Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > Ruang Publik > Menguak Ancaman Surveillance Capitalism

Menguak Ancaman Surveillance Capitalism

Oleh Adyuta Banurasmi Balapradhana, mahasiswa S-1 Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Pinter Politik - Tuesday, February 23, 2021 15:00
Ilustrasi sejumlah aplikasi yang terpasang di sebuah ponsel pintar. (Foto: Istimewa)

0 min read

Media sosial disebut sebabkan polarisasi politik dan infodemik di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, media sosial bukan tidak mungkin munculkan ancaman surveillance capitalism. Apa itu?


PinterPolitik.com

Bencana pandemi global Covid-19 mempercepat disrupsi terhadap semua lini kehidupan kita, hal ini dikarenakan pandemi global merupakan sebuah konsekuensi dari globalisasi membuat setiap peristiwa terjadi di satu tempat akan mempengaruhi kehidupan manusia di tempat lain akibat semakin cepatnya arus perpindahan manusia, modal, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya yang kemudian menjadi proses yang mengglobal.

Cepatnya arus pergerakan manusia, barang, modal, dan jasa diakibatkan oleh kemajuan teknologi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses globalisasi telah memperluas pengaruhnya dalam kehidupan manusia selama pandemi dan terus berlanjut setelah pandemi selesai. Namun, yang paling tidak kalah penting dari konsekuensi globalisasi selain pergerakan barang atau jasa adalah pergerakan dan pertukaran informasi.

Kita sebagai manusia tidak dapat dilepaskan dari informasi karena informasi bertujuan sebagai panduan dan pengetahuan dalam bertahan hidup. Pandemi Covid-19 merupakan bencana yang dihadapi oleh semua manusia mengharuskan setiap individu hingga negara harus memiliki informasi yang dapat dipercaya agar dapat memahami krisis pandemi Covid-19 dan dapat mengambil langkah yang harus diambil untuk memitigasi terjadinya penularan terhadap diri sendiri dan komunitasnya.

Hal ini membuat keakuratan suatu informasi sangat penting dalam membentuk respons masyarakat terhadap pandemi Covid-19 yang merupakan krisis kesehatan masyarakat dan mengawasi kinerja institusi pemerintahan yang dipercayai oleh masyarakat dalam menangani pandemi dalam menjaga keberlangsungan hidup masyarakat (Nielsen, Fletcher, Newman, Brennen & Howard; 2020).

Namun, di sisi lain internet juga telah terbukti menjadi medium penyebaran informasi yang salah, termasuk berita palsu di dalamnya. dengan informasi dapat memungkinkan terjadi kebalikannya, informasi yang keakuratan atau kebenarannya yang menyesatkan dan ambigu dapat memicu propaganda dan disinformasi yang dibalut dengan ujaran kebencian beserta narasi konspiratif akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap eksistensi pandemi Covid-19 dan berimplikasi pada tidak adanya respon masyarakat untuk melakukan usaha-usaha mitigasi penyebaran Covid-19 yang membuat semua usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat menjadi sia-sia.

Membanjirnya informasi yang kualitasnya rendah dan kebenarannya diragukan yang menimbulkan kebingungan luas publik terhadap siapa atau sumber mana yang dapat dipercaya dan berimplikasi pada ketidakpercayaan yang luas adalah pengertian dari ‘infodemik’ oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) .

Dengan cepatnya arus pertukaran informasi akibat dari kemajuan teknologi informasi membuat arus informasi yang keakuratannya bermacam-macam dapat diterima secara mudah oleh pengguna media daring atau yang kita kenal sebagai media sosial. Media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi secara cepat melalui rekan atau teman yang saling terhubung dan saling membagikan informasi dengan yang lain.

Selain sebagai sarana untuk berbagi informasi, media sosial sebagai ajang kontestasi narasi – narasi yang mengandung kebenaran ilmiah dengan propaganda atau berita palsu. Dengan segala macam kualitas konten yang bervariasi dan kontestasi narasi berbagai informasi di media sosial yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu membuat setiap individu pengguna harus memiliki kemampuan berpikir kritis sebelum menerima sebuah informasi yang didapat dari media sosial.

Meskipun kemampuan dalam memilah dan memverifikasi informasi yang menjadi bagian dari berpikir kritis merupakan hal yang penting dalam menerima sebuah informasi, tetapi setiap kelompok demografi memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berpikir kritis sebelum menerima informasi yang di dapatkan dari media sosial.

Kelompok demografi usia 40 hingga 60 tahun ke atas cenderung rentan menelan mentah-mentah informasi yang tersebar di media sosial, sedangkan kelompok usia di bawahnya yaitu kelompok usia 18 hingga 29 justru lebih peka dan kritis terhadap bias atau tendensi tertentu dalam informasi yang didapat. Selain itu, faktor tingkat pendidikan dan pendapatan juga memengaruhi persepsi dalam menerima informasi yang didapat dari media sosial, yang tidak kalah penting dari faktor-faktor di atas adalah afiliasi politik pengguna.

Selain faktor-faktor dalam individu pengguna media sosial dalam menerima informasi, terdapat faktor di luar individu itu sendiri. Faktor tersebut adalah media sosial itu sendiri. Media sosial merupakan perangkat lunak yang memiliki cara kerja yang unik dalam memahami penggunanya. Cara kerjanya yaitu mengumpulkan informasi yang kerap kali dicari dan pendapat-pendapat atau media yang dipublikasikan oleh pengguna itu sendiri.

Kemudian, media sosial memiliki kemampuan dalam menganalisa informasi yang didapat dari pengguna dan mengolahnya sebagai panduan dalam memprioritaskan publikasi atau postingan yang pertama kali muncul dalam timeline atau laman utama milik pengguna, proses ini disebut sebagai personalisasi dan proses inilah yang membuat setiap halaman utama milik masing-masing pengguna berbeda. Oleh sebab itu, semua informasi yang tersedia di halaman utama berdasarkan preferensi informasi yang seringkali dicari dan mendapatkan perhatian utama dari pengguna.

Tulisan ini akan membahas bagaimana informasi yang tersedia dalam media sosial dapat mempengaruhi respon masyarakat dalam menghadapi pandemi dan beserta faktor-faktor utama yang menjadi penentu diterima atau tidaknya informasi yang kualitasnya bervariasi oleh masyarakat yang merupakan pengguna dari media sosial. Kemudian, akan diikuti dengan bagaimana  media sosial juga menjadi faktor pemengaruh dalam mengatur informasi yang sesuai dengan preferensi pengguna dan dampaknya terhadap respon pengguna di dunia nyata.

Kemudian, kedua gagasan tersebut akan dihubungkan dengan konteks fenomena polarisasi politik di Indonesia yang berdampak pula pada kepercayaan institusi dan respon masyarakat terhadap pandemi COVID – 19.

Faktor-faktor pribadi pengguna dalam menerima informasi       

Keadaan di sekitar individu pengguna dan pribadinya merupakan faktor yang kerap diperhatikan dalam diskursus  perilaku individu pengguna dalam menerima informasi yang tersedia di media sosial. Faktor-faktor yang menjadi perhatian utama dalam diskursus pengaruh informasi dalam media sosial terhadap perilaku pengguna di dunia nyata antara lain rentang usia, kondisi ekonomi, tingkatan pendidikan dan dukungan terhadap afiliasi politik tertentu.

Rentang usia berhubungan dengan riwayat individu dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan dampak dari media sosial terhadap kehidupan nyata beserta kualitas kemampuan kognitif semakin menurun akibat bertambahnya usia yang digunakan untuk menganalisis informasi yang didapat sebelum digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku dan merespon suatu kondisi di dunia nyata.

Sementara, tingkatan pendidikan berkorelasi dengan ketajaman dan kedalaman tingkatan analisis yang melalui proses pelatihan kognitif dalam jangka waktu tertentu (Freeman & Bentall, 2017), sedangkan dukungan terhadap afiliasi politik berkorelasi dengan dukungan dan ketidakpercayaan terhadap pihak yang menguasai institusi pemerintahan sebagai pembuat kebijakan (Ribeiro, Calais, Almeida, & Meira, 2017)

Kelompok demografi usia di atas 60 tahun ke atas cenderung mudah terpengaruh dengan informasi berita palsu yang kredibilitas dan keakuratannya diragukan. Hal ini kontras dengan kelompok usia 18 hingga 29 tahun ke atas yang jauh lebih peka terhadap berita palsu dan mampu menyaring informasi yang beredar di media sosial yang memiliki tendensi bias terhadap tujuan tertentu seperti politik partisan dan rasisme.

Ketimpangan kemampuan dalam menyaring informasi yang beredar antara kelompok usia tua (55 hingga 60 tahun ke atas) dengan kelompok usia muda (18 hingga 29 tahun) adalah kelompok usia muda sepanjang hidupnya sudah terbiasa dengan kehadiran teknologi informasi dan penggunaan teknologi tersebut secara terus menerus membuat kelompok usia tersebut sudah memahami resiko yang dihadapi dan pengaruhnya terhadap kehidupan di dunia nyata. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari bagi kelompok usia tua menimbulkan gegar budaya bagi mereka (Guess,Nagler, & Tacker, 2018)

Untuk faktor kondisi ekonomi, pengguna media sosial yang memiliki pendapatan rendah cenderung mudah mempercayai informasi yang mengandung narasi konspiratif dan berita palsu daripada kelompok memiliki pendapatan tinggi. Hal ini dikarenakan individu yang memiliki pendapatan rendah juga mengenyam pendidikan yang rendah cenderung merasa harga dirinya rendah dan tidak toleran dengan ketidakpastian membuat mereka mencari cara untuk memberikan hiburan emosional dengan menyalahkan kekuatan yang tidak terlihat yang membuat enggan menyalahkan diri pribadi jika mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan dari sesuatu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan ketidakpastian bagi diri pribadi (Parent, 2014; Freeman & Bentall, 2017). Hal ini dapat menjelaskan mengapa lebih dari sepertiga persen masyarakat Sumatera Barat mempercayai Covid-19 merupakan konspirasi global sehingga enggan untuk mematuhi protokol kesehatan.

Afiliasi politik juga menyumbang faktor yang signifikan terhadap perilaku determinasi pengguna media sosial dalam menerima sebuah informasi dan menggunakannya. Afiliasi politik cenderung menyesuaikan konteks situasi politik di masing-masing negara.

Negara yang memiliki situasi masyarakat yang terpolarisasi akibat situasi politik di negaranya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap protokol pencegahan Covid-19 yang diwajibkan oleh otoritas kesehatan yang bersangkutan, hal ini berdasarkan pada hasil studi di Amerika Serikat (AS) yang mempelajari keterkaitan dukungan politik terhadap partai politik atau politisi tertentu dengan kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan yang menemukan bahwa pengguna yang terafiliasi dengan Partai Demokrat jauh lebih mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh badan kesehatan pemerintah ketimbang pengguna yang terafiliasi atau mendukung Partai Republik dan Presiden Donald Trump (van Holm, Monaghan, Shahar, Messina, & Surprenant, 2020).

Pengguna yang mendukung Donald Trump dan Partai Republikan mengandalkan informasi yang disebarkan Trump yang seringkali mengeluarkan blunder yang menganggap virus Corona sebagai penyebab Covid-19 tidak ada dan kerap tidak pernah terlihat menggunakan masker ketika beraktivitas. Selain itu, ia juga mendorong para pendukungnya untuk tidak terlalu mempedulikan eksistensi Covid-19 dan mengobatinya dengan obat yang ia sarankan meskipun sangat tidak dianjurkan oleh para ahli.

Hal ini menunjukkan bahwa mendengar pendapat ahli, membaca berita, dan mendapatkan fakta sudah bukan lagi hal yang netral tetapi cenderung usaha dalam mencapai tujuan politis yang disebabkan oleh kecurigaan masyarakat terhadap otoritas dan meletakkan afiliasi politik di atas kebernaran (Zakaria, 2020)          

Sementara, dalam konteks di Indonesia, afiliasi dukungan politik terhadap suatu publik figur atau partai politik tidak memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Apa yang terjadi di Indonesia justru menggunakan pernyataan-pernyataan para ahli dan hasil penelitian yang melalui kaidah ilmiah cenderung dipilah berdasarkan tujuan politik untuk menyerang kekurangan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas yang dipegang oleh figur politik tertentu (Gustomy, 2020).

Hal ini diakibatkan dari polarisasi masyarakat yang terjadi akibat politik identitas yang digunakan dalam kontestasi politik Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019 beserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Pilpres 2014 dan 2019 terdapat dua tokoh, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto serta Pilgub DKI 2017 antara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan Anies Baswedan. Keempat tokoh tersebut didukung oleh dua kubu di masyarakat yang tidak memiliki titik temu yang sama.

Joko Widodo dan Ahok didukung oleh kelompok Islam moderat dan non-Islam, sedangkan Prabowo dan Anies didukung oleh Islam Fundamentalis dan ‘santri’ baru di daerah urban yang menginginkan pemurnian Islam untuk kembali ke ajaran Al-Qur’an dan penegakan Khilafah.

Ketika Jokowi memenangkan Pilpres 2014 dan mengangkat rivalnya, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan setelah Jokowi memenangkan Pilpres 2019. Hal ini membuat dukungan kelompok yang kedua berpindah ke Anies yang merupakan bekas dari Menteri Pendidikan di periode pertama Jokowi yang kemudian  menjadi rival Ahok dalam Pilgub DKI 2017.

Ahok yang merupakan keturunan Tionghoa dan non Islam kalah dalam Pilgub karena faktor pernyataan kontroversial terkait penistaan ayat Al-Qur’an dan memicu munculnya gerakan mobilisasi massa demonstrasi 411 dan 212 yang menuntut Ahok dijatuhi hukuman penjara. Apa yang terjadi dalam kontestasi politik diatas memiliki persamaan dengan yang terjadi di Amerika Serikat yaitu, polarisasi dipreservasikan atau diawetkan dalam ruang media sosial (Karim, 2019)

Faktor Pengambilan Data dan Personalisasi Halaman Pribadi oleh Pengembang Media Sosial

Dari faktor-faktor di atas yang kerap kali dijadikan acuan dalam memahami polarisasi masyarakat akibat informasi yang beredar di media sosial, ada faktor lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu faktor dari perangkat lunak media sosial itu sendiri. Media sosial memiliki kemampuan yang unik dalam memahami penggunanya, tetapi di balik keunikannya dan aksesnya yang secara cuma-cuma atau gratis terdapat harga yang harus dibayar. Harga itu adalah dampak secara sosial terhadap pengguna itu sendiri.

Harga yang perlu dibayar atas aksesnya yang mudah dan tidak memerlukan biaya adalah data-data pribadi atau pencarian data atas informasi yang diberikan kepada perangkat lunak media sosial atau mesin pencarian untuk memberikan informasi yang kita inginkan tersebut diperjualbelikan terhadap pengiklan yang menjadi sumber pemasukan penyedia perangkat lunak. Hal ini membuat secara tidak sadar, kitalah sebagai pengguna merupakan produk yang “dijual” oleh penyedia perangkat lunak terhadap pelanggannya yang merupakan pemasang iklan komersial dan bertendensi terhadap tujuan tertentu.

Pengembang atau penyedia perangkat lunak media sosial tidak menjual produk berupa media sosial itu sendiri, melainkan mengajak calon penggunanya untuk menggunakan perangkat lunaknya dan mengambil semua data-data atau informasi yang dimasukkan oleh pengguna untuk diperjualbelikan sebagai alat tukarnya. Istilah yang digunakan ahli terhadap model bisnis seperti ini adalah Surveillance Capitalism (Zuboff, 2019)

Untuk memahami bagaimana caranya pengembang media sosial dalam menggunakan data yang diberikan oleh penggunanya dan menjualnya sebagai pemasukan, ada tiga tahap yang digunakan oleh pengembang media sosial yaitu pengambilan data (Data), mengekstraksi (Extraction) dan menganalisa (Analysis). Pengambilan data atau Data merupakan usaha untuk membuat ekosistem untuk memberikan aliran data yang diberikan oleh pengguna kepada pengembang media sosial dengan kuantitas yang sebanyak-banyaknya atau Big Data.

Tahap ekstraksi merupakan tahap untuk mengumpulkan data yang diberikan oleh pengguna sebanyak-banyaknya kemudian dikelompokkan yang nantinya akan dapat membentuk suatu pola informasi yang sering kali diinginkan oleh pengguna. Sementara, tahap analisa merupakan tahap untuk menganalisis pola menggunakan algoritma dari data yang dikelompokkan dan hasilnya dijadikan acuan dalam memilah dan memberikan informasi yang akan diberikan atau mempersonalisasi informasi sesuai dengan data yang sering kali diberikan oleh pengguna serta menyesuaikannya terhadap pengiklan yang akan menyisipkan produknya dalam informasi untuk mendorong pengguna mengaksesnya (Zuboff, 2019).

Personalisasi halaman media sosial oleh algoritma yang berdasarkan pada informasi yang paling menarik perhatian pengguna dalam bentuk paling banyak diakses dan lama durasi melihatnya mengisolasi pengguna dari informasi yang memiliki pandangan berbeda – beda dan berpotensi menghasilkan bias yang dapat memicu polarisasi (Ciampaglia & Menczer, 2018)     

Dari hasil pemaparan dan analisa faktor-faktor di atas menyimpulkan bahwa faktor-faktor dalam pribadi pengguna meskipun masih mendominasi atas penyebab polarisasi persepsi masyarakat terhadap informasi yang beredar di media sosial sebagai medium dalam mencari informasi juga kerap kali menjadi katalisator polarisasi itu sendiri. Hal ini dikarenakan model bisnis yang digunakan oleh pengembang media sosial dengan mengambil data dari pengguna secara tidak disadari oleh pengguna itu sendiri dan membuat media sosial milik pengguna terbebas dari informasi yang memiliki perbedaan pandangan dari apa yang direferensikan pengguna dan membuat pengguna mengonsumsi informasi berdasarkan referensinya terlepas informasi itu benar atau salah.

Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan edukasi lebih lanjut terkait bahaya infodemi selama pandemi dan penyediaan media khusus untuk mengklarifikasi informasi yang berpotensi menimbulkan polemik. Tidak hanya itu saja, perlunya perhatian terhadap kemampuan literasi digital seperti mampu memverifikasi informasi sebelum mempercayainya.


Tulisan milik Adyuta Banurasmi Balapradhana, mahasiswa S-1 Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.


Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait