Prabowo, Duri Hubungan Jokowi-Tiongkok?

Prabowo, Duri Hubungan Jokowi-Tiongkok?
Prabowo berpotensi menjadi duri dalam hubungan investasi Jokowi dengan Tiongkok (Foto: Tribunnews)
7 minute read

Pada masa kampanye Pilpres 2019, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kerap melontarkan sentimen-sentimen negatif terhadap besarnya investasi Tiongkok di Indonesia. Dengan terpilihnya Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, ini mungkin membuat lega para investor asal Tiongkok. Namun, dengan ditunjuknya Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, tak sedikit yang menyebut Tiongkok perlu waspada.


PinterPolitik.com

Hampir genap setahun yang lalu dalam acara The 16th Asia Pasific Conference of German Business (APK) publik cukup dikejutkan ketika Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Altmaier berucap: “Mari membentuk aliansi global yang mendukung ekonomi pasar, inilah yang dibutuhkan dunia, bukan proteksionisme.”

Narasi yang dibawa Altmaier, entah bagaimana begitu tepat untuk menggambarkan narasi kampanye yang dibawa oleh Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu.

Suka atau tidak, pada kampanye lalu, Prabowo kerap menggunakan teknik fear mongering atau strategi kampanye yang menjual ketakutan. Ini terlihat jelas pada narasi seperti pihak asing tengah menggerogoti ekonomi Indonesia karena derasnya geliat investor asing yang dibuka pemerintah, khususnya dari Tiongkok.

Peter Mumford, Kepala Praktik Asia Tenggara dan Selatan di Grup Eurasia dalam komentarnya terkait kampanye Prabowo, dengan cukup menohok menyebut mantan Danjen Kopassus itu adalah seorang ultra-nasionalis yang selama kampanye Pemilu telah berulang kali menyalahkan investor asing dan negara-negara lain atas penyakit yang dihadapi Indonesia.


Secara spesifik, Prabowo kala itu juga menyebut berencana untuk meninjau kembali proyek-proyek Tiongkok.

Membandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki pandangan yang sama dengan Altmaier, tentu dapat ditebak bahwa para investor seperti Tiongkok yang telah menanamkan modal di negeri ini akan bersuka ria apabila Jokowi yang terpilih menjadi presiden pada perhelatan Pilpres 2019.

Sedayung dengan batin para investor, Jokowi berhasil memenangi Pilpres. Akan tetapi, di tengah suka ria tersebut, dalam penunjukan kabinet baru, Jokowi anehnya menarik sang rival, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Kendati terdapat adagium bahwa: “Tidak terdapat lawan dan kawan yang abadi dalam politik”, dalam sejarah perpolitikan Indonesia, ini merupakan suatu hal yang amat baru.

Keterkejutan ini tidak hanya soal sejarah semata, melainkan juga menyangkut kepentingan investor seperti Tiongkok. Dalam ulasan yang dimuat South China Morning Post (SCMP) hari ini, terdapat pertanyaan apakah Tiongkok harus memperhatikan Prabowo menimbang sikapnya yang ambivalen atau mendua terhadap Tiongkok?

Konteks ambivalensi ini disebut terjadi karena Prabowo pernah keras mengkritik Tiongkok, namun pada kesempatan lain ia juga menyebut Tiongkok sebagai negara yang penting.

Tulisan tersebut memang menegaskan bahwa Jokowi telah menyusun kabinet yang dapat menjaga hubungan dengan Tiongkok agar dapat melanjutkan hubungan investasi yang telah berjalan baik dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Akan tetapi, menimbang pada perbedaan pandangan ekonomi dan mungkin juga perbedaan pandangan pertahanan antara Jokowi dan Prabowo, mungkinkah Ketum Partai Gerindra itu akan menjadi duri dalam hubungan Jokowi dengan Tiongkok?

Kesamaan Visi Tidak Cukup

Menariknya, seperti yang diakui oleh Sandiaga Uno, keputusan Prabowo untuk berlabuh ke pelukan Istana tidak luput menghadirkan perseteruan di internal Partai Gerindra.

Untuk kembali menyatukan suara internal yang retak, Prabowo lantas mencoba meyakinkan para pengurus partai dengan memberikan tiga cerita mengenai pemimpin dunia yang mengalami hal yang sama dengannya saat Rapimnas Gerindra 16 Oktober 2019 lalu.

Prabowo dalam orasinya, menceritakan tiga sikap lapang dada pemimpin dunia, yaitu Abraham Lincoln dengan William H. Seward dari AS, Hideyoshi dengan Tokugawa dari Jepang, dan Mao Zedong dengan Deng Xiaoping dari Tiongkok.

Tutur Prabowo dengan lantang, baik Lincoln, Hideyoshi, dan Mao Zedong, ketiganya dengan berbesar hati merangkul lawan politiknya untuk bersama membangun negeri. Persatuan tersebut didasari semata-mata karena rasa cinta terhadap negeri dan bangsa sendiri, sehingga tidak elok untuk meneruskan permusuhan dan perseteruan.

Tidak diragukan lagi, Prabowo tengah memproyeksikan dirinya pada kasus Lincoln, Hideyoshi, dan Mao Zedong.

Menariknya, pada Januari 2019 lalu atau tepatnya sebelum Pilpres, Amien Rais pernah menuturkan bahwa Prabowo ingin berlaku seperti Lincoln. Jika menang di Pilpres 2019, ia akan membentuk “team of rivals” yang merangkul pihak oposisi dalam kabinet pemerintahannya.

Lantas pertanyaannya, benarkah persatuan akan terjadi hanya dengan bermodal kesamaan visi atau ideologi, yang dalam konteks ini adalah kecintaan terhadap Indonesia?

Dalam banyak kasus, jawabannya adalah tidak.

Melihat gerakan-gerakan di berbagai belahan dunia, persatuan kerap kali terjadi bukan karena kesamaan visi, melainkan karena berbasis kesamaan strategi yang dijalani.

Gerakan feminis di AS misalnya, kendatipun mereka memiliki visi yang sama yaitu menghapus bias dan ketidaksetaraan gender, toh nyatanya karena perbedaan strategi dan pandangan terkait cara menuju visi tersebut, gerakan-gerakan tersebut tidak menjadi satu kesatuan yang utuh

Dalam konteks Prabowo dengan Jokowi, tentu saja merupakan hal bagus apabila keduanya sama-sama mencintai Indonesia dan tidak menginginkan perpecahan di tengah masyarakat. Akan tetapi, persoalannya bukan pada masalah kesamaan visi tersebut, melainkan pada seberapa baik keduanya dapat menyamakan strategi politik.

Jika melacak track record-nya, Prabowo kerap mendengungkan ekonomi kerakyatan yang condong ke arah proteksionisme. Lalu, apakah itu akan sejalan dengan kebijakan investasi terbuka ala Jokowi?

Terlebih lagi, Jokowi besar kemungkinan besar tidaklah memiliki pandangan pertahanan yang sama dengan Prabowo karena tidak berasal dari militer.

Ini misalnya terlihat pada debat Pilpres 2019, ketika Prabowo mengkiritik pernyataan Jokowi yang menyebut selama 20 tahun ke depan tidak ada invasi dari negara asing, pun begitu dengan pernyataan terkait besarnya anggaran pertahanan Indonesia.

Besar kemungkinan Prabowo memang menganut paradigma realisme pertahanan. Paradigma ini mengacu pada pandangan Thomas Hobbes terkait kondisi alamiah manusia yang cenderung egois.

Mengabstraksikannya pada level negara, terdapat pandangan bahwa negara akan selalu berlaku self-interest. Artinya, jika memang memungkinakan, akan selalu ada potensi bahwa negara lain akan menginvasi Indonesia apabila dinilai kondisi itu memungkinkan.

Atas dasar tersebut, terdapat pandangan bahwa peningkatan pertahanan negara, seperti kualitas dan kuantitas tentara serta alutsista, adalah niscaya untuk dilakukan.

Dalam pandangan militer, peningkatan kekuatan pertahanan dibutuhkan agar negara selalu dalam kondisi siap apabila terdapat ancaman-ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan, ataupun untuk memberi efek takut agar negara lain tidak melakukan invasi.

Illusion of Control

Sampai saat ini, sikap Prabowo terhadap Tiongkok memang dipandang ambivalensi. Di satu sisi, Prabowo memandang hubungan dengan Tiongkok itu penting.

Bahkan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian pernah menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor dalam rangka menyampaikan undangan perayaan Hari Nasional Tiongkok.

Terlebih lagi, ada potensi Indonesia akan mendapat sanksi dari AS karena membeli alutsista dari Rusia pun karena lebih condong ke Tiongkok di tengah ketegangan perang dagang dengan AS.

Jika benar-benar mendapat sanksi dari AS, mau tidak mau Indonesia harus membangun blok kekuatan dengan negara lain, salah satunya Tiongkok.

Namun, di sisi lain, Prabowo juga bersikap sangat waspada terhadap hegemoni kekuatan Tiongkok terutama di sektor ekonomi dan militer.

Jokowi sepertinya sadar akan sikap tersebut. Oleh karenanya, untuk menjamin keseimbangan kabinet dan menjaga hubungan diplomasi dan investasi dengan Tiongkok, ia menempatkan sosok yang bisa menjadi jembatan.

Untuk tetap menjaga diplomasi, Retno Marsudi dipertahankan sebagai Menteri Luar Negeri. Lalu untuk menjaga kelanjutan investasi dengan Tiongkok, Jokowi tetap mempercayakan sosok Luhut Binsar Pandjaitan.

Yang tidak kalah menarik adalah penempatan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang kemudian diberikan hak veto untuk membatalkan kebijakan Prabowo bila dipandang berbeda dengan visi misi Presiden – katakanlah jika telah ada aturan hukum terkait hal tersebut.

Lalu, apakah strategi tersebut benar-benar akan berhasil?

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Jokowi perlu untuk menyamakan strategi, alih-alih hanya berdasar pada kesamaan visi dengan Prabowo.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, dan Jokowi hanya bersandar pada kepercayaan kecintaan Prabowo kepada Indonesia, besar kemungkinan Jokowi akan mengalami apa yang disebut dengan illusion of control atau ilusi kontrol.

Ilusi kontrol sendiri adalah kondisi ketika seseorang memiliki tendensi untuk percaya bahwa dirinya dapat mempengaruhi sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dikuasainya.

Menimbang pada perbedaan pandangan ekonomi, politik, dan pertahanan. Ini benar-benar menjadi potensi konflik kepentingan antara Jokowi dengan Prabowo. Akan tetapi, tentu saja terbuka lebar pula bahwa Prabowo akan menjadi Menhan yang luar biasa karena kompetensinya yang mumpuni di bidang pertahanan. Menarik untuk dinantikan. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.