HomeSejarahBenarkah Digdaya Xi Jinping Buatan Amerika Serikat?

Benarkah Digdaya Xi Jinping Buatan Amerika Serikat?

Saat ini dunia melihat ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), khususnya di bidang ekonomi. Namun, menurut berbagai pihak, digdaya ekonomi Tiongkok saat ini ternyata merupakan buah dari bantuan AS. Benarkah demikian?


PinterPolitik.com

Bagi mereka yang menekuni ilmu ekonomi, mestilah mengenal Milton Friedman, ekonom paling terkemuka di dekade 1960-an hingga 1980-an. Friedman adalah simpul wajah Chicago School of Economics dan moneterisme yang dianutnya membawa dampak yang besar di seluruh dunia.

Namun, kisah peraih hadiah nobel di bidang ekonomi asal Amerika Serikat (AS) ini nyatanya punya keterkaitan dengan kebangkitan raksasa baru ekonomi saat ini, yakni The Great China alias Tiongkok.

Friedman pernah diundang ke Tiongkok pada tahun 1979 untuk memberikan banyak masukan pada negara tersebut terkait kebijakan-kebijakan ekonomi. Tahun-tahun tersebut adalah masa di mana ekonomi Tiongkok mulai bertransformasi perlahan menuju sebuah lompatan besar seperti saat ini.

Tak heran, banyak yang bilang kebangkitan Tiongkok adalah “American made”. Benarkah demikian?

Mengulas Mata Rantai

Hubungan antara Tiongkok dan AS punya mata rantai sejarah tersendiri. Para ahli ekonomi menyebutkan hubungan keduanya sebagai the world’s most important bilateral relationship of the 21st century.

Untuk waktu yang lama, para founding fathers AS seperti Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, dan James Madison menyimpan kekaguman yang besar pada Tiongkok, baik soal agama, industri dan filosofi-filosofinya. Namun barulah pada tahun 1784, untuk pertama kalinya kapal asal AS bernama Empress of China berlabuh ke Tiongkok dan membuka awal hubungan dagang berbagai komoditas, seperti kapas, emas, perak, porselen dan teh.

Ini juga diikuti oleh makin seringnya misionaris dari AS datang dan menetap di Tiongkok. Hubungan memang sempat memanas saat Perang Opium II yang terjadi antara tahun 1856 hingga 1860, di mana AS cenderung satu kubu dengan Inggris dan Prancis.

Baca Juga: Mungkinkah Amerika dan China “Bersatu”?

Namun itu tidak menjadi ganjalan Dinasti Qing menerapkan open door policy alias kebijakan yang membuka diri secara setara dalam perdagangan dengan semua negara di tahun 1890-an. Dinamika kemudian terus terjadi ketika Perang Dunia II, di mana Tiongkok yang saat itu bernama Republic of China satu kubu dengan AS.

Baca juga :  Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Semuanya kemudian berubah ketika Mao Zedong mendirikan pemerintahan komunis pada 1949 dan menyebabkan para pendukung Republic of China harus terdesak dan kemudian berdirilah Taiwan. Nama terakhir cenderung punya hubungan yang dekat dengan AS.

Sementara People’s Republic of China alias Tiongkok yang kita kenal sampai hari ini, awalnya dianggap sebagai “musuh”, utamanya akibat konteks Perang Dingin yang melibatkan pertarungan ideologi antara komunisme vs kapitalisme. Periode ini disebut sebagai 25 years of no communication.

Barulah di tahun 1972 hubungan tersebut dinormalisasi. Presiden AS, Richard Nixon mengunjungi Tiongkok menyusul kunjungan National Security Advisor, Henry Kissinger setahun sebelumnya. Hubungan terus mengalami wajah berbeda setelah pada tahun 1979 pemimpin Tiongkok, Deng Xiaoping mengunjungi AS. Inilah awal Tiongkok masuk ke era keterbukaan ekonomi dengan analogi terkenal: tak peduli kucing hitam atau kucing putih, yang penting bisa menangkap tikus.

Ada 3 hal yang sebetulnya bisa dilihat dari perubahan hubungan ini. Pertama adalah terkait mulai sulitnya ekonomi Tiongkok saat itu, terutama untuk menghadapi permasalahan seperti inflasi. Kedua adalah terkait manuver kapitalisme mencari pasar baru, di mana Tiongkok punya hal tersebut. Ketiga adalah terkait perebutan pengaruh antara AS dengan Uni Soviet.

Pentingnya Peran Milton Friedman

Manariknya, di periode ini tokoh seperti Milton Friedman menjadi salah satu rujukan Tiongkok. Buku Friedman yang saat itu sangat terkenal, Free to Choose menjadi semacam kitab suci bagi kapitalisme pasar bebas. Ia diundang untuk memberikan kuliah bagi para pembuat kebijakan di Tiongkok terkait bagaimana caranya mengatasi inflasi. “Free private markets”, itulah solusi yang ditawarkan oleh Friedman.

Baca Juga: Siasat Indonesia-Tiongkok Geser Dolar AS?

Segera, Tiongkok kemudian memasuki era reformasi dan keterbukaan ekonomi. Kemudahan berusaha bagi sektor privat dijamin, investor mendapatkan kemudahan investasi, dan lain sebagainya. Geliat ekonomi Tiongkok pun terus meningkat di tahun 1990-an hingga 2000-an. Makin tak terbendung lagi ketika negara tersebut masuk menjadi anggota World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001.

Namun, rentetan kemajuan Tiongkok ini menguntungkan bagi investor-investor dari AS. Banyak perusahaan yang memindahkan basis produksi mereka ke negeri Tirai Bambu ini. Alasannya? Tenaga kerja yang murah, pajak yang jauh lebih rendah, ekosistem produksi yang terhubung, syarat investasi yang tak berat, dan lain sebagainya.

Baca juga :  Di Antara Prabowo & Xi Jinping: Bobby?

Perusahaan-perusahaan dari AS ini memaksimalkan keuntungan dari kemudahan produksi di Tiongkok. Brand sepatu populer Vans misalnya, mencatat pendapatan mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 44 triliun pada tahun 2017. Namun, sekitar 98 persen sepatu Vans yang dijual di AS adalah buatan Tiongkok.

Lalu, kalau memang diciptakan untuk menguntungkan para pengusaha di AS, mengapa AS dan Tiongkok kini terlibat dalam perang dagang dan ketegangan politik?

Well, ada banyak asumsi yang bisa dipakai untuk menjelaskan hal ini. Namun, kalau kita menggunakan kacamata ilmu marketing, ada satu  hal menarik yang bisa ditarik. Banyak ahli yang percaya bahwa salah satu strategi untuk membuat sebuah brand sukses di pasaran adalah dengan cara “membuat musuh”. Samsung misalnya, menggunakan serangan pada Apple untuk mendapatkan nama seperti sekarang ini. Demikian pun dengan Pepsi yang kerap menyerang Coca-Cola untuk membesarkan pasarnya sendiri.

Nah, konteks serupa bisa digunakan untuk menganalisis perilaku negara seperti AS.

Pasca keruntuhan Soviet misalnya, AS “menggunakan” Taliban dan kemudian Al-Qaeda untuk menciptakan brand anti-terorisme. Brand ini melahirkan perang dan invasi ke negara-negara di Timur Tengah dengan tajuk pemberantasan terorisme. Namun, di balik itu ada nilai ekonomi yang besar dari penjualan senjata dan alat-alat militer lainnya.

Hal yang mirip juga sangat mungkin terjadi pada kasus Tiongkok. Negara ini bisa saja secara ekonomi sengaja dibesarkan agar bisa dijadikan musuh. Akan ada waktunya musuh yang diciptakannya sendiri itu juga akan “dihabisi”.

Oleh karena itu, tak heran memang banyak pihak yang sampai pada kesimpulan bahwa kebangkitan ekonomi negara-negara seperti Jepang dan sekarang Tiongkok juga adalah American made. Kisah tentang Milton Friedman yang “mengajari” banyak pejabat senior Tiongkok terkait keterbukaan ekonomi adalah salah satu contohnya.

Baca Juga:Perang Dunia III, Biden Lawan Tiongkok-Rusia?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Youtube Membership

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Ebook Promo Web Banner
Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Partai vs Kandidat, Mana Terpenting Dalam Pilpres 2024?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak cukup bersaing dengan tiga purnawirawan jenderal sebagai kandidat penerus Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, di balik ingar bingar prediksi iitu, analisis proyeksi jabatan strategis seperti siapa Menhan RI berikutnya kiranya “sia-sia” belaka. Mengapa demikian?

Mencari Rente Melalui Parte: Kepentingan “Strongmen” dalam Politik

Oleh: Noki Dwi Nugroho PinterPolitik.com Berbicara mengenai "preman", yang terbersit di benark sebagian besar orang mungkin adalah seseorang dengan badan besar yang erat dengan dunia kriminalitas....

Adu Wacana Digital di Pilpres 2024: Kemana Hak-Hak Digital?

Oleh: M. Hafizh Nabiyyin PinterPolitik.com Hilirisasi digital. Ramai-ramai orang mengetikkan istilah tersebut di mesin pencari pasca debat calon wakil presiden (cawapres) yang dihelat 22 Desember 2023...