Matriarki PDIP: Pentingnya Restu Megawati

Matriarki PDIP : Pentingnya Restu Mega
Megawati Soekarnoputri ( Foto: Britanica.com)
6 minute read

Sowan Gibran Rakabuming ke Megawati kembali menegaskan kuatnya otoritas Mega sebagai pengambil keputusan di PDIP. Menjelang Pemilu restu Mega menjadi rebutan para politisi untuk melanggengkan langkah mereka dalam berlaga dalam kontestasi Pemilu. Dua puluh tahun menjadi Ketua Umum Partai belambang Banteng ini, superioritas Mega dalam internal partai tidaklah diragukan. Megawati bahkan disebut sebagai King Maker PDIP.


PinterPolitik.com

Lawatan Gibran Rakabuming ke Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam rangka Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2020 menunjukan manuver serius putra Joko Widodo tersebut dalam ranah politik. Terlepas dari hal itu, pertemuan Gibran dengan Megawati tersebut juga bisa jadi mempertegas kuatnya otoritas Ibu Wong Cilik tersebut sebagai pengambil keputusan utama di PDIP.

Bagaimana tidak, tak sedikit bakal-bakal kandidat yang ingin berlaga pada kontenstasi politik nasional maupun daerah selalu berebut restu Mega. Titah Mega dianggap sebagai “kunci” bagi para politisi partai berlambang banteng tersebut untuk mendapatkan dukungan partai.

Restu Mega juga diibaratkan sebagai “kartu as” yang dapat menjadi jalan pintas kader muda yang memiliki sumberdaya untuk maju bersaing dengan politisi senior PDIP.

Selain Gibran, ada Hanindhto Himawan Pramana, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang meminta restu Megawati dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Kediri 2020. Gibran dan Himawan dapat dilihat sebagai kelompok politisi baru yang dapat dibilang memanfaatkan koneksi elite yang dimilikinya untuk memperlancar hajat mereka dalam politik.


Megawati sendiri pada Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-46 dengan tegas mengatakan tidak ingin partai nya diisi kader karbitan saat Pemilu. Mega tidak ingin adanya jalan pintas dan pragmatisme dalam Pemilu.

Namun “diserbu”-nya Mega tiap kali menjelang Pilkada ataupun menjelang pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai seolah menjadi antitesa dari pernyataannya. Kader PDI Perjuangan tampak masih melihat Mega sebagai patron yang titahnya tidak dapat diusik oleh internal partai. Lantas seberapa kuatkah persona Mega dalam internal PDIP ?

Baca juga :  Gerindra-PKS Tega Anies Sendiri?

PDI Perjuangan, Partai Matriakis

Selayaknya arti nama “Mega”, pengaruh Megawati di PDI Perjuangan sangatlah dominan dan besar. Selain ditunjang oleh faktor sumber daya sosial-politiknya seperti merupakan anak proklamator dan mantan presiden, aspek ideosinkretik atau ketokohan Mega justu dapat dikatakan sebagai faktor pendukung dari superioritas nya di PDI Perjuangan.

Tidak seperti sosok perempuan pada lingkaran kekuasaan pada umumnya yang hanya menjadi simbol, sosok Megawati jelas merupakan seorang veto player di internal PDIP. Marcus Mietzner bahkan dalam tulisannya yang berjudul  Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy and Political Contestation in Indonesia melihat Mega di PDIP sebagai sosok almighty leader yang mampu mengkonsentrasikan kekuasaan pada genggamannya.

Kepemimpinan Megawati pada internal PDI Perjuangan terbilang unik. Gaya khas Ibu yang kerap ditunjukan dengan sikap dan gesturnya seolah menunjukkan PDI Perjuangan menganut sistem matriarkis pada partainya.

Ibarat anak-anak yang tidak puas dengan keputusan Ibu, Mietzner juga melihat supremasi Megawati memicu ketidakpuasan di antara mereka yang berharap untuk mengubah PDIP menjadi partai yang lebih egaliter.

Maraknya kekisruhan antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) misalnya merupakan bentuk adanya kelompok yang tidak puas dengan keputusan Megawati.

Penunjukan Megawati kepada Gerald Mailoa sebagai ketua DPC PDIP Maluku memunculkan protes keras dari kader PDIP di daerah tersebut. Hal yang sama terjadi ketika Megawati memilih Adi Sutarwijono sebagai ketua DPC PDIP Surabaya.

Langgengnya kekuasaan Megawati di dalam PDIP menurut Mietzner dikarenakan kemampuan Mega untuk meminggirkan oposisi internalnya dan menempatkan kelompok yang loyal di internal partai.

Superioritas Ibu,  Mega dan Gandhi

Kiprah perempuan dalam politik menjadi hal yang menarik untuk ditelisik, terlebih ketika perempuan menjadi sosok patron sentral dalam partai politik. Megawati dan Sonia Gandhi dapat dikatakan sebagai dua sosok penting dalam politik di dua negara demokrasi terbesar dunia yaitu Indonesia dan India.

Sonia Gandhi dikenal dengan sebutan king maker dalam politik India. Sejak 1998, Gandhi menjadi tokoh sentral dalam politik India. Bahkan jauh sebelum itu Sonia Gandhi menjadi queen maker dengan mengantarkan ibu mertuanya Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri India.

Baca juga :  Menanti Gebrakan Stafsus Milenial

Belum genap setahun Sonia Gandhi memberikan tampuk kepemimpinan partai kepada anaknya Rahul Gandhi, Sonia Gandhi kembali ditunjuk menjadi Presiden Interim partai Indian National Congress (INC) untuk menyeimbangkan kekuatan partai pemerintah Narendra Modi dan partainya Bharatiya Janata Party.

Begitu kuatnya persona Sonia Gandhi hingga masyarakat India menyebutnya sebagai  “Indira chi soon bai” yang merupakan sebutan kehormatan Marathi.

Kiprah Mega dan Gandhi sebagai patron politik, tidak lepas dari kesamaan keduanya yang memiliki warisan politik kekuasaan yang kuat. Menariknya, keduanya juga dapat dibilang sebagai “korban politik” di negara masing-masing. Mega menjadi korban politik Orde Baru dan Gandhi korban politik sektarian, dua anggota keluarganya yaitu Ibu mertuanya Indira Gandhi  dan suaminya Rajiv Gandhi terbunuh saat menjadi Perdana Menteri.

Tampaknya sama seperti Mega, trauma politik lah yang bisa jadi memaksa keduanya bertindak menjadi King Maker alih-alih menjadi King itu sendiri.

Godmotherism

Superioritas Mega dan Gandhi dalam politik dapat diamati sebagai fenomena godmotherism. Rasak Bamidele dan kawan-kawan dalam tulisan berjudul God Fatherism And Political Patronage In Nigeria: A Theoretical Overview menjabarkan mengenai Godfatherism atau Godmotherism.

Bamidele dan kawan-kawan melihat konsep ini merujuk pada suatu paham atau seorang sosok yang menjadi tokoh sentral dalam melakukan dukungan dan endorsement politik kepada godson atau suatu kelompok tertentu. Godmother dianggap sebagai tokoh yang mampu menentukan siapa, apa, kapan dan di mana seseorang mendapatkan insentif politik.

Dalam konseptualisasi tersebut, Megawati dapat dilihat sebagai sosok Godmother. Megawati menjadi decision maker penting dalam setiap pengambilan keputusan partai. Dalam konteks politik elektoral, restu Mega menjadi incaran dan rebutan para kandidat untuk memuluskan langkah mereka dalam berkontestasi.

Secara lebih praktis, Bamidele dan kawan-kawan melihat Godmother mengedepankan konektivitas dan preferensi pribadinya kepada suatu kelompok. Tak heran jika kader-kader yang dengan mudah mendapat restu Mega ialah kelompok yang memiliki koneksi langsung kepada orang-orang di Ring 1 PDIP.

Sebut saja Hermansyah (Wakil Walikota Banjarmasin) dan Rijanto (Bupati Blitar) yang dapat dianggap sebagai orang berpengaruh di daerahnya, membuat mereka dengan mudah memiliki koneksi kepada Megawati. Hal tersebut berpotensi menutup kesempatan para kader baru untuk berkontestasi karena tidak memiliki relasi kepada kelompok Ring 1 PDIP seperti Megawati.

Godmotherism secara institusi dilihat sebagai alat pembentuk pemimpin dalam jabatan politik. Sang Godmother memiliki mobilitas politik yang tinggi dan kemampuan merubah dukungan politiknya kepada kandidat yang lebih memiliki political weight dan lebih menguntungkan.

Namun seperti yang dijabarkan diatas, dalam relasi antara Godmother dan Godson sebenarnya terdapat simbiosis mutualisme. Godmother akan cenderung mencari kandidat yang paling menguntungkan dan mencari insentif yang sebesar-besarnya dalam pemilihanya memberikan dukungan.

Godmotherism yang ada di PDIP, layaknya sebagai hubungan keluarga pada waktunya akan menciptakan ketidakpuasan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan Mietzner, di mana bermunculan pemberontak dalam internal partai PDIP itu sendiri.

Kuatnya superioritas Mega dalam PDIP bisa jadi pada masa nya akan menimbulkan konflik internal dalam partai nya. Masih kuatnya sumber daya politik dan persona Megawati lah yang  mungkin membuat kelompok-kelompok tersebut dapat dengan mudah disingkirkan. Namun di masa depan, bisa jadi selepas absennya Megawati sebagai  godmother dari PDIP , kelompok-kelompok tersebut akan kembali muncul dan menguat serta dapat memicu keretakan partai wong cilik tersebut.(Y56)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.