Sandiaga ‘Haus’ Penghargaan?

Sandiaga ‘Haus’ Penghargaan?
Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta. (Foto: Merdeka)
2 minute read

“Sanjungan adalah cara paling buruk dan paling palsu untuk menunjukkan sebuah penghargaan.”


PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]andiaga Salahudin Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta bekerja sampai larut malam dan bersusah payah hanya untuk mendapatkan penghargaan.

Sebegitu hauskah dengan penghargaan? Weleeeeh weleeeh.

Memang apa pentingnya sih penghargaan bagi pemimpin? Agar bisa dipilih kembali atau yang penting ada alasan saat warga menanyakan ‘sudah kerja apa?’ Saat menjadi pemimpin tak sesederhana itu. Wadezigggg.

Lalu, apa yang hendak dicari oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya? Apa pentingnya predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)?

WTP itu bukan pengejaran ambisi untuk mendapatkan capaian tertinggi, tapi memang standar yang harus dimiliki kepala daerah dalam mengelola daerahnya memang harus seperti itu.

Jangan seperti layaknya anak SMA yang besok akan Ujian Nasional, malamnya baru sibuk membaca agar bisa tampil maksimal. Weleeeeh weleeeeh.

Pemprov DKI itu miniatur Indonesia yang memang harus punya standar, jadi tak perlu seolah-olah mengejar hadiah yang diperlombakan.

Weleeeeh weleeeh. Lalu buat apa ada WTP, WDP, dan lainnya? Hanya untuk kategorisasi saja bagaimana pengelolaan sebuah daerah semata?

Terus kalau sekarang pakai sistem kebut semalam memangnya bisa? Ya tentu tidak lah. Karena sistem pengelolaan merupakan tindakan yang simultan, tak bisa mendadak.

Kalau gitu sih nantinya hanya tambal sulam saja, yang penting bisa dapet WTP dengan menghalalkan segala cara. Apa mau begitu? Weleeeeh weleeeh

Tujuan Pemprov DKI itu harusnya bukan haus dengan predikat opini WTP dulu. Tapi seluruh sistem dikelola dengan baik, maka saat dibuat laporan WTP adalah konsekuensi logis yang diterima DKI Jakarta.

Lah ini, malah sibuk sendiri benahi demi WTP. Ayolah, jangan terus bercanda dengan persoalan mengelola daerah. Kalau sekarang ada masalah pengelolaan aset sampai Rp 421 triliun yang berantakan, ya benahi.

Bukan hanya aset, aspek lainnya pun yang mencakup pengelolaan daerah harus dibenahi. Ingat, jangan WTP-nya dulu yang dikejar, tapi kewajaran dan profesionalisme dalam mengelola daerah yang diprioritaskan.

Haus bisa dilepas dengan air minum, tapi kalau haus penghargaan? Lepas jabatan? Weleeh weleeh (Z19)