa? Nanti jangan-jangan yang diperjuangkan hanya kepentingan politik belaka. Ups…

Jangan gunakan agama hanya untuk kepentingan politik. Agama tidak semurah itu...
Share on X

Kalau kata penyair dan penulis Achmad Mustafa Bisri, menggunakan istilah-istilah agama, apalagi berani membawa ayat-ayat dan sunah Rasul SAW untuk kepentingan politik praktis merupakan pelecehan dan sekaligus membingungkan umat.

Coba bayangkan ya, dengan statement yang bilang memperjuangkan 2019 Ganti Presiden sebagai jihad, lalu kemudian ada masyarakat awam meyakini sebagai kebenaran mutlak, apa tidak terjadi perang mutlak-mutlakan antar pendukung calon? Ya, sudah terbukti kan, kemarin terlihat ada beberapa bentrokan antar masyarakat?

Hmm, tapi ngomong-ngomong, katanya Pak Mardani ini kan optimis banget nih, upaya gerakan yang diinisiasi tersebut dapat terwujud. Terus kalau misalnya PKS gagal dapat kursi wagub DKI, kira-kira masih mau optimis nggak? Hehehe. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]akde Joko Widodo sepertinya harus khawatir dengan perolehan suaranya di Aceh. Pasalnya, deklarasi Gerakan 2019 Ganti Presiden dihadiri Neno Warisman mendapatkan tanggapan yang super spektakuler dari rakyat dan petinggi di sana.

Kalau biasanya Bu Neno ditolak sana-sini saat melakukan safari politik Indonesia, ternyata kali ini doi justru mendapatkan sambutan meriah. Akhirnya ya, gak harus ketahan di bandara lagi… Huft~

Tidak hanya diberi sambutan meriah, politisi yang telah resmi diangkat menjadi Wakil Ketua Timses Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini bahkan dianugerahi gelar kerhormatan Laksamana Muda oleh pewaris Kerajaan Po Teumeurhom, Aceh Jaya, Tuanku Raja Saifullah Alalidin Riayat Syah.

Eng, ing, eng, pasti kalian bertanya-tanya ya, kok bisa? Emang Neno sudah berbuat apa? Kok bisa dapat gelar yang biasanya dipakai untuk para pejuang Aceh? Dudududu…

Ternyata gelar itu diberikan kepada Neno karena telah lantang mengkritik ketidakadilan di negeri ini. Wow, wow, wow, luar biasa. Tapi kenapa gelarnya Laksamana Muda ya?

Teuku Izin salah satu pegiat sipil Aceh mempertanyakan perihal gelar kebangsawanan Aceh yang disematkan pada Neno. Ia bahkan memandang orang yang menyematkan gelar tersebut sebagai sosok yang kurang membaca sejarah.

Kalau ditelaah lagi, gelar Laksamana itu biasanya dinobatkan kepada para pejuang rakyat Aceh. Seperti Laksamana Malahayati, yang merupakan Panglima Perang Angkatan Laut yang tangguh dan disegani pada massanya.

Neno Warisman dapat gelar Laksamana Muda. Masyarakat Aceh mana suaranyaaaa? Hobah~
Share on X

Mungkin di benaknya, Neno juga terheran-heran kenapa bisa diberikan gelar kehormatan macam itu. Neno mengatakan kalau dirinya bukanlah apa-apa. Doi merasa belum pantas menyandang gelar tersebut karena perjuangan para pahlawan Aceh jauh lebih besar dengan apa yang dilakukannya.

Dalam kesempatan yang membanggakan bagi dirinya tersebut, Neno pun berorasi dengan menggebu-gebu soal maraknya ketidakadilan dari pemerintahan saat ini. Ia pun dengan semangat empat lima mengatakan akan terus memperjuangkan keadilan bagi rakyat Indonesia sampai ajal menjemput.

Syedapp, semangat terus ya Ibu Laksamana Muda Neno Warisman! Ehh, ngomong-ngomong gelarnya sah nggak nih? (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]E[/dropcap]ng ing eng…. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menyelesaikan struktur tim pemenangannya untuk Pilpres 2019 nih. Tebak siapa yang mengisi posisi-posisi strategis? Mereka adalah duo pencetus gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman dan Mardani Ali Sera. Mereka berdua menempati posisi wakil ketua tim pemenangan bersama beberapa sekjen partai koalisi. Mantap ya bosque…

Mendengar kenyataan ini, ku jadi ngebatin sendiri, oh ternyata selama ini mereka gitu agar supaya. Ohhh… Jadi nganu dulu biar bisa jadi anu? Ohhh ya ya ya….

Terjawab ya gaes, segala tetesan peluh dan air mata mereka dalam memperjuangkan gerakan #2019GantiPresiden mengarah ke mana. Ehhh, apa memang sudah pada tahu dari awal nih? Wkwkwk.

Menurut pengakuan Ketua DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto, sebelum memantapkan diri mendukung Prabowo, Neno Warisman sempat curhat ke Prabowo, gimana lelahnya memperjuangkan gerakan #2019GantiPresiden.

Ohh jadi maksudnya ada gerakan #2019GantiPresiden tuh agar supaya nganu... Hmmm
Share on X

Ya, selama aktif menjadi relawan gerakan #2019GantiPresiden, Neno Warisman tentu telah melalui banyak hal. Pernah ditolak warga di beberapa daerah, diancam di sosial media, punya banyak haters. Wah, berwarna sekali lah ya.

Setelah melalui semua halang rintang, Neno berjanji di hadapan Prabowo bakal habis-habisan mendukung dan memenangkan duet itu dalam pilpres 2019. Neno sudah ikhlas seikhlas-ikhlasnya.

Mendengar masuknya nama Neno dan Mardani Ali Sera dalam timses Prabowo-Sandi, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G. Plate, mengaku tidak gentar. Ia justru mengingatkan agar kubu Prabowo-Sandi tidak melakukan kampanye hitam.

Hmm, kayaknya kubu Jokowi-Ma’ruf juga tidak kaget dengan kabar bergabungnya Neno Warisman dan Mardani.  Tapi beneran nggak panik nih? Mereka punya banyak simpatisan loh. Apalagi sudah pernah kampanye #2019GantiPresiden di mana-mana. Hihihi.

Eh iya, ngomong-ngomong, setelah bergabungnya Neno Warisman dan Mardani Ali Sera, gerakan #2019GantiPresiden masih akan menggema di luar jadwal kampanye nggak yah? Berani nggak tuh kira-kira?

Waduh, makin hari makin menegangkan aja nih pertarungannya. Rasanya ramai, kayak permen yang itu tuh! Hehehe. (E36)

PinterPolitik.com

“Slowly, ideas lead to ideology, lead to policies that lead to actions.”

:: Nandan Nilekani, politisi dan pengusaha India ::

[dropcap]A[/dropcap]ksi penolakan dan penghadangan terhadap beberapa aktivis gerakan #2019gantipresiden menjadi perhatian banyak pihak. Dianggap sebagai gerakan yang “mengancam” keamanan masyarakat, banyak yang justru melayangkan kritik dan menganggap penghadangan tersebut adalah lambang pembungkaman otoritas terhadap kebebasan berekspresi dan demokrasi.

Editorial The Jakarta Post secara khusus menurunkan tajuk protes terhadap kemerdekaan untuk mengeluarkan aspirasi dan pendapat yang “terzalimi” lewat pelarangan deklarasi gerakan ini.

Tetapi, apakah hanya alasan keamanan semata yang menjadi concern aparat keamanan? Atau ada ketakutan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan eskalasi gerakan tagar ini menjadi sebuah gerakan sosial-politik yang mengancam sang petahana untuk terpilih lagi di periode berikut?

Tentu saja dua pertanyaan itu saling tumpang tindih dan menjadi bagian dari tema besar yang mengemuka, perihal latar belakang gerakan tanpa nama capres tersebut. Ini seolah mengulang kisah optimates yang mewakili golongan aristokrat, melawan populares atau kelompok populis yang menyebut diri mewakili keinginan rakyat di era Romawi.

Persoalan ini kemudian menampakkan wajah yang berbeda, terutama ketika beberapa hari lalu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mempertanyakan secara spesifik arah dukungan politik #2019gantipresiden.

Sembari menyinggung kondisi politik yang kini hanya menyisakan kubu Jokowi dan Prabowo Subianto saja – sehingga istilah “ganti presiden” menjadi kurang jelas tujuannya jika tidak secara terbuka menyebut tokoh tertentu yang didukung – menariknya Ganjar menyebut kata “khilafah” sebagai bagian dari pernyataannya.

Menurut Ganjar, tanpa ada arah dukungan yang gelas, tentu patut dipertanyakan apa yang sebetulnya ingin diganti oleh #2019gantipresiden. Apakah presiden saja, sistem, atau apa? Jika mengganti presiden, dengan kondisi menyisakan dua calon saja, mengapa tidak menyebut nama Prabowo? Apakah presiden yang dimaksud adalah sistem negara, sehingga harus diganti dengan bentuk lain, katakanlah khilafah?

Faktanya, istilah khilafah sangat identik dengan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dinyatakan dibubarkan oleh pemerintah pasca Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ini bisa berarti istilah “khilafah” yang diucapkan Ganjar tidak muncul dengan sendirinya.

Pasalnya, beberapa pihak memang telah menuduh ormas ini “menunggangi” gerakan #2019gantipresiden. Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang merupakan sayap kepemudaan NU, secara terbuka menyebutkan hal tersebut. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto dan politisi PKS sekaligus penggagas tagar tersebut Mardani Ali Sera bahkan terancam akan dilaporkan ke polisi.

Tentu pertanyaan terbesarnya adalah apakah benar demikian?

#2019GantiPresiden, Ada HTI?

Beberapa waktu lalu memang sempat beredar video pendek yang berisi seruan dukungan untuk gerakan #2019gantipresiden dengan Mardani dan Ismail Yusanto di dalamnya. Dalam video itu Mardani mengucapkan seruan “ganti presiden”, sementara Yusanto berucap “ganti sistem”.

Potongan video ini beredar luas di media sosial dan membuat banyak orang mempertanyakan maksud “ganti sistem” yang disebutkan oleh Jubir HTI tersebut.

Pasalnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem adalah sebuah bangunan yang berisi kesatuan dari banyak unsur.

Dalam konteks pemerintahan dan kaitannya dengan ganti presiden, sistem tentu saja bukan hanya soal kepala negara, tetapi keseluruhan bangunan sistem presidensial itu sendiri. Presiden hanyalah salah satu unsur di dalamnya saja.

Artinya ganti presiden tidak sama dengan ganti sistem. Ganti sistem bukan hanya soal mengganti pucuk pemerintahan sebagai jabatan publik yang diperebutkan dalam politik, tetapi mengganti secara keseluruhan sistem pemerintahan, bahkan juga termasuk mekanisme politik untuk mencapai posisi jabatan publik tersebut.

Karena ucapan itu diungkapkan oleh seorang anggota HTI, maka tentu saja hal ini bisa dimaklumi. “Ganti sistem” tentu saja menjadi salah satu tujuan dari ormas tersebut. Tetapi, apakah hal itu berarti HTI menunggangi #2019gantipresiden?

Momen video bersama dengan Mardani Ali Sera sang pencetus gerakan tagar tersebut tentu saja membuat banyak pihak mengaitkan dua entitas politik ini. Hal ini juga masuk akal mengingat PKS sendiri secara tradisional punya cita-cita yang mirip HTI, sekalipun oleh banyak kadernya dianggap kini telah ditinggalkan.

Pada 2017 lalu, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) melakukan survei dan menemukan sekitar 34 persen anggota PKS setuju dengan cita-cita khilafah HTI – jumlah yang terbesar dibandingkan partai-partai politik lain. Selain itu, di beberapa tempat terdapat banyak spanduk gerakan #2019gantipresiden yang di atasnya tertera lambang HTI dan PKS dengan seruan khilafah atau sejenisnya.

Maka, tak heran jika GP Ansor mengeluarkan tudingan tersebut. Baik HTI maupun PKS telah membantah hal ini. Dua pihak sama-sama mengelak – dengan bahasa yang serupa – bahwa telah terjadi operasi kontra intelijen untuk mendiskreditkan #2019gantipresiden.

Pasalnya, dengan menyebut HTI menunggangi #2019gantipresiden, maka pemerintah dan kepolisian merasa punya legitimasi untuk menertibkan aspirasi politik tersebut. HTI memang telah menjadi organisasi terlarang sejak pertengahan 2017 lalu, sekalipun hingga kini ormas tersebut disebut-sebut masih tetap melakukan aktivitasnya.

Memang, persinggungan Ansor – termasuk juga Muhammadiyah – dengan HTI punya dimensi lain, misalnya terkait “perebutan” basis massa dari masjid ke masjid – hal yang pernah diungkapkan oleh Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) Sidney Jones.

Namun, sebagai gerakan massa yang umumnya berisikan kelompok elite dan terpelajar dengan estimasi anggota mencapai 40 ribu dan simpatisan 5 kali lipatnya, tentu saja membuat HTI menjadi “ancaman” dalam konteks politik. HTI adalah salah satu penggerak utama aksi 411 dan 212 yang memutihkan Jakarta jelang Pilkada 2017 lalu.

Karena basis keanggotaannya yang terpelajar dan cenderung masuk dalam golongan elite, serta aktivitasnya yang bergerak dalam koridor hukum yang berlaku, membuat HTI dipandang lebih berbahaya secara politik dibanding ormas lain, katakanlah dengan Front Pembela Islam (FPI) yang lebih sering melakukan aksi-aksi jalanan.

Walaupun konsep negara dalam idealisme HTI bertolak belakang dengan ideologi Prabowo, namun kecil kemungkinan keduanya saling membenci, apalagi dalam konteks melawan Jokowi.
Share on X

Apalagi, dalam konteks politik kekinian jelang Pilpres 2019, anggota-anggota HTI cenderung merapat ke kubu oposisi pemerintah, salah satunya melalui Partai Bulan Bintang (PBB).

Konteks perjuangan HTI yang secara terang-terangan ingin mengganti sistem pemerintahan dan dasar negara memang menjadi hal yang berbahaya. Namun, menyebut gerakan #2019gantipresiden harus dilarang karena ditunggangi ormas tersebut juga tidak bisa dibenarkan.

Bagaimanapun juga, di negara demokrasi seperti ini, aspirasi politik yang tidak dilindungi dan sebaliknya dipersekusi adalah hal yang kontra terhadap demokrasi. Sikap yang demikian tentu saja tidak ada bedanya dengan cita-cita dan perjuangan HTI yang ingin menghapus sistem demokrasi tersebut.

Selain itu, belum ada bukti riil yang mutlak menunjukkan ormas ini berada di belakang tagar #2019gantipresiden – katakanlah dalam hal pembiayaan atau inisiatif penggerak – sekalipun tidak dapat dipungkiri juga bahwa gerakan ini adalah inisiatif elite dan bukan gerakan dari bawah.

Jokowi Musuh Bersama?

Dalam konteks Pilpres 2019, jelas ada pertautan kepentingan antara kubu-kubu yang tidak ingin Jokowi kembali berkuasa. Theodore M. Benditt dari University of Southern California menyebutkan bahwa kontestasi politik menjadi arena pertarungan kepentingan yang ingin diaktualisasikan atau mendapatkan pengakuan publik.

Dalam konteks HTI, jika memang benar terlibat di balik gerakan #2019gantipresiden, tentu saja momen Pilpres 2019 akan menjadi ajang mengaktualisasikan kepentingannya. Apalagi, keinginan untuk mengganti rezim pemerintahan Jokowi diperkuat dengan alasan “kesewenang-wenangan” lewat UU Ormas dan pelarangan aktivitas yang mereka terima.

HTI sangat mungkin melihat gerakan ganti presiden punya aspirasi politik yang sama, sehingga harus didukung. Aktualisasi kepentingan politik lewat #2019gantipresiden adalah cara ormas tersebut memperjuangkan kembali pengakuan atas keberadaannya sebagai bagian dari demokrasi.

Mereka mau ganti sistem negara. Kalau ini salah coba tes beranikah Prabowo-Sandi menyatakan Bubarkan HTI? Pasti gak berani, karena dendam HTI pada Jokowi secara sadar dikapitalisasi untuk dukung Prabowo. Massa HTI jg secara sadar rela diperalat Prabowo. Kongsi sama2 sadar! pic.twitter.com/YN2nXrELV4

— IG: ulinyusron (@ulinyusron) August 27, 2018

Mendukung kubu lawan Jokowi tentu saja akan menjadi cara mewujudkan kepentingan politik yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Konteks ini sejalan dengan pendapat Jon Krosnick tentang psychology of voting. Menurutnya, jika sekelompok masyarakat membenci satu dari dua kandidat yang bertarung, maka mereka cenderung akan ikut memilih lawan dari tokoh yang dibenci itu.

Walaupun konsep negara dalam idealisme HTI bertolak belakang dengan ideologi Prabowo, namun kecil kemungkinan keduanya saling membenci, apalagi dalam konteks melawan Jokowi. Artinya, HTI dan Prabowo melihat Jokowi sebagai musuh bersama yang harus terlebih dahulu dikalahkan. Persoalan apakah nanti Prabowo mengakomodasi tegaknya khilafah atau tidak, akan menjadi perjuangan tahap berikutnya.

Pada akhirnya, sebagai ormas yang ingin mengganti Pancasila, HTI memang tetap akan dinilai sebagai entitas yang berbahaya oleh banyak pihak. Apalagi, seperti kata Nandan Nilekani di awal tulisan, ideologi HTI yang kuat, sangat mungkin diejawantahkan dalam kebijakan jika ormas ini mendapatkan tempat, katakanlah jika masuk ke kabinet pemerintahan baru.

Namun, tanpa ada bukti yang kuat, pelarangan aktivitas #2019gantipresiden karena tuduhan ditunggangi HTI, adalah pembungkaman terhadap demokrasi, dan hanya jadi solusi instan melawan kebebasan berpendapat. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, hal ini tentu saja menjadi kemunduran yang mengkhawatirkan. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]elalu dikatakan sebagai pihak yang tak netral oleh simpatisan gerakan #2019GantiPresiden, akhirnya polisi buka suara. Nah, coba dijelaskan? Biar nggak salah paham mulu. Kenapa sulit banget dapet izin polisi? Kenapa selalu ditolak warga? Kabeh kok salah polisi? Wkwkwkwk.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto menegaskan, Polri akan selalu bersikap netral dan mengedepankan persatuan bangsa. Jadi, kalau polisi suka ngelarang-larang itu bukan karena benci, tapi karena sayang. Masa warga terancam babak belur polisi diam aja? Nanti dibilang nggak becus kerja lagi.

Sebelumnya, Polri telah mengeluarkan telegram rahasia yang ditujukan kepada kepolisian di daerah terkait antisipasi keamanan dan ketertiban setelah maraknya gerakan tagar politik.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa #2019GantiPresiden merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yang wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

Sejauh mana sikap netral polri menangani Aksi #2019GantiPresiden? Gimana menurut kamu?
Share on X

Jadi, sebenarnya sah-sah saja kalau mau deklarasi, asal… menghormati hak-hak orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui hukum, menaati hukum dan menghormati keamanan dan ketertiban hukum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Oke nggak, bro?

Para pelaku aksi juga harus peka dong. Nggak boleh menyulutkan bara amarah di hati warga lain yang juga punya pandangan politik.

Ngomong-ngomong Pak Polisi nanya nih, sebenarnya gerakan #2019GantiPresiden itu maksudnya apa? Mau kampanye? Boleh. Tapi ikuti peraturan dong. Kalau mau gerakan sosial ya jangan memprovokasi masyarakat. Simpel, tho? Gitu aja kok repot…

Bagaimana pun, Polri nggak akan memberikan izin aksi #2019GantiPresiden karena dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tahu sendiri kan, ujung-ujungnya gelaran aksi tersebut suka rusuh. Jadi, kalau disuruh pulang jangan sedih berlebihan gitu dong ah. Mungkin maksudnya agar semuanya terhindar dari pertengkaran yang tidak perlu.

Semoga nggak ada lagi saling jegat, saling nyinyir, saling play victim di antar warga dan aktivis. Tolong lisannya di jaga juga ya, biar nggak saling menyakiti. Terus yang paling penting, jaga konsentrasi! Agar tak salah pakai mikrofon. Hehe… (E36)