Sri Mulyani Ditagih PBNU

Sri Mulyani Ditagih PBNU
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj ketika diwawancarai di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Istimewa)
3 minute read

“They not rewarding us. They disregarding us” – Dreezy, penyanyi rap asal Amerika Serikat


PinterPolitik.com

Dalam sebuah persaingan dan perseteruan, menang dan kalah adalah dua hal yang biasa terjadi. Pemilihan umum (Pemilu) 2019 lalu misalnya, menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemenangan dan kekalahan bisa datang pada siapa saja. Hehe.

Ya, hingga akhir 2019 lalu, persoalan mengenai kemenangan dan kekalahan dalam Pilpres tampaknya belum selesai juga. Kabarnya nih, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan tidak memenuhi janjinya guna memberikan dana pinjaman pada kelompok-kelompok tertentu, yakni kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Janji untuk memberikan kredit murah senilai Rp 1,5 triliun itu kabarnya telah tertuang dalam sebuah nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Pengurus Besar NU (PBNU). Ketua PBNU Said Aqil Siradj kabarnya sampai-sampai harus menagih janji Bu Sri Mulyani nih.

Waduh, gimana nih, Bu Menkeu? Boleh jadi, kredit murah itu baik juga buat pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Kan, Bu Sri Mulyani juga pernah bilang kalau UMKM perlu menjadi tumpuan ekonomi Indonesia.


Eits, tapi tunggu dulu. Kata Bu Menkeu nih, program kredit tersebut sudah dijalankan dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Namun, tampaknya, PBNU belum puas nih. Pasalnya, kredit tersebut dinilai tak semurah yang dijanjikan dan dianggap tidak layak bagi rakyat kecil dengan bunga kredit yang terlalu mahal.

Waduh, kekecewaan dari PBNU ini tampaknya juga tak dapat dibendung nih. Pasalnya, kalau kata Pak Kiai Said Aqil, beliau merasa suara PBNU hanya dimanfaatkan oleh pihak tertentu dalam Pilpres 2019 lalu.

Uniknya, kekecewaan dari Pak Kiai Said Aqil ini ditanggapi nih oleh Haikal Hassan Baras – seorang aktivis 212. Beliau menilai bahwa itu sudah menjadi tingkah laku pemerintah – yakni dengan memanfaatkan suara dalam Pemilu dan ditinggalkan ketika telah selesai.

Wah, kalau dilihat dari komentar Haikal Hassan, PBNU dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 ini seperti memiliki persamaan nasib dalam pusaran Pilpres 2019 – yakni sama-sama merasa kecewa pada pihak-pihak yang didukung. Bila satu pihak kecewa karena calonnya ternyata kini menjadi bagian dari pemerintahan, satu lagi kecewa karena merasa janjinya tak dipenuhi oleh pemerintah.

Hmm, apakah habis ini PBNU masuk barisan kecewa seperti PA 212? Mungkin nggak ya organisasi tersebut bakal seterusnya mengkritik pemerintah? Apalagi nih, Pak Wakil Presiden kan juga berasal dari NU. Hmm, kita tunggu aja deh kelanjutannya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.