“2019 dia masukin (harta kekayaan) Rp1,6 miliar, 2020 dia masukin persis angkanya sama. Jadi lagi kita lihat nih jangan-jangan copas,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC, Kavling C1, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Pahala menduga Sarjono Turin tak jujur dalam melaporkan LHKPN kepada KPK. Ditambah, Pahala menyebut Sarjono tak menyampaikan LHKPN pada 2021. Kemudian di tahun 2022 Sarjono melaporkan namun dirasa Pahala ada yang kurang.

“2021 dia enggak masukin (laporan), 2022 dia masukin tapi kurang surat kuasa anak. Minggu lalu kita sudah dapat surat kuasanya dan sudah tayang, (di laman elhkpn.kpk.go.id) hartanya Rp2 miliar,” kata Pahala.

Dari LHKPN terbaru yang dilaporkan Sarjono, menurut Pahala ada yang aneh soal pemilikan tanah seluas 77 meter namun harganya hanya Rp2 jutaan di Tangerang. Selain itu, ada juga tanah seluas 123 meter seharga Rp4 juta.

“Nah yang ditanya kok ada 77 meter tapi harganya Rp 2 jutaan. Itu beliau naruh pembelian tanah di Tangerang tahun 2008. Jadi dia tanah Rp2 juta berapa, dan tidak pernah diupdate sama sekali berapa NJOP nya, berapa nilai wajarnya,” kata Pahala.

Menurut Pahala, ada kemungkinan pihaknya akan memanggil dan memeriksa langsung Sarjono di KPK untuk klarifikasi berkaitan hal tersebut.

“Baru kita cek dulu di dalam. Nanti akan kita putuskan juga apakah akan kita undang untuk klarifikasi untuk jelasin ini kenapa ini nilainya segini,” kata Pahala.

Rincian LHKPN Sarjono

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Selasa (5/9/2023), Sarjono tercatat memiliki harta sebesar Rp2.107.555.082. Harta itu dia laporkan pada Maret 2023 untuk tahun periodik 2022.

Sarjono tercatat melaporkan memiliki 14 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jambi, Tangerang, dan Bogor senilai Rp1.061.791.000.

Berikut rinciannya:

Tanah Seluas 410 m2 di Jambi Rp15 juta
Tanah Seluas 354 m2 di Jambi Rp12 juta
Tanah Seluas 123 m2 di Tangerang Rp4 juta
Tanah Seluas 77 m2 di Tangerang Rp2.079.000
Tanah Seluas 202 m2 di Tangerang Rp9.696.000
Tanah Seluas 100 m2 di Tangerang Rp4.800.000
Tanah Seluas 192 m2 di Tangerang Rp9.216.000
Tanah Seluas 432 m2 di Jambi Rp30 juta
Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di Tangerang Rp400 juta
Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di Jambi Rp40 juta
Tanah Seluas 600 m2 di Bogor Rp125 juta
Tanah Seluas 600 m2 di Bogor Rp125 juta 125.000.000
Tanah Seluas 650 m2 di Bogor Rp135 juta
Tanah Seluas 700 m2 di Bogor Rp150 juta

Sementara alat transportasi Sarjono melaporkan memiliki tiga mobil dan dua motor senilai Rp895 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp10.800.000. Kas dan setara kas sebesar Rp139.964.082. Jadi total harta yang dia laporkan senilai Rp2.107.555.082.

PinterPolitik.com

“The key to successful leadership today is influence, not authority”.

::Ken Blanchard, Penulis dan Konsultan Bisnis::

“Ngebut atau nyantai aja nih, Mas?” Tukang ojek itu bertanya.

“Saya udah agak telat sih, Bang”, jawabku.

“Oke, berarti ngebut. Seperti elektabilitas Pak Ganjar yang lagi ngebut. Hehehe”, timpal si abang ojek.

Melek politik juga nih si abang. Sambil sepeda motornya melaju, ia pun masih terus mengoceh ketika aku menanyakan maksud kata-katanya.

“Tapi itu bergantung dari Pak Jokowi sih, Mas. Kalau Pak Jokowi lebih suka Pak Prabowo yang jadi presiden, Pak Ganjar mah bisa apa. Wong Pak Jokowi sekarang masih jadi tokoh paling populer di Indonesia kok”, tambahnya.

Iya juga sih. Siapa yang didukung Pak Jokowi besar kemungkinan akan menjadi presiden selanjutnya.

“Abang kok ngerti politik?” Rasa penasaranku akhirnya membuat pertanyaan itu keluar.

“Anu, Mas. Saya sebenernya lulusan jurusan Ilmu Politik. Dulunya kerja kantoran, tapi gegera pandemi Covid-19 harus berujung jadi kang ojek. Walau kang ojek, minimal bisa sharing pengetahuan politik-politik sedikit lah. Hehehe”, jawab si abang ojek.

Luar biasa. Memang nasib hidup tak ada yang tahu ujung pastinya. Perbincangan politik pagi ini terus berlanjut beberapa lama. Hebat juga pengetahuan abang ojek ini. Nggak kebayang perbincangannya bersama rekan-rekannya di pangkalan ojek setiap hari.

“Eh, anu, Bang. Kantor saya udah kelewat, Bang”, aku memberitahu setelah beberapa saat.

“Wah, maaf-maaf, Mas. Jadi asik ngobrol, malah lupa tujuan”, ucap si abang ojek.

“Gapapa, Bang. Asal nggak kayak para pejabat aja, yang ketika terpilih malah lupa janji kampanyenya untuk rakyat. Hehehe”, jawabku mencoba melucu. Agak garing sih, tapi okelah.

***

Wajar jika Presiden Jokowi masih menjadi sosok penentu hasil akhir Pilpres 2024. Seperti yang disebut filsuf macam Socrates dan Aristoteles, di mata banyak masyarakat Indonesia – khususnya di kelas menengah ke bawah dan di Indonesia Timur misalnya – Jokowi setidaknya telah menunjukkan apa yang disebut sebagai virtue ethics.

Ini adalah konsep etika yang menjadi dasar seseorang untuk bertindak dengan mengedepankan kebajikan-kebajikan yang bisa dilihat masyarakat. Karakter yang dimaksud adalah kejujuran, keberanian, kemurahan hati, fairness, integritas, dan lain sebagainya. Jokowi setidaknya dipersepsikan memiliki hal-hal tersebut.

Maka, seperti yang disebutkan oleh si abang ojek, sulit bagi siapapun kandidat yang bertarung di 2024 jika tidak menghitung efek dari popularitas dan citra Jokowi. Tentu pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh Ganjar Pranowo dan PDIP jika Jokowi benar-benar lebih memilih mendukung Prabowo Subianto?

Memerangkap Dukungan Jokowi

Seperti sudah disinggung sebelumnya, sosok kunci seperti Pak Jokowi masih punya pengaruh yang sangat besar di masyarakat. Hal ini membuat apa pun yang dilakukan atau dikatakan Jokowi masih akan punya dampak yang sangat besar pada pilihan politik masyarakat.

Dalam Ilmu Sosiologi dan Psikologi ada konsep yang disebut sebagai social influence atau pengaruh sosial. Para penulis dan ilmuwan macam Stanley Milgram, Kurt Lewin, Robert Cialdini, dan lain sebagainya adalah beberapa orang yang mengembangkan konsep pengaruh sosial.

Ini adalah kondisi ketika sikap atau pilihan politik seseorang diambil dengan melihat pengaruh yang ia dapat dari orang-orang dekatnya, atau orang-orang yang ia hormati, atau orang-orang yang ia idolakan, atau orang-orang yang ia yakini mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk.

Yang kita bicarakan ini baru sebatas passive influence yang sifatnya hanya sekedar mengekspos dukungan atau kedekatan. Efeknya akan berkali-kali lipat lebih besar jika sudah berubah menjadi active influence di mana ada ajakan untuk melakukan sikap politik tertentu. Ini menjadi lebih kompleks lagi kalau sifatnya sudah dalam tahapan “membantu pemenangan”. Pasalnya, di tahapan ini sudah ada investasi modal politik, baik itu yang sifatnya finansial, maupun tenaga, pikiran, dan sumber daya lainnya yang dimiliki.

Ini yang membuat mengapa kunci memenangkan dukungan Jokowi punya efek yang sangat besar. PDIP sadar betul akan hal itu. Pasalnya, saat pengumuman pencalonan Ganjar sebagai capres PDIP, ada wajah Jokowi yang dicetak besar dalam banner atau back drop yang ditampilkan dalam siaran pengumumannya.

Belakangan, beredar gosip politik yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi sebutulnya agak kurang happy terkait pengumuman Ganjar karena tak dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Demikianpun dengan isu “Kontrak Politik” Ganjar dan PDIP yang bahkan sudah mengatur soal posisi menteri tertentu.

Dengan demikian, PDIP memang berupaya “memerangkap” dukungan Jokowi itu. Termasuk dengan berupaya menampilkan Jokowi sebagai sosok yang sejalan dan seirama dengan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Partai Banteng itu. Tentu pertanyaannya adalah apakah semua itu cukup?

Tuah Jokowi adalah Kunci

Semua kandidat yang akan maju di Pilpres 2024 sepertinya sadar betul bagaimana pengaruh Presiden Jokowi akan ikut menentukan siapa yang memenangkan kontestasi elektoral nanti. Selain karena konteks popularitas dan endorsement politik yang bisa menentukan, ada juga faktor otoritas Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat yang tidak kalah penting.

Ganjar Pranowo sendiri sadar betul soal ini. Ini yang membuat Gubernur Jawa Tengah itu selalu berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai penerus dari Jokowi. Kita bisa melihatnya dalam kasus baju putih garis-garis hitam yang dipilih sebagai fashion kampanye Ganjar, yang ia sebut sebagai “usulan Pak Jokowi”.

Poin ini penting karena banyak pihak – termasuk dalam beberapa ulasan yang pernah PinterPolitik buat – menilai Jokowi merasa lebih “nyaman” jika Prabowo Subianto yang menjadi presiden.

Selain karena faktor personal soal kedekatan, tetapi juga ada faktor pengalaman bagaimana PDIP selalu berusaha menjadikan tokoh yang diusungnya sebagai “petugas partai”. Konteks relasi petugas partai ini berpotensi akan membelenggu warisan politik Jokowi – katakanlah dalam program-program besar yang tengah dijalankan, misalnya soal ibu kota negara (IKN) – kalau-kalau nantinya Ganjar malah lebih tunduk pada PDIP dengan segala kontrak politiknya.

Maka, upaya Ganjar yang mendekati putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, untuk dijadikan Juru Kampanye alias Jurkam misalnya, bisa dibaca sebagai upaya untuk memagari dukungan politik trah Jokowi. Gibran sendiri belakangan terkesan menolak status atau jabatan itu. Penolakan ini – meski dengan cara halus – bisa dianggap sebagai langkah taktis kalau-kalau sang ayah memang merasa lebih “nyaman” mendukung Prabowo.

Pada akhirnya, saga perebutan dukungan politik Jokowi ini akan menjadi poin penting yang bisa sangat menentukan siapa pemenang Pilpres 2024. Ganjar dan PDIP perlu berhati-hati soal ini.

Beberapa sebaran berita terbaru bahkan menyebut Ganjar telah berani mengisyaratkan akan mengoreksi kebijakan pemerintahan Jokowi yang dinilai kurang pas. Pernyataan yang demikian bisa jadi akan membuat bulatnya dukungan Jokowi makin mengarah pada Prabowo.

Dan hal ini bisa saja membuat pernyataan si abang ojek jadi terbukti, bahwa tak mungkin menang tanpa Jokowi. Sebab, seperti kata Ken Blanchard di awal tulisan, kepemimpinan itu bukan soal otoritas semata, tetapi juga soal pengaruh. (S13)

PinterPolitik.com 

Jika ditelaah secara objektif, berbagi isu minor yang mengiringi pencapresan Ganjar Pranowo seolah tak dapat mereduksi citra politiknya secara signifikan. Setidaknya, saat dibandingkan dengan kandidat lain seperti Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan. 

Beberapa variabel tampak cukup mendukung postulat itu. Salah satunya adalah saat politisi muda Tsamara Amany yang belum lama ini mendeklarasikan dukungannya kepada sang Gubernur Jawa Tengah (Jateng) di Pilpres 2024. 

Mantan politisi PSI itu meyakini Ganjar dapat melanjutkan progresivitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus menawarkan pembaruan. 

“Dengan segala kekurangan pemerintahan Pak Jokowi, perubahan-perubahan yang dilakukan beliau itu riil dan nyata dan dirasakan oleh banyak orang. Tapi kita butuh orang yang satu bisa melanjutkan perubahan dan juga menawarkan kebaruan,” begitu ujar Tsamara di sebuah diskusi yang digagas gerakan LARI (Langkah Anak Muda Republik Indonesia) pada hari Selasa 27 Juni 2023 lalu, yang mana merujuk “butuh orang yang satu” itu kepada Ganjar. 

Selain itu, elektabilitas Ganjar pun cenderung konsisten di beberapa lembaga survei. Terlepas dari interpretasi lembaga survei “pesanan”, nyatanya jika itu bagian dari strategi, PDIP dan Ganjar tampak selalu unggul. 

Tak hanya itu, angin segar pada pencapresan Ganjar juga disokong oleh koalisi politik yang tampak begitu memikat. 

Sejauh ini, selain PDIP, Ganjar telah diusung oleh PPP, Partai Hanura, Partai Perindo, PSI (kemungkinan besar), serta sejumlah parpol lain yang seakan telah memberikan sinyal seperti Partai Buruh. 

Hal itu tentu menjadi kabar segar bagi pencapresan Ganjar, khususnya bagi PDIP untuk menasbihkan rekor hattrick kemenangan di tiga edisi pilpres beruntun. 

Padahal, sejauh ini Ganjar secara konsisten dirundung sejumlah isu minor. Bahkan, sejak sebelum pencapresannya oleh PDIP pada 21 April 2023 lalu. 

Mulai dari tumpang tindih plus konflik kepentingan penetrasi kampanye capres terhadap statusnya yang masih mengampu jabatan sebagai Gubernur Jateng, hingga rekam jejak minor seperti isu agraria dan lingkungan. 

Itu belum termasuk polemik hebat mengenai penolakannya terhadap Piala Dunia U-20 karena keikutsertaan Israel, dan komentar masa lalu terkait film porno. 

Beberapa variabel di atas tentu memantik pertanyaan menarik, yakni mengapa Ganjar seakan justru tampak memiliki peluang yang lebih di Pilpres 2024, setidaknya jika dibandingkan kandidat lainnya? 

Modifikasi Politik Jawa Jokowi? 

Dengan merepresentasikan sebagai suksesor Presiden Jokowi yang memiliki basis massa yang telah terbukti di dua ajang kompetisi elektoral, tak salah memang jika Ganjar meniru strategi sang mantan Wali Kota Solo itu. 

Dalam beberapa artikel PinterPoltiik, Presiden Jokowi sendiri diinterpretasikan memainkan strategi politik Jawa yang begitu kental dalam proses pencapresannya di 2014 serta sepanjang memimpin sebagai RI-1. 

Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono dan analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono sempat menyatakan kentalnya aktualisasi politik Jawa dalam karakteristik dan branding image Jokowi selama ini. 

Cara yang dipakai Jokowi disebut memeragakan sifat akomodatif terhadap semua kekuatan politik untuk mencapai harmoni dan keserasian. 

Bagi masyarakat Jawa, harmoni dalam sebuah interaksi adalah sesuatu yang sangat penting. Harmoni diwujudkan dengan mengikat kebersamaan dalam budaya gotong royong. 

Presiden ke-1 RI Soekarno yang menjadi sosok kiblat PDIP pun dikatakan begitu memegang teguh filosofi itu untuk mewujudkan pondasi dan dasar demokrasi Indonesia. 

Dan itu menjadi aspek yang juga terlihat dari strategi politik pencapresan Ganjar. Sejumlah karakteristik politik Jawa seolah berhasil memikat entitas politik lain untuk bergabung. Ihwal yang menjadi aspek mendasar nan konkret atas pembentukan koalisi politik di 2024. 

Sementara itu, dari aspek citra personal, Ganjar kiranya juga menerapkan strategi adopt and adapt atau mengadopsi dan mengadaptasi/memodifikasi apa yang telah dilakukan Jokowi. 

Saat pencapresannya pada 2014 silam, Jokowi kerap mengaktualisasikan apa yang kemudian disebut sebagai populisme melalui falsafah dan tajuk-tajuk bernuansa Jawa. 

Tajuk seperti “berpihak kepada wong cilik” (masyarakat kelas bawah) hingga kampanye “kerja, kerja, kerja” juga mengacu pada bagaimana filosofi Jawa yang “dimainkan”. 

Niels Mulder dalam bukunya Mysticism and Daily Life Contemporary Java, Cultural Persistence and Change meyakini masyarakat Jawa memiliki etos kerja tersendiri yang disebut sebagai bagian dari kejawen. 

Salah satunya melalui nasihat penting, yakni sing sopo gelem obah bakal mamah artinya siapa yang mau berusaha (bekerja) pasti akan makan. 

Secara harfiah, nasihat itu sendiri bermakna etos kerja yang kuat dan disiplin tinggi yang harus dijunjung tinggi sekaligus harus dicitrakan oleh sosok pemimpin. 

Selain itu, figur “bapak” atau filosofi paternalistik masyarakat Jawa yang mengayomi juga menjadi unsur berikutnya yang juga diterapkan oleh Jokowi dalam mengimpresikan kesan “merakyat”. 

Kendati saat ini politik pencitraan hingga buzzword bertajuk ”merakyat” semacam itu kerap disebut tak lagi relevan, Ganjar sejauh ini tampak cukup apik memeragakan modifikasi politik Jawa itu. 

Sekali lagi, adopt and adapt juga tampak berupaya dilakukan Ganjar untuk meneruskan serta melakukan metamorfosis terhadap aspek personal Jokowi. 

Kini, Ganjar kiranya sedang mempraktikkan falsafah Jawa “gampang ditekuk-tekuk” yang memiliki makna orang Jawa mudah “ditekuk” atau luwes dalam artian suku mudah beradaptasi. 

Hal itu tampak dikemukakan Ganjar dalam pernyataan terbarunya yang menyebut tak akan serta merta melanjutkan kebijakan dan program Presiden Jokowi jika terpilih nantinya. 

“Kalau ada (kebijakan dan program Jokowi) yang tidak benar, ya kita hentikan. Kecuali ada yang tidak pas, ya kita koreksi,” begitu ujar Ganjar kemarin lusa (29/7/23) saat membicarakan bagaimana visi kepemimpinannya kelak. 

Di luar konteks filosofi Jawa, visi tersebut kiranya juga menarik untuk diinterpretasi lebih dalam. Terutama mengenai adaptasi citranya di hadapan calon pemilih dan ketika disandingkan dengan visi calon rival lain. 

Terlebih, mengenai pembeda Ganjar dengan Jokowi yang selama ini berupaya diimpresikan sebagai suksesor yang lebih baik. 

Halo Effect Ganjar? 

Selain sebuah keharusan untuk berbeda dari kandidat rival lain, Ganjar juga kiranya sedang berusaha menjadi versi lebih baik dari Jokowi agar bisa unggul. 

Hal itu dapat dipahami melalui apa yang Gaurav Gulati jabarkan dalam publikasinya yang berjudul Why is Personal Branding Important for Politicians? And Tips to Elevate Your Political Career. 

Gulati menjelaskan personal branding merupakan hal krusial bagi politisi karena membantu mereka menonjol serta membangun reputasi dan kredibilitas. 

Aspek personal branding yang kuat membuat politisi terhubung dengan pemilih secara lebih intim dan personal. Aspek tersebut sangat penting dalam membangun dukungan dan memenangkan pemilu. 

Dalam suasana politik kontemporer, di mana pemilih memiliki akses informasi yang sangat luas tentang kandidat, personal branding dapat menjadi faktor kunci untuk membedakan satu kandidat dengan kandidat lainnya. 

Secara lebih spesifik, dalam sebuah konsep branding dari “produk” sebelumnya, titik perbedaan tidak perlu signifikan dan cukup ada satu hal pembeda yang menarik. 

Hal itu serupa tapi tak sama seperti branding perusahaan di mana satu perubahan kecil dapat menciptakan kesan berbeda 

Jika ditelaah secara praktikal terhadap Ganjar, tampak terdapat keunggulan personalnya dari Jokowi yang kiranya akan memberikan halo effect. 

Menurut kajiak psikolog Edward Lee Thorndike, halo effect merupakan efek psikologi yang membuat manusia kerap kali menilai keseluruhan objek berdasarkan atas suatu impresi awal yang terlihat. 

Halo effect akan membuat seseorang menilai sesuatu atau orang lain hanya berdasarkan pada single quality yang jelas terlihat, seperti kecantikan, status sosial, usia, hingga kemampuan berorasi. Ini seperti penilaian yang mengacu pada pandangan pertama. 

Dan Ganjar tampaknya memenuhi kriteria itu. Tak dapat dipungkiri, mulai dari parasnya, nada suaranya yang cenderung bersahabat, tidak terkesan kasar, hingga gaya komunikasinya yang terlihat lebih unggul jika dibandingkan dengan Jokowi. 

Bahkan, aspek terakhir ketika dibandingkan dengan Anies yang gaya bahasanya kurang membumi, maupun dengan Prabowo yang dalam aspek serupa seolah terlalu old school. 

Saat ditelaah secara organisasi, strategi branding demikian agaknya cukup apik digunakan Ganjar dan PDIP. Cukup sederhana namun efektif, selaras dengan konsep pragmatisme Richard Rorty yang mengafirmasi keberagaman nilai dan kepentingan manusia sebagai subjek konkret. 

Lalu, akankah Ganjar sukses merengkuh kesuksesan saat memaksimalkan strategi tersebut? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

PinterPolitik.com

Cuy, kalian masih ingat gak sih dengan prediksi Badan Intelijen Negara (BIN) pada April lalu yang mengatakan bahwa puncak persebaran Covid-19 di Indonesia akan terjadi pada Juni atau akhir Juli?

Nah, saat ini banyak yang mengatakan bahwa prediksi itu nggak benar dan akurat, cuy. Pasalnya nih, hingga 28 Juli kemarin, sudah mencapai 100.303 kasus. Duh, ngeri banget kan, cuy.

Melihat kondisi ini, ternyata langsung membuat Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo langsung bersikap. Adapun sikapnya yaitu dia membuat pernyataan yang sedikit menggemparkan jagat Indonesia, cuy.

Doi menegaskan bahwa hal ini terjadi karena memang salah satunya disebabkan oleh kesalahan masyarakat karena tidak sedikit masyarakat hingga saat ini masih kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Jlebb, bagai disambar kilat disiang bolong nih, gengs. Lah, gimana ya? Bagi kita yang masih semangat dan mempunyai keyakinan kuat Indonesia mampu melewati badai dan cobaan Covid-19, ini tuh ibaratnya jadi sebuah bom yang seketika bisa hancur lebur semangat dan harapan kita.

Terlebih, kalimat Pak Doni ini, seakan mencerminkan bahwa doi sudah patah arang dan putus asa gitu loh. Duh, jangan begitu dong, kita kasih semangat deh buat Pak Doni.

Jika kita lihat secara utuh nih, cuy, secara serta merta kita tidak bisa menyalahkan Pak Doni ya. Pasalnya, dalam menangani kasus ini, pengorbanan doi sebagai Ketua Satgas Covid-19 ini sudah diupayakan secara maksimal.

Bayangin saja nih. Demi menangani kasus ini, Pak Doni sampai istirahat di rest area, cuy. Bahkan, doi tidak pulang ke rumah sudah sekitar delapan pekan, itu semua demi menjalankan tugasnya.

Weleh-weleh, tentu kita sadar ya, dia ini sebagai manusia biasa juga mempunyai kehidupan dan keluarga. Beh, jadi ingat semboyan, pantang pulang sebelum menang. Hehehe.

View this post on Instagram

PLN bakal kolaps, gimana nih pak? #posterpinterpolitik #posterpinpol #pln #perusahaanlistriknegara #jokowi #erickthohir #bumn #faisalbasri #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 27, 2020 at 8:47pm PDT

Terkait kondisi secara personal Pak Doni, kita sangat mengapresiasi ya, cuy, belum tentu ada orang setangkas beliau. Namun, melihat statement yang doi keluarkan, sadar gak sih bahwa ini tuh seakan ada pesan tersirat yang memperlihatkan bahwa negara kita saat ini tuh lemah dan pasrah gitu loh?

Padahal, ini kan bahaya kalau dibiarkan seperti ini terus. Hadeuh.

Apa jangan-jangan selama ini Pak Doni bekerja sendirian dan tidak ada rekan kerja yang bisa diandalkan ya sehingga kemarin tuh Pak Doni sedikit mengeluh?

Kalau memang ternyata begitu adanya, ayo dong Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) kumpulkan orang yang bapak percaya dan buat tim untuk membantu Pak Doni Monardo dalam Satgas Covid-19.

Terlebih, tentu sebenarnya keinginan antara pemerintah dan masyarakat itu sama. Pemerintah ingin Covid-19 ini mereda, begitu pula dengan masyarakat. Jadi, jika masyarakat sampai saat ini ada yang tidak taat pada protokol, bukan berarti semuanya salah masyarakat.

Mungkin ada faktor yang melatarbelakangi kenapa masyarakat masih terkesan acuh dengan protokol. Misalnya nih, tidak semua masyarakat kita secara edukasi ini well-educated, jadi bisa menelaah bahaya Covid-19 secara optimal dan memberikan perlindungan diri secara pribadi.

Melihat kondisi tersebut, harusnya sih pemerintah sadar bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya kebijakan yang sifatnya top-down, bukan malah menunggu inisiatif masyarakat alias bottom-up. Salah satunya ya berikan edukasi kepada masyarakat hingga tataran desa tentang bahaya Covid-19 misalnya.

Dengan gerakan edukasi bahaya Covid-19 hingga bawah, dijamin deh awareness masyarakat juga akan lebih terbentuk sehingga penanggulangan juga efektif. Jangan lupa Pak Presiden knowledge is power kata Om Michel Foucault. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hangat-hangat berita di Papua, panas-panas birokrasi di Jakarta. Begitulah kalimat yang mimin buat secara serampangan untuk menggambarkan timbul dan tenggelamnya kasus di Papua, mulai dari persoalan hak asasi manusia, pembangunan, sampai separatisme.

Nah, yang belakang itu paling menegangkan. Pasalnya, ada asumsi baru nih yang disampaikan oleh Brigjen Egianus Kogeya sebagai Panglima Komando Daerah Pertahanan (Kodap) III Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Nduga, Papua, yang notabenenya merupakan sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Seperti pemeo mimin di awal “panas-panas birokrasi di Jakarta” memang pernyataan Egianus bisa membakar para pejabat di ibu kota, dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Dengan gaya bicara hangatnya selayaknya prajurit yang tahu kelemahan lawan, Egianus mengaku mendapat amunisi senjata dari hasil jual beli dengan TNI dan Polri, cuy.

Parahnya lagi, seperti menyindir pemerintah yang abai terhadap kesejahteraan rakyatnya, Egianus melempar kalimat, “Kalau tidak [jual amunisi], mereka [TNI dan Polri] mau dapat makan dari mana. TNI/Polri mereka jual jadi kami beli.” Wih, mimin ngilu dengarnya, bahkan meskipun belum terbukti benar lho, ya.

Sebabnya, mimin juga pernah dengar berita di tahun 2020 yang membeberkan kisah tentang seorang prajurit TNI yang dijatuhkan hukuman seumur hidup akibat terbukti menjual amunisi senjata api ke Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Nah lho, mimin jadinya gamang kan mau percaya ke siapa. Kayaknya harus menunggu statement dari Pak Mahfud dan Pak Prabowo dulu deh terkait ini semua, biar balance dan terang begitu duduk soalnya. Pasalnya, mimin masih mendengarkan nasihat Pak Mahfud kala berkunjung di Papua pada tahun 2019.

View this post on Instagram

Jadi catatan penting untuk peningkatan kesejahteraan prajurit? #opm #kkb #oknumtni #senjata #amunisi #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 28, 2020 at 3:16am PDT

Secara bijak, ia berkata, “Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, tapi jangan sampai terprovokasi oleh pihak manapun.” Ya sudah deh, mimin nggak mau terpancing dengan pernyataan Egianus, sekalipun sudah pernah ada fakta keterlibatan prajurit TNI dalam jual beli senjata.

Tapi, ngomong-ngomong Pak Mahfud mungkin perlu berkoordinasi dengan Pak Prabowo sebelum bertindak deh. Soalnya, Egianus kan menyebut faktor kesejahteraan prajurit sebagai salah satu biang kerok nekatnya prajurit menjual amunisi itu.

Kenapa kok harus Pak Prabowo? Ya, sebab Menhan lho sudah berjanji dan menjamin bahwa aparat negara pasti akan sejahtera. Makanya, seyogianya Pak Prabowo segera klarifikasi lah, cuy, biar publik nggak menuduhnya abai.

Sebagai bahan mencari dalang, mending kita belajar dari transfer pemain dalam dunia sepak bola. Sebab, modus operandi perdagangan seperti kata Egianus nih hampir sama dengan sistem jual beli pemain bola.

Jadi, singkatnya, baik transfer pemain maupun jual beli senjata sama-sama melibatkan tiga aktor penting, yakni pemilik, penyambung, dan pembeli. Di ranah praksis, pemilik berarti elite militer. Pembeli jelas pasukannya Egianus. Sementara, penengah ini tentu prajurit militer yang berada di perbatasan dan terlibat komunikasi dengan dua aktor lain.

Sebagaimana cara memastikan pemain berlabuh, ada pada klub awal yang sedang dibela pemain, maka dalam jual beli senjata ini kuncinya ada pada elite militernya sih. Kalau memang asumsi mimin itu benar, dan apabila Menkopolhukam pun Menhan serius mengungkap kejahatan militer ini, maka sebentar lagi kita bakal tahu siapa dalang di balik ini semua. Stay tune ya, cuy. Jangan lupa camilannya biar nggak kaget. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Publik mungkin ingat beberapa hari lalu Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebutkan bahwa partainya “akan sangat sulit” berkoalisi dengan dua partai, yaitu PKS dan Partai Demokrat, dalam Pilkada 2020.

Kata “akan sangat sulit” itu bisalah diartikan bahwa dari skala 1 sampai 100, probabilitas koalisi itu kemungkinan ada di bawah 10 persen, bahkan mungkin 5 persen.

Kalau dengan Demokrat, sudah jadi rahasia umum bahwasanya hubungan antara Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah warna utamanya. Keduanya memang untuk waktu yang lama telah berseberangan.

Ada yang bilang karena dendam Mega saat SBY mencalonkan diri menjadi presiden di Pilpres 2004, namun ada juga yang bilang karena peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 alias peristiwa Kudatuli. Bisa di-Google sendiri  ya yang soal peristiwa Kudatuli itu.

Sementara, dengan PKS sebetulnya secara ideologis sudah saling berseberangan. Akibatnya memang sering kali tak ada titik tengah yang bisa menyatukan dua partai ini. PKS sangat Islamis, sementara PDIP cenderung sekuler.

Walaupun demikian, selalu saja ada pertanyaan besar, misalnya mengapa PDIP bisa berkoalisi dengan partai Islam lain seperti PKB dan PPP, namun sangat jarang terjadi dengan PKS? Tak ada yang tahu pasti.

Hari ini peringatan Kudatuli, tonggak sejarah negara ini, walaupun demokrasi yang diperjuangkan belakangan mulai mati suri. Uppps. Mimin didn't say that. 🙃#politik #pinterpolitik #infografis https://t.co/Zp6Vmp2AnW pic.twitter.com/m7og8oEes6

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 27, 2020

Hubungan kedua partai ini kini memasuki babak baru setelah muncul potensi hampir semua partai di parlemen merapat ke kubu pemerintah. PAN misalnya, mulai meraba-raba peluang menjadi bagian dari kabinet Presiden Jokowi seiring santernya isu reshuffle kabinet beberapa waktu terakhir. Sementara Demokrat cenderung bermain abu-abu, sering kali tak jelas oposisi dan tak jelas pendukung pemerintah.

Tinggal PKS yang masih keras mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, katakanlah dalam penanganan Covid-19 beberapa waktu terakhir.

Makanya, ketika Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera “memuji” Ketua DPR Puan Maharani, banyak pihak yang bertanya-tanya. Belakangan kan lagi ramai perbincangan tentang politik dinasti. Nah, sosok Puan sebagai putri Megawati menjadi salah satu yang disorot.

Namun, kata Pak Mardani, dirinya memuji Puan karena secara career path alias jenjang karirnya, mantan Menko PMK itu jelas tahapan jabatannya. Mulai dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Anggota DPR, lalu jadi Menko PMK, kemudian baru jadi Ketua DPR.

Hmm, yang bikin aneh adalah bukannya jabatan-jabatan itu juga bisa diraih karena Puan anak Megawati juga kan ya? Walaupun doi memang mulai berkarir di PDIP dari bawah, tapi setidaknya ada minimal pengaruh dari sang ibu.

Jangan-jangan pujian Pak Mardani sebetulnya nyindir halus nih. Uppps. Pizz pak hehehe.

Tapi bicara soal PDIP memang bakal jadi topik menarik, apalagi soal pergantian posisi tertinggi di partai tersebut. Pasalnya, sebentar lagi Mega akan pensiun. Dan pertanyaannya, akankah Puan siap menggantikannya? Menarik buat ditunggu. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Cuy, percaya gak sih jika sesuatu yang tidak sesuai pada tempat dan waktunya itu hanya akan mendapatkan kritikan dan mengakibatkan madhorot atau ketidakbermanfaatan. Percaya dong pastinya karena memang itu seakan sudah menjadi sebuah hukum alam.

Ibaratnya nih, kalian sedekah atau memberikan santunan tetapi ternyata kalian memberikannya kepada orang yang secara ekonomi sudah mampu dan bahkan lebih-lebih. Terus sedekah itu apa manfaatnya?

Ya, jawabannya memang tetap ada sih, yaitu hubungan dengan orang tersebut semakin baik. Namun, kalau dilihat dari kebermanfaatan secara sosial yang lebih pas gimana? Ya, itu gak pas banget karena yang lebih berhak mendapatkan masih banyak.

Hal ini sama, cuy, dengan kondisi yang saat ini terjadi. Berita terbaru nih datang dari dunia ketenagakerjaan tetapi tidak jauh dari kartu-kartu yang menuai polemik, yaitu Kartu Prakerja.

Pasalnya nih, ternyata, senyap-senyap mengagetkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Bahkan,  di dalamnya, disebutkan bahwa besaran gaji pengelola Kartu Prakerja Rp 47 juta hingga Rp 77 juta per bulan di luar fasilitas lainnya, cuy.

Beh, menurut mimin sih, ini gokil banget ya. Masalahnya, kemarin saja terkait polemik tentang segala permasalahan yang dimilikinya belum ada kejelasan perbaikan manajemen dan yang lainnya. Eh, malah secara mengejutkan keluar Perpres yang isinya ternyata gaji jajaran direksi sebegini besar.

Ingat ya, cuy, ini semua masih ibaratnya gaji utama, belum fasilitas yang lainnya. Lah, kalau dapat fasilitas yang lainnya, mungkin bisa tuh hampir menyentuh 100 juta.

Mohon maaf nih sebelumnya, ini kan program yang dapat dikatakan berbasiskan sistem yang berjalan secara online begitu. Konten sudah ada dan tersedia sehingga nanti yang mengatur ya tinggal bagian IT saja gitu loh.

https://www.instagram.com/p/CDNtomBJ-9M/

Terus, kenapa harus ada banyak banget jajaran direksinya? Ini kan mengakibatkan struktur jadi gemuk.

Padahal nih, secara konsep organisasi, ketika terdapat struktur yang terlalu gemuk, itu juga berpotensi menghambat efektivitas kinerja. Kalau kondisinya seperti ini, lantas gimana? Duh, mbuh lah, kalian bisa menilai sendiri ya.

Padahal, di tengah kondisi seperti sekarang ini, anggaran sebegitu besarnya kan lebih baik digunakan untuk membantu anak-anak yang saat ini sedang kesusahan menghadapi sekolah secara daring. Misalnya nih, kondisi yang melanda siswa SMPN 1 Rembang yang bernama Dimas yang sampai rela masuk sekolah sendirian karena tidak mempunyai smartphone ketika yang lainnya bisa sekolah secara online.

Benar gak, cuy? Menurut mimin sih benar, soalnya mereka ini lebih layak mendapatkan bantuan gitu loh daripada mereka yang sudah kaya malah diberi uang tambahan. Hadeuh.

Adanya informasi ini, sontak membuat Fraksi PKS merasa kaget sehingga ada anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara, yaitu Kurniasih Mufidayati. Doi sih berharap ini tidak benar, bahkan akan melakukan cross check ke Kementerian Ketenagakerjaan katanya.

Tapi, sebentar deh, Bu. Kalau mau check terkait Prakerja, mending langsung ke Menteri Koordinator (Menko)Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saja. Kan, sejak awal memang program ini ibaratnya sudah diambil alih oleh Kemenko Perekonomian.

Kalau Ibu Kuniasih mau melangkah ke Kemenaker, ya nanti ujung-ujungnya tetap hasilnya nihil, alias gak dapat informasi apa-apa. Lah wong, gak tepat sasaran. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, berhati-hatilah dengan statement dari orang lain, ya, meskipun orang tersebut punya nama mentereng. Pasalnya nih, banyak korban yang sudah merasakan pahitnya ‘berita bohong’. Dalam dunia perfilman, mimin yang pencinta Bollywood ini pernah dengar perseteruan seputar masalah tersebut.

Adalah Saif Ali Khan, si artis yang gempal dan ganteng itu tercatat sebagai pembuat berita bohong yang mencatut nama artis Hollywood papan atas, Natalie Portman. Kejadiannya bermula saat Saif Ali Khan ber-statement bahwa dirinya lagi terlibat penggarapan film bersama Mbak Natalie. Sontak saja publik menaruh ekspektasi, pun juga curiga.

Setelah beberapa waktu bergulir sampailah berita ini ke Mbak Natalie yang secepat kilat langsung mengklarifikasibahwa berita pelibatan dirinya dalam project film bersama Saif Ali Khan itu tidak benar.

Akhirnya, publik pun mendatangi Saif Ali dan menanyakan perihal statement-nya. Dengan tertunduk malu, Saif Ali bilang bahwa apa yang dikatakan Natalie memang benar.

Terus, apa dong alasannya? Kok bisa lho tokoh papan atas mengada-adakan suatu berita?

Tentu saja, alasan melambungkan nama pribadinya adalah jawaban yang ia akui secara jujur. Ya begitulah, cuy, kadang kala orang juga perlu caper alias cari perhatian. Tapi, ya, nggak begitu juga cara mainnya. Hehe.

View this post on Instagram

Menhan Prabowo kunjungi India jalin kerja sama pertahanan #menhan #menhanprabowo #prabowo #india #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 28, 2020 at 7:12am PDT

Beda ladang, sama persoalan. Hal yang hampir mirip juga kayaknya sedang menyelimuti meja kerja Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Pasalnya nih, setelah Hashim Djojohadikusumo – adik Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto –melempar isu keberadaan proyek kisaran Rp 50 triliun, ternyata dalam suatu kesempatan hal itu dibantah oleh Kepala Biro Human Kemenhan Djoko Purwanto. Menurut Om Djoko, Kemenhan ternyata tidak pernah kedatangan proyeksenilai Rp 50 triliun dalam bentuk apa pun.

Waduh, kok jadi membingungkan begini sih? Penonton bisa-bisa kecewa kalau ternyata pernyataan Om Djoko benar, sedang statement Pak Hashim yang menyimpan motif mengangkat citra kakaknya itu hanya berita bohong belaka. Apabila sudah begini, harusnya Pak Prabowo membuat pernyataan dong. Bagaimanapun juga, kan, ini kaitannya dengan pribadi sekaligus institusi yang sedang dipimpinnya.

Jujur saja ya, cuy, mimin agak curiga deh dengan duo kakak beradik tersebut. Coba dilogika saja deh. Kalau memang pernah ada proyek Rp 50 triliun seperti yang dikatakan oleh Pak Hashim, mengapa kok dia sekaligus Pak Prabowo tidak melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Ya, terlepas dari fakta itu, mimin dan para netizen nggak tahu yang benar siapa nih pernyataannya? Boleh lah Pak Prabowo klarifikasi buat ngejelasin ke kita-kita yang kepo ini. Hehe.

Apalagi, mengingat kalau Pak Prabowo ini merupakan pejabat publik sekaligus juga tokoh yang masih diisukan mau maju buat politik elektoral ke depan. Yuk, Pak Prabowo, speak up, ini untuk kebaikan bapak juga loh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Penerapan normal baru seyogianya memperhatikan beberapa dimensi kebijakan yang saling kait-berkelindan dan tak dapat dijalankan secara sektoral. Dimensi kebijakan itu meliputi kebijakan kedaruratan kesehatan, jaringan pengaman sosial, stimulus fiskal, serta dimensi paling penting dan menentukan efektivitas berjalannya normal baru, yakni mitigasi risiko terkait ketahanan pangan.

Pemulihan ekonomi tanpa diiringi dengan kebijakan sistem layanan kesehatan yang ketat akan menghasilkan lonjakan warga terpapar pandemi. Sebaliknya, sistem layanan kesehatan yang ketat tanpa diiringi dengan langkah mitigasi risiko ketahanan pangan akan memunculkan efek domino yang lebih besar. Setiap dimensi kebijakan yang menopang berlangsungnya normal baru tersebut harus dijalankan secara berimbang.

Berdasarkan data Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit 2019, indeks ketahanan pangan Indonesia naik dari 54,8 pada 2018 menjadi 62,6 pada 2019. Indonesia di posisi ke-62, naik dari posisi 65 pada 2018 dari 113 negara di dunia.

Di ASEAN, Indonesia di posisi ke-5 setelah Vietnam. Penilaian indeks ini berdasar pada empat aspek, yaitu keterjangkauan, ketersediaan atau terjaganya penawaran, kualitas, dan keamanan standar nutrisi dan sumber daya, lahan, dan produksi pangan.

Namun, situasi pada tahun sebelumnya tentu tak dapat menjadi acuan di tengah masa krisis. Wabah Covid-19 yang tak kunjung usai telah merangsek dan mengubah situasi secara cepat.

Segala aspek kehidupan cenderung mengarah pada situasi baru. Imbauan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan dari rumah dan menjaga jarak secara fisik serta kebijakan beberapa pemerintah daerah yang mengimplementasikan karantina wilayah secara parsial dan melakukan pembatasan kegiatan di keramaian telah membuat perubahan situasi baru di hampir semua aspek kehidupan, termasuk perubahan pola rantai pasok pangan. Sistem atau pola kerja di sektor pangan memang tampaknya berubah sangat signifikan di tengah wabah virus, mulai dari proses produksi hingga konsumsi, dari hulu hingga hilir.

Dari perspektif produksi atau hulu, para petani dan produsen makanan mulai merasakan perubahan terkait pasokan input dan juga harus menyesuaikan protokol berproduksi untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan di tengah pandemi, khususnya di wilayah yang sudah terkontaminasi.

Mobilisasi bahan pangan juga mengalami beberapa penyesuaian di mana terjadi pola perubahan jalur pasokan yang lebih banyak menuju pasar-pasar modern dan pasar yang berbasis online. Sementara itu dari sisi konsumsi, akibat diterapkannya pembatasan sosial di beberapa wilayah, pola transaksi juga mulai berubah yang ditunjukkan semakin meningkatnya transaksi yang menggunakan platform digital.

Kondisi inilah yang pada akhirnya membutuhkan penyesuaian strategi kebijakan terkait pangan di semua lini (produksi hingga konsumsi dari hulu hingga hilir) agar ketahanan pangan di Indonesia tetap terjamin selama pandemi Covid 19 berlangsung.

Ironi Ketahanan Pangan

Food and Agriculture Organization (FAO) menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi Covid 19. Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana.

Ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses sumber makanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi pandemi mengakibatkan ketersediaan akses terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya penyebaran wabah serta  perpindahan penduduk yang mengikutinya.

Warga kota yang kehilangan pekerjaan memboyong keluarganya untuk kembali ke desa. Lonjakan ruralisasi ini yang kemudian dikhawatirkan menjadi beban baru bagi pemenuhan stok pangan di pedesaan selama wabah virus. Hal ini juga semakin membenarkan pernyataan Burgui (2020) bahwa wabah yang terjadi di dunia akan meningkatkan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dan malnutrisi.

Kekhawatiran pemerintah dan berbagai pihak mengenai kelangkaan bahan pangan ternyata tidak memudahkan petani sebagai hulu produksi pangan. Ironisnya, yang terjadi adalah penurunan harga komoditas pangan hingga pada level terendah di berbagai wilayah, terutama di Pulau Jawa.

Anjloknya harga komoditas pertanian sangat merugikan petani di tengah pandemi. Petani yang menjadi tumpuan harapan penyedia pangan masyarakat justru terancam merugi yang berakibat pada ketidakmampuan membeli bibit dan memperbaharui tanaman mereka.

The Strategic Research and Consulting (TSRC) baru-baru ini melakukan jajak pendapat secara daring berjudul ketahanan pangan hadapi pandemi Covid 19. Jajak pendapat ini mencoba menguak cadangan ketersediaan makanan pokok masyarakat. Adapun responden dalam penelitian ini menyasar 466 petani yang tersebar di 17 Provinsi di Indonesia.

Per Mei 2020, status musim tanam per Provinsi di Indonesia adalah 60 persen provinsi sedang menanam seperti Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, NTB, Riau, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat, Maluku Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Timur serta 40 persen Provinsi sedang masa panen seperti Maluku, NTT, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Sulawesi Utara.

Berdasarkan status musim tanam tersebut, ketahanan pangan dominan per Provinsi hanya dapat bertahan dalam rentang waktu 2 minggu hingga di atas 3 bulan (80%). Jika akhir masa pandemi adalah bulan Oktober 2020 (Prediksi Singapore University) maka hampir seluruh provinsi lokasi jajak pendapat terancam krisis pangan.

Adaptasi Normal Baru, Memperkuat Resiliensi Pangan

Cukup-tidaknya ketersediaan pangan sepanjang masa Covid 19 ditentukan dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Normal baru seharusnya menjadi momentum untuk reformulasi strategi memperkuat ketahanan pangan warga.

Pemerintah pusat meminta daerah untuk mengoptimalkan percepatan tanam padi jelang musim kemarau tahun ini. Hal itu sekaligus sebagai penanda langkah mitigasi yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan yang diprediksi bakal terjadi pasca-pandemi Covid 19.

Namun, tak cukup di situ saja. Pemerintah perlu memperhatikan dimensi lain yang mempengaruhi terjadinya ancaman krisis pangan seperti; pertama, meningkatnya angka kemiskinan dan disparitas ketimpangan pengeluaran masyarakat yang semakin lebar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 26,42 juta orang miskin di Indonesia pada Maret 2020. Jumlah ini naik 1,63 juta orang dibandingkan September 2019 yang sebanyak 24,79 juta orang.

Dimensi kedua adalah fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan. Hampir seluruh negara di dunia berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya sendiri karena jalur perdagangan internasional terganggu semenjak wabah Covid 19 mulai merebak massif. Produksi dalam negeri menjadi tumpuan utama bagi setiap negara saat ini, termasuk Indonesia. Fasilitas produksi dan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama untuk memastikan peningkatan produksi dalam negeri.

Dari sisi supply, komoditas pangan penting dalam negeri, seperti beras dan jagung, tampaknya akan mencukupi hingga 3-4 bulan ke depan (CSIS,2020). Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah, apalagi kedua komoditas tersebut sangat tinggi permintaannya. Jika memang membutuhkan keran impor, ada baiknya segera difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan, melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Bulog, sebelum negara-negara pengekspor komoditas pangan melakukan restriksi perdagangan untuk keperluan domestik mereka sendiri.

Sementara itu, dari sisi konsumsi, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi pemerintah juga telah memberikan stimulus fiskal sebesar Rp 405,1 triliun. Hal ini setidaknya dapat mengurangi beban yang ditanggung masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena imbas dari penyebaran wabah virus.

Namun, penerima bantuan atau fasilitas yang telah disebutkan di atas harus dipastikan benar-benar tepat sasaran agar tujuan dari alokasi stimulus fiskal terpenuhi. Selain itu, yang lebih penting lagi sebenarnya adalah bagaimana koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara (K/L) untuk memastikan strategi kebijakan pangan di semua lini dapat berjalan secara efektif, bukan malah cenderung sektoral dan tumpang tindih.

Dimensi ketiga adalah ketersediaan akses pasar. Pandemi telah membatasi akses pasar. Sebagian dari kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk bertahan.

Namun sebaliknya, masyarakat kelas menengah-bawah yang tidak memiliki akses teknologi, terkendala dan terancam krisis. Kebijakan pemerintah bisa lebih dioptimalkan lagi pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Platform digital sebetulnya dapat dimanfaatkan untuk membuka pasar baru. Hal ini penting dilakukan mengingat banyak petani tanaman pangan kini mengalihfungsikan lahannya ke lahan pertanian non-pangan akibat ketersediaan akses pasar yang semakin terbatas.

Dimensi terakhir adalah memastikan kebijakan silang logistik. Untuk kebijakan jangka pendek dalam membendung potensi krisis pangan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan silang logistik terjadi antar provinsi.

Dengan kata lain, provinsi yang sedang panen raya membantu ketersediaan pangan provinsi yang sedang menanam. Perlu ada pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk memastikan status masa tanam dan silang logistik pangan terjadi di setiap provinsi.

Empat dimensi tersebut adalah kunci memperkuat resiliensi pangan di tengah pandemi. Sebab, pangan adalah soal mati-hidupnya suatu bangsa; apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka malapetaka menghampiri. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran dan adaptif untuk keluar dari belenggu ancaman krisis pangan yang melanda.

Tulisan milik Yayan Hidayat, Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Cuy, kalian percaya gak sih jika orang atau lembaga yang berbuat kebaikan itu melakukan segala hal biasanya menggunakan nilai yang diyakininya? Dengan berlandaskan nilai tersebutlah, sebuah prinsip dan kepercayaan tidak akan mudah luntur, bahkan meskipun ditawari sebuah embel-embel nilai materiil yang besar sekalipun, karena memang melalui prinsip tersebutlah orang atau lembaga bisa menjadi besar.

Hal tersebut juga kelihatannya dipegang tegas oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Padahal, organisasi masyarakat sekaliber NU dan Muhammadiyah, pasti masuk dalam kategori gajah dan bisa mendapatkan dana hibah Rp 20 miliar setiap tahunnya.

Namun, karena menilai terdapat kejanggalan dan tidak sesuai dengan prinsip kebajikan yang mereka pegang teguh, akhirnya mereka berdua memilih jalan untuk mundur dari program yang diselenggarakan Kemendikbud tersebut, yakni Program Organisasi Penggerak (POP).

Tidak lama berselang, eh, ladalah, kok ada lagi yang menyusul, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ya, meskipun pertimbangan dan alasannya berbeda, tetapi dengan tiga organisasi besar yang sudah bercokol lama dalam dunia pendidikan di Indonesia keluar dari POP, tentu menjadi warning dan alarm dong bagi Kemendikbud, khususnya untuk menterinya, Nadiem Makarim.

Lebih jauh dari sengkarut terkait proses seleksi yang cenderung aneh, ajaib, penuh kejanggalan, dan cenderung seakan seperti pembuatan program asal-alasan, ada lagi nih, cuy, kejanggalan yang berlanjut, yaitu terkait alokasi dana dalam program POP ini. Behh, kalau mimin mau bahas ini, sebenarnya nggak tega, cuy, pasalnya parah banget tapi ya gimanalagi ya. Semua hal yang memang tidak sesuai dengan semestinya akan kita coba urai sehingga memberikan pencerahan kepada masyarakat. Buset, gaya banget dah mimin ya, hehehe.

Nah, gini, cuy, jika melihat jumlah organisasi masyarakat (ormas) yang lolos seleksi POP, yaitu 28 ormas yang masuk kategori gajah, 43 ormas masuk kategori macan, dan 1.112 masuk kategori kijang, seharusnya anggaran yang keluar bisa mencapai Rp 800 miliar. Sementara, anggaran yang dimiliki Kemendikbud ternyata hanya Rp 595 miliar. Weleh-weleh, lah kok kurangnya banyak banget?

View this post on Instagram

Seteru NU-Muhammadiyah vs Mendikbud #mendikbud #menteripendidikandankebudayaan #nadiemmakarim #nu #nahdhatululama #muhammadiyah #pendidikan #corona #coronavirus #covid19 #jagajarak #cucitangan #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 24, 2020 at 1:32am PDT

Mimin jadi mau bertanya nih kepada Mas Menteri – sapaan akrab Nadiem – sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan pebisnis. Ini kan bukan uang sedikit ya untuk nambal kekurangan anggaran. Terus,gimana nanti laporan yang akan dibuat gitu loh?

Duh, mimin jadi bingung nih. Kekurangan anggaran ini nanti masuknya kategori keuntungan bagi Kemendikbud apa kerugian ya? Hadeuh, mungkin Mas Menteri bisa bantu jawab deh.

Gini loh, kalaupun ternyata ada beberapa organisasi filantropi yang menggunakan dana mandiri dan masuk dalam program POP ini, harusnya kan dijelaskan sejak awal sehingga tidak ada salah paham. Bukan menunggu gaduh, malah baru ada yang bersuara.

Kan, lebih enak jika ada penjelasan terlebih dahulu, biar tidak ada salah paham di antara kita. Lebih-lebih, kepada mimin nih sebagai insan yang kepo abis. Hehehe.

Melihat kondisi seperti ini, mimin jadi sepakat nih sama Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Tanjung yang meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk menelisik anggaran untuk program POP sehingga nantinya tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan pribadi.

Kan, bahaya. Negara sudah kembang kempis dan ibaratnya puasa Senin-Kamis demi menghemat anggaran. Ehh, malah di-sliding sama orang lain. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.