Pragmatisme Jokowi di Dunia Baru Mahbubani

Seri pemikiran Kishore Mahbubani #2

Pragmatisme Jokowi di Dunia Baru Mahbubani
Adaptasi adalah kunci utama kebangkitan Indonesia (Foto: istimewa)
7 minute read

Presiden Jokowi dalam segala kritik yang dihadapinya dari publik domestik terkait penanganan Covid-19, nyatanya menampilkan sisi pragmatisme dan adaptasi yang perlahan tapi pasti mulai menunjukkan bentuknya. Konteks adaptasi itu misalnya terlihat dari formulasi kebijakan yang mulai mempertimbangkan faktor herd immunity dari masyarakat demi kelangsungan dan terus bergeraknya ekonomi negara. Konteks adaptif tersebut faktanya merupakan kunci utama negara keluar dari persoalan, hal yang menurut Kishore Mahbubani pernah ditunjukkan di era Perang Dingin.


PinterPolitik.com

“In reality, the rulers of Southeast Asia were keen to send tributes to China because they found it to be immensely profitable”. 

::Kishore Mahbubani::

Covid-19 telah menjadi momok menakutkan bagi banyak negara di dunia. Ini mungkin menjadi gelombang terbaru yang mengubah berbagai aspek kehidupan manusia setelah tragedi 11 September 2001 dan booming teknologi informasi dan komunikasi.

Berbagai negara bahkan kini menghadapi situasi yang boleh jadi paling buruk dalam sejarah mereka. Dengan total 4,8 juta orang yang telah dinyatakan positif Covid-19 di seluruh dunia, rata-rata ada 618 orang yang menderita Covid-19 dari setiap 1 juta populasi penduduk.

Konteks Covid-19 ini juga mengubah banyak hal, baik itu dalam konteks sosial, politik, ekonomi, geopolitik, maupun psikologis masyarakat dunia. Setelah paruh terakhir dari dekade 2010-an diwarnai oleh perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS), kini perang baru lahir dalam konteks bagaimana dua negara menyikapi dan menangani Covid-19.

Kedua negara tersebut memang sama-sama menghadapi tuduhan yang kencang terkait dari mana virus tersebut pertama kali berasal. Kedua negara juga kini terlibat dalam persaingan siapa yang akan pertama kali akan menemukan vaksin untuk menangkal virus ini.


Menariknya, negara-negara Barat – seperti AS dan Eropa – yang selalu dianggap sebagai kawasan dunia pertama dengan segala kemajuan ekonomi, harapan hidup dan tingkat kesejahteraan terbaik, nyatanya menjadi yang paling babak belur menghadapi Covid-19 ini. Hal inilah yang membuat beberapa pihak menyebutkan bahwa ketidakmampuan Barat menghadapi Covid-19 ini akan mengubah tatanan dunia dan melahirkan apa yang disebut sebagai New World Order alias tatanan dunia baru.

Ini salah satunya diungkapkan oleh mantan diplomat dan akademisi asal Singapura, Kishore Mahbubani. Dalam tulisannya di The Economist pada akhir April 2020 lalu, Mahbubani menyinggung soal potensi lahirnya New World Order dengan Asia sebagai sentral atau pusat kekuatannya – baik secara politik maupun ekonomi.

Lalu, seperti apa kondisi yang disebut mirip dengan yang terjadi saat Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet ini akan mengubah tatanan politik internasional? Kemudian akan seperti apa Indonesia di bawah Presiden Jokowi menghadapi perubahan ini?

New World Order, Adaptasi yang Utama

Negara-negara Barat memang sangat terpuruk saat menghadapi Covid-19. Lihat AS misalnya, saat ini menjadi negara dengan jumlah pasien positif Covid-19 terbesar di dunia dengan angka 1,5 juta penderita dan angka kematian tertinggi dengan 90 ribu. Jumlah itu setara dengan 30 persen lebih dari penderita Covid-19 di seluruh dunia.

Inggris ada di urutan ketiga dunia dengan 246 ribu pasien positif, Jerman dengan 177 ribu dan Prancis dengan 142 ribu.

Konteks babak belur itu juga bisa dilihat dari sisi ekonomi. AS misalnya diprediksi akan mengalami defisit anggaran hingga US$ 3,7 triliun atau sekitar 5,7 persen terhadap PDB negara tersebut.

Kasus yang lebih rendah justru terjadi di negara-negara Asia, khususnya di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Tiongkok misalnya saat ini hanya mencatat 82 ribu kasus positif Covid-19 dengan 4 ribu lebih kematian.

Jepang mencatat 16 ribu kasus positif. Lalu ada Indonesia dan Malaysia dengan masing-masing 18 ribu dan 6 ribu kasus. Singapura total mencatat 28 ribu kasus dan Korea Selatan hanya mencatat 11 ribu kasus. Mungkin hanya India dengan 101 ribu  dan Iran dengan 122 ribu kasus positif sebagai dua negara dengan pasien positif terbanyak.

Walaupun kasusnya masih ada di kisaran puluhan ribu di masing-masing negara, yang jelas jumlahnya sangat jauh berbeda dibandingkan negara-negara Barat – terlepas dari anggapan bahwa angka-angka tersebut dianggap muncul karena ketidakmampuan negara-negara Asia tersebut untuk melakukan test dengan baik.

Well, pandangan tersebut juga mungkin akan terbantahkan kalau yang dilihat adalah negara-negara seperti Tiongkok, Korsel, Jepang atau Taiwan yang secara ekonomi dan fasilitas kesehatan levelnya bisa dibilang setara dengan negara-negara Barat.

Intinya, menurut Mahbubani, kondisi ketidakmampuan barat melawan pandemi akan menjadi tonggak pergeseran kekuatan politik global, dengan Asia berpotensi mengambil alih pusat kekuatan tersebut.

Dalam tulisannya yang lain di Financial Times, Mahbubani juga menyebut secara khusus bahwasanya persaingan antara AS dan Tiongkok – baik dalam konteks siapa yang memulai Covid-19, katakanlah jika virus tersebut benar-benar ciptaan manusia, dan dalam konteks siapa yang akan pertama kali menemukan vaksinnya – sangat mirip dengan apa yang terjadi antara AS dengan Uni Soviet di era Perang Dingin. Bahkan persaingan AS dan Tiongkok ini sudah terjadi sebelum Covid-19 muncul.

Namun, ia mencatat adanya pembalikan situasi. Kini AS adalah negara yang dianggap mewakili kekuatan yang tak fleksibel, cenderung ideologis, dan secara sistematik ditantang status superpower-nya – hal yang dahulu ada pada komunisme Uni Soviet. Sementara Tiongkok dianggap sebagai negara yang mewakili kekuatan adaptif, pragmatis dan secara strategis cerdas – hal yang dahulu dianggap ada pada AS.

Akibatnya, sifat adaptif tersebut akan menjadi kunci Tiongkok dengan cepat menekan laju penyebaran Covid-19 di negaranya – sekalipun beberapa pihak menuduh adanya ketidaktransparanan data.

Yang jelas, publik melihat bagaimana negara-negara di Asia cukup capable atau mampu menghadapi krisis. Konteks adaptasi ini sangat mungkin menjadi kunci kebangkitan Asia menjadi pusat kekuatan baru – hal yang memang kerap disuarakan oleh Mahbubani.

Tiongkok memang menjadi contoh nyata konteks sikap adaptif tersebut. Keterbukaan ekonomi yang mulai diterapkan sejak era Deng Xiaoping adalah contoh nyata sikap tersebut. Negara tersebut juga mengadaptasi teknologi Barat awalnya dengan mengimitasinya secara utuh. Namun, belakangan malah mampu menghadirkan teknologi-teknologi baru yang inovatif.

Dengan konteks keunggulan dari sisi adaptasi itu, tentu pertanyaannya adalah di manakah posisi Indonesia? Akankah mampu juga ikut angin adaptasi menuju New World Order?

Pragmatisme Jokowi Jadi Kunci?

Sebetulnya konteks sikap adaptif dan pragmatis tersebut bisa dilihat dan tergambar dalam diri Presiden Jokowi. Profesor Marcus Mietzner dari Australian National University dalam tulisannya yang berjudul Reinventing Asian Populism, menyebut karakter kepemimpinan Jokowi mengedepankan efisiensi, hal yang membuatnya disebut sebagai politisi populis teknokratis.

Populisme teknokrat berfokus pada meningkatkan apa yang sudah dicapai atau improvement, ketimbang mengganti sistem yang sudah ada. Model kepemimpinan ini juga sangat pragmatis dalam pendekatan-pendekatan penyelesaian masalahnya.

Mietzner menyebut Jokowi terkenal sebagai sosok yang sangat pragmatis dan instingtif, apalagi jika berkaca dari perjalanan hidupnya.

Dalam konteks menghadapi pergeseran kekuatan politik global, hal ini sebetulnya bisa berakibat positif untuk Indonesia. Hampir semua pemerintah di negara-negara di dunia saat ini memang menghadapi situasi yang serba sulit. Tahu akan kondisi tersebut, Jokowi sepertinya mengambil pilihan yang pragmatis dengan berdiri di antara dua kekuatan utama yang ada.

Setelah di periode pertama kekuasaannya sang presiden cenderung dekat dengan Tiongkok, kini di seputaran kasus Covid-19, ia juga mulai kembali dekat dengan Barat. Hal ini tergambar dari pinjaman-pinjaman dan kerja sama yang terjadi.

Jokowi misalnya mendapatkan dana senilai US$ 60 miliar atau sekitar Rp 943,1 triliun dari kerja sama soal repurchase agreement atau Repo Line antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank Sentral AS, Federal Reserve System (The Fed). Ini belum termasuk potensi pinjaman dana dari institusi seperti World Bank dan IMF.

Belum lagi wacana akan adanya pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan AS dari Tiongkok yang akan pindah ke Indonesia – yang tentu saja akan menjadi suntikan ekonomi yang besar. Sikap positif juga terlihat dari Presiden Donald Trump yang beberapa waktu terakhir sempat menjanjikan akan mengirimkan ventilator dari AS ke Indonesia untuk membantu penanganan Covid-19.

Bahkan, jika ditarik lebih jauh ke belakang, ada banyak perubahan arah yang diambil pemerintah dalam konteks hubungan dengan AS dan Barat beberapa waktu terakhir, misalnya terkait hibah alutsista dan drone dari AS, pencabutan embargo Kopassus oleh AS, dan lain sebagainya.

Arah kebijakan ini boleh jadi memang adalah sikap adaptif yang ditunjukkan oleh Jokowi. Di satu sisi tetap menjaga hubungan dengan Tiongkok, namun di sisi lain juga membaca peluang apa yang bisa menguntungkan bagi Indonesia.

Persoalannya adalah tinggal bagaimana Jokowi menjaga momentum saja. Jika apa yang disampaikan Mahbubani terbukti kebenarannya, maka Indonesia boleh jadi akan menjadi pemain penting di kawasan.

Bagaimanapun, negara ini sangat strategis secara geopolitik dan geoekonomi karena berada pada jalur ekonomi dunia – Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Makasar ke Laut China Selatan – yang menjadi tempat perputaran hampir 40 persen ekonomi dunia. Menarik untuk ditunggu apa langkah lanjutan Jokowi. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.