PinterPolitik.com

Anies juga memberi penilaiannya secara pribadi terhadap kebijakan pengadaan alat rapid test yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang menurutnya kurang efektif karena akurasinya yang tidak sebaik swab test.

Anies tentu benar sebab rapid test yang hasilnya positif belum tentu positif Covid-19. Soalnya rapid test memang hanya menguji keberadaan antibodi di dalam darah. Makanya tidak heran metode test ini tidak begitu efektif karena orang yang positif rapid test belum tentu positif Covid-19 dan begitupun sebaliknya.

Memang bentuk laboratorium yang bisa melakukan swab test seperti yang dimaksud Anies belum terlihat dan jelas akan dibangun di mana. Namun, dalam wawancara tersebut, Anies menampilkan sebuah keyakinan di tengah ketidakpastian dan kepanikan akan wabah Covid-19 yang tengah terjadi di masyarakat.

Secara keseluruhan dalam beberapa waktu terakhir, Anies memang mampu menampilkan diri sebagai pengambil kebijakan yang lebih baik dibandingkan pemerintah pusat. Sekalipun Jakarta saat ini telah menjadi zona merah, langkah-langkah penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Anies dianggap lebih komprehensif dan terukur.

Ketika Jokowi menyoroti soal 14 ribu orang yang keluar dari Jakarta dalam 8 hari dengan 876 armada bus – yang mana memperbesar potensi penyebaran Covid-19 ke luar wilayah episentrum penyebaran dari Jabodetabek – Anies lantas mewacanakan pelarangan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) keluar masuk Jakarta.

Namun, kebijakan Anies ini dibatalkan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Perhubungan. Menurut Luhut, ada efek keekonomian yang belum diperhitungkan dalam rancangan kebijakan tersebut.

Sekalipun dibatalkan, Anies kadung menarik simpati masyarakat lewat wacana tersebut dan kadung dinilai sebagai pemimpin yang “lebih baik” dari pejabat-pejabat pusat.

Entah sengaja atau tidak, yang jelas Anies telah melakukan salah satu langkah kepemimpinan yang berhasil dalam masa krisis seperti yang disebut oleh penulis dan kolumnis Kevin Daum. Anies telah bergerak dan memutuskan langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan sense of urgency atau kategori darurat tidaknya sebuah masalah.

View this post on Instagram

Mudik #lebaran2020 Keluar Jakarta, #Covid_19 Kemana-Mana.. #politikindonesia #pinterpolitik #indonesialawancorona #indonesialawancovid19 #waspadacorona

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 31, 2020 at 5:15pm PDT

Jika melihat kemampuan Anies secara keseluruhan untuk berkomunikasi misalnya, hal tersebut sebetulnya bisa dilihat dari masa kecil hingga karier profesionalnya.

Lahir di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969 dari pasangan Rasyid Baswedan dan Aliyah Rasyid, Anies memang dikenal sebagai seseorang yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Inilah yang mungkin menggambarkan bakat alamiahnya dalam berkomunikasi.

Saat duduk di bangku SMP, Anies adalah  pengurus bidang yang lagi-lagi juga berhubungan dengan keahlian komunikasi, yaitu pengurus Seksi Humas di OSIS sekolahnya kala itu.

Kemudian, pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwauke, Wisconsin, Amerika Serikat.

Sekembalinya ke Indonesia, Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Ia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia cabang Yogyakarta dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional – lagi-lagi posisi yang berhubungan dengan kemampuannya berkomunikasi.

Lalu, ketika diterima masuk di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Anies tetap aktif berorganisasi dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Di fakultasnya, Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa UGM setelah pembekuan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Ia juga terpilih menjadi Ketua Senat Universitas pada kongres tahun 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan.

Kemudian pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari JAL Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Sophia University, Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis mengenai lingkungan – lagi-lagi kemampuan yang berhubungan dengan komunikasi.

Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM, sebelum mendapat beasiswa Fulbright dari AMINEF untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, University of Maryland, College Park pada tahun 1997.

Sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999. Dia bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation, and Policy Studies di kampusnya, dan meraih beasiswa Gerald S. Maryanov Fellow – penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004.

Dari latar belakang pendidikan dan masa lalunya, bisa dilihat betapa perjalanan pendidikannya sangat menentukan kemampuan untuk berkomunikasi yang kini dimiliki Anies. Tak heran jika Anies punya segala kelebihan yang membuatnya menonjol di saat-saat krisis seperti sekarang ini.

Publik tentu bisa menilai sendiri, apakah yang dilakukan oleh Anies benar-benar untuk kepentingan masyarakat atau hanya sekedar mencari panggung politik semata. Yang jelas, Anies lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang lebih mengena dalam penanggulangan situasi kegentingan seperti sekarang ini. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Kita tidak boleh menolak pasien corona, dengan alasan apapun, maksimalkan fasilitas ruang isolasi tenda lapangan di 71 titik RSAD (Rumah Sakit Angkatan Darat), ini kan bersifat emergency, dan kemanusian, yang kalian butuhkan akan kami usahakan, segera dan secepatnya”, demikian kata-kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa kala memberi arahan terkait penanganan viru scorona alias Covid-19 di Markas Besar TNI AD Jakarta.

Arahannya jelas: pasien Covid-19 tak boleh ditolak oleh rumah sakit militer. Ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan terkait keterlibatan militer – TNI AD secara khusus – dalam penanganan bencana kesehatan nasional bertajuk Covid-19.

Terlepas dari arahan Andika agar rumah sakit milik TNI AD harus membuka diri terhadap penanganan Covid-19, hal yang menarik untuk dilihat juga dari konteks ini adalah peran militer secara langsung katakanlah dengan turun langsung ke lapangan untuk membantu “menertibkan” masyarakat.

Efek “menertibkan” ini penting jika melihat masih banyaknya masyarakat yang “bandel” dengan terus berkerumun dan berkumpul tanpa memikirkan efek lanjutan dari Covid-19 yang bisa saja akan makin mudah tersebar dan menular.

Berkaca dari beberapa negara dengan level kasus Covid-19 yang cukup tinggi, pelibatan militer penting untuk menegakkan ketertiban tersebut. Memang telah ada Polri yang secara tupoksi langsung bersentuhan dengan masyarakat. Namun, dalam situasi seperti ini, TNI akan menjadi kunci utamanya.

Tiongkok, Italia, Spanyol hingga Inggris telah mengambil kebijakan pelibatan militer dalam penanganan krisis kesehatan global ini. Sementara Amerika Serikat (AS) sedang menimbang opsi tersebut. India kini didesak untuk mengambil opsi tersebut – pasca kekacauan akibat kebijakan lockdown – dan Prancis telah menarik pasukannya dari Irak untuk membantu penanganan Covid-19.

Sudah saatnya kah TNI dilibatkan untuk atasi #COVID19 ? Belajar dari banyak negara sih kayaknya udah harus mulai dipikirkan #LawanVirusPolitikCorona #daruratcorona #LawanCovid19 pic.twitter.com/SDx7Epjfow

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) March 30, 2020

Di Indonesia sendiri, TNI punya tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang diatur dalam Undang-Undang dan memungkinkannya terlibat dalam penanganan bencana seperti Covid-19.

Nah, matra terdekat dalam konteks penanganan bencana ini tentu saja Angkatan Darat. Sejauh ini memang belum ada kebijakan resmi – katakanlah dari Presiden Jokowi – untuk meminta TNI AD membantu penanganan Covid-19 dengan langsung terjun menertibkan masyarakat.

Namun, ini juga sekaligus menunjukkan kuatnya posisi Andika sebagai pemimpin tertinggi di matra terkuat militer ini. Yang kita bicarakan ini adalah sosok yang sempat disebut-sebut akan menjadi Wakil Panglima TNI – isu yang mencuat pada November 2019 lalu – sekalipun menurut politikus Partai Gerindra Fadli Zon, sang jenderal lebih cocok menjadi Panglima TNI.

Andika sendiri adalah sosok prajurit berprestasi. Lengkapnya Jenderal TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc. lahir di Bandung, Jawa Barat, 21 Desember 1964. Ia lulusan Akademi Militer tahun 1987 dan berpengalaman dalam infanteri di korps baret merah, Kopassus.

Menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (HOR) TNI (Purn.) A.M. Hendropriyono ini pernah bergabung di Satuan-81 /Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus selama 12 tahun, dan setelah penugasan di Departemen Pertahanan dan Mabes TNI-AD kembali bertugas di Kopassus sebagai Komandan Batalyon 32/Apta Sandhi Prayuda Utama, Grup 3/Sandhi Yudha.

Gelar akademik di luar militer tak perlu diragukan lagi. Selain lulusan Akademi Militer dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Sekoad), ia juga tercatat sebagai lulusan Military College of Vermont di Norwich University, National War College di National Defense University, Harvard University, dan
Trachtenberg School of Public Policy and Public Administration di George Washington University yang semuanya berlokasi di Amerika Serikat.

Ia sempat menjabat sebagai Komandan Resimen Induk (Danrindam) Kodam Jaya/Jayakarta di Jakarta dan Komandan Resor Militer (Danrem) 023/Kawal Samudera Kodam I/Bukit Barisan berkedudukan di Kota Sibolga, Sumatra Utara.

Ia kemudian mendapatkan promosi ke jabatan perwira tinggi (pati) dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI-AD (Kadispenad) pada 2013. Lalu jabatan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) diraihnya pada tahun 2014 dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura  pada tahun 2016.

Sebelum akhirnya menjabat sebagai KSAD pada 2018, Andika sempat pula menjabat sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklatad) pada 2018 dan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada 2018.

Berbagai prestasi dan bintang penghargaan pun telah diraihnya sepanjang perjalanan karier dan lebih dari cukup untuk menggambarkan kiprahnya.

Kini, sekalipun jabatan Panglima TNI masih dipegang oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, banyak pihak menggadang-gadang Andika sebagai calon selanjutnya yang akan menduduki posisi tersebut. Mungkin hal itulah yang membuat isu Covid-19 menjadi salah satu pembuktian kapasitas sang jenderal.

Jika pada akhirnya militer memang diminta untuk terlibat langsung dalam penangan Covid-19, maka bisa dipastikan ini akan jadi salah satu panggung pembuktian Andika. Jabatan Panglima TNI adalah yang terdekat, sementara jabatan lain selepas militer juga terbuka lebar di hadapannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Mayoritas publik mungkin tak banyak yang tahu bahwa Letnan Jenderal TNI Doni Monardo adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini. Bukan tanpa alasan, sebelum Kepala Pusat Data dan Informasi (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho meninggal dunia 7 Juli 2019 lalu, lembaga tersebut sangat identik dengan Pak Topo – demikian panggilan akrabnya. Jabatan Kepala BNPB seolah tertutupi oleh pamor Sutopo.

Segala macam bencana pasti akan dijawab dan dijelaskan oleh Sutopo di setiap konferensi pers yang digelar. Gempa Lombok, Tsunami Palu, dan bencana-bencana lainnya akan selalu di-update informasinya oleh Sutopo.

Tak heran, ketika Doni Monardo diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala BNPB pada Januari 2019, tak banyak riuh antusiasme yang muncul. Semuanya kalah dengan ikhtiar Sutopo bertemu penyanyi kondang Raisa, atau kegigihan bawahan Doni itu melawan kanker sembari tetap melaksanakan tugas-tugasnya di BNPB.

Namun, kini setelah tak ada lagi Sutopo, Doni harus tampil ke depan dan menegaskan posisinya sebagai orang nomor satu di BNPB. Latar belakangnya sebagai jenderal bintang tiga dari baret merah alias Kopassus memang bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata.

View this post on Instagram

Walau pacarmu lupa ngirimkan pesan BNPB tetap setia kirim sms #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #pandemicovid19 #coronaindonesia

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 23, 2020 at 9:19pm PDT

Doni memang pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus – salah satu kesatuan elite di TNI yang punya sejarah panjang dan nama besar. Jabatan itu membuatnya sejajar dengan nama-nama besar jenderal baret merah macam Sarwo Edhie Wibowo, Wismoyo Arismunandar, Agum Gumelar, hingga Prabowo Subianto.

Lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 10 Mei 1963, Doni Monardo menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Padang, Sumatra Barat pada tahun 1981. Setelah lulus, ia lantas melanjutkan pendidikan di Akademi Militer (Akmil) pada tahun 1985.

Ia kembali melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) pada tahun 1999, sebelum kemudian melanjutkan pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) pada tahun 2012 lalu.

Doni dikenal sebagai salah satu perwira TNI AD dengan karir cemerlang. Ia langsung bergabung dengan Kopassus begitu lulus. Ia sempat bertugas di wilayah konflik Timor Timur dan Aceh, sebelum akhirnya bergabung dengan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Pada tahun 2008, Doni dipromosikan menjadi Komandan Grup A Paspampres ketika Marciano Norman menjabat sebagai Komandan Paspampres. Setelah itu, ia menempati posisi teritorial sebagai Danrem 061/Surya Kencana antara tahun 2010 sampai 2011.

Publik mungkin tak banyak yang tahu bahwa Doni Monardo juga menjadi wakil komandan satuan tugas antiteror pembebasan MV Sinar Kudus yang dibajak pemberontak Somalia. Ya, aksi penyanderaan itu merupakan salah satu kisah yang menghiasi pemberitaan di tahun 2011.

Ia lalu dipromosikan sebagai Wakil Komandan Kopassus dan meraih bintang satu di pundaknya. Karir Doni Monardo makin melejit, dia diangkat menjadi Komandan Paspampres tahun 2012-2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Doni kemudian kembali ke korps baret merah dan menjadi Danjen Kopassus pada 2014. Saat memimpin Kopassus, ia disebut membuat tentaranya menjadi lebih ramah pada masyarakat, misalnya dengan mewajibkan prajurit Kopassus untuk “Senyum, Sapa, Salam” jika berhadapan dengan rakyat.

Setahun memimpin Kopassus, Doni Monardo digeser menjadi Panglima Kodam (Pangdam) XVI Pattimura di Ambon antara tahun 2015 sampai 2017, kemudian Pangdam III Siliwangi di Jawa Barat tahun 2017-2018.

Ia kemudian mendapatkan bintang tiga di pundaknya saat diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantamnas) – lembaga yang langsung berada di bawah kendali presiden – sebelum kemudian menjabat sebagai Kepala BNPB.

Kini, tantangan terbesar Doni tengah menghadang: Covid-19. Bencana kesehatan ini mungkin bukan perang lapangan, katakanlah seperti di Timor Timur dan Aceh. Namun, Doni sudah lebih dari cukup untuk tahu betapa mencekamnya kondisi yang ditimbulkan oleh virus berbahaya tersebut.

Sang jenderal yang dikenal jago bela diri dan menembak ini harus berhadapan dengan musuh dalam level yang berbeda – kekacauan biologis.

Doni memang hebat. Di usianya yang kala itu menginjak kepala lima saat menjabat sebagai Pangdam Pattimura, ia masih menjadi juara Aquathlon di Salahutu setelah berlari lima kilometer disambung berenang dua kilometer.

Kini masyarakat berharap padamu, Jenderal! SMS dari BNPB tiap hari yang minta masyarakat untuk menjauhi kerumunan dan memakai masker jika sakit misalnya, sudah cukup membuat masyarakat merasakan kehadiran negara dalam bentuk yang paling minimal.

Semoga Pak Doni sehat selalu dan bisa memimpin “Operasi Pembebasan Indonesia dari Covid-19” dengan hasil yang maksimal. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]erja, kerja, kerja! Bangun ini, bangun itu! Begitulah gaya kebijakan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pembangun secara masif dilakukan. Sampe-sampe ada rakyat yang nyeletuk, emang kita makan pakai infrastruktur?

Waduh, nggak gitu juga cara menanggapinya ya Sahabat. Maksud pemerintahan Jokowi-JK membangun banyak infrastruktur itu kan juga baik, demi mempercepat laju perekenomian kita. Kalau perekonomiannya maju kan rakyat juga yang happy. Kalau happy kan bisa milih lagi di pilpres tahun depan. Ehhh…

Namun, kebijakan pembangunan Jokowi tidak sepenuhnya bisa dipandang positif. Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai pembangunan tersebut perlu dikritisi dan dikaji. Jeng, jeng, jeng, kepada para kontraktor harap bersabar, jangan kadung panik. Wkwkwk.

Empat tahun Presiden Jokowi memimpin, Prabowo hendak mengkaji lagi beberapa proyek infrastruktur di Indonesia yang telah ditandatangi dalam perjanjian Belt Belt and Road Intitiative bersama Tiongkok. Lumayan kan bisa buat bahan kampanye. Ehhh…

Ya, setiap kebijakan tentu ada plus-minusnya. Nah, Prabowo ingin menemukan kekurangan-kurangan tersebut agar bisa menjadi koreksi bagi masyarakat.

Bhaik… bhaik… Tapi mengkajinya pake data kan Pak? Datanya valid kan? Hehehe.

Akankah nasib pembangunan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta harus berujung tragis jika Prabowo Subianto terpilih?
Share on X

Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa beberapa proyek saat ini dinilai baik, namun ada juga beberapa di antaranya dinilai tidak perlu dilanjutkan. Salah satu proyek tersebut adalah pembangun kereta cepat Bandung-Jakarta.

Wah, padahal proyek itu salah satu proyek yang disambut sangat baik oleh pemerintahan Jokowi. Tapi emangnya kenapa sih Prabowo berpikir untuk menghentikan proyek tersebut kalau terpilih jadi presiden nanti? Karena anti Tiongkok? Kayaknya nggak deh. Wong Duta Besar untuk Indonesia Xiao Qian pernah disambut Prabowo di kediamannya di Hambalang.

Kalau kata Hashim, Prabowo itu bukan anti Tiongkok, apalagi Indonesia dan Tiongkok punya hubungan yang sangat baik. Prabowo hanya tidak ingin negara melakukan pemborosan dengan membuat proyek yang tidak terlalu dibutuhkan.

Kayak misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Konon akan dikenakan tarif Rp 200 ribu sekali jalan. Itu dianggap sangat mahal. Prabowo memperkirakan rakyat akan lebih memilih bus kota sebagai moda transportasi yang lebih murah. Akibatnya kereta cepat jadi tidak laku.

Hmm, tapi kan kalau naik bus kota waktu tempuhnya bisa lebih dari 3 jam. Kalau naik kereta cuma 40 menit. Kalau orang yang lagi buru-buru tentu lebih memilih naik kereta cepat dong? Lagian kalau naik pesawat Jakarta-Bandung, suka delay juga. Malah kadang bisa lebih lama nunggu delay dibanding jarak tempuh pesawatnya. Suka sedih akutuh…

Gara-gara ada wacana Prabowo akan menghentikan proyek kereta cepat ini jika terpilih jadi Presiden, kontraktor proyek kereta cepat terus mengebut pekerjaan konstruksi. Mungkin juga sambil berdoa agar Prabowo tak memenangkan pilpres 2019. Siapa tahu loh yaaa… Hihihi. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]omikoco abis jalan-jalan ke Padang, Sumatera Barat nih. Ngomong-ngomong pada tahu nggak Romikoco itu siapa? Itu loh, Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy yang waktu deklarasi kampanye damai menggunakan kostum Gatotkaca. Wkwkwk.

Nah, pada kunjungannya kali ini, Romy mengajak mahasiswa di Padang agar melek teknologi dan tak menunggu lulus untuk memulai usaha.

Sungguh wejangan yang amat memotivasi ya? Daripada sibuk pacaran, mending sibuk usaha ya nggak? Siapa tahu pas lulus langsung dilamar sama pengusaha juga. Ehhh… ngapa niatnya jadi ke sana? Nggak gitu cara mikirnya ya Sahabat. Wkwkwk.

Menurut Rommy, orang Minang itu pintar sekali dalam berwirausaha, bisa sukses di manapun mereka berada. Bahkan ia mengenal orang Minang sebagai orang yang gigih dalam melakukan usaha apa saja hingga menjadi sukses.

Cie, cie, anak Minang mana suaranya??? Kalau yang masih jomblo??? Denai masih surang loh!!!

Krik, krik, krik, krik, krik, krik…. Oke kita coba lagi lain kali…

Rommy mengatakan, kalau saat ini sukses tidak harus didapatkan dengan cara konvensional, seperti berjualan. Tapi sekarang kita punya yang namanya teknologi. Nah, manfaatkanlah itu semaksimal mungkin. Caranya?

Rommy memberikan contoh orang Minang yang bisa sukses hanya dengan memanfaatkan kekuatan internet, yakni keluarga Gen Halilintar.

Wow, wow, wow, apakah Bapak Rommy adalah salah satu fans keluarga gledek ini?

Apakah keluarga Gen Halilintar patut dijadikan panutan?
Share on X

Entahlah. Tapi menurut Rommy, Gen Halilintar merupakan salah satu endorser tersukses di Youtube. Punya subcriber berjuta-juta. Menurutnya, prestasi dan kesuksesan tersebut perlu dicontoh.

Tapi moon maap nih, jadi maksudnya memamerkan kekayaan perlu dicontoh? Merobek-robek rupiah perlu ditiru? Budaya riya seperti itu perlu dibudidayakan? Moon maap nih jadi ngegas…

Oh iya, yang dicontohkan kan bagaimana cara mendapatkan uang dari Youtube ya. Tapi kalau kamu suka dengan gaya Gen Halilintar nggak apa-apa kok. Beneran deh. Sukses kok mereka, walau kontennya suka nganu. Hihihihi. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]orupsi telah menjadi budaya yang mengakar di negeri ini. Tapi siapa sangka, kalau budaya menyebalkan itu bisa menjadi rezeki buat kita-kita gaes. Hayoo, kira-kira kenapa nih?

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jadi, buat kita-kita yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan upaya korupsi akan dapat hadiah dalam bentuk piagam dan premi maksimal sebesar Rp 200 juta. Mantap nggak tuh? Lumayan kan buat modal nikah. Wkwkwk

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan besaran premi yang diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Nah, kalau yang dilaporkan itu tindak pidana korupsi berupa suap, maka besar premi yang akan diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/ atau dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp10 juta.

Mau cepat kaya? Yuk, ikutan berantas korupsi. Jadi kalau nemu tindakan yang mengindikasikan KKN jangan takut lapor ya.
Share on X

Peraturan tersebut sudah diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementrian Hukum dan HAM loh, dan sudah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Gimana-gimana, harapan hidup sobat miskin pasti makin besar dong ya? Korupsi di negara ini gampang banget ditemukan. Kita hanya butuh niat untuk menjadi detektif handal untuk membongkar itu semua. Jangan asal lapor ya gaes. Soalnya ada aturannya nih.

Setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan itu, haru memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah, misalnya mendapat penilaian dari penegak hukum. Kira-kira laporan ente-ente semua bener kagak. Jangan sampe salah kaprah dan jadi salah tangkap.

Penilaian yang diberikan oleh penegak hukum dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa.

Nggak cuma itu, dalam memberikan nilai, penegak hukum juga akan mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor.

Wah ada risiko? Jelas ada dong. Urusan sama orang jahat nggak ada yang tanpa risiko gaes. Tapi tenang aja, pemerintah siap memberikan perlindungan hukum bagi pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Nantinya, penegak hukum akan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Oke deh kalau begitu. Sudah siap jadi detektifnya pemerintah belum nih? Penegak hukum menerima pemberian informasi baik berupa laporan tertulis atau lisan ya. Mau pakai media elektronik ataupun nonelektronik bebas. Asal nggak mengada-ada aja. Hehehe. (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]asih terkenang diingatan kemesraan Ratna Sarumpaet bersama para politisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Senyuman itu… segala pujian dan dukungan… Aih, lenyap sudah lenyap, hanya karena sebuah kebohongan.

Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Ratna Sarumpaet benar-benar mengajarkan kita, bahwa kebohongan merupakan bom waktu yang bisa menghancurkan sebuah kisah romantis yang mungkin hanya bisa didapatkan sekali seumur hidup.

Ya, dulu Ratna dan Prabowo romantis sekali. Saling mendukung satu sama lain. Ratna mati-matian mengkritisi pemerintah dan membela Prabowo, disamping Prabowo juga selalu memuji keberanian yang terpancar dari seorang Ratna ketika berhadapan dengan rezim.

Kini, Prabowo kecewa. Para pengikutnya pun tak luput merasa kesal. Ratna dipecat, dibilang pembohong, ditinggalkan sendiri. Hubungan mereka mungkin hanya tinggal sebatas pelaku dan korban berita hoaks. Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno bahkan sempat berniat memolisikan Ratna, namun tidak jadi.

Hufft, untung nggak jadi ya. Gitu-gitu kan Bu Ratna ini kan pernah habis-habisan membela Prabowo-Sandiaga.

Perjuangan Ratna Sarumpaet untuk Prabowo belum selesai. Akankah mereka akan kembali bersatu?
Share on X

Usai mengakui kebohongannya, aktivis Ratna Sarumpaet mengajukan surat pengunduran diri dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Meskipun begitu, ia mengaku tetap akan berjuang untuk kemanangan Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Uluh-uluh, setia banget ya Bu Ratna ini. Mau berjuang seperti apa sih kalau boleh tahu? Terus, apakah yang diperjuangkan bersedia? Jangan-jangan mereka sebenarnya sudah nggak mau berurusan lagi sama ibu. Ups.

Daripada terus berenang di kolam politik Indonesia yang hitam pekat tak bersahabat, mending Bu Ratna yang sudah berumur leyeh-leyeh nikmati masa tua bersama anak-cucu. Kan seru.

Lagi pula, Bu Ratna itu kalau dilihat-lihat jadi sering marah-marah ketika terjun di politik. Kan nggak bagus juga untuk kesehatan dan kekencangan kulit. Terus juga buat apa operasi plastik, kalau wajahnya cemberut mulu? Hehehe.

Nah, kalau sekarang setelah diciduk polisi, Bu Ratna masih mau mendukung Prabowo gak ya? Terus gimana ya caranya dia mendukung dengan proses hukum yang berjalan? Kita tanyakan saja pada rumput yang bergoyang…(E36)

Pinterpolitik.com

“[dropcap size=big]U[/dropcap]tang Indonesia sudah di atas 50 persen mestinya Presiden sudah bisa impeachment. Jadi Jokowi baiknya mengeluarkan Perppu supaya hutang ‎negara bisa melebihi 50 persen.”

Kalimat tersebut diucapkan oleh Yusril Ihza Mahendra, Selasa (25/7/2017), di Gedung Bank Bukopin, Jakarta. Menurut Yusril, masyarakat bisa melakukan penggulingan terhadap Presiden Jokowi karena pemerintah telah melanggar Undang-undang (UU) Keuangan yang membatasi total utang pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melebihi 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Didengar sekilas, pernyataan Yusril memang mengagetkan. Namun demikian, ucapannya itu bukan berarti tidak mengandung kontroversi. Pertama, soal persentase utang negara. Menurut Yusril, utang Indonesia sudah di atas 50 persen. Padahal, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, April 2017 silam, utang Indonesia saat ini ‘hanya’ berada di angka 27 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar Rp 12.406 triliun.

Kedua, soal Undang-undang Keuangan Negara. Menurut Yusril, batas utang negara adalah sebesar 50 persen. Sebaliknya, jika menilik aturan tentang utang negara yang tercantum dalam Undang-undang Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pernyataan Yusril tidak tepat. Pasal 12 ayat 3 UU tersebut menyebutkan, “Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.”

Dari sini dapat dilihat bahwa, pernyataan Yusril baik tentang nominal utang negara maupun batas maksimum yang dapat diambil pemerintah bertolak belakang dengan kenyaatan dan aturan yang ada. Dan dengan demikian, gembar-gembor Yusril tentang impeachment presiden tidak akan bermakna apa-apa lagi. Lantas, apa maksud Yusril berkata demikian? Apakah dia hanya ingin menyenggol kuasa yang sedang dipegang Jokowi-JK?

Kiprah Penulis Pidato Presiden

Pria kelahiran Belitung Timur, 5 Februari 1956, itu memang bukan pemain baru di dunia politik Indonesia. Dia pernah menjadi penulis pidato tiga presiden, dari Soeharto, B.J. Habibie, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Yusril mengaku, dia lah penulis teks pidato pernyataan Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia, Mei 1998. Namanya juga sempat diajukan sebagai calon presiden usungan Poros Tengah yang dibentuk Amien Rais saat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999. Namun, ia mengurungkan niatnya setelah Amien lebih mengedepankan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). “Daripada saya ribut dengan orang NU, silakan Gus Dur jadi presiden,” kata Yusril kepafa Marissa Anita dalam program Indonesia Satu.

Sebelum terjun ke dunia politik, Yusril berkarir sebagai pengajar di UI pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum dan dari universitas itu juga ia mendapat gelar Guru Besar Ilmu Hukum. Salah satu buku yang pernah ditulis Yusril berjudul Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jamaat-i-Islami (Pakistan) (Jakarta: Paramadina, 1999).

Selain sebagai penulis pidato presiden, Yusril juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia era Gus Dur, Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Megawati, dan Menteri Sekretaris Negara Indonesia era SBY.

Bulan Bintang Jatuh

Hukum dan Islam memang sulit dipisahkan dari kehidupan Yusril. Cicit dari bangsawan Kesultanan Johor, Haji Thaib, ini menempuh studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Lalu, ia melanjutkan studi magister di University of the Punjab, Pakistan kemudian doktoral di Ilmu Politik Universitas Sains Malaysia. Pada tahun 1998, Yusril mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), sebuah partai berasas Islam  yang hendak meneruskan cita-cita partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

“Partai ini dimaksudkan untuk membangun kembali kekuatan politik Islam modern di Indonesia, Nama Bulan Bintang menggambarkan bahwa partai ini bermaksud untuk menghimpun kembali kekuatan para pendukung eks Masyumi yang dibubarkan Soekarno di tahun 1960. Partai memang menimba inspirasi dan pengalaman Masyumi di masa lalu, dengan tentu memperhatikan sungguh-sungguh situasi yang sudah berubah,” ujar Yusril seperti dilansir dari buku Peran Yusril Ihza Mahendra Dalam Partai Bulan Bintang Di Indonesia Pada Tahun 1998-2009 yang ditulis oleh Neneng Komariah.

Pada Pemilu 1999, PBB memperolah suara 2 persen dan meningkat pada Pemilu 2004 menjadi 2,62 persen. Pada tahun 2004 itu pula PBB mampu merajai perolehan suara di Provinsi Bangka Belitung sebagai partai pemenang. Namun, pada pemilu selanjutnya, suara PBB tidak pernah melebihi 2 persen. Pada Pemilu 2009, PBB hanya meraih 1,7 persen dan menurun pada Pemilu 2014 menjadi 1,46 persen. Hal tersebut juga menyebabkan, saat ini, tidak ada wakil PBB di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena partai tersebut tidak lolos parliamentary threshold yang ditetapkan sebesar 3,5 persen pada Pemilu 2014. Padahal, PBB sudah mantap mendeklarasikan Yusril sebagai calon presiden.

Kegagalan pencalonan Yusril juga terulang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Yusril batal maju calon gubernur lantaran tidak ada pertai besar lain yang mendukungnya. “Yusril ditolak dianggap Ketum PBB, jadi aneh kalau ketum PBB kita dukung, sementara dia tidak punya kursi di DKI. Yang kedua, dia dianggap agak sombong,” ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, September 2016.

Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, menurunnya perolehan suara PBB mungkin disebabkan oleh Yusril yang terlalu sibuk dengan urusan firma hukumnya, Ihza & Ihza Law Firm. Hal tersebut menyebabkan Yusril kurang melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk kemudian membangkitkan kembali semangat kader PBB. Selain itu, Ikrar juga mengkritik strategi PBB yang berusaha meraup dukungan dari suara golongan Muslim perkotaan.

“Kalau PBB mau bangkit sebetulnya bukan cuma Muslim-muslim di daerah kantong-kantong perkotaan yang sekarang mereka juga harus bertarung dengan Partai Amanat Nasional, tapi juga di daerah kantong-kantong pedesaan mereka juga harusnya giat,” ujar Ikrar.

Mendekat ke Prabowo

Yusril memang penulis pidato presiden, tapi hanya Megawati yang dia tidak layani. Pada Pilpres 2014 pun Yusril menolak bergabung dengan Jokowi dan PDIP. Dia dan PBB lebih memilih masuk dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta.

Beberapa bulan selepas Jokowi dan Jusuf Kalla dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, Yusril mengkritik tiga kartu sakti program pemerintah  – Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KJS). Menurut Yusril, penerbitan dasar hukum tiga kartu tersebut tidak jelas. “Penerbitan dan pendistribusian tiga kartu itu harus jelas dasar hukumnya. Karena mengelola negara bukan seperti mengelola warung,” kata Yusril, Kamis (6/11/2014).

Baru-baru ini, selain soal utang negara dan impeachment, Yusril juga menentang kebijakan Perppu Ormas dan ketentuan presidential threshold (Pres-T) 20 persen kursi dan 25 persen suara sah nasional yang disahkan dalam UU Pemilihan Umum (UU Pemilu). Aturan yang sama juga ditentang oleh partainya Prabowo, Gerindra. Saat ini pun, Yusril juga menjadi kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) guna menghadapi upaya pembubaran organisasi tersebut oleh pemerintah melalui Perppu Ormas.

Menurut Yusril, Pres-T tidak dapat diterapkan karena Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan bahwa Pemilihan Umum Legislatif (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 digelar serentak. Sementara soal Perppu Ormas, Yusril menyebutnya sebagai aturan penjajah. “Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orde Lama, Orde Baru dan reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini,” ujar Yusril.

Bersama Ismail Yusanto, Sekretaris Umum HTI ketika dibubarkan, usai sidang pendahuluan di MK pagi tadi pic.twitter.com/Hdzyjunwe6

— Yusril Ihza Mahendra (@Yusrilihza_Mhd) July 26, 2017

Melihat situasi di atas, ada beberapa hal yang dapat dibaca terkait langkah politik Yusril. Pada Pilpres 2019 yang berselang dua tahun lagi, kabarnya, Jokowi masih dijagokan sebagai calon presiden. Kerasnya sikap Yusril terhadap pemerintah Jokowi bisa jadi cara dia untuk menunjukkan kelemahan petahana nanti, sekaligus langkah mempererat kerja samanya dengan Prabowo dan Gerindra. Sementara itu, guna menyikapi kecilnya suara PBB di Pemilu, Yusril mencoba menggandeng HTI, berhubung PBB dan HTI sama-sama berbasis massa Muslim.

Tepat atau tidaknya langkah Yusril tersebut, yang jelas, ke depan, tantangan yang mesti dihadapi PBB semakin berat. Angka parliamentary threshold Pemilu 2019 naik menjadi 4 persen. Sementara itu, Pres-T ditetapkan 20 persen. Sebagai partai kecil, jika ingin mengajukan calon presiden, mau tidak mau PBB harus berkoalisi. Mengingat kecilnya suara PBB, peluang Yusril dilirik sebagai calon presiden, dan bahkan calon wakil presiden, pun amat tipis. Mampukah Yusril dan PBB menghadapi hal tersebut? Berikan pendapatmu.

(H31)

PinterPolitik.com

“Maju di Pilgub Sumut? Wah, kalau aku maju, kalian milih gak?”

Demikian pertanyaan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Letnan Jenderal (Letjen) TNI Edy Rahmayadi, kepada wartawan seusai kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-98 tahun 2017 di Stabat, Sumatera Utara (Sumut), Kamis (4/5).

Ditanya pertanyaan seperti itu, para wartawan yang hadir pada kegiatan tersebut serentak menjawab, “Kami akan pilih jenderal!”

Pembicaraan yang awalnya kelakar itu pun berlanjut ungkapan serius dari Letjen Edy. Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu ingin mencari petunjuk Yang Maha Kuasa terlebih dahulu sebelum memutuskan kemungkinan dirinya maju menjadi kandidat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut tahun depan.

“Ya, harus istiqoroh dulu. Karena semuanya sudah diatur sesuai ketentuan yang digariskan Allah SWT,” ungkap Edy.

Meski Edy belum secara tegas mendeklarasikan diri untuk maju sebagai kandidat, bukan berarti dia tidak punya modal dukungan massa. Februari lalu, Organisasi Masyarakat Satuan Tugas (Satgas) Joko Tingkir, melalui ketua umumnya, Sukirmanto, menegaskan dukungannya pada Letjen Edy.

“Joko Tingkir adalah paguyuban warga Jawa di Sumatera Utara yang telah terbentuk di 30 kabupaten/kota dan saat ini mempunyai sebanyak 900 ribu kader, dan kami siap mendukung Pak Edy Rahmayadi untuk maju menjadi calon Gubsu (Gubernur Sumut),” ungkap Sukirmanto, Senin (27/2), seperti dilansir dari Waspada.

Mimpi Dua Bupati Petinggi Partai

Tidak hanya Edy sejumlah nama lain juga hangat diperbincangkan bakal maju dalam Pilkada Sumut 2018 yang pencoblosannya akan digelar 28 Juni 2018. Setidaknya dua orang bupati di Sumut telah menyatakan diri siap menjadi kandidat calon gubernur. Mereka adalah Bupati Simalungun, JR Saragih, dan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu.

Lain dengan Edy yang masih malu-malu, Februari lalu, JR Saragih yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, menyatakan terang-terangan bahwa dia siap maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumut mendatang.

“Karena dorongan dari teman-teman juga. Saya percaya, kalau teman-teman mendukung, saya akan maju. Karena niat saya adalah bukan merebut jabatan, tetapi untuk membangun daerah, pasti siap,” kata JR Saragih, Senin (2/2) seperti dilansir dari Sumut Pos.

Bak gayung bersambut, dua bulan setelah JR Saragih menyatakan niatnya, dukungan datang dari organisasi United Evangelical Mission (UEM), sebuah organisasi himpunan gereja Kristen Protestan. Di Sumatera Utara beberapa gereja yang masuk perhimpunan ini antara lain  BNKP, HKBP, GKPA, HKI, GKPI, GKPS, GBKP, GKPPD, dan GKI.

“Kami yang tergabung di United Evangelical Mission (UEM) mendukung Bapak JR Saragih untuk dapat memimpin Sumatera Utara dengan semangat yang baru sehingga dengan terpilihnya Bapak JR Saragih nantinya bukan hanya di wilayah Simalungun saja melainkan Provinsi Sumatera Utara,” ujar Pimpinan Huria Kristen Indonesia (HKI), Majalo Pahala Hutabarat, Senin (17/4), seperti dilansir dari Tribun Medan.

Seolah tidak ingin tertinggal gerbong kereta, menyusul akhir Maret silam, Ngogesa Sitepu, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut, dikabarkan akan turut meramaikan bursa calon gubernur di Pilkada Sumut 2018.

“Sebagai partai pemenang Pemilu 2014 di Sumut, Golkar tak mungkin melirik calon gubernur dari partai atau tokoh lain. Sudah hampir dipastikan Partai Golkar usung calon sendiri untuk Pilgubsu 2018, yakni Ngogesa Sitepu,” ujar Sekretaris DPD I Golkar Sumut, Irham Buana Nasution, Kamis (30/3), seperti dilansir Metro24jam.

Pencalonan ini bukannya tidak terduga, pada bulan Februari lalu, organisasi sayap karyawan Golkar Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) sudah terlebih dahulu menyatakan dukungannya kepada Ngogesa.

“Pada kesempatan ini Depicab (Dewan Pimpinan Cabang) SOKSI se-Sumut mengusung Ngogesa Sitepu, Bupati Langkat yang juga Ketua DPD Partai Golkar Sumut untuk maju ke pencalonan Pilgubsu 2018-2022. Kegiatan ini untuk penguatan pengkaderan SOKSI, yang juga perjalanan misi untuk mendukung calon Gubsu dari Partai Golkar,” ucap Ketua Dewan Pimpinan Daerah SOKSI Sumut, Indra Alamsyah, Kamis (23/2), seperti dilansir dari Jurnal Asia.

Siap-siap Mencari Koalisi

Selain mereka bertiga, sejumlah nama juga dikabarkan bakal merangkak maju di Pilkada Sumut 2018. Nama Maruarar Sirait atau yang akrab dipanggil Bang Ara kabarnya santer bakal diusung PDIP. Nama bang Ara melesat setelah menjadi pimpinan tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Bang Ara juga sempat disebut akan diangkat jadi menteri di Kabinet Kerja. Namun Jokowi urung melaksanakannya.

Saat ini PDIP belum mendeklarasikan siapa tokoh yang akan mereka usung di Pilkada Sumut 2018. Si moncong putih itu mengumumkan bahwa mereka hanya baru membuka bursa calon gubernur. Meski demikian Wakil ketua DPD Partai Golkar Sumut, Rolel Harahap, berharap Golkar dan PDIP Perjuangan bisa berkoalisi. Menurut Rolel, koalisi tersebut sangat mungkin terjadi karena saat ini relasi Golkar dan PDIP cukup mesra. Keduanya menjadi partai utama pendukung pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Menurutnya juga, relasi itu akan menjadi lebih kuat lagi  apabila paslon usungan bersama di Pilkada Sumut 2018 nanti terpilih.

“Cukuplah Pilgubsu 2008 dan 2013 jadi pelajaran, kedua partai ini kalah mengusung paslon masing-masing. Golkar sudah ada tokohnya, yaitu pak Ngogesa Sitepu, tinggal PDI Perjuangan kan juga banyak figur yang pantas,” ujar Rolel, Minggu (16/4), seperti dilansir dari Tribun Medan.

Di sisi lain, nasib petahana gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi masih belum jelas juntrungannya. Hingga saat ini partai Nasdem belum memastikan apakah mereka akan mengusung Tengku Erry Nuradi yang juga Ketua DPW Nasdem Sumut tersebut. Sementara itu, partai Gerindra dikabarkan ingin mengusung Gus Irawan Pasaribu yang juga Ketua DPD partai Gerindra Sumut.

“Sampai hari ini kami (Gerindra) masih terus mengenalkan sosok Pak Gus ditengah-tengah masyarakat Sumut, khususnya Kota Medan. Di internal DPD mencalonkan Pak Gus sebagai Cagubsu. Kita optimis sosok beliau masih akan diusung oleh partai,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Medan, Bobby O. Zulkarnain, seperti dilansir dari Sumut Pos, Rabu (15/3).

Ramai. Satu kata yang cukup menggambarkan situasi menjelang diselenggarakan Pilkada Sumut mendatang. Jika pemilihan berjalan lancar, paslon terpilih akan menjadi gubernur dan wakil gubernur ke-19 Sumut.

Awas Korupsi!

“The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting”

Terlepas dari hiruk-pikuk yang terjadi, tampaknya perkataan penulis kelahiran Ceko, Milan Kundera, tersebut yang sedang diperjuangkan warga Sumut demi meredam keramaian elit di ‘atas’ yang seolah melupakan sejarah pimpinan provinsi Sumut yang kerap diselimuti korupsi.

Pada Rabu (25/4) silam, puluhan guru honorer di Simalungun melancarkan demonstrasi untuk memprotes kebijakan JR Saragih yang menunda penggajian mereka selama enam bulan. Selain itu, menurut mereka, JR Saragih juga kerap melakukan pemecatan sepihak terhadap para guru.

Di depan kantor DPRD Sumut, salah seorang guru peserta demonstasi mengatakan, “Jadi Bupati saja sudah kejam seperti ini. Kalau nanti jadi calon Gubernur Sumut, mau gimana lagi. Gak usah lah kita pilih.”

Ratusan Guru Honorer Gelar Demo di Gedung DPRD Sumut https://t.co/BIuIz9lLHk pic.twitter.com/ccqQNTaYaN

— METRO TV (@Metro_TV) April 28, 2017

Usut punya usut, protes dari para guru tersebut masih terkait dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa JR Saragih yang menjadi Bupati Simalungun sejak April 2016 lalu. JR Saragih diduga terlibat kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana kesejahteraan guru swasta dan honorer senilai Rp 1,27 miliar. Sementara itu, JR Saragih sudah menghadapi tiga laporan dugaan korupsi dan dua dugaan suap yang masuk ke meja pengaduan KPK.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, saat ditemui wartawan seusai mengisi acara di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Jumat (7/4), mengatakan bahwa kasus yang menimpa JR Saragih adalah kasus mangkrak.

“KPK perlu berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Saya baru mengetahui ada kasus yang mangkrak terkait Bupati Simalungun JR Saragih,” kata Agus, seperti dilansir dari Bareskrim.com.

Ngogesa Sitepu juga bukannya tak bercelah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyebutkan, terdapat temuan dan pelanggaran terhadap penggunaan keuangan di Kabupaten Langkat yang pelaksanaannya dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurut Ketua DPD LSM Perjuangan Keadilan Sumatera Utara (Sumut), Agustinus Riza Kaban, Ngogesa diduga tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai bupati. Riza juga menganggap Ngogesa tidak tegas terhadap pimpinan SKPD. Tiap tahun anggaran (TA), selalu ada temuan dan pelanggaran pada LHP BPK–RI.

Riza menyebutkan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2016, anggaran yang dikucurkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sebesar Rp 234.224.830.027, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 96.334.187.500, diperuntukan membayar belanja pegawai yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan serta Belanja Langsung sebesar Rp137.880.642.527.

Namun, menurut Riza, pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Langkat TA 2016 pada Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 350.920.500, sedangkan pencapaian kinerjanya sebesar hanya sebesar 46 persen.

“Sangat jelas pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat diduga membuat dan melaksanakan program kerja yang asal -asalan serta dapat diduga terjadinya konspirasi yang merugikan terhadap anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat yang dapat mengarah kepada tindak pidana korupsi,” ujar Riza, seperti dilansir Metro24jam.com.

Jika melihat sederetan kasus dugaan korupsi yang menimpa kedua kandidat calon gubernur tersebut – dan tidak menutup kemungkinan kandidat lainnya juga memiliki kasus serupa, publik seolah dibawa kembali melihat mantan gubernur Sumut sebelum-sebelumnya. Setidaknya dua dari enam gubernur Sumut pasca Reformasi 1998 terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yakni Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho.

Korupsi APBD, Presiden Resmi Copot Gubernur Sumut Syamsul Arifin http://t.co/QT4EMn8b

— Sekretariat Kabinet (@setkabgoid) November 2, 2012

Syamsul Arifin merupakan Gubernur Sumut pertama yang dipilih secara langsung. Dia mulai menjabat tahun 2008 didampingi oleh Gatot Pujo Nugroho sebagai wakil gubernurnya. Namun belum sampai habis masa jabatannya, pada tahun 21 Maret 2011, Syamsul diturunkan dari kursi kuasa Sumut akibat tersandung korupsi yang dia lakukan saat dia menjabat bupati Langkat periode 2000-2007.

KPK menyatakan, korupsi tersebut dilakukan Syamsul bersama-sama dengan sejumlah pejabat Kabupaten Langkat bagian keuangan, seperti Buyung Ritonga, Surya Djahisa, Aswan Sufri dan Taufik. Atas ulah mereka tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 98,7 Miliar.

Karena itu, Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp. 500 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Saat Syamsul mendekam di penjara, Gatot pun naik menjadi Gubernur Sumut hingga akhir jabatannya tahun 2013. Gatot mujur, pada Pilkada Sumut 2013, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut bersama Tengku Erry Nuradi sebagai wakilnya berhasil menyabet perolehan suara tertinggi. Tahun 2013 Gatot-Erry naik jabatan, namun lagi-lagi, gubernur Sumut tersandung korupsi, dan harus diberhentikan dari jabatannya.

Menurut keterangan KPK, Gatot disandung empat perkara.

Pertama, Gatot menyuap 3 hakim dan 1 panitera PTUN Medan yang melibatkan 2 pengacara. Kedua, Gatot dan istri keduanya, Evy Susanti, menyuap anggota DPR Patrice Rio Capella yang juga Sekjen Partai Nasdem. Ketiga, Gatot tidak memverifikasi penerima dana hibah. Dalam hal ini negara merugi sekitar Rp 2,2, miliar. Keempat, Gatot menyuap 5 anggota DPRD Sumut untuk melancarkan beberapa urusan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Gatot dipidana penjara 3  tahun dikurangi masa tahanan, denda Rp 150 juta, dan subsidair 3 bulan kurungan, ditambah biaya Perkara Rp 10 ribu.

Masih satu rantai dengan kasus Gatot, pada Rabu (1/3) lalu, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4 sampai 4,5 tahun penjara kepada 7 anggota DPRD Sumut. Mereka terbukti bersama-sama menerima suap Gatot terkait dengan pengesahan APBD hingga pembatalan pengajuan hak interpelasi.

Selengkapnya tentang #JejakKasus Gatot Pujo Nugroho dapat dibaca langsung di ACCH https://t.co/FbUMdFNpgm pic.twitter.com/Ugigoj8M10

— KPK (@KPK_RI) April 5, 2017

Perkara Korupsi Kepala Daerah

Kasus Syamsul dan Gatot ‘hanya’ dua contoh kasus korupsi yang dilakukan pejabat daerah. Berdasarkan data yang dihimpun KPK, hingga saat ini sudah ada 17 gubernur yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sementara itu, dari sepuluh wilayah provinsi di sumatera, tujuh gubernurnya terkena kasus korupsi. Bahkan, pada tahun 2016, sebanyak 10 kepala daerah menjadi tersangka korupsi.

Sosiolog Selo Soemardjan jauh hari sudah memprediksi hal ini dengan membaca situasi politik pasca Reformasi 1998 dimana Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah. Menurutnya, melalui kebijakan tersebut kekuasaan menjadi terdesentralisasi namun hal tersebut juga menimbulkan efek samping: korupsi tidak saja akan berjalan secara konvensional ke atas atau hierarkis, namun akan merambat juga ke daerah-daerah secara ‘horizontal’.

Karena korupsi terlihat terjadi begitu masif dan menyebar, beberapa pihak menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi budaya. Dalam hal ini, Selo tegas menolak anggapan itu. Pria yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia  lebih memandang korupsi sebagai suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat.

Dia mengibaratkan korupsi seperti kanker yang setapak demi setapak menghabisi daya hidup manusia. Karena itu, yang harus dilakukan, adalah mencari obatnya. Balik lagi ke Sumut, memang Pilkada Sumut nanti bakal ramai, tapi akankah kursi kuasa di Sumut akan bebas dari penyakit korupsi?

(H31)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]uhammad Rizieq Shihab (51 tahun) resmi berstatus tersangka dalam kasus pornografi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Senin (29/5) kemarin. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, hari ini Selasa (30/5), langsung menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, dengan bekal surat tersebut, penyidik akan mencari keberadaan Rizieq ke  beberapa rumahnya. “Penyidik akan datang ke rumah tersangka dan mencarinya. Setelah itu dari rumah tersangka akan ke imigrasi,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya.

Ia mengatakan, tujuan penyidik mendatangi Ditjen Imigrasi adalah untuk memastikan keberadaan Rizieq terkini. “Kita mencari informasi, perkiraan, dan memastikan keberadaan tersangka itu di mana,” jelasnya. Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya hari ini juga mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Tinggi DKI. “SPDP kita kirimkan ke JPU hari ini,” ucap Argo.

Polisi Tetapkan Rizieq Shihab Tersangka Kasus “Chat” Whatsapp https://t.co/zeCVb9Bl93

— KOMPAS TV (@KompasTV) May 29, 2017

Polisi, kata Argo, seharusnya sudah mengirimkan SPDP kasus pornografi ke kejaksaan pada awal Februari 2017, di mana penanganan perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Namun, saat itu belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. “Kan kalau hari ini SPDP untuk tersangka Pak Rizieq. Kalau dulu kan baru penyidikan saja, belum ada tersangka,” terangnya.

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul juga mengatakan saat ini proses penerbitan red notice sedang diupayakan melalui gelar perkara. Namun gelar perkara ini membutuhkan beberapa satuan kerja internal di tubuh Polri untuk memberikan masukan-masukan. Setelahnya, baru akan dipastikan akan diterbitkan red notice atau tidak. “Kalau kita menganggap ada kebutuhan karena (Rizieq) ada di luar negeri, ada kebutuhan masyarakat internasional, maka kita akan terbitkan red notice, tapi masih dibicarakan.”

Cukup Bukti

“Rizieq akan dijerat Pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 dan atau Pasal 6 junto pasal 32 dan atau pasal 8 junto pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.”

Walaupun belum dapat mengatakan peran Rizieq dalam kasus ini, namun Argo memastikan kalau penyidik sudah memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan Rizieq sebagai tersangka. “Ya sudah ada alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. Sehingga berdasarkan gelar perkara, sudah layak dinaikan menjadi tersangka. Kita tunggu saja. Bukti ada beberapa, seperti chat, handphone, dan sebagainya,” tambahnya.

Hal yang sama juga diyakini Kapolri Jenderal Tito Karnavian, baginya penetapan Rizieq menjadi tersangka sudah didasari bukti-bukti yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya. “Kalau memang penyidik menganggap buktinya sudah cukup, kenapa tidak?” ujarnya. Meski begitu, ia enggan menyampaikan hal-hal yang akan terjadi setelah penetapan tersangka. Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan Polda Metro Jaya.

.@poldametrojaya kantongi bukti Habib Rizieq menyuruh Firza foto bugil. @DivHumasPolri https://t.co/fyZexDaxiy pic.twitter.com/3dCavQukv5

— kumparan (@kumparan) 29 Mei 2017

Penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya ini masih dibantah oleh salah satu pengacara Rizieq, Kapitra Ampera di Jakarta, Senin malam. Ia menyatakan, sejauh ini Rizieq belum menerima surat resmi penetapan tersangka kasus chat cabul dari penyidik Polda Metro Jaya. Mereka baru mengetahui peningkatan status Rizieq melalui pemberitaan di sejumlah media massa.

Kapitra juga menambahkan kalau pemimpin FPI tersebut marah besar atas penetapan status tersangka padanya, dan mengaku akan melakukan perlawanan. Rizieq merasa harus melawan, karena kasus pornografi yang membelitnya diduga sarat muatan politik. Tak hanya itu, pasal yang digunakan untuk menjerat Rizieq juga dianggap sumir. Tak heran, bila Rizieq mengaku telah menyiapkan 726 pengacara, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Ini sangat cacat hukum dan melanggar process of law dan asas legalitas, termasuk melanggar Perkap Kapolri Nomor 14 Tahun 2012. Itu yang saya sebutkan ada indikasi ini tirani penegakan hukum.” Karena itulah, pihak pengacara Rizieq mendukung niat kliennya untuk melawan atas penetapan tersangka ini. “Saya dua menit yang lalu masih komunikasi dengan Habib Rizieq via chat. Beliau kondisinya sehat. Tapi pokoknya perang hukum dimulai,” tukas Kapitra.

Harus Patuhi Hukum

“Ayo sambut kedatangan Imam besar umat muslim Indonesia, Habib Rizieq Shihab bersama keluarga di Bandara Soerkarno-Hatta. Tutup semua jalan menuju terminal. Jangan beri kesempatan. Bagi semua yang mengganggu kedatangannya. Tunggu tanggal mainnya.”

Ini adalah ajakan pengerahan massa yang disebarluaskan di twitter dalam rangka “melumpuhkan” bandara, seperti yang dinyatakan kuasa hukum Rizieq, Sugito Atmo Pawiro. Ia mengatakan,  akan ada pengerahan massa FPI saat kliennya pulang dari Arab Saudi. Ia berharap massa yang menjemput Rizieq bisa datang sebanyak-banyaknya sehingga bisa melumpuhkan bandara. Meski begitu, Sugito belum bisa memastikan kapan Rizieq akan pulang.

Mengenai ajakan menyesatkan ini, Argo mengaku, Polda Metro Jaya akan mengusut siapa yang mempostingnya di twitter. “Kami akan mengusutnya,” tegasnya. Terkait pengerahan massa ini, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin berharap pentolan FPI itu sebaiknya mengikuti proses hukum yang berlaku. Ia juga meminta umat Islam tidak merespon penetapan Rizieq sebagai tersangka dengan demonstrasi.

Ketum MUI Sarankan Rizieq Shihab Ikuti Proses Hukum  https://t.co/pl4XxlpIAI

— Kompas.com (@kompascom) May 29, 2017

“Kalau saya sih, kalau dia bisa ikuti proses hukum lebih bagus,” kata Ma’ruf di Kompleks Istana Bogor, kemarin. Walau mengaku tidak mengetahui detail permasalahan Rizieq, namun ia yakin pihak kepolisian mengetahui kebenaran kasus ini. “Sebaiknya tidak demo, itu kan imbauannya. Tentu supaya tidak menimbulkan masalah. Yang penting prosesnya transparan supaya tak disalahpahami umat,” lanjutnya.

Pernyataan serupa disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia berharap seluruh warga negara Indonesia wajib patuh hukum. Bersalah atau tidaknya seseorang akan terbukti di pengadilan. “Maka tunggu saja bagaimana proses pengadilan itu, karena bagaimana pun juga kebenaran akan muncul di pengadilan,” sarannya.

Himbauan juga datang dari Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta K.H Nasaruddin Umar. Menurutnya, sebagai pemimpin FPI, Rizieq seharusnya kembali ke Indonesia untuk menghadapi proses hukum. Ia mengingatkan, sebagai seorang ulama, Rizieq seharusnya memberikan contoh yang baik bagi umatnya.

“Sebagai ulama, harus memberikan contoh yang baik. Masih ada alternatif hukum yang bisa dilewati,” ujarnya, Selasa (30/5). “Akan sangat elegan jika menghadapi sesuatu dengan kepasrahan. Toh, saya yakin (Rizieq) tidak akan kehilangan umat,” pungkasnya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kapan berani pulang Rizieq?

(Berbagai sumber/R24)