Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > Ruang Publik > NU, Muhammadiyah, dan Kemungkinan Nadiem Diganti

NU, Muhammadiyah, dan Kemungkinan Nadiem Diganti

Oleh Ahmad Choirul Furqon, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia

Pinter Politik - Friday, August 14, 2020 8:00
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. (Foto: Kompas)

0 min read

Sengkarut yang timbul antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menghantui Program Organisasi Penggerak (POP). Apakah ini jadi preseden bahwa Nadiem bisa saja diganti?


PinterPolitik.com

“Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis” – Aristoteles, filsuf asal Yunani

Ada yang berbeda dalam peringatan hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-22 beberapa waktu lalu. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin tampil tegas dengan orasi politiknya yang menggebu-gebu.

Penulis merasakan betul aura kemarahan yang disimpannya. Setiap kalimat yang keluar darinya mirip ucapan, alerta alerta alerta!, tanda peringatan kepada pihak yang sedang diincar.

Ya, Cak Imin tidak main-main saat membahas tanggung jawab PKB terhadap Nahdlatul Ulama (NU) sehingga, saat mengetahui NU ‘dicurangi’ oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), PKB tidak tinggal diam.

Acara yang biasanya diisi dengan refleksi program kepartaian, berubah menjadi agitasi besar untuk memperingatkan Mendikbud bahwa apa yang dilakukan lembaga yang dipimpinnya kepada NU sangatlah fatal. Tentu saja, Cak Imin tetaplah mempertahankan gaya yang khas.

Sesekali kelakar dan pembahasan program negara yang lain, misal pangan, dibincangkannya. Namun, tampaknya semua inti pembicaraan Cak Imin keluar dengan penuh penekanan manakala sampai pada kalimat, “Jadi apa pun kebijakannya, jangan sampai tidak melibatkan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah".

Setidaknya, penulis memahami wujud kekecewaan Cak Imin terhadap Mendikbud pada dua sisi. Pertama, Mendikbud telah membuat blunder dengan mempermainkan NU dan Muhammadiyah dalam proses perekrutan anggota untuk Program Organisasi Penggerak (POP) yang rencananya akan konsern mengonsep dan memberdayakan pendidikan bagi masyarakat.

Kedua, Mendikbud menampakkan kejanggalan tersendiri dengan memberi bantuan hibah kepada organisasi yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan tersebut, sebab posisinya sebagai perusahaan yang dikenai hukum ‘tanggung jawab sosial’ atau Corporate Social Responsibility (CSR), seperti Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation.

Yang menjadi menarik adalah mengapa PKB all out membela NU? Dan, apa maksud bisnis yang dikatakan PKB tersebut? Selain itu, mungkinkah kesalahan Nadiem ini dapat menjadi presden kuat bahwa dia patut diganti?

Logical Fallacy Nadiem di POP

Sesuai dengan klarifikasi Nadiem menyikapi polemik, dia menjelaskan bahwa POP merupakan sebuah program pemerintah yang bertujuan untuk mencari bibit inovasi yang dilakukan Ormas dibidang pendidikan. Berdasarkan ungkapan tersebut, tentu harusnya sebagai Menteri, Nadiem dapat membedakan mana saja ormas yang seharusnya patut diajak menjadi mitra sebagai implementator sekaligus penerima dana hibah dan mana ormas yang memang pada dasarnya tugas dan fungsinya sebagai wujud responsibility perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang lebih sederhana bisa diterjemahkan menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap dunia sosial, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan tidak lepas dari keikutsertaan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

Apabila ditelisik dari faktor genealogis, maka fenomena CSR ini bisa dirunut ke dalam masa 'perbaikan citra pasar', di mana pasar yang menempatkan perusahaan-perusahaan sebagai aktor penting harus lebih lunak terhadap sosial.

Selain itu, Petkoski dan Twose dalam karyanya yang berjudul Public Policy for Corporate Social Responsibility (2003) juga menjelaskan bahwa CSR merupakan sebuah komitmen bisnis yang mempunyai peran untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupan mereka.

Oleh karena itu, sangat tidak dibenarkan apabila perusahaan yang seharusnya memberi banyak dana CSR kepada negara dan lembaga aktif milik masyarakat, justru malah mendapat suntikan dana dari kementerian atau lembaga milik pemerintah. Seperti halnya Sampoerna Foundation dan Tanoto Fsoundation yang melalui program POP mendapatkan dana hibah dari pemerintah sebesar 20 miliar setiap tahun.

Pentingnya NU bagi PKB

Selanjutnya, sebab sikap Mendikbud menyentil organisasi besar yang punya nama mentereng dalam kancah sejarah sosial-politik Indonesia sampai kini, maka tentu saja bak sengatan listrik, pihak yang merasa memiliki kedekatan dengan NU-pun tidak segan merespons. Adalah PKB yang paling serius menanggapi permainan program Mendikbud yang dinilai banyak kejanggalan tersebut.

Bahkan, lewat kader partainya, Syaiful Huda yang menjadi Ketua Komisi X DPR, PKB seakan sudah memberi alarm peringatan yang secara tersirat mengatakan ‘tanpa NU dan Muhammadiyah, kebijakan POP jelas sasaran dan tujuannya’. Semuanya semakin jelas saat Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meradang dengan berkata tegas, “Pak Mendikbud hati-hati, dunia pendidikan jangan dijadikan mainan apalagi ditopengi bisnis”.

Mari kita fokus pada dua rumusan masalah, yakni mengapa PKB sangat membela NU habis-habisan? Dan, apa maksud bisnis yang dikatakan PKB tersebut?

Untuk pertanyaan kedua pasti tidak akan jauh berbeda dengan sub-bab CSR yang penulis kemukakan di atas. Namun tampaknya perlu ditambahkan penjelasan bahwa bisnis yang dibidik PKB ditujukan langsung kepada background Mendikbud sebagai sosok yang memiliki pandangan rational choice, alias untung dan rugi.

Tentu saja, jika ditelisik secara reduktif, memang lebih menguntungkan bagi Mendikbud apabila memasukkan dua perusahaan dan organisasi yang dinilai ‘tidak banyak bicara’, daripada harus mengajak NU yang sudah pengalaman dalam masyarakat sehingga pasti banyak bicaranya dalam program pendidikan ini. Namun, jika ditelisik secara mendalam, justru logika bisnis Mendikbud malah menggelikan, karena malah akan merugikan posisinya sebagai Mendikbud.

Perlu diingat, tidak ada politik Indonesia yang berjalan selayaknya anggapan Mendikbud bahwa ia hanya percaya masa depan tanpa peduli dengan masa lalu. Nothing. Politik Indonesia, entah kebijakan publik atau komposisi kelompok, tidak akan pernah terlepas dari fenomena masa lalu yang mau tidak mau harus diterima.

Apabila diterjemahkan, NU yang memiliki masa lalu sebagai penggerak di dunia pendidikan, akan memberi banyak kesulitan kepada Mendikbud, jika sampai tidak melibatkannya ke dalam program POP. Jumlah warga NU sangat besar, dan mereka secara sistemik telah menjadi aktivis pendidikan hebat lewat madrasah-madrasahnya.

Seharusnya, Mendikbud belajar banyak dari kejadian masa lalu yang dialami Mendikbud sebelumnya dalam kasus fullday school-nya, betapa secara masif NU mengepung kebijakan tersebut dari berbagai sisi dan pelosok negeri.

Sementara, terkait dengan PKB sebagai ‘body-guard’ NU, penulis tidak cukup heran. Muasalnya sudah pasti, PKB memang selalu mencitrakan diri agar dianggap patut untuk mendapat perhatian dari basis warga Nahdliyyin – sebutan massa NU.

Kepentingan yang dibidik setidaknya ada dua, sebagaimana Edward Aspinall menjelaskan dalam bukunya Democracy for Sale, yakni kepentingan elektoral dan afinitas politik aliran.

Dengan mendapat kepercayaan Nahdliyyin yang sangat banyak dan menyebar di seluruh Indonesia, PKB minimal sudah mengamankan modal sosialnya untuk berani berkompetisi dalam pemilihan umum. Tentu saja isu moral tidak akan lupa digaungkannya, sebagai bukti dari kesetiaan para politisi PKB yang merupakan santri dari pesantren-pesantren milik kiai-kiai NU.

Klientelisme aliran seperti ini sangat efektif sepanjang perhelatan Pemilu 2019. PKB yang sudah terlihat menjalankan permainan moral santri nyatanya mampu melejitkan perolehan suaranya. Itulah yang membuat PKB tidak akan pernah berhenti untuk selalu me-blow-up apa pun isu yang menyentuh pesantren dan NU secara umum.

Apakah dengan momentum blunder ini PKB semakin dianggap sebagai representasi politik Nahdliyyin? Hal tersebut tergantung bagaimana publik menilai dan biarkan waktu yang menjawab.

Nadiem Pantas Diganti?

Lantas, mungkinkah akibat dari kesalahan dalam Program POP ini menjadi preseden kuat digantinya Nadiem dari posisinya sebagai Mendikbud? Melihat situasi dan kondisi saat ini baik yang terlihat maupun tidak, maka penulis mengatakan bahwa terdapat kemungkinan bahwa Nadiem patut untuk diganti.

Jika Nadiem tidak menyadari kesalahan fatal yang telah dilakukan dan tidak secepatnya memperbaiki sistem POP serta menjalin komunikasi dengan NU dan Muhammadiyah, maka mungkin saja kursi yang saat ini didudukinya akan tergoyang. Mengingat program dengan dana sebesar Rp. 595 miliar tersebut indikator capaian keberhasilan program juga patut untuk dipertanyakan.

Hal ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, NU dan Muhammadiyah sebagai sebuah ormas yang memiliki sejarah panjang tentang pendidikan di Indonesia dan menaungi puluhan ribu sekolah serta madrasah hingga mengundurkan diri. Terlebih, banyak kalangan yang telah memberikan kritik terhadap kinerja Nadiem yang dinilai tidak optimal dan profesional.

Dari kalangan profesional, seperti kritik Guru Besar Universitas Gajah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo yang menilai bahwa Nadiem yang tidak menguasai peta pendidikan Indonesia dan lebih layak menjadi Dirjen. Partai politik juga silih berganti memberikan kritik terhadap kebijakan Mendikbud yang dianggap kontroversi. (F46)

Tulisan milik Ahmad Choirul Furqon, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia.


“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait