PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]nggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN)  Amien Rais, kembali menuai kontroversi di tengah panasnya kampanye terbuka Pilpres 2019.

Kali ini Amien mengancam akan menggunakan people power jika ditemukan kecurangan pada pelaksanaan Pilpres 2019.  Menurut mantan Ketua MPR tersebut, jika ada kecurangan mereka tidak akan pergi ke Mahkamah Konstitusi dan akan menggerakkan massa.

Hmmm, ngeri kali nih Bang Amien sudah berniat mau buat gerakan people power segala, jangan bilang gerakan Amien ingin mengulang peristiwa 1998 nih bro. Waduh, kalau kayak gitu Amien bisa mencetak rekor karena dua kali menurunkan presiden. Ckckckck.

Nah, tapi emangnya perlu ya sampai terjadi people power di Indonesia? Bukannya sekarang udah demokrasi ya? Kan ada mekanisme yang bisa ditempuh secara formal, kok sampai harus menggerakkan massa segala?

Kalau inget ke sejarah, people power ini kan sering diidentikkan dengan gerakan masyarakat Filipina yang menurunkan kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos. Waktu itu, masyarakat Filipina memang jengah karena hidup di bawah kepemimpinan Marcos yang totaliter. Terus, ada satu pemicu lain yang membuat gerakan itu terjadi: kecurangan di Pemilu 1986. Waduh, kok mirip sama pernyataannya Pak Amien ya?

Gerakan serupa kemudian merebak di seluruh dunia. Di mana ada kesewenang-wenangan dan kecurangan oleh pemerintah, di situ kemungkinan muncul gerakan people power. Di awal tahun 2010-an misalnya ada Arab Spring yang dimulai dengan gerakan di Tunisia.

Wah, berarti sebenarnya people power itu adalah hal yang lazim terjadi jika ada pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang. Selain itu, kecurangan pemilu juga bisa jadi pemicu dari gerakan ini. Jadi, Pak Amien mungkin ada benarnya dalam hal ini.

Semoga aja sih semuanya berjalan lancar-lancar aja. Mudah-mudahan pemilu berjalan tertib tanpa ada kecurangan dari pihak manapun. Kalau gitu kan tidak perlu ada people power yang bikin khawatir banyak orang.

Btw, kenapa harus Amien lagi ya bawa-bawa semangat people power ini? Bukannya dia di 1998 juga gitu ya? Jangan-jangan Pak Amien tahu sesuatu yang kita gak tahu? Jawabannya mungkin hanya Pak Amien dan rumput yang bergoyang yang tahu. (G42)

PinterPolitik.com

“Jangan mengira sesuatu akan berubah kalau kita selalu melakukan hal yang sama. Krisis adalah berkah terbaik yang terjadi pada seseorang maupun negara, karena krisis membawa kemajuan.” ~ Albert Einstein

[dropcap]E[/dropcap]uforia kemenangan Mahathir Muhammad menumbangkan pemerintahan korup Najib Rajak telah usai, kini kegembiraan warga Malaysia berganti menjadi aksi keprihatinan karena ternyata negara jiran tersebut tengah terlilit utang luar negeri yang menurut Mahathir tertinggi sepanjang sejarah negeri itu.

Secara tegas, Mahathir yang sebelumnya juga pernah berkuasa sebagai perdana menteri selama 22 tahun, mengeluarkan kebijakan mengagetkan. Selain membebaskan pajak barang dan jasa, mengkaji ulang pembangunan kereta cepat dari utang Tiongkok, ia juga memutuskan untuk memangkas gaji para menterinya sebesar 10 persen.

Bukan itu saja, tingginya utang luar negeri Malaysia yang membengkak ini pun langsung direspon warga Malaysia melalui aksi patungan bertajuk “Please Help Malaysia”. Dari penggalangan dana yang diprakarsai praktisi hukum Shazarina Bakti tersebut, kabarnya telah terkumpul sekitar Rp 50,8 juta dari target Rp 1,4 miliar.

Seperti sebelumya, semarak perpolitikan di negara tetangga tersebut lagi-lagi memicu rasa penasaran – kalau tidak bisa dibilang ikut-ikutan – masyarakat Indonesia. Kalau Mahathir mampu memangkas gaji menterinya, mengapa di tanah air yang utang luar negerinya lebih banyak tidak melakukan hal yang sama?

Kalau Mahathir begitu khawatir dengan besaran utang negaranya yang “hanya” Rp 3.500 triliun, mengapa pemerintah Indonesia yang dibebani utang luar negeri sebesar Rp 5.000 triliun terlihat santai-santai saja dan malah menghamburkan anggaran belanja? Apakah pemerintahan tidak memiliki sense of crisis  seperti pemerintah Malaysia?

Simbol Time of Crisis

“Sembilan puluh persen dari semua kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter.” ~ Stephen Covey

Karakter seorang pemimpin, menurut penulis buku Principle-Centered Leadership di atas, adalah salah satu faktor terpenting. Bagi Covey, seorang pemimpin juga sebaiknya diimbangi dengan kecakapan dalam menetapkan keputusan-keputusan yang dibuatnya, sehingga menghasilkan pilihan bijak bagi yang dipimpinnya.

Keputusan Mahathir dan kebijakan finansialnya, adalah salah satu keputusan yang dianggap bijak di mata masyarakat karena memperlihatkan kepekaan terhadap situasi krisis yang tercipta, akibat utang luar negeri yang membengkak. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut tidak dianggap hal yang sama oleh pengamat politik negara tersebut.

Menurut Adli Amirullah, pengamat ekonomi dari IDEAS (Institute for Democracy and Economic Affairs), kebijakan pemotongan gaji menteri tersebut sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah karena hanya bersifat simbolis. Sebab bila dilihat dari belanja negara 2018, belanja operasi (operating expenditure) Malaysia lebih besar jumlahnya daripada pembelanjaan untuk tujuan pembangunan (development expenditure).

Pendapat ini juga diamini oleh Profesor P. Ramasamy, wakil menteri besar Negara Bagian Penang. Menurut dosen politik Universitas Nasional Malaysia tersebut, kebijakan Mahathir sebenarnya hanyalah simbolis untuk menekankan pada masyarakat akan pentingnya berhemat, sebab negara ini memiliki utang yang begitu besar.

Upaya simbolis untuk menekankan pada masyarakat untuk pentingnya berhemat ini, menurut Plato di dalam buku Phaedo dan Politeia, merupakan upaya Mahathir untuk membuat batasan situasi akan adanya krisis, yaitu kondisi di mana warganya tidak bisa lagi merasa aman dan nyaman, walau belum sepenuhnya terhempas badai.

Meskipun krisis kerap diasosiasikan ke arah negatif, namun Robert P. Powell mengatakan kalau krisis juga dapat memberikan dampak positif. Dalam bukunya, Crisis – A Leadership Opportunity, ia mengatakan kalau adanya krisis juga dapat menjadi titik balik (turning point) ke kehidupan yang memberikan dampak secara signifikan, tergantung dari reaksi individu, masyarakat, atau bangsa tersebut.

Pemerintah Tak Punya Sense of Crisis?

“Ukuran dari kehebatan sebuah bangsa adalah kemampuannya mempertahankan persatuan di masa krisis.” ~ Thurgood Marshall

Tak banyak yang mengetahui kalau Thurgood Marshall merupakan salah satu dari tiga pejuang kulit hitam Amerika Serikat, selain Martin Lutherking Jr. dan Malcolm X. Kalau saja tak ada ketiga pejuang persamaan ras ini, bisa jadi hingga kini kaum kulit hitam di negara Paman Sam masih akan menjadi warga kelas dua di sana.

Begitupun dengan para pahlawan reformasi, tanpa pengorbanan mereka sebagai martir pergerakan mahasiswa ‘98, bisa jadi saat ini Indonesia masih menganut sistem pemerintahan otoritarian Orde Baru. Walau banyak yang berpikir kalau aksi reformasi di awali dari krisis moneter di tahun 1997, namun tidak demikian menurut Jason Furmen dan Joseph E. Stiglitz dari Harvard University.

Berdasarkan hasil penelitian yang terangkum dalam Economic Crisis: Evidence and Insights from East Asia, sebenarnya dari 34 negara yang mereka teliti di tahun tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan perekonomian yang kuat, sehingga bahkan Bank Dunia pun yakin kalau Indonesia akan bertahan dari krisis moneter.

Terjadinya kerusuhan dan pergantian kekuasaan, menurut keduanya, bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, namun faktor tekanan politik dalam negeri. Mereka menyatakan, ada empat faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis. Selain utang luar negeri yang membengkak, arah pembangunan yang tak jelas, kelemahan sistem perbankan, dan yang paling utama adalah situasi politik yang tidak stabil.

Keempat faktor tersebut, menurut Furmen dan Stiglitz akan sangat berkaitan. Sebab menurutnya, krisis ekonomi yang berujung pada krisis pemerintahan ini diperburuk oleh rasa percaya diri Pemerintah yang berlebihan dan bahkan cenderung mengabaikan beratnya syarat utang luar negeri yang harus dipikul.

Cukup menarik dan kreatif solusinya, bayar utang negara dari pemangkasan gaji menteri 10 persen.

Solusi sangat tidak menarik jika bayar utang negara justru dari pajak rakyat dengan menaikkannya berlipat-lipat.https://t.co/pEdj0cWPNk

— Kusman Sadik (@kusmansadik) May 26, 2018

Kurang pekanya Pemerintah atas ancaman krisis tersebut, pada akhirnya berujung pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, sehingga timbullah pergolakan yang menyebabkan Soeharto harus lengser keprabon. Nah, berkaca dari krisis ’98, keempat faktor yang disebutkan di atas pun disebut-sebut juga tengah terjadi saat ini.

Selain nilai rupiah terhadap dollar yang melambung tinggi dan mulai membuat resah masyarakat, di tahun politik ini, isu perekonomian juga menjadi bahan yang mudah “digoreng” oleh para politisi – terutama para oposisi, untuk menggoyang kekuasaan Jokowi. Sehingga bila tidak hati-hati, bisa saja kejadian ’98 terulang kembali.

Sayangnya, baik anggota DPR maupun pengamat ekonomi sepakat kalau Pemerintah masih belum memiliki sense of crisis. Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mengalami defisit hingga April lalu mencapai Rp 55,12 triliun, namun tidak terlihat adanya upaya untuk melakukan penghematan.

Kurangnya kepekaan Pemerintah pada perekonomian masyarakat – terutama kelas menengah bawah yang terhimpit akibat mahalnya harga barang kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan pekerjaan, terlihat dari berbagai kebijakan “bagi-bagi duit” ala Jokowi belakangan ini. Misalnya saja, kebijakan THR bagi ASN dan gaji Dewan Pengarah BPIP yang di mata masyarakat terlalu berlebihan.

Walau sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani selalu beralasan kalau defisit yang dialami Pemerintah cenderung menurun, namun besaran defisit tersebut tentu akan semakin memperbesar jumlah utang Pemerintah yang sudah hampir mencapai Rp 5.000 triliun. Alih-alih berkaca pada kejadian ’98, Pemerintah malah terlihat menggampangkan utang luar negeri tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Jadi, kemana kiranya sense of crisis Pemerintah? (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ari Kamis ke Kamis, payung-payung hitam terus berjejer di depan Istana negara. Selama lebih dari satu dekade, para pejuang HAM memperjuangkan hak-hak mereka kepada penguasa. Mereka yang ditinggal pergi keluarga tanpa berita, terus meminta penjelasan kepada pemerintah. Kini, di masa 20 tahun reformasi, aksi tersebut tampak masih belum dianggap serius pihak pemerintah.

Salah satu peserta aksi, Maria Katarina Sumarsih tampak kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 20 tahun reformasi ini. Tidak hanya kecewa karena Aksi Kamisan tidak pernah ditanggapi pemerintah, tetapi ia juga menilai Jokowi tidak pernah menyinggung peringatan 20 Tahun Reformasi.

Kekecewaan Sumarsih boleh jadi memiliki dasar. Reformasi 1998 memang sebuah peristiwa yang harus dibayar dengan nyawa dan darah banyak orang. Nyawa anaknya adalah salah satu yang terenggut dalam peristiwa bersejarah tersebut. Bagi orang seperti Sumarsih, minimnya pengakuan dari orang nomor satu di Indonesia ini tentu menyakitkan.

Jokowi tampak seperti melupakan sebuah peristiwa penting dan monumental tersebut. Padahal, jika ia mau, peristiwa ini tidak hanya bisa menjadi awal penyelesaian masalah, tetapi juga bisa ia kapitalisasi untuk pencitraannya. Mengapa Jokowi bisa luput untuk urusan ini?

Minimnya Perhatian Pemerintah

Sebenarnya Jokowi tidak benar-benar melewatkan peristiwa penting 20 tahun reformasi. Ia sempat mengirimkan ucapan selamat Hari Kebangkitan Nasional bersamaan dengan peristiwa tersebut melalui akun Twitter-nya. Meski begitu, ucapan tersebut masih tampak umum dan tidak mengglorifikasi momen penting 20 tahun tersebut.

Selain cuitannya, memang tidak ada hal lain yang dibuat oleh orang nomor satu tersebut. Tidak ada upaya khusus untuk memperingati peristiwa tersebut apalagi membuat langkah yang dapat menyelesaikan berbagai kasus kerusuhan jelang reformasi.

Mari kita maknai hari kebangkitan nasional dg kesadaran kita bangsa yg besar, bangsa pemenang, yg bisa makmur dan sejajar dg bangsa2 besar lainnya. Kuncinya adalah persatuan dalam keragaman yang ada & bekerja keras. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2018 & 20 Tahun Reformasi -Jkw

— Joko Widodo (@jokowi) May 20, 2018

Selain itu, tidak ada pula tindakan khusus yang dilakukan oleh jajaran menteri atau orang-orang lingkar satu Istana. Umumnya, mereka hanya berkomentar bahwa Jokowi tengah bekerja dan menganggap hal ini sebagai bentuk dari upaya meneruskan cita-cita reformasi.

Hal ini tergambar misalnya dari pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan bahwa Jokowi tengah menjalankan agenda reformasi dengan sebaik-baiknya. Meski begitu, ia tidak merinci agenda reformasi mana yang tengah dijalankan. Misalnya saja, tidak nampak upaya penyelesaian kasus HAM sebagai salah satu agenda utama reformasi.

Terlihat bahwa peristiwa itu menjadi tidak penting di mata Jokowi dan jajaran Kabinet Kerja. Jangankan menuntaskan berbagai agenda, hal-hal yang bersifat seremonial pun tidak nampak dari pemerintah. Bagi beberapa kalangan, hal ini tergolong mengecewakan.

Panitia Bersama #20TahunReformasi misalnya, sangat berharap bahwa agenda tersebut dapat segera diselesaikan. Dalam aksinya, mereka menitipkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) kepada pemerintahan Jokowi agar agenda reformasi dapat segera tuntas. Sayang, PR tersebut terancam tidak dikerjakan karena pemerintah seperti terserang sindrom lupa reformasi.

Politik Melupakan

Ada sebuah konsep yang dikemukakan oleh Leela Fernandes, yaitu politics of forgetting atau politik melupakan. Menurut Fernandes, politics of forgetting merujuk pada proses politik diskursif di mana kelompok tertentu yang termarjinalisasi menjadi tidak terlihat di dalam budaya politik nasional yang dominan.

Negara dan masyarakat kelas tertentu memiliki peran dalam proses pelupaan terhadap masyarakat yang termarjinalisasi tersebut. Akibatnya, masyarakat yang termarjinalisasi tersebut kehilangan ruang di dalam pembicaraan politik nasional.

Jika merujuk pada pandangan Fernandes tersebut, maka lupa reformasi ala Jokowi ini bisa jadi ada sebabnya. Ada kelas-kelas masyarakat yang menikmati keuntungan di era pra-reformasi yang kini menjadi pejabat negara di bawah kendali Jokowi. Beberapa nama bahkan tergolong nama-nama top di era Orde Baru.

Salah satu yang paling terkemuka adalah Menkopolhukam, Wiranto. Di masa Orde Baru, jenderal bintang empat ini tergolong moncer karirnya dengan menjabat sebagai Panglima ABRI di tahun 1998. Di era kegemilangannya itulah, ia disebut-sebut terlibat dalam berbagai peristiwa jelang reformasi seperti kerusuhan Trisakti, Mei 1998, Semanggi I, dan Semanggi II.

Keberadaan Wiranto di dalam Kabinet Kerja membuat sejumlah pegiat HAM pesimis tragedi-tragedi di masa lalu akan diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah bahwa Wiranto selalu menganjurkan proses rekonsiliasi sebagai solusi dari peristiwa-peristiwa berdarah tersebut.

Kontras menilai bahwa konsep rekonsiliasi ala Wiranto adalah sebuah langkah mundur. Hal ini karena rekonsiliasi yang dimaksud politikus Hanura itu cenderung akan menghilangkan proses pengungkapan kebenaran melalui pengadilan.

Kekhawatiran serupa diungkapkan oleh Amnesty International Indonesia. Menurut mereka, rekonsiliasi ini merupakan indikasi bahwa negara ingin melupakan semua kejadian pelanggaran HAM masa lalu. Berdasarkan anggapan tersebut, terlihat bahwa upaya melupakan merupakan sebuah wacana yang terencana.

Sangat wajar kemudian jika orang seperti Wiranto ingin membentuk wacana atau diskursus politik yang semakin meminggirkan korban-korban peristiwa 1998. Apalagi, menurut Kontras atau lembaga-lembaga lainnya, Wiranto memang terlibat di berbagai peristiwa jelang reformasi. Maka, lupa reformasi seperti yang diperlihatkan Jokowi bisa saja bersumber dari orang-orang seperti Wiranto.

Selama orang-orang tersebut masih memegang posisi penting di negara, orang-orang seperti Sumarsih nampaknya akan terus termarjinalisasi dan tidak mendapat ruang dalam politik nasional. Alih-alih kasusnya selesai, ada upaya untuk melupakan dari negara terhadap eksistensi diri dan beragam tragedi yang menimpa mereka.

Dulu Ingat, Sekarang Lupa

Jika ditarik ke belakang, kondisi tersebut sebenarnya sebuah ironi bagi seorang Jokowi di tahun 2014. Semasa kampanye menjelang Pilpres 2014, mantan Wali Kota Solo tersebut tergolong lebih akrab dengan isu-isu HAM dibandingkan lawannya, Prabowo Subianto.

Pada salah satu kesempatan, Jokowi bahkan pernah menggunakan isu HAM untuk menyerang Prabowo dalam debat resmi Pilpres 2014. Jokowi saat itu tampak unggul karena tidak memiliki persoalan HAM masa lalu ketimbang lawannya tersebut.

Jokowi sendiri memang memiliki janji-janji khusus terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Penyelesaian kasus-kasus besar tersebut tertuang di dalam Nawa Cita dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

[Twit Berantai]#KapanJokowiKamisan

Setiap hari akan ada 1 twit & foto dengan kampanye soal HAM bagi Presiden @jokowi untuk datang ke #AksiKamisan & yg terpenting harus menyelesaikan kasus HAM & menghapus impunitas sebagaimana janji & program aksinya di Nawacita

Yuk ikutan!

— Aksi Kamisan (@AksiKamisan) May 24, 2018

Di masa kampanye, penanganan masalah HAM adalah salah satu prioritas kebijakan utama dalam bidang hukum. Saat itu, pasangan Jokowi-JK berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II, Penghilangan Paksa, Talang Sari, Tanjung Priok, dan Tragedi 1965. Jokowi-JK menganggap bahwa kasus HAM masa lalu adalah beban politik bagi bangsa Indonesia.

Kondisi tersebut membuat sejumlah aktivis dan pegiat HAM sempat menaruh harapan besar padanya. Beberapa pejuang  HAM bahkan tidak malu untuk memberikan dukungannya di mata publik kepada mantan Gubernur Jakarta tersebut.

Lahir dari kalangan yang berbeda dari lawannya, Jokowi dianggap lebih netral dan bisa memberi solusi dari persoalan menahun tersebut. Saat itu, ada optimisme bahwa isu dan orang-orang yang terpinggirkan akhirnya mendapatkan ruang melalui Jokowi sebagai presiden.

Sayang, optimisme di tahun 2014 tersebut hanya menjadi mimpi di masa lalu. Masuknya nama-nama mentereng Orde Baru ke dalam lingkar satu Jokowi menjadi langkah kontraproduktif bagi janji-janji kampanye di bidang HAM. Suami dari Iriana tersebut seperti tiba-tiba lupa janji-janjinya akibat kehadiran orang-orang tersebut. Tidak hanya lupa, Jokowi tampak seperti berkhianat dan menjadikan isu HAM semata hanya untuk mendulang suara.

Sumarsih dan banyak korban lain sepertinya masih harus termarjinalisasi dan dilupakan dari politik nasional. Selama aktor-aktor Orde Baru masih bebas menjabat posisi penting, politics of forgetting masih akan menjadi bagian dari hidup mereka. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ebagai kandidat calon Presiden (Capres) yang sekaligus mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Jokowi, Rizal Ramli, tentu gak terlalu berani untuk mengkritisi Pemerintah secara vulgar. Dalam diskusi “20 Tahun Reformasi 21 Mei 1998-21 Mei 2018” di Jakarta, Senin lalu, Rizal lebih fokus untuk memperingati Pemerintah ketimbang mengkritik tajam.

Rizal mengingatkan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan rakyat. Kalau kebijakannya tidak tepat sasaran, nanti dapat membuat rakyat meluapkan amarah, sehingga dapat menggoyang pemerintah. Mau emangnya?

Sekarang aja udah mulai banyak perkumpulan masyarakat seperti Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang rajin mengkritik kinerja Pemerintah. Menjelang Pemilu memang banyak isu yang bisa dipolitisasi untuk menyudutkan Pemerintah. Tapi itu juga karena program Pemerintah yang terkadang gaje.

Maca cih segitu gaje-nya? Kalau eike mengintip Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional. Pertama, pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, lalu pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.

Terus penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya, kemudian pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, serta yang terakhir stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Sepertinya sih realistis deh buat dieksekusi. Gak gaje ah. Mungkin perasaan Bang Rizal aja kali tuh.

Tapi yang namanya mau Nyapres, ya tentu harus mengangkat kekurangan yang ada pada Presiden yang sekarang  lah. Dibumbui sedikit ancaman kan makin sexy tuh kritikannya. Warbyasah.Tapi betul juga sih apa yang dibilang Rizal. Coba aja setiap demo pada Pemerintah ditindaklanjutin dengan upaya represif dari aparat keamanan, beuh, yang ada nanti malah memantik pergerakan anti pemerintah yang lebih besar lagi. Kalau udah begitu, bisa-bisa Jokowi lengser sebelum waktunya tuh. Kan amsyong banget. (K16)