Rizieq Undang Komnas HAM Ke Arab?

Foto: Istimewa
6 minute read

Saat ini, Rizieq dikabarkan sedang berada di Arab Saudi bersama 18 orang anggota keluarganya. Beberapa pemberitaan menyebutkan ia enggan kembali ke Indonesia karena merasa dirinya ‘dikriminalisasi dan diterorisasi’.


PinterPolitik.com

“Justice cannot be for one side alone, but must be for both” – Eleanor Roosevelt (1884-1962)

[dropcap size=big]M[/dropcap]ungkin kata-kata yang diucapkan oleh politisi, diplomat, aktivis, sekaligus istri Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt (1882-1945) itulah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh para pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka mendesak pihak kepolisian untuk menuntaskan semua kasus yang menjerat Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

Tercatat beberapa kasus yang menjerat Rizieq Shihab, termasuk juga kasus penodaan agama. Hal inilah yang membuat berbagai pihak ingin agar kasus tersebut juga dituntaskan oleh aparat kepolisian. Mereka menuntut keadilan.


Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) merupakan salah satu pihak yang melaporkan Rizieq atas tuduhan penodaan agama. Setelah kasus Ahok selesai, mereka menuntut kasus yang menjerat Rizieq pun diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Saat ini, Rizieq dikabarkan sedang berada di Arab Saudi bersama 18 orang anggota keluarganya. Beberapa pemberitaan menyebutkan ia enggan kembali ke Indonesia karena merasa dirinya ‘dikriminalisasi dan diterorisasi’ – demikian bahasa yang digunakannya saat memberi ceramah beberapa waktu lalu di Madinah – untuk menyebut pihak-pihak yang selalu mewaspadai gerakan Islam fundamentalis di Indonesia.

Kabar terbaru, kepolisian disebut akan menjemput paksa Rizieq di bandara saat ia tiba dari Arab Saudi karena ia mangkir lagi dari pemanggilan untuk pemeriksaan terkait kasus chat whatsapp dengan Firza Husein.

Atas tuduhan kriminalisasi dan terorisasi tersebut, Rizieq disebut hendak mengundang anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ke Arab Saudi untuk membicarakan hal tersebut. Sebelumnya, Komnas HAM juga merilis laporan terkait kunjungan ulama dan pihak-pihak yang merasa dikriminalisasi dalam kasus makar pada 8 Mei 2017 kemarin.

Kunjungan tersebut digagas oleh Tim Advokasi Presidium Alumni Aksi 2 Desember 2016 (212). Inti pengaduan adalah dugaan pelanggaran HAM oleh Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah terhadap Tokoh Agama (Ulama, Kiyai, Habib, Ustad), anak proklamator, purnawirawan TNI, tokoh-tokoh nasional, aktivis, dan mahasiswa dengan tuduhan melakukan makar.

https://twitter.com/Jaelani92145365/status/862948456825888768

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas TV, kuasa hukum Rizieq Shihab, Kapitra Ampera bahkan menyebut kasus ini akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga menyebutkan bahwa pihak Rizieq meminta untuk bertemu Komnas HAM di Eropa.

Keinginan Rizieq untuk mengundang anggota Komnas HAM ke luar negeri tentu mengundang komentar dari masyarakat, apalagi Komnas HAM pernah diserang dan ingin dibubarkan oleh FPI pada tahun 2000. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang secara satir dan negatif mengomentari hal tersebut.

Hingga saat ini Komnas HAM belum mengeluarkan pernyataan resmi apakah akan memenuhi undangan Rizieq tersebut. Dalam siaran pers atas kunjungan ulama dan pemuka agama yang melaporkan dugaan pelanggaran HAM dan kriminalisasi, Komnas HAM hanya menyebutkan akan membawa persoalan tersebut ke sidang paripurna Komnas HAM pada 7-8 Juni 2017 mendatang.

Persoalan ini tentu saja menarik. Jika Rizieq ingin bertemu Komnas HAM, mengapa tidak kembali ke Indonesia saja? Mengapa harus ke Arab Saudi?

Kriminalisasi Ulama?

Rizieq Shihab selama ini menganggap bahwa dirinya dan beberapa ulama telah mengalami kriminalisasi, khususnya bagi ulama yang berasal dari golongan fundamentalis. Hal tersebut juga dibuktikan dengan pernyataan Rizieq dalam video ceramahnya di Madinah beberapa waktu lalu di mana Rizieq secara tegas mengatakan bahwa para ulama dari golongan fundamentalis selalu diungkit-ungkit kesalahannya, kebaikannya tidak pernah diberitakan, serta selalu dilecehkan.

Namun, ceramah tersebut oleh beberapa pihak dianggap berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, Rizieq secara tegas menyebutkan golongan-golongan dalam masyarakat muslim di Indonesia yang disebutnya sebagai ‘antek’ barat dan lain sebagainya. Padahal, kasus-kasus yang menjerat dirinya justru terjadi karena ucapan dan kata-katanya sendiri.

Keengganan Rizieq untuk pulang ke Indonesia juga ditengarai sebagai bentuk ketakutannya atas berbagai persoalan hukum yang selama ini menjeratnya. Hal ini cukup beralasan, mengingat Ahok dipenjara karena pasal penodaan agama, hal yang saat ini juga menimpa Rizieq. Jika menggunakan logika hukum yang sama, boleh jadi hukaman yang sama juga akan dialami oleh Rizieq. Saat ini banyak pihak, khususnya para pendukung Ahok yang meminta berbagai kasus yang menjerat Rizieq untuk segera diselesaikan.

Dalam laporan ke Komnas HAM, pelanggaran HAM yang disebutkan oleh para ulama tersebut adalah dugaan kriminalisasi terhadap ulama-ulama pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena melakukan unjuk rasa pada tanggal 4 November dan 2 Desember 2016.

Selain itu, laporan juga berkaitan dengan penangkapan dan penahanan terhadap M. Khaththath yang dituduh melakukan makar saat akan melakukan aksi unjuk rasa pada tanggal 31 Maret 2017 dan penangkapan dengan tuduhan makar atas anak proklamator, jenderal purnawirawan, tokoh reformasi, tokoh nasional dan mahasiswa pada malam hari saat ingin mengikuti aksi damai 2 Desember 2016.

Rizieq dan Politik Balik Arah

Apa yang sedang terjadi pada Rizieq Shihab menarik untuk diamati, khususnya terkait ‘politik balik arah’ – kalau mau disebut demikian – yang sedang dijalankannya. Kita tentu masih ingat ketika Rizieq menghina Pancasila yang menurutnya tidak cocok menjadi dasar negara ini. Namun, saat ini hal tersebut sepertinya berbalik, bahkan akun twitter yang ditengarai resmi miliknya – @RizieqSyihabFPI – memajang gambar Bendera Merah Putih dan lambang Garuda Pancasila sebagai header akun.

Kita juga ingat kasus pidato Megawati yang sempat membuat Rizieq ingin melaporkan Megawati ke polisi. Namun, ketika dipersilahkan untuk melapor, Rizieq malah meminta maaf dan mengklarifikasi hal tersebut sebagai ‘masih sebatas penyampaian informasi’. Rizieq juga perlahan mulai jarang muncul di hadapan media semenjak banyak kasus yang menjerat dirinya.

Dengan dijatuhkannya vonis 2 tahun terhadap Ahok, maka tercapailah tujuan gerakan Rizieq dan FPI – hal yang secara langsung ditulis Rizieq di akun twitternya.

Rizieq menyebut hal tersebut sebagai tujuan ‘jangka pendek’. Lalu, apa tujuan jangka panjangnya? Hanya ia dan FPI yang tahu.

Walau melunak, Rizieq masih tetap keras, misalnya ketika ia berkomentar tentang wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Banyak yang juga bertanya-tanya, mengapa Rizieq ke Arab? Ia memang sedang menjalankan ibadah Umroh, namun karena lama tidak segera kembali juga tentu menimbulkan berbagai spekulasi. Bahkan spekulasi yang berhembus kencang adalah keterkaitan FPI dengan penyebaran ideologi Salafi dari Arab Saudi.

Krithika Varagur menulis untuk Pulitzer Center pada awal Maret 2017 lalu menuliskan hasil penelusurannya terkait peran Arab Saudi dalam penyebaran aliran Salafi di Indonesia. Ia bahkan menuliskan nama Rizieq secara jelas dalam tulisan tersebut sebagai salah satu orang yang dibiayai pendidikannya oleh Arab Saudi dengan maksud menguatkan peran ideologi tersebut di Indonesia.

Boleh jadi keberadaan Rizieq yang enggan balik dari Arab Saudi menguatkan fakta tersebut. Bisa jadi gerakan-gerakan politik dan perubahan yang terjadi dalam gerakan umat muslim di Indonesia saat ini sangat berkaitan dengan peran Arab Saudi untuk menguatkan sebaran ideologi Salafi. Dalam tulisan tersebut, Krithika Varagur bahkan menyebut dengan jelas peran alumni pelajar yang mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Arab Saudi dengan menguatnya gerakan Salafi di Indonesia.

Terlepas dari hal tersebut, menarik untuk menunggu kiprah Rizieq selanjutnya. Apakah Rizieq masih akan sering turun ke jalan, atau akan berkurang intensitas gerakannya? Kita tidak akan tahu, setidaknya sampai kita tahu tujuan jangka panjang Rizieq dan gerakannya.

Pengaduan Rizieq ke Komnas HAM tentu menimbulkan pertanyaan. Yang jelas, saat ini para pendukung Ahok menuntut keadilan. Jika Ahok bisa dihukum, harusnya Rizieq juga bisa dihukum. Dengan demikian, seperti apa yang dikatakan oleh Eleanor Roosevelt, keadilan bisa terjadi untuk semua pihak. (S13)