HomeProfilDaftar Harta dan Kekayaan Para Cagub - Cawagub DKI Jakarta

Daftar Harta dan Kekayaan Para Cagub – Cawagub DKI Jakarta

Laporan harta kekayaan calon kepala daerah DKI Jakarta dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Senin (28/11/2016), Republik Indonesia diumumkan kepada publik melalui situs kpujakarta.go.id.

Berikut, laporan harta kekayaan para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017.

Pada nomor pemilihan satu, Agus Harimurti Yudhoyono, sebanyak Rp 15.291.805.024 (Rp 15,2 miliar) dan 511.332 dolar AS. Pasangan Agus, Sylviana Murni, memiliki kekayaan Rp 8.369.075.364 (Rp 8,3 miliar).

Calon gubernur nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), memiliki harta Rp 25.655.887.496 (Rp 25,6 miliar) dan 7.228 dolar AS. Wakil Ahok, Djarot Saiful Hidayat, memiliki harta Rp 6.295.603.364 (Rp 6,2 miliar).

Calon gubernur nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan, memiliki harta Rp 7.307.042.605 (Rp 7,3 miliar) dan 8.893 dolar AS dan calon wakilnya, Sandiaga Uno, memiliki harta kekayaan, yakni Rp 3.856.763.292.656 (Rp 3,8 triliun) dan 10.347.381 dolar AS.

Dari data diatas bisa kita lihat bahwa Sandiaga Uno menjadi Cawagub dengan harta kekayaan terbanyak ketimbang pasangan calon lainnya. Lantaran memiliki harta berlebih, Sandi pun berkomitmen bila dirinya terpilih sebagai wakil gubernur pada Pilgub DKI nanti, gajinya akan diberikan kepada yang berhak lewat rumah zakat.

“Makanya saya berkomitmen seandainya saya terpilih dan mendapatkan amanah, apa yang saya terima nanti, gaji dan tunjangan akan saya serahkan kepada kaum duafa, kepada rumah zakat, kepada kaum duafa untuk dikelola dan diberikan kepada anak-anak yatim,” ungkap Sandi.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Darurat Kejahatan Senjata Api

PinterPolitik.com - Akhir-akhir ini kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin marak terjadi. Faktanya, kasus-kasus ini berbanding lurus dengan keberadaan senjata api yang tidak...

Mengapa Rizieq Enggan Pulang?

PinterPolitik.com- Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dikabarkan enggan kembali ke Indonesia. Ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk...

Kinerja PNS, layakkah?

PinterPolitik.com - Persoalan pegawai negeri sipil tidak pernah selesai. Kabar terbaru datang dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebut 62% PNS...