Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mengambil alih kembali flight information region (FIR) di kawasan Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) dari Singapura. Upaya tersebut bisa jadi berkaitan dengan manuver politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemerintahan keduanya.
PinterPolitik.com
“I got my own cloud and I can’t share no air space” – Wiz Khalifa, penyanyi rap asal Amerika Serikat
Tiongkok merupakan tempat di mana berbagai kisah dan pemikiran tertulis dan tersebar ke belahan dunia lainnya. Salah satu kisah legendaris yang diketahui oleh banyak orang adalah Romansa Tiga Negara.
Kisah tersebut diceritakan dengan latar belakang waktu tahun 220-280 – ketika terdapat tiga kerajaan saling berperang di Tiongkok. Peperangan tersebut dilakukan di antara keluarga Sun, Liu, dan Cao.
Pada tahun 210, Sun Quan memutuskan untuk meminjamkan wilayah Jingzhou untuk Liu Bei. Namun, keputusan tersebut berakhir menjadi pertempuran dengan keinginan Sun untuk mengambil alih kembali wilayah tersebut.
Mungkin, apa yang dirasakan Sun tersebut mirip dengan apa yang kini dirasakan Indonesia terkait wilayah udaranya di Kepulauan Riau. Pasalnya, wilayah udara tersebut hingga kini masih berada di bawah flight information region (FIR) Singapura.
Tentunya, upaya untuk mengambil alih hak FIR tersebut tidak dilakukan dengan pertempuran, melainkan melalui negosiasi-negosiasi. Setidaknya, hal inilah yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi setelah bertemu dengan Menlu Singapura Vivian Balakhrisnan sebulan yang lalu.
Indonesia merasa berhak atas kontrol akan wilayah udara tersebut. Salah satu alasan utamanya adalah agar Indonesia benar-benar dapat mengaktualisasikan kedaulatannya.
Pertanyaannya, mengapa pemenuhan kedaulatan di wilayah tersebut menjadi penting bagi Indonesia?
Kedaulatan Teritorial
Keinginan pemerintah untuk mengambil alih FIR Singapura tersebut berkaitan dengan upaya pemenuhan kedaulatan teritorial Indonesia. Dengan begitu, pemerintah dapat menunjukkan kontrol yang dimilikinya atas wilayah tersebut.
Namun, sebenarnya, di tengah-tengah interdependensi yang meningkat di antara satu negara dengan negara-negara lainnya – disertai dengan rezim internasional, kedaulatan dinilai semakin hilang dari tangan pemerintah negara. Pendapat seperti ini datang dari dua profesor Hubungan Internasional, yakni Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, Jr. dari Harvard University.
Dalam tulisan mereka yang berjudul Power and Interdependence Revisited, dijelaskan bahwa terdapat interdependensi antar-negara dalam ekonomi dan perdagangan yang kian meningkat. Dengan interdependensi tersebut, Janice E. Thomson dalam tulisannya yang berjudul State Sovereignty in International Relations menjelaskan bahwa kedaulatan yang tidak dimiliki negara tidak lagi absolut.
Jika memang kini kedaulatan tidak sepenuhnya dimiliki oleh negara, mengapa pengambilalihan FIR menjadi penting bagi Indonesia?
Bagi sebuah negara, kepemilikan teritorial bisa jadi merupakan hal yang penting. Pemahaman akan pentingnya wilayah ini dapat dijelaskan melalui konsep dan logika kewilayahan, serta cara pandang berbasis kewilayahan itu sendiri.
Hans Vollaard dalam tulisannya yang berjudul The Logic of Political Territoriality menjelaskan bahwa kewilayahan yang politis merupakan strategi aktif untuk meningkatkan pengaruh dengan mengkontrol suatu wilayah geografis.
Vollaard juga menjelaskan bahwa logika kewilayahan ini merupakan hal yang penting bagi kontrol politik geografis karena batas-batas yang diciptakan antar negara merupakan hal yang paling mudah untuk dilihat. Strategi kontrol ini dapat memiliki tujuan dan manfaat politik, seperti dengan meningkatkan keamanan dan perencanaan.
Strategi itu bisa jadi memang penting. Pasalnya, interdependensi antar-negara yang dicetuskan oleh Keohane dan Nye juga menciptakan ketergantungan yang asimetris. Oleh sebab itu, kekuatan – seperti militer – masih memainkan peran penting dalam hubungan antar-negara.
Dalam konteks hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya, kontrol akan wilayah udara Kepulauan Riau (Kepri) yang kini menjadi bagian FIR Singapura boleh jadi menjadi penting. Indonesia juga dikabarkan berusaha menangkal klaim Tiongkok atas Laut China Selatan – disebutkan bertumpang tindih dengan wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara yang juga berada di bawah wilayah udara FIR tersebut.
Pengambilalihan FIR Singapura bisa jadi merupakan strategi kontrol untuk menunjukkan teritorialitas Indonesia atas wilayah geografis tersebut. Click To TweetMengacu pada logika kewilayahan yang dijelaskan oleh Vollaard sebelumnya, bisa jadi upaya pemerintah Indonesia untuk mengambil alih FIR tersebut dari Singapura merupakan bentuk strategi kontrol untuk menunjukkan teritorialitas Indonesia atas wilayah geografis tersebut.
Gambaran strategi itu bisa jadi benar. Pasalnya, pemerintah kini tengah mempersiapkan berbagai upaya pembangunan militer dan ekonomi di wilayah Natuna. Selain itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mengungkapkan bahwa pangkalan militer baru tersebut memang ditujukan untuk memberi efek deterrence terhadap negara panda tersebut.
Menyeimbangkan Pengaruh
Namun, di sisi lain, strategi kontrol teritorial Indonesia tersebut bisa jadi tidak hanya berkaitan dengan upaya menghalau klaim Tiongkok. Penunjukan kedaulatan teritorial tersebut boleh jadi juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah di wilayah tersebut.
Seperti yang dijelaskan oleh Vollaard dalam tulisannya, strategi kontrol tersebut juga berhubungan dengan kebijakan dan politik. Vollaard menilai bahwa semakin menonjol kontrol tersebut, semakin besar jejak logika teritorial tersebut tehadap politik dan kebijakan.
Dari sisi kebijakan, pengambilalihan FIR Singapura bisa saja berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Natuna. Dari sisi politik, bisa jadi pemerintah ingin mencapai tujuan politis lain. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) boleh jadi tengah menonjolkan teritorialitasnya terkait rencana pemindahan ibu kota yang secara jarak lebih dekat dengan FIR Singapura.
Di sisi lain, mengacu pada asumsi Vollaard, bisa dipahami bahwa penonjolan kedaulatan teritorial ini bisa jadi berimplikasi pada manuver politik Presiden Jokowi terkait posisi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini setidaknya sejalan dengan penjelasan Evan Laksmana, peneliti dari Centre for Strategic and International Studies.
Dalam salah satu tulisan Laksmana di Asia Maritime Transparency Initiative, dijelaskan bahwa pembangunan militer yang dilakukan di Natuna juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan integrasi TNI. Pasalnya, peningkatan fasilitas militer di wilayah tersebut sebenarnya setelah direncanakan sejak tahun 2009 oleh Kementerian Pertahanan.
Pengintegrasian TNI tersebut dilakukan dengan menggabungkan operasi tiga matra dalam militer, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU). Dengan integrasi ketiganya, berbagai batalyon dan fasilitas dari masing-masing akan berkontribusi sebagai komposisi dari unit integratif tersebut.
Ada 2 model besar dlm diskusi: 1) kogabwilhan = "joint combatant command" yg megang semua unit di daerahnya dlm 1 struktur, dr admin ampe ops, 2) kogabwilhan = "baru" dan terpisah dr struktur yg ada tp "ngambil" unit2 dr satuan yg ada (ala Sat TNI Terintegrasi Natuna mis.)
— Evan A. Laksmana (@EvanLaksmana) July 19, 2019
Laksmana menjelaskan bahwa visi Natuna Besar agar menjadi Pearl Harbor masa depan tersebut masih berada pada tahapan awal. Bila pengintegrasian tersebut sepenuhnya terlaksana, TNI akan memiliki Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) pertama semenjak komando serupa di era Orde Baru dihapuskan pada tahun 1980-an.
Selain Natuna Besar, Kogabwilhan ini juga akan dibentuk di beberapa daerah lain, seperti Morotai, Saumlaki, Biak, dan Merauke. Rencana tersebut disinyalir berkaitan dengan upaya untuk menyejahterakan TNI.
Pasalnya, surplus perwira tinggi dikabarkan tengah terjadi akibat banyaknya jenderal dan kolonel di tubuh TNI yang tidak memiliki jabatan. Made Supriatma dalam tulisannya yang berjudul Surplus Jenderal dan Kolonel menyebutkan bahwa jumlah posisi yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah perwira tersebut.
Kemungkinan ini bisa jadi benar karena Kogabwilhan tersebut rencananya akan dipimpin oleh jenderal berbintang tiga. Selain itu, Panglima Hadi juga menjelaskan bahwa jenderal berbintang dua akan mengisi posisi wakil, jenderal-jenderal bintang satu akan mengisi posisi asisten, dan kolonel-kolonel yang akan mengisi posisi-posisi di bawahnya.
Di sisi lain, upaya pengambilalihan FIR dan pembentukan Kogabwilhan ini bisa saja berkaitan dengan upaya penyeimbangan kekuatan politik antara dua lembaga keamanan Indonesia, yakni TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Upaya untuk mengimbangi kedua kekuatan tersebut juga disertai dengan penambahan jumlah komando teritorial di wilayah Indonesia bagian timur.
Mungkin, upaya penyeimbangan dua kekuatan melalui pembentukan komando-komando baru tersebut secara politik menjadi penting bagi Jokowi dengan adanya sejarah perlawanan TNI terhadap Presiden keempat Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang harus lengser pada tahun 2001. Gus Dur memang disebut-sebut berusaha mengurangi pengaruh politik TNI dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan memangkas jumlah komando dalam tubuh lembaga tersebut.
Meski begitu, keterkaitan FIR Singapura dan upaya penyeimbangan tersebut belum tentu benar. Namun, apabila kemungkinan tersebut benar adanya, FIR Singapura tersebut bisa saja menjadi pemberian besar dari Jokowi kepada TNI yang memang beberapa kali sempat saling protes dengan militer Singapura atas kontrol udara di wilayah tersebut.
Mungkin, keinginan Indonesia untuk mengambil alih kembali FIR Singapura tersebut tergambarkan dalam lirik rapper Wiz Khalifa di awal tulisan. Boleh jadi, Indonesia tidak ingin berbagi wilayah udara dengan Singapura, entah siapa nanti yang pada akhirnya kebagian. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
