Saat Yasonna Takluk Pada Pers

Saat Yasonna Takluk Pada Pers
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (foto: Medcom.id)
7 minute read

Misteri keberadaan tersangka kasus dugaan suap, Harun Masiku akhirnya terkuak. Investigasi Tempo berhasil membongkar disinformasi yang berhembus selama beberapa minggu terakhir yang menyebut Harun masih di luar negeri. Fakta bahwa Harun sudah berada di Indonesia, dan hanya sehari di Singapura, akhirnya diakui pihak imigrasi. Terbongkarnya teka-teki ini sekaligus menjadi “tamparan keras” bagi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly yang mati-matian menyebut Harun masih belum balik ke Indonesia. ICW menyebut sang Menkumham telah menyebarkan kebohongan.


PinterPolitik.com

Meski ini baru langkah awal untuk mendalami kasus dugaan suap yang menyeret eks komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan dan caleg PDIP, Harun Masiku, pengungkapan fakta tersebut setidaknya bisa menjadi pintu masuk.

Terkuaknya misteri pelarian Harun, yang diduga menjadi aktor kunci di balik kasus suap Wahyu, belakangan diungkap oleh Direktoral Jenderal Imigrasi, Ronny F. Sompie. Disebutkan, teka-teki keberadaan tersangka Harun yang selama 15 hari terakhir namanya hampir memenuhi semua portal media tanah air, ternyata tidak seperti yang diklaim Menkumham Yasonna dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

Seperti diketahui, Yasonna dan Firli tampak kompak saat ditanyai terkait keberadaan Harun, usai operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wahyu. Baik Yasonna maupun Firli sama-sama mengatakan bahwa Harun sementara masih berada di luar negeri.

Padahal, Harun, menurut pengakuan Ronny, hanya sehari berada di Singapura, yakni pada 6 Januari 2020. Harun terbang ke Singapura menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 832 dari Bandar Udara Soekarno-Hatta. Kemudian, keesokan harinya, pada 7 Januari 2020, Harun kembali lagi ke tanah air menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7156.


Ronny juga mengklarifikasi terkait kekeliruan penyampaian informasi sebelumnya dari pihak imigrasi lantaran kendala teknis di Bandara Soekarno-Hatta. Hal itu berdampak pada kesulitan melacak kepergian Harun, sehingga terlambat memberikan informasi akurat ke publik.

Pihak imigrasi juga mengaku tidak ada unsur kesengajaan atas kekeliruan informasi yang disampaikan pihak imigrasi sebelumnya, saat menyebut Harun masih berada di luar negeri dan belum kembali sejak 6 Januari lalu.

Terkait fakta terbaru ini memperkuat temuan investigasi Tempo yang sejak awal menyebutkan tersangka Harun telah kembali ke Indonesia setelah bertolak ke Singapura pada 6 Januari 2020. Tak hanya itu, istri Harun, Hildawati Jamrin juga mengaku suaminya sudah balik ke Indonesia pada 7 Januari lalu.

Fakta tersebut turut membungkam pernyataan Yasonna yang bahkan mati-matian menyebut Harun masih di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

Di balik terbongkarnya teka-teki tersebut, apresiasi setinggi langit layak disematkan kepada kerja pers atas kegigihannya mengungkap kebenaran. Dengan demikian, apakah ini juga berarti hanya pers yang dapat dipercaya?

Kala Yasonna Berbohong?

Ilya Somin dalam Why Politicians Lie menjelaskan, terdapat dua alasan mengapa para politisi atau pejabat sering kali berbohong. Pertama, untuk memudahkan kesepakatan atau pengakuan (facilitate deals). Kedua, mengeksploitasi ketidaktahuan publik (exploit public ignorance).

Merujuk pada dua alasan kebohongan itu, bisa dikatakan, pernyataan bias Yasonna terkait disinformasi keberadaan Harun boleh jadi sengaja direkayasa untuk menderek persepsi publik ke dalam apa yang sedang diklaim pemerintah bahwasannya keberadaan Harun masih belum bisa dilacak.

Selain itu, Menkumham Yasonna boleh jadi bermaksud mengeksploitasi ketidaktahuan publik soal Harun, lantaran takut kasus suap yang melibatkan dua institusi demokrasi – KPU dan PDIP – terungkap. Hal ini wajar, menimbang kasus suap Harun kepada Wahyu disebut-sebut melibatkan petinggi PDIP.

Dengan kata lain, pernyataan Yasonna boleh jadi merupakan taktik dalam “mengurungkan” pengusutan kasus Harun yang dalam hal ini melibatkan partai penguasa. Ini bisa diselidiki lewat kepanikan partai berlogo banteng itu dalam menyikapi dugaan suap Wahyu yang disebut-sebut menyeret beberapa pucuk pimpinan PDIP.

Terkait kepanikan PDIP ini sempat disentil oleh pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, saat mengkritik keterlibatan Yasonna dalam pembelaan PDIP atas kasus suap Wahyu. Haris menyebut, saking paniknya sampai-sampai sang Menteri Yasonna terpaksa turun gunung.

Kepanikan PDIP tentu menjadi hal yang wajar. Sebagai partai penguasa (the ruling party) yang tak hanya menguasai eksekutif, melainkan juga legislatif, PDIP tentu berhitung panjang soal kasus ini. Andaikata kasus ini terbongkar, jelas nasib PDIP bakal sama seperti apa yang pernah dialami Demokrat sebelumnya, bahkan kemungkinan lebih parah dari itu.

Pertaruhan reputasi dan masa depan partai menjadi alasan kuat PDIP mengerahkan semua kekuatannya untuk menjaga agar kasus ini jangan sampai meluber ke mana-mana. Dengan demikian, Harun yang diduga menjadi “kunci kasus”, kalau perlu jangan sampai menunjukkan batang hidungnya, apalagi sampai terendus keberadaannya.

Kesulitan menangkap Harun, karenanya harus dimaknai dalam konteks itu. Bukan karena negara ini kekurangan alat dan cara untuk menyingkap pelarian Harun, melainkan ada ketakutan luar biasa dari pihak-pihak yang sejauh ini diduga menjadi bagian dalam kasus ini.

Hanya Pers yang Dipercaya

Seperti diketahui, Yasonna baru mengakui keberadaan Harun di Indonesia setelah Tempo berhasil membongkar data penerbangan dan kedatangan Harun di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum itu, Yasonna seperti dilansir sejumlah media, menyebut tersangka Harun masih berada di luar negeri.

Dari pengungkapan fakta ini, satu hal penting yang patut diapresiasi, adalah kerja pers itu sendiri. Pasalnya, fenomena ini sekaligus membuktikan bahwa hanya pers yang masih bisa dipercaya, saat semua institusi demokrasi dan pranata kekuasaan mulai kehilangan legitimasi.

Pengaburan informasi yang belakangan ini diproduksi sejumlah elite, bahkan melibatkan lembaga penegak hukum, nyaris membuat publik putus asa melihat nasib penegakan hukum di tanah air. Tanpa perjuangan media menguak kebohongan politisi maupun aparat penegak hukum, keberadaan Harun boleh jadi akan tetap menjadi misteri.

Peran media dalam membendung disinformasi publik yang diproduksi para politisi ini selaras dengan ulasan Gunnar Thesen, dalam Political Agenda-Setting as Mediatized Politics? bahwa media massa dalam kenyataannya terus memainkan peran penting dalam dinamika zero-sum game – permainan yang menciptakan hasil nol.

Pendeknya, media dapat menjadi pihak yang dapat melawan arus narasi politik baik dari politisi ataupun partai politik (parpol). Hubungan resiprokal antara diseminasi pengaburan fakta oleh elite politik dan upaya menjernihkan disinformasi dari pihak pers dapat dijelaskan dalam konteks relasi pengimpasan (zero-sum game) tersebut.

Ibarat dalam permainan, jika ada yang kalah (-), maka yang lainnya pasti menang (+). Begitu sebaliknya. Relasi minus dan plus yang menghasilkan angka nol (0) inilah yang disebut impas. Konsep zero-sum game, umumnya berlaku dalam logika bisnis, di mana keuntungan seseorang berbanding lurus dengan kerugian orang lain.

Lalu, bagaimana dalam konteks media dan politik?

Seperti merujuk pendapat Thesan, bahwa peran media senantiasa menjadi alat kontrol masyarakat dalam membendung bias informasi ataupun disinformasi baik oleh para politisi maupun partai politik.

Jika hal itu dikontekstualisasikan pada kasus pengungkapan misteri pelarian Harun, maka bisa dikatakan peran media membongkar persembunyian si tersangka kasus suap adalah bagian dari penetralisiran disinformasi, baik yang dilontarkan Yasonna maupun sejumlah institusi pemerintahan lainnya.

Keberanian media mengungkap fakta yang selama ini coba ditutup-tutupi pemerintah memang bukan sekadar isapan jempol. Publik tentu masih ingat hasil investigasi 5 media massa yang berkolaborasi dalam IndonesiaLeaks yang berhasil menguak kasus perobekan buku merah di gedung KPK pada 2017 silam.

Seperi diketahui, “buku merah” merupakan buku laporan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik pengusaha Basuki Hariman, terpidana penyuap hakim konstitusi Patrialis Akbar. Disebutkan juga, dalam buku tersebut diduga merupakan satu rangkaian dengan penyerangan terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.

Kisah perjuangan media dalam mengungkap kebenaran tidak saja terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), sejarah pernah mencatatkan nama wartawan New York Tribune, Ida Tarbell sebagai jurnalis yang berhasil membongkar skandal industriawan minyak asal AS, John D. Rockefeller.

Perusahaan Rockefeller disebut Ida telah melakukan akuisisi dan monopoli perusahaan-perusahaan minyak secara menyimpang. Atas keberaniannya itu, Tarbell kemudian digugat Rockefeller ke pengadilan. Namun, Mahkamah Agung AS akhirnya memenangkan Tarbell.

Beranjak dari catatan kegigihan media menyingkap tabir informasi, dengan sendirinya mementahkan tudingan selama ini yang menyebutkan media tak lagi independen. Faktanya, di tengah sebagian media yang boleh jadi sulit menempatkan independensinya, ternyata masih ada yang konsisten memperjuangkan kebenaran itu sendiri.

Dengan demikian, bisa dikatakan, hanya media yang masih bisa dipercaya, saat semua institusi kehilangan legitimitas. Atau, dengan kata lain, hanya media yang bisa diandalkan di tengah matinya “kebenaran”. (H57)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.