Senja Digdaya Partai Demokrat?

Senja Digdaya Partai Demokrat?
Posisi Partai Demokrat pasca Pilpres 2019 menjadi tak menentu (Foto: istimewa)
7 minute read

Tak banyak manuver signifikan yang dilakukan oleh Partai Demokrat beberapa waktu terakhir. Di tengah makin dekatnya Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dalam rekonsiliasi bertajuk “kumpul kebo” alias kumbo politik, Demokrat memang seolah semakin tersisih. Dengan muncuatnya isu konflik di internal seiring penurunan perolehan suara yang makin signifikan, tak sedikit yang memprediksi nasib Demokrat kini tengah ada di ujung senja. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

“Our party, like any other political party, strives for political supremacy for itself.”

:: Vladimir Lenin ::

Di tengah wacana rekonsiliasi yang terus bergulir antara kubu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto, banyak partai yang seolah mulai tergeser peranannya pun posisinya dalam politik di tingkat nasional.

Bukan tanpa alasan, dengan kutub politik yang makin menyatu antara Jokowi dan Prabowo Subianto, partai-partai yang awalnya ada di dua spektrum politik pada Pilpres 2019 lalu mulai kehilangan posisi dan kemungkinan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Hal inilah yang salah satunya tengah dialami oleh Partai Demokrat. Partai biru itu saat ini tengah berada di persimpangan dan mulai kelihatan “tersingkir” dari panggung politik nasional.

Pasca berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono, sang suami Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat memang tak banyak lagi tampil di hadapan publik. Konteks tersebut praktis membuat manuver politik Partai Demokrat tak lagi begitu terlihat.


Padahal, momen-momen politik di bulan-bulan ini sangat menentukan bagi nasib Demokrat, setidaknya untuk 5 tahun mendatang. Terakhir kali Demokrat melakukan manuver politik adalah ketika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengunjungi Presiden Jokowi di Istana dan menyambangi Megawati Soekarnoputri di kediamannya.

Setelah itu, praktis tak ada manuver politik berarti yang terjadi pada Partai Demokrat. Hal tersebut ditambah dengan isu perpecahan internal yang terus mencuat beberapa waktu terakhir, di mana beberapa tokoh mendorong dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengevaluasi kinerja partai yang terus mengalami penurunan.

Bahkan sempat pula muncul desakan agar SBY mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum partai tersebut. Perolehan suara partai yang terus menurun, hingga posisi partai pasca Pilpres 2019 yang hingga saat ini belum jelas memang membuat kekisruhan di internal partai tersebut mendapatkan resonansinya.

Lalu, benarkah Demokrat telah ada di masa senjanya? Mungkinkah partai ini bisa bertahan tanpa SBY?

Menanti Sang Demokrat

Partai Demokrat adalah flamboyan era demokrasi, setidaknya pasca berakhirnya rezim Orde Baru. Didirikan oleh 99 orang yang menandatangani Akta Pendirian Partai, Demokrat menjadi partai yang awalnya bertujuan untuk menyokong SBY menjadi presiden di Pilpres 2004.

Setidaknya ada 9 orang utama yang menjadi tim utama pendiri partai ini, selain SBY. Tim 9 yang beranggotakan 10 orang ini bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik.

Di antaranya ada Vence Rumangkang, Ahmad Mubarok, Achmad Yani Wachid, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irzan Tanjung, RMH. Heroe Syswanto Ns., Prof. Dr. RF. Saragih, Prof. Dardji Darmodihardjo, Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, dan Prof. Dr. T Rusli Ramli.

Nama Ahmad Mubarok adalah salah satu yang beberapa waktu terakhir mengusulkan agar partai tersebut melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk membahas pencapaian pada Pemilu 2019.

Konteks tersebut memang membuat manuver kelompok yang menamakan diri Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) ini seolah punya legitimasi berdasarkan senioritas dan keberadaan pendiri partai di dalamnya, hal yang kemudian mendatangkan kritik dari banyak pihak di internal partai tersebut.

Konteks ini juga terjadi di sekitaran wacana pembubaran koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kala itu ditolak oleh GMPPD dan menginginkan agar Demokrat tetap berada dalam koalisi tersebut.

Penurunan suara memang menjadi alasan yang dikemukan tokoh-tokoh GMPPD tersebut. Wajar saja, jika menilik perolehan suara Demokrat, ada penurunan yang sangat signifikan jika dilihat dari Pemilu sebelum-sebelumnya.

Pada Pemilu 2009 misalnya, Demokrat sempat meraih hingga 20,85 persen suara. Jumlah tersebut menurun hingga separuhnya dan hanya mencapai 10,19 persen pada Pemilu 2014.

Demokrat akhirnya benar-benar terpuruk di Pemilu 2019 dengan hanya meraih 7,77 persen suara. Jumlah tersebut hanya berselisih tipis dibandingkan suara partai berlambang bintang mercy itu di Pemilu 2004 yang ada di angka 7,45 persen.

Kondisi ini memang cukup memprihatinkan untuk partai yang cukup besar seperti Demokrat. Partai biru ini kini ada di belakang Partai Nasdem yang nota bene adalah partai yang jauh lebih junior. Jika berbicara konteks jelang Pemilu 2014, memang kasus-kasus korupsi yang menimpa beberapa tokoh Demokrat – seperti Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazruddin – menjadi bagian dari penurunan suara tersebut.

Namun, untuk konteks Pemilu 2019, ada beberapa argumentasi terkait kondisi yang menimpa Demokrat ini. Salah satunya adalah karena terlalu kuatnya sosok SBY di partai, sehingga ketika Presiden ke-6 RI tersebut harus menepi untuk sementara dari panggung politik – misalnya ketika Bu Ani Yudhoyono menderita sakit – konteks ketokohan itu membuat Demokrat tak punya sosok penyangga lainnya.

Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa Bu Ani Yudhoyono sendiri juga menjadi salah satu “pengikat” partai tersebut, berbekal latar belakangnya sebagai putri salah satu jenderal yang cukup besar di masa lalu, Sarwo Edhie Wibowo. Akibatnya, kehilangan dua tokoh tersebut tentu membuat ikatan politik di partai pun dalam konteks penggerak suara di akar rumput, dengan sendirinya ikut menurun, selain juga dampaknya dalam konteks semangat politik SBY secara personal.

Sementara sosok sang penerus seperti AHY belum punya level politik setingkat SBY. Sekalipun secara personal Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) itu punya kapabilitas, namun dalam konteks kepemimpinan di Demokrat, AHY belum mampu berada di level sang ayah.

Bahkan, Kogasma juga mendapatkan tentangan dari beberapa tokoh senior Demokrat, yang menyebut satuan tugas tersebut sebagai hal yang ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Konteks inilah yang membedakan Demokrat dengan partai macam PDIP. Ketika Megawati Soekarnoputri mulai pudar citra politiknya di tingkat nasional, PDIP kini punya Jokowi, sosok outsider yang mampu membantu citra partai tersebut tetap tinggi.

Sebagai kader PDIP, konteks keberadaan Jokowi – yang walaupun juga punya hubungan yang naik turun dengan Mega dan PDIP – tetap mampu membantu suara partai banteng untuk tetap terjaga, bahkan tetap meningkat.

PDIP dan Demokrat adalah dua partai yang mirip dalam konteks ketergantungan akan tokoh atau garis politik tertentu. Namun, apa yang terjadi pada PDIP tidak terjadi pada Demokrat. Pasalnya Demokrat tidak punya sosok seperti Jokowi yang adalah outsider, namun tetap mampu memperkuat citra partai tersebut.

Tantangan Demokrat saat ini adalah untuk memainkan tiap kemungkinan jalan politik yang ada pasca Pilpres 2019. Bagaimanapun juga, dengan konteks Jokowi yang berasal dari PDIP dan relasi SBY-Mega yang masih terhalang sejak masa lalu, kemenangan faksi politik tersebut di Pilpres 2019 tentu menyandera posisi Demokrat.

Pilihan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah memang hal yang rasional untuk diambil karena menjadi partai oposisi di Indonesia adalah hal yang tidak mudah. Selain karena citra oposisi yang cenderung dipandang “negatif” oleh masyarakat, konteks keberadaan di luar pemerintahan memang membuat partai-partai kesulitan mendapatkan anggaran untuk pembiayaan partai.

Partai di Ujung Senja?

Robert Michels dalam bukunya yang berjudul Political Parties memperkenalkan moderation theory sebagai jalan bagi partai-partai untuk survive atau bertahan menghadapi konteks kontestasi elektoral dalam demokrasi.

Contohnya adalah yang terjadi pada partai-partai dengan ideologi dan cita-cita yang cenderung radikal, yang kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan untuk mendapatkan suara saat Pemilu. Akibatnya, partai-partai dengan ideologi yang keras cenderung menjadi lebih moderat.

Dalam konteks Demokrat, memang pemikiran Michels tersebut tidak bisa diterjemahkan secara lurus. Pasalnya, partai tersebut sudah ada dalam spektrum politik yang sangat moderat. Ideologi Demokrat memang cenderung ada di tengah dalam konteks politik di Indonesia.

Namun, mungkin hal yang bisa diadopsi dari moderation theory itu adalah cara partai untuk menyesuaikan arahnya dengan kemungkinan untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Mendukung Jokowi misalnya, adalah salah satu pilihan yang punya garis yang linear dengan memenangkan suara rakyat yang berplatform mirip dengan Demokrat.

Selain itu, Demokrat perlu mencari sosok seperti Jokowi – seorang outsider yang mampu menggantikan peran pendongkrak suara ketika trah SBY mulai turun citra politiknya. Bagaimanapun juga tren penurunan suara yang dialami oleh Demokrat ini adalah persoalan serius.

Jika hal itu tidak terjadi, bukan tidak mungkin Demokrat memang telah menuju senja kalanya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Yasonna Hadapi Aksi “Pelajar” Lagi