“2019 dia masukin (harta kekayaan) Rp1,6 miliar, 2020 dia masukin persis angkanya sama. Jadi lagi kita lihat nih jangan-jangan copas,” ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung ACLC, Kavling C1, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).

Pahala menduga Sarjono Turin tak jujur dalam melaporkan LHKPN kepada KPK. Ditambah, Pahala menyebut Sarjono tak menyampaikan LHKPN pada 2021. Kemudian di tahun 2022 Sarjono melaporkan namun dirasa Pahala ada yang kurang.

“2021 dia enggak masukin (laporan), 2022 dia masukin tapi kurang surat kuasa anak. Minggu lalu kita sudah dapat surat kuasanya dan sudah tayang, (di laman elhkpn.kpk.go.id) hartanya Rp2 miliar,” kata Pahala.

Dari LHKPN terbaru yang dilaporkan Sarjono, menurut Pahala ada yang aneh soal pemilikan tanah seluas 77 meter namun harganya hanya Rp2 jutaan di Tangerang. Selain itu, ada juga tanah seluas 123 meter seharga Rp4 juta.

“Nah yang ditanya kok ada 77 meter tapi harganya Rp 2 jutaan. Itu beliau naruh pembelian tanah di Tangerang tahun 2008. Jadi dia tanah Rp2 juta berapa, dan tidak pernah diupdate sama sekali berapa NJOP nya, berapa nilai wajarnya,” kata Pahala.

Menurut Pahala, ada kemungkinan pihaknya akan memanggil dan memeriksa langsung Sarjono di KPK untuk klarifikasi berkaitan hal tersebut.

“Baru kita cek dulu di dalam. Nanti akan kita putuskan juga apakah akan kita undang untuk klarifikasi untuk jelasin ini kenapa ini nilainya segini,” kata Pahala.

Rincian LHKPN Sarjono

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id yang diakses pada Selasa (5/9/2023), Sarjono tercatat memiliki harta sebesar Rp2.107.555.082. Harta itu dia laporkan pada Maret 2023 untuk tahun periodik 2022.

Sarjono tercatat melaporkan memiliki 14 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jambi, Tangerang, dan Bogor senilai Rp1.061.791.000.

Berikut rinciannya:

Tanah Seluas 410 m2 di Jambi Rp15 juta
Tanah Seluas 354 m2 di Jambi Rp12 juta
Tanah Seluas 123 m2 di Tangerang Rp4 juta
Tanah Seluas 77 m2 di Tangerang Rp2.079.000
Tanah Seluas 202 m2 di Tangerang Rp9.696.000
Tanah Seluas 100 m2 di Tangerang Rp4.800.000
Tanah Seluas 192 m2 di Tangerang Rp9.216.000
Tanah Seluas 432 m2 di Jambi Rp30 juta
Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/300 m2 di Tangerang Rp400 juta
Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/100 m2 di Jambi Rp40 juta
Tanah Seluas 600 m2 di Bogor Rp125 juta
Tanah Seluas 600 m2 di Bogor Rp125 juta 125.000.000
Tanah Seluas 650 m2 di Bogor Rp135 juta
Tanah Seluas 700 m2 di Bogor Rp150 juta

Sementara alat transportasi Sarjono melaporkan memiliki tiga mobil dan dua motor senilai Rp895 juta. Harta bergerak lainnya senilai Rp10.800.000. Kas dan setara kas sebesar Rp139.964.082. Jadi total harta yang dia laporkan senilai Rp2.107.555.082.

PinterPolitik.com

Belum genap satu bulan menjabat, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi sudah membuat pernyataan yang begitu menghebohkan. Bagaimana tidak, Menag eks militer pertama sejak reformasi ini memiliki wacana untuk melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pemerintahan.

Menariknya, sebagai dasar pelarangan, Menag Fachrul menyebut ini demi alasan keamanan karena berkaca dari kasus penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto belum lama ini.

Dengan menjadikan kasus penusukan Wiranto sebagai dasar wacana, secara tidak langsung, pernyataan tersebut memiliki tendensi yang kuat untuk menyebutkan bahwa cadar dan celana cingkrang adalah simbol dari gerakan-gerakan radikal yang berbahaya.

Sontak saja, pernyataan Menag tersebut langsung dibanjiri berbagai kritik dan penolakan dari banyak pihak.

Salah satunya dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti yang menjelaskan bahwa memahami cadar sebagai teroris atau radikal merupakan penilaian yang sangat dangkal dan berlebihan.

Pun begitu dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan yang menyebut wacana pelarangan tersebut tidak substansial. Lanjutnya, masih terdapat masalah lain yang harus lebih diperioritaskan Menag, misalnya menyelesaikan masalah kesenjangan pendapatan guru di sekolah agama dengan guru di sekolah negeri.

Melihat pada persoalan cadar dan celana cingkrang yang kembali diangkat sebagai simbol radikalisme, tentu melahirkan pertanyaan penting, yaitu mengapa Menag Fachrul memiliki tendensi untuk memahami cadar dan celana cingkrang sebagai simbol radikalisme? Lalu, mengapa negara merasa berhak untuk mengatur interpretasi simbol agama?

View this post on Instagram

"Kita tak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi pemerintah" – Fachrul Razi, Menteri Agama. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 31, 2019 at 7:30am PDT

Transformasi Makna Cadar

Kasus pemaknaan cadar ataupun celana cingkrang sebagai simbol radikalisme pada dasarnya adalah fenomena lama. Misalnya saja pada saat peristiwa bom bunuh diri di Surabaya pada 13 Mei 2018 lalu.

Saat itu, salah satu pelaku bom bunuh diri yang ternyata menggunakan cadar membuat Menag waktu itu, Lukman Hakim Saifudin memberi imbauan bagi pengguna cadar agar dapat memahami situasi bahwa sebagian masyarakat akan memiliki semacam keresahan, kekhawatiran, ataupun kecurigaan terhadap para pengguna cadar.

Bak gayung bersambut, imbauan tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Pada 14 Mei 2018 misalnya, seorang santri bercadar berinisial SAN terpaksa diturunkan dari bus umum di Terminal Gayatri, Tulungagung karena gerak-geriknya dinilai mencurigakan.

Merujuk pada Dreirdre Ruth Hayes dalam tulisannya yang berjudul Framing the Veil: From the Familiar to the Feared (2010), fenomena cadar sebagai simbol pelaku teror ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan telah menjadi tren umum di berbagai tempat.

Hayes kemudian menjelaskan bahwa pasca serangan atau teror yang membawa afiliasi agama Islam di dalamnya, akan mengubah makna penutup kepala dan wajah (cadar) menjadi sebuah ilusi, halusinasi, depresi, ketakutan, kesucian, hingga kematian.

Yang menjadi pertanyaannya tentu saja mengenai mengapa cadar ataupun celana cingkrang yang merupakan simbol seorang muslim bertransformasi menjadi simbol terorisme ataupun radikalisme?

Melihat pada perdebatannya, tentunya telah terjadi perbedaan pemaknaan di tengah masyarakat ataupun pemerintah terkait simbol dari cadar dan celana cingkrang itu sendiri.

Melacak secara mendalam akar masalahnya, ini sebenarnya adalah masalah perbedaan proses semiotika yang terjadi atau digunakan.

Semiotika sendiri adalah ilmu yang mengkaji tanda atau simbol dalam kehidupan manusia yang kemudian akan melahirkan makna.

Lalu proses semiotika apa yang melahirkan makna cadar dan celana cingkrang sebagai terorisme ataupun radikalisme?

View this post on Instagram

Jokowi kenalkan istilah "manipulator agama" untuk mengganti "radikalisme"⠀ ⠀ Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 4, 2019 at 3:00am PST

Besar kemungkinan itu adalah semiotika pragamtis Charles Sanders Peirce. Semiotika Pierce, seperti namanya, lebih menekankan pada persoalan pragmatis atau kegunaannya. Ini cukup berbeda dengan semiotika Ferdinand de Saussure yang lebih bercorak idealistis.

Dalam prosesnya, semiotika Pierce melibatkan dua proses atau interpretasi ganda. Makna atas cadar dan celana cingkrang, tidak hanya didasari pada persoalan ideal terkait apa makna cadar dan celana cingkrang itu sesungguhnya, melainkan juga melibatkan bagaimana makna itu diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Maksudnya adalah pada proses pertama, cadar dan celana cingkrang memang telah dipahami sebagai penegakan syari’at Islam. Di titik ini, dipahami bahwa cadar dan celana cingkrang adalah simbol agama Islam.

Lalu, ketika terdapat pelaku bom bunuh diri yang menggunakan cadar atau celana cingkrang, maka akan tercipta pemaknaan atau interpretasi selanjutnya yang memahami bahwa mereka yang menggunakan cadar atau celana cingkrang adalah pelaku bom bunuh diri. Praktis, cadar dan celana cingkrang kemudian akan dimaknai sebagai simbol terorisme atau radikalisme.

Dalam semiotika Pierce, makna ideal dari cadar dan celana cingkrang akan tergantikan oleh makna praktis atau tindak laku dari para pengguna cadar dan celana cingkrang itu sendiri.

Dengan kata lain, bukannya Menag Fachrul tidak memahami cadar dan celana cingkrang sebagai bentuk ekspresi agama ataupun penegakan syari’at Islam, melainkan karena pada tataran praktis atau kehidupan sosial, para pengguna cadar dan celana cingkrang kerap kali mencirikan mereka yang merupakan para pelaku teror ataupun yang memiliki pemahaman radikal berbahaya.

Melihat pada pertautan historisnya, pemaknaan cadar dan celana cingkrang lekat dengan terorisme tidak hanya soal semiotika semata, melainkan melibatkan pertautan historis antara kelompok Islam konservatif yang karena memakai celana cingkrang disebut sebagai Cingkrangan dan kelompok Islam tradisionalis yang disebut dengan Sarungan – identik dengan kelompok seperti Nahdlatul Ulama (NU).

Kemudian, pemetaan ini terlihat jelas pada kontestasi Pilpres 2019 lalu, di mana kubu Joko Widodo-Ma’ruf Amin lebih mengakomodasi kelompok Sarungan seperti NU. Sedangkan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lebih condong pada kelompok Cingkrangan seperti Front Pembela Islam (FPI).

Menimbang pada hal tersebut, kita dapat menilai bahwa persoalan pemaknaan cadar dan celana cingkrang yang lekat dengan kelompok Cingkrangan juga memiliki muatan politik atau tabrakan identitas.

Absolutisme Leviathan?

Setelah memahami mengenai bagaimana makna cadar dan celana cingkrang bertransformasi dari simbol penegakan syari’at menjadi simbol terorisme dan radikalisme ataupun terkait motif politik di balik pemaknaan tersebut, ini kemudian melahirkan pertanyaan lanjutan terkait mengapa Menag Fachrul ataupun pemerintah merasa berhak untuk memberlakukan interpretasinya terkait cadar dan celana cingkrang kepada warga negara, yang dalam konteks ini adalah ASN.

Untuk menjawab hal tersebut, terlebih dahulu harus diketahui mengenai asal usul bagaimana negara memiliki hak untuk mengatur warga negaranya, yang tentunya melalui instrumen-instrumen hukum.

View this post on Instagram

Penunjukkan Fachrul dan Tito tunjukkan fokus Jokowi berantas radikalisme. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 28, 2019 at 3:55am PDT

Penjelasan atas hal tersebut didapatkan melalui teori “kontrak sosial” yang pionirnya adalah tokoh seperti Thomas Hobbes dan John Lock.

Kendati keduanya menjelaskan mengenai kontrak sosial, yaitu konsensus masyarakat yang menyerahkan hak atau wewenang kepada negara untuk mengatur warga negaranya, nyatanya keduanya memiliki perbedaan yang tajam terkait kontrak sosial yang dimaksud.

Pasalnya, dalam teori kontrak sosial Lock, warga negara hanya menyerahkan sebagian haknya kepada warga negara, sehingga negara tidak boleh mengatur atau mengganggu tiga hak individu, yaitu life (kehidupan), liberty (kebebasan), dan property (properti).

Artinya, dalam kontrak sosial Lock, peran negara adalah untuk menjamin agar tiga hak individu atau hak dasar tersebut tidak dicabut, diganggu, direpresi, atau dihilangkan oleh individu lain ataupun oleh negara.

Sedangkan dalam teori kontrak sosial Hobbes dalam bukunya Leviathan, warga negara justru menyerahkan seluruh haknya kepada negara, sehingga setiap tindak laku warga negara akan diatur ataupun ditentukan oleh negara.

Dalam Leviathan, kontrak sosial yang digagas Hobbes menuju absolutisme negara atau yang kerap dikenal sebagai negara otoriter.

Absolutisme yang digagas Hobbes bertujuan agar tidak terjadi pertumpahan darah, perseteruan, ataupun chaos dalam masyarakat. Oleh karenanya, di sana negara harus berperan absolut untuk mengatur setiap tingkah laku warga negaranya.

Melihat pada konteks Menag Fachrul yang mengatur urusan privasi beragama, yaitu wacana pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang untuk alasan keamaan, suka tidak suka, ini jelas mencirikan kontrak sosial ala Hobbes dalam Leviathan.

Dalam kontrak sosial Hobbes, negara dipahami memiliki hak untuk mengatur urusan privat individu dengan dalih demi menciptakan ketertiban sosial. Atas dasar ini, dikenal suatu paradigma dalam hukum bahwa negara dapat membatasi atau mengurangi kebebasan warga negara, misalnya demi keamanan dari warga negara itu sendiri.

Pada akhirnya, atas fenomena wacana pelarangan cadar dan celana cingkrang dari Menag Fachrul, ini memberikan indikasi bahwa besar kemungkinan sang menteri memiliki pandangan yang condong ke arah kontrak sosial Hobbes. Hal ini menimbang pada dirinya yang merasa memiliki hak untuk mengatur urusan individu demi terciptanya keamanan.

Tidak hanya itu, pelarangan cadar dan celana cingkrang yang merupakan simbol dari kaum konservatif, dapat pula dimaknai sebagai persoalan politik identitas, di mana pemerintah lebih mengakomodasi kelompok Sarungan daripada kelompok Cingkrangan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Rencana pengesahan Rancangan Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada September 2019 lalu benar-benar menjadi salah satu faktor terbesar yang menyulut datangnya ribuan mahasiswa dari berbagai daerah untuk melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR.

Aksi massa tersebut terbilang sangat mengejutkan. Pasalnya, itu adalah demonstrasi mahasiswa terbesar dalam dua dekade terakhir. Sontak saja, untuk menurunkan tensi publik, pemerintah memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dalam tempo waktu yang belum ditentukan.

Berbagai pihak yang berwenang dalam merumuskan RKUHP tampak menjadi bulan-bulanan masyarakat ataupun warganet, menimbang terdapat berbagai pasal kontroversial yang ditemukan di dalamnya.

Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly selaku pihak yang memiliki andil besar dalam perumusan RKUHP tidak luput dari kritik. Bahkan, berbagai pihak meminta sang menteri untuk merevisi berbagai pasal kontroversial ataupun mengkaji ulang RKUHP yang telah disusun.

Sorotan publik nampak semakin intens kepada Yasonna setelah dirinya mengkritik keras artis Dian Sastro pada 23 September 2019, dan para Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang hadir di acara Indonesia Lawyers Club pada 24 September 2019 karena dinilai tidak mengerti substansi serta tidak membaca produk hukum tersebut.

Kini, Yasonna kembali ditunjuk oleh Jokowi untuk jabatan yang sama. Penunjukannya kembali ini menguatkan spekulasi bahwa pemerintah, khususnya Yasonna, akan terus melanjutkan proses pengesahan RKUHP. Yasonna sendiri sempat menegaskan akan melanjutkan kembali pembahasan RKUHP yang telah disusun.

Ini tentu menjadi tanda tanya. Mengapa pemerintah, khususnya Yasonna akan terus menggodok RKUHP kendati telah menerima berbagai penolakan dari banyak pihak?

Berkaca pada Partai Republik

Pengangkatan kembali kebijakan politik “tidak populer” – istilah bagi kebijakan yang menuai banyak kritik ataupun penolakan – seperti RKUHP, sebenarnya juga terjadi di berbagai negara. Bahkan, ini juga terjadi di negara sekelas Amerika Serikat (AS) yang disebut sebagai salah satu negara yang paling menjunjung demokrasi.

Kala itu, dalam agenda Kongres Partai Republik pada tahun 2017, para anggota kongres memutuskan untuk tetap mendukung pencabutan UU Perawatan Terjangkau dan RUU Reformasi Pajak yang sebenarnya telah gagal diterima.

Kedua kebijakan tersebut, seperti yang dilaporkan The Washington Post, merupakan opini yang paling tidak populer dalam sejarah AS.

Lalu, untuk apa Partai Republik tetap menyuarakan keduanya?

Disebutkan bahwa para anggota parlemen Partai Republik percaya akan adanya kebijakan yang layak diperjuangkan, kendati merupakan kebijakan yang sangat tidak populer. Ya, ini tampak seperti jawaban ideologis atau normatif.

Akan tetapi, dalam tulisan yang dimuat CNN, disebutkan bahwa ternyata alasan kebijakan tersebut tetap diperjuangkan karena adanya kekhawatiran akan adanya backlash dari para pendonor dana pembahasan dua produk hukum tersebut jika mereka gagal.

Artinya, di balik usulan tersebut, Partai Republik sebenarnya tengah memperjuangkan kepentingan para pendonor – mereka yang tentunya akan mendapat keuntungan jika kebijakan tersebut terlaksana.

Tidak hanya karena motif ekonomi, kebijakan tersebut sepertinya juga didorong oleh motif psikologis.

Hal ini terlihat dari pernyataan Presiden AS, Donald Trump yang juga merupakan politikus Partai Republik kepada Senator Government Publishing Office (GOP) AS pada tahun 2015 lalu.

Saat itu, Trump dengan tendensius mengutarakan: “Bagaimana mungkin kita tidak melakukan ini setelah menjanjikannya selama bertahun-tahun?”

Merujuk pada pernyataan Trump, investasi pengajuan kebijakan tersebut bukan hanya soal dana, melainkan juga pada tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan.

Melihat pada dua hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Partai Republik tetap memperjuangkan pencabutan UU Perawatan Terjangkau dan RUU Reformasi Pajak karena menimbang telah adanya investasi besar yang telah dilakukan seperti dana dari para pendonor, ataupun waktu dan tenaga para anggota parlemen yang telah menjanjikannya selama bertahun-tahun.

Berkaca pada kasus Partai Republik, dalam kasus penunjukan kembali Yasonna sebagai Menkumham, sangat mungkin terdapat investasi-investasi yang membuat pemerintah enggan untuk mengkaji ulang RKUHP, kendati kebijakan ini sepertinya telah menerima label tidak populer.

Atas persoalan ini, sangat tepat sekiranya untuk melihat pernyataan peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang kecewa atas penunjukan kembali Yasonna sebagai Menkumham.

View this post on Instagram

Selain sempat sindir Dian Sastro, Menkumham Yasonna Laoly anggap para pemrotes RKUHP belum membaca draf dengan baik. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 26, 2019 at 4:00am PDT

Baginya, Yasonna misalnya tidak menunjukkan sikap pro pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari RKUHP yang menempatkan tindak pidana korupsi tidak lagi sebagai pidana luar biasa, melainkan sebagai tindak pidana umum.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, bahwa pemuatan pasal-pasal korupsi tidak boleh mendegradasi statusnya sebagai tindak pidana luar biasa dan melemahkan KPK. Lanjut Fickar, dalam RKUHP juga tidak mengenal pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Atas temuan tersebut, tentu saja tidak mengejutkan apabila berbagai pihak menghubungkan RKUHP dengan kepentingan para politisi karena muatannya yang memberi tendesi mendegradasi tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui, tindak pidana korupsi memang menjadi tindak pidana umum yang menjerat para politisi.

Tidak hanya itu, perumusan RKUHP sendiri telah memakan biaya investasi yang tidak sedikit.

Dari segi anggaran, selama periode 2015-2019 saja, dalam laporan ICW, jumlah anggaran DPR untuk pelaksanaan fungsi legislasi mencapai Rp 1,62 triliun yang sebagian besar dialokasikan pada perancangan Undang-Undang, yaitu sebesar Rp 307,112 miliar.

Kemudian, dari segi waktu dan tenaga, dalam proses perumusannya, seperti dalam pernyataan Yasonna di acara ILC, telah berlangsung sejak era presiden-presiden sebelumnya. Bahkan tandasnya, ini adalah utang yang harus dibayarkan kepada profesor-profesor terdahulu, serta merupakan perjuangan panjang anak-anak bangsa untuk menggantikan hukum kolonial.

Merangkum variabel-variabel tersebut, kasus penerusan RKUHP ini terlihat begitu mirip dengan kasus Partai Republik yang terus menyuarakan pencabutan UU Perawatan Terjangkau dan RUU Reformasi Pajak. Keduanya, sama-sama telah memakan banyak biaya investasi besar yang meliputi dana, waktu, ataupun tenaga.

Melihat pada kedua fenomena politik tersebut, ini sebenarnya bisa disebut sebagai fenomena yang terjadi karena adanya efek sunk cost fallacy. Konsep apakah itu?

Terjerat Jebakan Psikologis?

Sunk cost fallacy adalah kondisi ketika suatu putusan atau kebijakan tetap dilanjutkan karena telah melakukan banyak investasi, baik berupa uang, waktu, ataupun tenaga terhadap suatu hal.

View this post on Instagram

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 disebut karena Big Data. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 26, 2019 at 2:00am PDT

Kondisi tersebut terjadi – seperti yang diterangkan oleh Rolf Dobelli dan Thomas Kelly – karena manusia sulit melupakan investasi besar yang telah dilakukan, sehingga senantiasa terjadi rasionalisasi untuk membenarkan keputusan atau kebijakan yang diambil.

Menurut Dobelli dan Kelly, ini adalah perilaku manusia yang begitu berbahaya dan sebenarnya tidak rasional.

Pada kasus Partai Republik dan RKUHP, terlihat jelas bahwa telah terdapat investasi besar yang dipertaruhkan. Atas hal ini, tentu saja tercipta efek psikologis bahwa kebijakan tersebut akan begitu berat untuk ditinggalkan kendati telah mendapat berbagai penolakan.

Pernyataan-pernyataan Yasonna di acara ILC terlihat begitu tendensius untuk kembali mengupayakan pengesahan RKUHP. Bahkan Yasonna sendiri mengakui tidak dapat menahan diri ketika terdapat berbagai pihak yang mengkritik RKUHP yang telah dirumuskan selama puluhan tahun.

Itu menunjukkan dengan jelas bahwa Yasonna memiliki ikatan emosional yang kuat dengan RKUHP. Atas dasar ini, besar kemungkinan sunk cost fallacy telah terjadi pada Yasonna karena telah merasakan keberatan yang “besar” apabila RKUHP ditolak.

Yasonna sendiri, sebagaimana diketahui, menolak dengan keras untuk mengkaji ulang RKUHP. Karena baginya, jika kaji ulang dilakukan, RKUHP tersebut tidak akan pernah berhasil diselesaikan.

Pada akhirnya, atas berbagai korelasi tersebut, publik dapat menebak bahwa pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, pengesahan RKUHP akan kembali diusahakan. Terlebih lagi, Yasonna yang terlihat memiliki ikatan emosional yang kuat dengan RKUHP, terpilih kembali sebagai Menkumham.

Akan tetapi, opsi lain seperti penundaan RKUHP karena terdapat banyak pasal yang direvisi ataupun dikaji ulang adalah kemungkinan yang terbuka lebar pula. Atas kelanjutan nasib RKUHP ini, tentu sangat menarik untuk dinantikan. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sehari sebelum pengumuman resmi kabinet periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), sosok Nadiem Makarim yang terlihat di Istana menggunakan kemeja putih benar-benar menarik perhatian.

Nadiem sendiri memang sudah lama diisukan masuk ke dalam bursa calon menteri. Terlebih lagi, dengan kemunculannya pada hari itu, sontak membuat berbagai pihak ramai-ramai menebak pos menteri apa yang akan diberikan kepadanya.

Melihat background-nya yang merupakan pendiri dan mantan CEO Gojek Indonesia – yang merupakan startup berstatus decacorn – Nadiem diprediksi akan ditempatkan sebagai menteri yang berhubungan dengan ekonomi digital.

Sebagaimana diketahui, Jokowi memang ingin mengembangkan ekonomi berbasis digital dan menambah jumlah startup unicorn di Indonesia.

Keesokan harinya, atau pada saat pegumuman nama-nama menteri Jokowi, publik cukup terkejut karena Nadiem justru ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Alumnus Harvard University ini, seperti yang diketahui memang tidak berlatar belakang dari sektor pendidikan. Atas hal ini, tidak mengherankan berbagai kalangan turut mempertanyakan putusan Jokowi.

Muhammadiyah misalnya, melalui Wakil Ketua Majelis Tabligh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Fahmi Salim, menuturkan bahwa organisasinya kecewa atas penunjukan Nadiem sebagai Mendikbud. Terlebih lagi, pos ini memang menjadi langganan kader-kader Muhammadiyah.

Menilik pada background-nya yang tidak selaras dengan pendidikan, tentu mencuat satu pertanyaan, mengapa harus Nadiem yang ditunjuk Jokowi sebagai Mendikbud?

View this post on Instagram

Penunjukan Nadiem jadi Mendikbud lahirkan pro dan kontra. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 29, 2019 at 2:53am PDT

Mengapa Harus Nadiem?

Melihat deretan menteri-menteri hebat Jokowi, terdapat dua perbedaan kontras Nadiem dengan yang lainnya, yaitu dirinya adalah sosok termuda dan berlatar pebisnis startup.

Dua poin tersebut, bukan hanya semacam serba-serbi atasnya, melainkan merupakan faktor utama mengapa Nadiem harus dipilih.

Nadiem yang masuk menjadi bagian dari pemerintah mengingatkan kita pada adagium: “Pebisnis yang masuk ke dalam politik, ibarat ikan yang keluar dari kolam”.

Merujuk pada istilah Nissim Cohen, Nadiem adalah seorang policy entrepreneur yang dapat memberi berbagai perubahan regulasi dalam birokrasi.

Ini sejalan dengan ungkapan Jokowi yang menyebut bahwa Nadiem dipilih karena dirinya merupakan sosok yang out of the box, sosok muda yang dapat memunculkan loncatan-loncatan besar.

Anggapan mengenai sosok muda yang lebih inovatif dan ideologis seperti yang terlihat dalam pernyataan Jokowi sebenarnya bukanlah adagium semata.

Setidaknya dalam tinjauan 92 studi ilmiah, penambahan usia justru berbanding lurus dengan sifat yang lebih ke arah konservatisme. Hal ini disebabkan karena seiring bertambahnya usia, kemampuan kognisi manusia seperti mengingat, memproses, ataupun memprediksi sesuatu cenderung mengalami penurunan.

Ini mungkin menjadi alasan kuat mengapa sosok tua tidak diharapkan mampu memberi perubahan regulasi dalam birokrasi. Secara psikologis, mereka yang telah berusia lanjut, memiliki kecenderungan untuk menjaga birokrasi yang telah berlangsung secara bertahun-tahun dan cenderung menjadi sensitif terhadap perubahan.

Lalu, apakah jiwa muda Nadiem menjadi faktor penentu? Tentu saja tidak. Jiwa muda sekalipun akan luntur karena kuatnya godaan kapital. Seperti dalam pandangan Karl Marx, ideologi adalah cara untuk mengakumulasi kapital. Artinya, bagi Marx, kebutuhan akan kapital adalah kebutuhan mendasar bagi manusia.

Namun, semenjak psikolog Abraham Maslow merumuskan “piramida kebutuhan”, kita sepertinya dapat membatalkan tesis Marx karena kebutuhan tertinggi manusia adalah self-actualization. Merujuk pada definisi Maslow, ini adalah kebutuhan seseorang untuk mewujudkan potensinya semaksimal mungkin.

View this post on Instagram

Ojek online tak setujui Nadiem jadi menteri? Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 22, 2019 at 3:00am PDT

Ditambah lagi karena Nadiem merupakan sosok yang mapan dalam hal kapital, tentu akan menjadi modal kuat untuk terhindar dari jerat mafia-mafia pendidikan yang kerap kali memberikan tawaran menggiurkan.

Terkait mafia pendidikan, ini menjadi masalah besar lainnya yang harus diselesaikan oleh Nadiem, mengingat mereka adalah pintu terakhir dan terberat dalam revolusi birokrasi pendidikan.

Dengan adanya pertalian ideologi muda dan kemapanan kapital, kita tentu berharap Nadiem dapat memutus “rantai setan” tersebut.

Terakhir, bisnis Nadiem yang merupakan startup adalah puzzle terakhir yang dapat melengkapi visi Jokowi untuk mengembangkan link and match atau penyesuain kurikulum dan sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Link and match sebenarnya adalah narasi lama dalam perombakan sistem pendidikan, tetapi tidak kunjung berhasil dilakukan. Hal tersebut sebenarnya cukup wajar karena dunia kerja selalu mengalami dinamika.

Misalnya, pada tahun 1990 jurusan X dinilai dibutuhkan untuk pekerjaan, tetapi ternyata setelah tahun ke 2000, ketika jurusan X telah lulus, jurusan Y justru yang dibutuhkan dunia kerja.

Contoh tersebut selaras dengan pernyataan Jokowi bahwa sekarang ini kita berada di era disrupsi, yakni era yang sulit dihitung, sulit dikalkulasi, dan penuh dengan risiko-risiko.

Oleh sebab itu, untuk menyongsong masa depan perlu adanya sebuah penguasaan data. Lanjut Jokowi, jawaban atas masalah ini adalah Big Data, dan karena itulah alasannya memilih Nadiem, sosok yang perusahaannya – Gojek – telah mahir berkecimpung dalam pengelolaan Big Data tersebut.

Big Data sendiri yang memiliki kemampun dalam mengolah data yang sangat banyak dan cepat memang telah lama dipergunakan untuk merumuskan kebijakan publik ataupun kebijakan yang membutuhkan kecepatan dan skala data besar lainnya.

Memahami hal tersebut, mungkin sudah mulai terlihat mengapa Nadiem dipilih.

Ya, karena Nadiem adalah seorang pebisnis startup yang kesehariannya menggunakan Big Data. Dengan kesuksesannya bersama Gojek, ini jelas menunjukkan Nadiem sukses pula menerapkan Big Data yang memang menjadi pranata utama dalam bisnis berbasis digital tersebut.

Menuju SDM Unggul

Pertanyaannya kemudian adalah mengapa link and match ini vital untuk diwujudkan?

Jawabannya terdapat pada pidato pelantikan Jokowi 20 Oktober 2019 lalu. Saat itu, Jokowi menjelaskan terkait bonus demografi yang merupakan tantangan sekaligus kesempatan besar.

View this post on Instagram

Kursi Mendikbud berpotensi jadi rebutan dua ormas Islam terbesar Indonesia Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #mendikbud #nu #muhammadiyah #ormas #ormasislam #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 16, 2019 at 2:51am PDT

Indonesia sendiri oleh banyak pihak memang dinilai tengah mengalami bonus demografi, di mana jumlah usia produktif melebihi usia non-produktif yang diprediksi pada tahun 2030-2040 akan mencapai 64 persen.

Lantas, kira-kira apa masalah yang timbul dengan adanya bonus demografi? Tentu saja adalah masalah penyediaan lapangan kerja.

Jika hal tersebut tidak diselesaikan, maka Indonesia akan terus mengalami peningkatan jumlah pengangguran yang berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir stagnan di angka 5 persen.

Di titik ini, terlihat begitu vital peran link and match karena dapat menjadi jawaban atas tingginya angka pengangguran ataupun potensi peningkatan pengangguran di masa depan.

Akan tetapi, untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap kerja serta membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pernah dijanjikan Jokowi sebesar 7 persen, sekedar mewujudkan link and match saja tidaklah cukup.

Masalah pendidikan yang harus diselesaikan Nadiem, bukan hanya persoalan regulasi, birokrasi atau prosedural semata, melainkan juga harus mampu mengembangkan pendidikan berbasis critical thinking.

Oleh banyak pihak, saat ini sistem pendidikan Indonesia masih menerapkan penguasaan materi berbasis hafalan yang membuat tingkat penguasaan materi menjadi rendah.

Atas masalah ini, pemerintah tengah mengupayakan pengembangan soal berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang dapat melatih kemampuan critical thinking.

Merujuk pada taksonomi Bloom, penguasaan materi berbasis hafalan memang merupakan hierarki terendah, dan analisis serta evaluasi menempati hierarki tertinggi.

Pada akhirnya, kita dapat melihat berbagai korelasi mengapa Nadiem dipilih Jokowi sebagai Mendikbud. Dirinya adalah sosok yang dinilai dapat membawa perubahan regulasi, birokrasi, ataupun mewujudkan link and match melalui penerapan Big Data.

Pemilihan Nadiem sendiri, merupakan kebijakan jangka panjang yang dapat kita maknai bahwa dirinya akan menjadi pionir perubahan yang akan meletakkan batu pertama. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hampir genap setahun yang lalu dalam acara The 16th Asia Pasific Conference of German Business (APK) publik cukup dikejutkan ketika Menteri Ekonomi dan Energi Jerman, Peter Altmaier berucap: “Mari membentuk aliansi global yang mendukung ekonomi pasar, inilah yang dibutuhkan dunia, bukan proteksionisme.”

Narasi yang dibawa Altmaier, entah bagaimana begitu tepat untuk menggambarkan narasi kampanye yang dibawa oleh Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu.

Suka atau tidak, pada kampanye lalu, Prabowo kerap menggunakan teknik fear mongering atau strategi kampanye yang menjual ketakutan. Ini terlihat jelas pada narasi seperti pihak asing tengah menggerogoti ekonomi Indonesia karena derasnya geliat investor asing yang dibuka pemerintah, khususnya dari Tiongkok.

Peter Mumford, Kepala Praktik Asia Tenggara dan Selatan di Grup Eurasia dalam komentarnya terkait kampanye Prabowo, dengan cukup menohok menyebut mantan Danjen Kopassus itu adalah seorang ultra-nasionalis yang selama kampanye Pemilu telah berulang kali menyalahkan investor asing dan negara-negara lain atas penyakit yang dihadapi Indonesia.

Secara spesifik, Prabowo kala itu juga menyebut berencana untuk meninjau kembali proyek-proyek Tiongkok.

Membandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki pandangan yang sama dengan Altmaier, tentu dapat ditebak bahwa para investor seperti Tiongkok yang telah menanamkan modal di negeri ini akan bersuka ria apabila Jokowi yang terpilih menjadi presiden pada perhelatan Pilpres 2019.

Sedayung dengan batin para investor, Jokowi berhasil memenangi Pilpres. Akan tetapi, di tengah suka ria tersebut, dalam penunjukan kabinet baru, Jokowi anehnya menarik sang rival, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Kendati terdapat adagium bahwa: “Tidak terdapat lawan dan kawan yang abadi dalam politik”, dalam sejarah perpolitikan Indonesia, ini merupakan suatu hal yang amat baru.

Keterkejutan ini tidak hanya soal sejarah semata, melainkan juga menyangkut kepentingan investor seperti Tiongkok. Dalam ulasan yang dimuat South China Morning Post (SCMP) hari ini, terdapat pertanyaan apakah Tiongkok harus memperhatikan Prabowo menimbang sikapnya yang ambivalen atau mendua terhadap Tiongkok?

Konteks ambivalensi ini disebut terjadi karena Prabowo pernah keras mengkritik Tiongkok, namun pada kesempatan lain ia juga menyebut Tiongkok sebagai negara yang penting.

Tulisan tersebut memang menegaskan bahwa Jokowi telah menyusun kabinet yang dapat menjaga hubungan dengan Tiongkok agar dapat melanjutkan hubungan investasi yang telah berjalan baik dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Akan tetapi, menimbang pada perbedaan pandangan ekonomi dan mungkin juga perbedaan pandangan pertahanan antara Jokowi dan Prabowo, mungkinkah Ketum Partai Gerindra itu akan menjadi duri dalam hubungan Jokowi dengan Tiongkok?

Kesamaan Visi Tidak Cukup

Menariknya, seperti yang diakui oleh Sandiaga Uno, keputusan Prabowo untuk berlabuh ke pelukan Istana tidak luput menghadirkan perseteruan di internal Partai Gerindra.

Untuk kembali menyatukan suara internal yang retak, Prabowo lantas mencoba meyakinkan para pengurus partai dengan memberikan tiga cerita mengenai pemimpin dunia yang mengalami hal yang sama dengannya saat Rapimnas Gerindra 16 Oktober 2019 lalu.

Prabowo dalam orasinya, menceritakan tiga sikap lapang dada pemimpin dunia, yaitu Abraham Lincoln dengan William H. Seward dari AS, Hideyoshi dengan Tokugawa dari Jepang, dan Mao Zedong dengan Deng Xiaoping dari Tiongkok.

Tutur Prabowo dengan lantang, baik Lincoln, Hideyoshi, dan Mao Zedong, ketiganya dengan berbesar hati merangkul lawan politiknya untuk bersama membangun negeri. Persatuan tersebut didasari semata-mata karena rasa cinta terhadap negeri dan bangsa sendiri, sehingga tidak elok untuk meneruskan permusuhan dan perseteruan.

Tidak diragukan lagi, Prabowo tengah memproyeksikan dirinya pada kasus Lincoln, Hideyoshi, dan Mao Zedong.

Menariknya, pada Januari 2019 lalu atau tepatnya sebelum Pilpres, Amien Rais pernah menuturkan bahwa Prabowo ingin berlaku seperti Lincoln. Jika menang di Pilpres 2019, ia akan membentuk “team of rivals” yang merangkul pihak oposisi dalam kabinet pemerintahannya.

Lantas pertanyaannya, benarkah persatuan akan terjadi hanya dengan bermodal kesamaan visi atau ideologi, yang dalam konteks ini adalah kecintaan terhadap Indonesia?

Dalam banyak kasus, jawabannya adalah tidak.

Melihat gerakan-gerakan di berbagai belahan dunia, persatuan kerap kali terjadi bukan karena kesamaan visi, melainkan karena berbasis kesamaan strategi yang dijalani.

Gerakan feminis di AS misalnya, kendatipun mereka memiliki visi yang sama yaitu menghapus bias dan ketidaksetaraan gender, toh nyatanya karena perbedaan strategi dan pandangan terkait cara menuju visi tersebut, gerakan-gerakan tersebut tidak menjadi satu kesatuan yang utuh

Dalam konteks Prabowo dengan Jokowi, tentu saja merupakan hal bagus apabila keduanya sama-sama mencintai Indonesia dan tidak menginginkan perpecahan di tengah masyarakat. Akan tetapi, persoalannya bukan pada masalah kesamaan visi tersebut, melainkan pada seberapa baik keduanya dapat menyamakan strategi politik.

Jika melacak track record-nya, Prabowo kerap mendengungkan ekonomi kerakyatan yang condong ke arah proteksionisme. Lalu, apakah itu akan sejalan dengan kebijakan investasi terbuka ala Jokowi?

Terlebih lagi, Jokowi besar kemungkinan besar tidaklah memiliki pandangan pertahanan yang sama dengan Prabowo karena tidak berasal dari militer.

Ini misalnya terlihat pada debat Pilpres 2019, ketika Prabowo mengkiritik pernyataan Jokowi yang menyebut selama 20 tahun ke depan tidak ada invasi dari negara asing, pun begitu dengan pernyataan terkait besarnya anggaran pertahanan Indonesia.

View this post on Instagram

Prabowo jadi menteri mengundang pro kontra. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 24, 2019 at 3:00am PDT

Besar kemungkinan Prabowo memang menganut paradigma realisme pertahanan. Paradigma ini mengacu pada pandangan Thomas Hobbes terkait kondisi alamiah manusia yang cenderung egois.

Mengabstraksikannya pada level negara, terdapat pandangan bahwa negara akan selalu berlaku self-interest. Artinya, jika memang memungkinakan, akan selalu ada potensi bahwa negara lain akan menginvasi Indonesia apabila dinilai kondisi itu memungkinkan.

Atas dasar tersebut, terdapat pandangan bahwa peningkatan pertahanan negara, seperti kualitas dan kuantitas tentara serta alutsista, adalah niscaya untuk dilakukan.

Dalam pandangan militer, peningkatan kekuatan pertahanan dibutuhkan agar negara selalu dalam kondisi siap apabila terdapat ancaman-ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan, ataupun untuk memberi efek takut agar negara lain tidak melakukan invasi.

Illusion of Control

Sampai saat ini, sikap Prabowo terhadap Tiongkok memang dipandang ambivalensi. Di satu sisi, Prabowo memandang hubungan dengan Tiongkok itu penting.

Bahkan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia Xiao Qian pernah menyambangi kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor dalam rangka menyampaikan undangan perayaan Hari Nasional Tiongkok.

Terlebih lagi, ada potensi Indonesia akan mendapat sanksi dari AS karena membeli alutsista dari Rusia pun karena lebih condong ke Tiongkok di tengah ketegangan perang dagang dengan AS.

Jika benar-benar mendapat sanksi dari AS, mau tidak mau Indonesia harus membangun blok kekuatan dengan negara lain, salah satunya Tiongkok.

Namun, di sisi lain, Prabowo juga bersikap sangat waspada terhadap hegemoni kekuatan Tiongkok terutama di sektor ekonomi dan militer.

View this post on Instagram

Bagaimana nasib HAM di tangan Indonesia? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 20, 2019 at 7:58pm PDT

Jokowi sepertinya sadar akan sikap tersebut. Oleh karenanya, untuk menjamin keseimbangan kabinet dan menjaga hubungan diplomasi dan investasi dengan Tiongkok, ia menempatkan sosok yang bisa menjadi jembatan.

Untuk tetap menjaga diplomasi, Retno Marsudi dipertahankan sebagai Menteri Luar Negeri. Lalu untuk menjaga kelanjutan investasi dengan Tiongkok, Jokowi tetap mempercayakan sosok Luhut Binsar Pandjaitan.

Yang tidak kalah menarik adalah penempatan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yang kemudian diberikan hak veto untuk membatalkan kebijakan Prabowo bila dipandang berbeda dengan visi misi Presiden – katakanlah jika telah ada aturan hukum terkait hal tersebut.

Lalu, apakah strategi tersebut benar-benar akan berhasil?

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Jokowi perlu untuk menyamakan strategi, alih-alih hanya berdasar pada kesamaan visi dengan Prabowo.

Jika hal tersebut tidak dilakukan, dan Jokowi hanya bersandar pada kepercayaan kecintaan Prabowo kepada Indonesia, besar kemungkinan Jokowi akan mengalami apa yang disebut dengan illusion of control atau ilusi kontrol.

Ilusi kontrol sendiri adalah kondisi ketika seseorang memiliki tendensi untuk percaya bahwa dirinya dapat mempengaruhi sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dikuasainya.

Menimbang pada perbedaan pandangan ekonomi, politik, dan pertahanan. Ini benar-benar menjadi potensi konflik kepentingan antara Jokowi dengan Prabowo. Akan tetapi, tentu saja terbuka lebar pula bahwa Prabowo akan menjadi Menhan yang luar biasa karena kompetensinya yang mumpuni di bidang pertahanan. Menarik untuk dinantikan. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada 3 November 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah berujar untuk tidak memilih Jaksa Agung dari kalangan partai politik (parpol). Anehnya, dengan tidak mempertahankan konsistensi pernyataannya, 17 hari kemudian, atau tepatnya 20 November 2014, Jokowi justru mengangkat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, HM Prasetyo yang merupakan kader Partai Nasdem, sebagai Jaksa Agung.

Berbagai pihak sontak mempertanyakan dan mengkritik keputusan mantan Wali Kota Solo tersebut. Anggota Komisi III DPR kala itu Muslim Ayub misalnya, mengomentari pengangkatan Prasetyo dengan mengungkapkan bahwa jika politisi menjadi Jaksa Agung maka penegakan hukum di Indonesia tidak akan pernah menjadi baik.

Politisi Parta Gerindra yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa juga turut berkomentar dengan mempertanyakan alasan Jokowi memilih politikus Nasdem tersebut, melihat prestasi Prasetyo di Kejaksaan terbilang minim.

Demi menepis segala tuduhan tersebut, Prasetyo lantas mengundurkan diri dari segala bentuk kepengurusan struktural di Partai Nasdem.

Namun, sepertinya pernyataan bahwa Prasetyo yang tidak lagi berafiliasi ke Nasdem hanya terjadi di atas kertas. Pasalnya, selama 5 tahun memimpin Korps Adhyaksa, Prasetyo oleh banyak pihak dinilai telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan Nasdem.

Kini, jabatan Prasetyo itu telah digantikan oleh ST Burhanuddin yang merupakan sosok dari internal kejasaan sendiri. Namun, belakangan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah adik dari TB Hasanuddin – politikus PDIP yang pada 2018 lalu maju pada Pilkada Jawa Barat.

Pertanyaannya adalah akankah Burhanuddin menjadi babak kelanjutan dari apa yang pernah terjadi pada Prasetyo?

Plot Twist PDIP?

Mempertanyakan afiliasi politik Burhanuddin memang beralasan. Pasalnya, dalam kasus Prasetyo, hal tersebut cukup berpengaruh dalam perjalanan penegakan hukum sepanjang era kekuasaannya.

Sepak terjang Prasetyo, dalam laman Law Justice, disebut telah membuat wajah penegakan hukum yang dimainkan oleh Kejagung kental bermuatan kepentingan pribadi atau golongan, bahkan terkesan menjadi corong para penguasa dalam memainkan peranan politik.

Hal ini misalnya terlihat dari penuturan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dari unsur Kejaksaan, Johanis Tanak yang menceritakan dengan lugas pengalamannya saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Sulawesi Tengah.

Saat itu, Johanis sempat menangani perkara dugaan korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tengah Mayor Jenderal (Purn) TNI, Bandjela Paliudju yang juga merupakan penasehat Partai Nasdem Sulawesi Tengah.

Atas hal ini, Johanis kemudian dipanggil untuk menghadap Jaksa agung. Singkat cerita Bandjela Paliudju akhirnya divonis bebas karena dinilai bukti yang dihadirkan tidak cukup valid.

Apakah Jaksa Agung telah mengintervensi penanganan hukum tersebut? Bisa iya, bisa juga tidak. Namun, yang jelas pemanggilan Johanis oleh Jaksa Agung telah memberi kesan tendensius adanya intervensi.

Tidak hanya itu, beberapa pihak juga mencurigai posisi Jaksa Agung menjadi alasan beberapa kader partai lain berpindah ke Nasdem.

Kendati tidak secara eksplisit, Koodinator Konsorsium LSM Bengkulu, Syaiful Anwar juga pernah berujar dengan halus terkait dugaan tersebut.

Kasus ini misalnya terjadi pada Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara, Vicky Lumentut yang tiba-tiba membelot ke Nasdem setelah sebelumnya diduga terkait kasus korupsi yg sedang diusut Kejagung.

Atas keganjilan hal tersebut, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyebut Vicky sedang mencari perlindungan hukum terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapinya.

Tidak hanya Demokrat, hal ini juga disebut membuat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meradang karena banyak kepala daerah PDIP berlabuh ke Nasdem. Ini diungkapkan salah satunya oleh Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio.

Melihat datanya, sampai saat ini telah terdapat 195 kepala daerah yang menjadi kader Nasdem. Efeknya terbilang fantastis, bagaimana tidak, suara Nasdem di Pemilu 2019 melejit menjadi 9,05 persen, setelah sebelumnya hanya memperoleh 6,72 persen suara pada Pemilu 2014.

Melihat angka fantastis tersebut, sepertinya kita dapat memahami mengapa pengamat politik Rocky Gerung pernah berujar bahwa kunci kekuatan Nasdem adalah karena memiliki Jaksa Agung.

Tapi anehnya, di tengah keluhan banyak pihak terkait kontroversi yang menimpa Jaksa Agung, Jokowi kala itu nyatanya tidak memberhentikan Prasetyo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Korps Adhyaksa.

Terkait hal tersebut, besar kemungkinan karena Jokowi tidak ingin merusak hubungannya dengan Surya Paloh, menimbang Nasdem merupakan salah satu parpol pendukung utama Jokowi di Pilpres 2019.

Walau demikian, Jokowi atau mungkin tepatnya PDIP, sepertinya tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Terlebih lagi, hubungan Mega dengan Surya Paloh saat ini tengah dirundung perseteruan.

Surya Paloh misalnya melontarkan pernyataan untuk mempertahankan posisi Prasetyo sebagai Jaksa Agung, namun PDIP membalas dengan pernyataan bahwa Jaksa Agung seharusnya dipilih dari kalangan profesional atau internal kejaksaan.

View this post on Instagram

Jaksa Agung ST Burharuddin disebut tak bebas kepentingan partai. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 24, 2019 at 5:00am PDT

Seolah mengiyakan, Jokowi kemudian mengangkat ST Burhanuddin dari kalangan internal Kejaksaan sebagai Jaksa Agung yang baru – setidaknya dalam kacamata publik di awal-awal.

Akan tetapi, sepertinya telah terjadi plot twist. Burhanuddin ternyata merupakan adik dari politisi PDIP, TB Hasanuddin.

Praktis, fakta ini mengundang berbagai kecurigaan dari berbagai pihak bahwa Burhanuddin adalah sosok yang memang disiapkan oleh PDIP karena tidak ingin mengulangi kesalahannya memberikan posisi strategis tersebut kepada Nasdem.

Hukum Tidaklah Netral?

Melihat fenomena perebutan posisi Jaksa Agung yang memiliki wewenang penegakan dan intervensi hukum, sangat relevan bagi kita untuk melihat pertanyaan Miro Cerar dalam The Relationship Between Law and Politics, yaitu apakah kekuasaan hanyalah sarana untuk mewujudkan hukum, atau apakah kekuasaan sebenarnya adalah hukum itu sendiri?

Menilik dari fenomena Jaksa Agung yang punya kaitan dengan kepentingan politik, ini memberi jawaban atas pertanyaan Cerar bahwa kekuasan atau politik sepertinya adalah hukum itu sendiri.

Namun, menurut Cerar, kategori tersebut adalah penegakan hukum yang terjadi di negara otoriter, di mana kekuasaan pemerintah atau politik begitu absolut. Menimbang Indonesia merupakan negara demokrasi, apakah kategori Cerar akan membuat kita harus menempatkan Indonesia sebagai negara otoriter dalam hal supremasi hukum?

Sepertinya tidak.

Mengutip José María Maravall dalam The Rule of Law as a Political Weapon, disebutkan bahwa demokrasi dan supremasi hukum, bagaimanapun, dapat memberikan peluang dan insentif bagi politisi untuk saling menumbangkan satu sama lain.

Lanjut Maravall, terdapat dua jenis strategi hukum ketika dijadikan alat untuk kepentingan politik dalam demokrasi.

Pertama, politisi dapat menggunakan demokrasi untuk mensubordinasi peradilan dan untuk mengatasi batas-batas yang ditetapkan oleh aturan hukum.

Kedua, di tengah usaha mempertahankan demokrasi, independensi hakim diubah menjadi instrumen politik untuk menyingkirkan lawan politik.

Jika politisi menggunakan independensi hakim sebagai instrumen melawan demokrasi, menurut Maravall, ini akan dilakukan ketika lembaga-lembaga politik lemah. Masyarakat dibagi dalam dukungannya terhadap rezim, peradilan di luar kendali parlemen, dan pemerintah memusuhi demokrasi. Dalam keadaan ini, probabilitas keberhasilan strategi yang disebut subversif ini meningkat dengan tajam.

Melihat pada konteks tersebut, sepertinya iklim penegakan hukum Indonesia tengah memperlihatkan indikasi yang disebutkan oleh Maravall.

Melihat pada dugaan abuse of power dalam konteks Kejaksaan ini, nyatanya pihak berotoritas tidak mengambil langkah seperti melakukan pemecatan.

Badan-badan pengawas seperti Ombudsman pun yang telah mendapat ratusan pengaduan terkait dugaan abuse of power, nyatanya tidak mampu memberi peran berlebih selain memberikan data.

View this post on Instagram

"Rekam jejaknya di bidang komunikasi minim" – Damar Juniarto, Executive Director SAFEnet. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 24, 2019 at 12:55am PDT

Masyarakat sendiri saat ini terbagi ke dalam sekat-sekat politik, pun begitu dengan para kader partai yang senantiasa membela partainya mati-matian. Terkait yang terakhir, sepertinya itu memang menjadi tugasnya untuk mempertahankan citra partai di hadapan publik.

Lalu pemerintah, atas berbagai kasus justru telah melakukan berbagai kebijakan yang tidak mencerminkan negara demokrasi.

Kembali pada persoalan Jaksa Agung saat ini yang sepertinya memiliki afiliasi politik dengan PDIP akan berpotensi kembali mengulang tesis bahwa demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia sepertinya hanya berjalan secara struktural semata.

Atas kasus Prasetyo, apakah bisa dianggap bahwa hal serupa juga akan terjadi pada Burhanuddin di mana keputusan-keputusan penegakan hukumnya justru memberi keuntungan politik terhadap PDIP?

Tentu saja terlalu dini untuk menyimpulkan hal tersebut. Fenomena sebaliknya di mana Burhanuddin dapat menjalankan peran dan fungsi Jaksa Agung secara profesional juga terbuka lebar.

Akan tetapi, mengutip pada pandangan Jeffry A. Winters dari Northwestern University dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor, sistem politik di Indonesia adalah pencampuran dari demokrasi dengan politik oligarki.

Atas hal ini, para oligark yang banyak berdiam di balik pendanaan parpol akan meminta hadiah-hadiah atas biaya yang telah mereka investasikan.

Ini membuat praktik politik tidak ubahnya seperti aktivitas pasar yang sarat akan kegiatan jual beli yang senantiasa memperhitungkan kalkulasi untung rugi.

Menilik pada kasus ini, pandangan konservatif terhadap hukum yang menyebut supremasi hukum dapat berlaku netral sepertinya merupakan hal yang begitu naif. Institusi hukum, sehebat apapun klaim indepedensinya, selalu memiliki potensi untuk menjadi alat meraih kepentingan politik. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Orang bebas untuk berpartisipasi dalam pemilihan, tetapi pemilik modal yang ada di partai politik juga akan ikut campur. Karena demokrasi berbiaya tinggi, sponsor diperlukan untuk memenuhi biaya politik, dan itu adalah sarang oligarki yang tidak memberikan apa pun secara gratis”.

Begitulah pernyataan menohok Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Firman Noor yang mengomentari laju demokrasi Indonesia yang disebutnya merupakan pencampuran dengan oligarki.

Mau bagaimana lagi, semenjak pemilihan langsung diberlakukan, itu tidak hanya mengembalikan hak individu untuk memilih wakilnya secara langsung, melainkan juga membawa segudang persoalan yang bermuara pada tingginya biaya politik.

Tanpa dapat dihindari, politik transaksi adalah konsekuensi praktis yang sudah terlanjur menjadi praktik lumrah dan terbenarkan.

Terkait hal ini, menarik untuk melihat pernyataan Profesor di Northwestern University, Jeffrey A. Winters yang mendefinisikan oligarki sebagai politik pertahanan kekayaan oleh pelaku yang memiliki kekayaan material (oligark).

Politik yang merupakan usaha untuk mewujudkan keinginan bersama, secara pahit telah bertransformasi menjadi aktivitas ekonomi (keuntungan). Tidak ubahnya dengan pasar, akan selalu terdapat transaksi atau deal-deal politik yang berfokus pada kalkulasi keuntungan dari investor.

Suka tidak suka, demokrasi saat ini dimulai oleh para pemilik modal dan diakhiri dengan bagi-bagi jabatan sesuai dengan seberapa besar biaya yang mereka investasikan – ini yang disebut dengan spoils system.

Melihat dari perspektif ini, kita cukup memahami mengapa politikus Nasdem yang tidak memiliki latar belakang di bidang IT, Johnny G. Plate justru ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Atas hal ini, wajar saja jika berbagai pihak menilai penunjukkan Johnny adalah spoils system karena Nasdem merupakan salah satu partai pendukung utama Jokowi.

View this post on Instagram

"Rekam jejaknya di bidang komunikasi minim" – Damar Juniarto, Executive Director SAFEnet. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 24, 2019 at 12:55am PDT

Johnny sendiri bukan orang sembarang di Nasdem. Mantan anggota Komisi XI DPR RI ini adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai, yang tentunya membuat Nasdem memiliki alasan yang kuat menempatkan kadernya di posisi Menkominfo.

Tentu pertanyaannya, apa keuntungan politik yang akan didapatkan Nasdem dengan Johnny ditempatkan di Menkominfo?

Penyeimbang BIN?

Akhir-akhir ini hubungan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sepertinya sedang dirundung perseteruan. Puncaknya tentu ketika acara pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua DPR, di mana berbagai media massa menyoroti gestur Mega yang tidak menyalami Surya Paloh.

Berbagai manuver politik Surya disebut sebagai alasan memburuknya hubungannya dengan Mega.

Mulai dari pernyataan Surya yang menyebut Jokowi adalah kader partainya, sampai dengan adanya dugaan Nasdem mulai menapaki strategi untuk membangun blok kekuatan politik baru.

Kita dapat berspekulasi, Surya mungkin sudah menyadari hubungannya akan sulit membaik kembali dengan Mega. Terlebih, putri Soekarno ini dikenal dengan sifat yang sukar berbaikan dengan seseorang apabila sudah terlanjur menaruh bara amarah.

Atas dasar ini, Surya sepertinya sedang menyiapkan “jaminan politik” atau “kartu as” apabila skenario terburuk, yaitu hubungan politiknya dengan Mega akan berakhir.

Mega bersama PDIP, saat ini tengah menapaki jalan menuju partai yang tidak terkalahkan atau partai dominan.

Terpilih kembalinya Jokowi sebagai presiden menunjukkan pos eksekutif sudah diamankan. Lalu pos legislatif diamankan dengan terpilihnya Puan sang anak sebagai Ketua DPR. Ditambah lagi kursi PDIP di parlemen saat ini yang berjumlah 128 kursi adalah yang terbanyak dari parpol lainnya.

Kemudian, Jaksa Agung yang baru, ST Burhanuddin ternyata adalah adik kandung dari politikus PDIP, TB Hasanuddin. Terakhir, tentunya adalah Budi Gunawan (BG) yang memiliki hubungan yang dekat dengan Mega dan PDIP ditempatkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Terkait yang terakhir, pos tersebut cukup menentukan. Dengan menempatkan BG sebagai Kepala BIN, Mega memiliki pranata penambang informasi yang akan berguna untuk menentukan strategi politik.

Sebagaimana kita ketahui, BIN memang berurusan dengan hilir mudiknya informasi karena bertugas untuk mendeteksi ancaman dini dan memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas seperti penyadapan. Hal ini tentu akan mendatangkan keuntungan secara politik bagi partai banteng tersebut.

Informasi pada konteks ini adalah political values, sebagaimana menurut Susanna Davies yang mengutip White, ini adalah apa yang disebut sebagai pendekatan power-based terhadap informasi.

Pendekatan ini mendefinisikan analisis politik dalam hal sifat, distribusi, dan pelaksanaan kekuasaan dalam masyarakat secara keseluruhan dan mengacu pada proses di mana kekuasaan dikerahkan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan individu, kelembagaan atau kolektif melalui kerja sama, konflik, dominasi, eksploitasi, paksaan dan sejenisnya.

Ini kemudian melahirkan diktum global bahwa knowledge itself is power atau pengetahuan adalah kekuatan itu sendiri.

Penjelasan ini selaras dengan pernyataan Rocky Gerung bahwa kekuatan PDIP sebenarnya karena memiliki BIN.

View this post on Instagram

Diduga adanya perseteruan, Mega tak salami AHY dan Surya Paloh ketika hadiri pelantikan DPR. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 3, 2019 at 8:00am PDT

Hal inilah yang sepertinya menjadi alasan mengapa kursi Menkominfo menjadi sentral kekuatan politik, terutama bagi Nasdem yang berhasil mendudukinya.

Bagaimana tidak, pos ini memiliki kapabilitas yang sama dengan BIN karena juga mampu untuk menyerap hilir mudik informasi. Tidak hanya memantau perputaran informasi, Menkominfo juga memiliki wewenang untuk memutus komunikasi, memblokir informasi tertentu, ataupun menentukan informasi apa yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Mengutip filsuf Perancis Michael Foucault, kemampuan dalam memantau dan mengontrol informasi ini dapat kita pahami sebagai konsep panopticism. Konsep ini mengacu pada kemampuan untuk melihat segalanya, semua orang, dan sepanjang waktu. Oleh karenanya, menurut Foucault, ini dapat digunakan sebagai kekuatan untuk mengontrol individu.

Dengan posisinya sebagai Menkominfo, tentu Johnny mampu memantau segala bentuk aliran informasi di media yang dapat digunakan sebagai logistik politik seperti membangun strategi politik.

Tidak hanya itu, pada tahun 2015 telah terbentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dengan mengkoordinir semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.

Menkominfo sebagai lembaga yang memiliki hierarki di atas BSSN, tentu saja dapat meminta segala bentuk informasi yang dikelola BSSN atas dalih koordinasi.

Atas fungsinya yang serupa dengan BIN, tidak heran lahirnya BSSN menuai berbagai keberatan karena dinilai akan membuat Signals Intelligence (Sigint) atau intelijen sinyal akan tumpang tindih dengan BIN.

Jika Johnny mampu mengoptimalkan kapabilitas Menkominfo dan membangun koordinasi yang baik dengan BSSN, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa posisi tersebut berpotensi besar memberi keuntungan politik yang besar.

Tidak hanya mampu menyamai kemampuan BIN, posisi Menkominfo yang diisi oleh Johnny nyatanya juga dapat menjadi objek kapitalisasi oleh Surya Paloh dan Nasdem. Lalu, kapitalisasi seperti apa yang dimaksud?

Kapitalisasi Menkominfo

Kembali mengutip Winters, oligarki yang merupakan politik pertahanan kekayaan ini mencangkup dua komponen, yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan. Dengan kata lain, putusan politik mestilah melibatkan keuntungan ekonomi untuk menjamin kembalinya modal investasi.

Melihat kemampuan Menkominfo, ini tentu sangat selaras dengan usaha Surya di bidang media massa. Surya sendiri tercatat sebagai pemilik Metro TV, salah satu media massa sukses di tanah air.

Melihat pertautan tersebut, menjadi masuk akal apabila banyak pihak berspekulasi bahwa penempatan Johnny di Menkominfo boleh jadi juga punya kaitan ke arah tersebut.

View this post on Instagram

Sejumlah pimpinan partai koalisi Jokowi temui Surya Paloh Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #suryapaloh #koalisi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 23, 2019 at 12:29am PDT

Dengan kemampuan Menkominfo dalam mengontrol dan memblokir informasi, tentu saja posisi tersebut sangat vital. Apalagi, industri dan ekonomi nasional dan dunia saat ini sedang bergerak ke arah digital dengan konsumsi data sebagai sentralnya.

Pemerintahan Presiden Jokowi juga diketahui tengah fokus untuk membangun ekonomi digital. Hal ini diupayakan lewat berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi digital, seperti pembangunan Palapa Ring yang merupakan proyek jaringan serat optik yang menghubungkan internet di seluruh Indonesia.

Pendanaan proyek yang memakai dana Universal Services Obligation (USO) yang dikumpulkan dari operator telekomunikasi setiap tahunnya ini terbilang menggiurkan. Pasalnya, dengan durasi pembayaran selama 15 tahun, setiap tahunnya dana USO yang terkumpul dapat mencapai Rp 2 triliun.

Pada akhirnya kita dapat melihat, penempatan Johnny sebagai Menkominfo merupakan intrik dari politik oligarki. Ini tidak hanya memberi keuntungan kepada Nasdem untuk menyimbangi PDIP – jika dapat dikatakan demikian – melainkan juga dapat menjadi objek kapitalisasi para oligark. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Perpolitikan nasional Indonesia mungkin tengah terkejut. Bagaimana tidak, setelah bersusah payah dan mengeluarkan berbagai perngorbanan dalam tarung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Prabowo Subianto akhirnya berlabuh di pelukan koalisi Joko Widodo (Jokowi). Peristiwa ini, sepertinya adalah yang pertama di dunia.

Keheranan serupa juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya yang berujar bahwa ia tidak pernah melihat sejarah politik di dunia, di mana calon presiden menjadi menteri dari lawannya.

Keheranan ini tentu bukan persoalan sejarah semata, melainkan juga menimbang pada berbagai aspek yang justru memperlihatkan Prabowo sebaiknya konsisten menjadi oposisi apabila ingin menatap Pilpres 2024.

Dalam kalkulasi insentif elektoral, apabila Prabowo bersama Gerindra tetap menjadi oposisi, ini akan melegitimasi kesetiaannya kepada pendukung yang telah banyak berkorban pada Pemilu lalu. Atas dasar ini, berbagai pihak akan bertanya, apakah Prabowo ingin melakukan pengkhianatan terhadap pendukungnya dengan menjadi menteri Jokowi?

Menimbang persoalan status quo, bukankah Prabowo justru akan dipandang setara dengan Jokowi apabila memainkan peran check and balance dalam laju pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Dengan menjadi menteri Prabowo justru bisa disebut sebagai “pembantu” presiden. Ini tentu merupakan penurunan status, di mana sebelumnya Prabowo merupakan penantang yang tangguh.

Tidak hanya itu, secara konstitusional, Jokowi tidak dimungkinkan lagi untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Juga, sampai saat ini, belum terdapat nama yang digadang dapat melampaui popularitas dari keduanya.

Atas berbagai faktor tersebut, lantas mengapa Prabowo menerima tawaran Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan?

Kalkulasi Politik Prabowo

Tidak diragukan lagi, mungkin inilah manuver politk paling gamblang dan mengherankan dalam sejarah perpolitikan Indonesia.

Berbagai pertanyaan telah dilontarkan publik kepada Partai Gerindra terkait alasan sang Ketua Umum masuk ke dalam lingkaran Istana. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik turut menanggapi berbagai pertanyaan runcing tersebut. Baginya, manuver Prabowo untuk masuk koalisi pemerintahan adalah demi kepentingan bangsa.

Dengan frekuensi yang sama, Prabowo selepas bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dengan begitu persuasif mengutarakan: “Kita tidak ingin Indonesia rusak, tidak ingin negara kita pecah belah, kita sepakat menjaga keutuhan dan persatuan nasional, dan kita sepakat menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan.”

Baik Taufik maupun Prabowo, seperti biasa, mengeluarkan pernyataan normatif melegakan. Terlebih Prabowo, dengan melakukan pengulangan kata “kita tidak ingin” dan “kita sepakat” ini adalah teknik orasi yang memberi kesan kesungguhan – teknik yang kerap digunakan salah satunya oleh Presiden Soekarno, sang orator terhebat Indonesia.

Namun, melihat pernyataan Prabowo, mantan Danjen Kopassus ini justru memperlihatkan ketidakselarasan antara sikap dan perbuatan. Jika Prabowo memang sedari awal mementingkan keutuhan dan persatuan nasional, mengapa dirinya membiarkan tim pemenangannya memainkan politik identitas yang menciptakan polarisasi ekstrem di tengah masyarakat pada masa kampanye lalu?

Tidak hanya itu, Prabowo juga menolak hasil hitung cepat yang menunjukkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan ia melakukan sujud syukur kemenangan berdasarkan hitungan versi kubunya serta melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak menerima hasil Pilpres 2019 yang disebutnya penuh kecurangan.

Segala bentuk kecurigaan tersebut pada dasarnya tidak masalah. Akan tetapi, pihak Prabowo justru tidak mampu memberikan bukti-bukti meyakinkan yang dapat memenangkan gugatannya di MK waktu itu. Tidak hanya itu, sentimen terkait MK tidak berlaku adil tidak luput untuk disertakan.

Lalu, mengapa baru sekarang Prabowo memberikan orasi-orasi mengenai pentingnya keutuhan dan persatuan nasional dengan memilih bergabung ke dalam pemerintahan? Jikapun Prabowo ingin meredakan tensi politik, bukankah cukup dengan meluruskan masifnya sentimen-sentimen negatif yang memecah belah?

Atas berbagai keganjilan ini, maka tidak mengherankan berbagai pihak menyebutkan motif Prabowo adalah terkait perhitungan politik semata.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris misalnya, menduga bahwa Prabowo sudah memiliki perhitungan bahwa dirinya tidak memiliki peluang lagi untuk maju di Pilpres 2024. Lanjutnya, pilihan menjadi menteri tentu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa.

Apabila Prabowo sudah melakukan kalkulasi bahwa dirinya tidak memungkinkan untuk maju pada tarung Pilpres 2024, tentu masuk akal baginya apabila menerima tawaran Menteri Pertahanan dari Jokowi.

Posisi Menteri Pertahanan sendiri bukanlah jabatan sembarang. Menteri Pertahanan adalah menteri utama yang disebutkan dalam konstitusi UUD 1945.

Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, ketiganya adalah pihak berwenang yang dapat menggantikan peran Presiden dan Wakil Presiden apabila tidak dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Atas dasar ini, ketiga kementerian tersebut tidak dapat diubah dan dibubarkan oleh presiden.

Di luar segi strategisnya posisi Menteri Pertahanan, terdapat pula gairah ekonomi yang menggiurkan.  Pasalnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 127,4 triliun. Jumlah ini adalah yang terbesar dibandingkani kementerian lainnya.

Melihat pada kalkulasi keuntungan yang akan didapatkan oleh Prabowo, besar kemungkinan Prabowo mengalami apa yang disebut dengan loss aversion. Konsep apakah itu?

Kalkulasi Keuntungan yang Keliru?

Loos aversion adalah fenomena psikologis ketika ketakutan kehilangan sesuatu lebih memotivasi seseorang dibanding dengan prospek mendapatkan keuntungan. Kahneman dan Tversky dalam Prospect Theory, menyebut loss aversion ini dengan slogan losses loom larger than gains atau kerugian nampak lebih besar daripada keuntungan.

Terkait dengan aktivitas kalkulasi keuntungan atau kalkulasi rasional, ini sebetulnya identik dengan ciri manusia yang disebut sebagai homo economicus atau makhluk ekonomi. Dalam melakukan kalkulasi ekonomi atau kalkulasi keuntungan, manusia kerap menyandarkan pada perhitungan matematis yang pasti.

Akan tetapi, hitungan matematis tersebut dapat bertransformasi menjadi hitungan mengenai values atau nilai ketika bersinggungan dengan pengaruh psikologis yang inheren dalam diri manusia. Ketika values telah terbentuk, ini akan menjadi aspek yang mendasari dan memotivasi sikap serta perilaku sang individu.

Artinya, apabila Prabowo menilai values akan kehilangan sesuatu – yaitu tawaran menjadi Menteri Pertahanan – akan lebih besar daripada prospek keuntungan yaitu peningkatan elektabilitas, maka Prabowo telah mengalami apa yang disebut dengan loss aversion.

Alih-alih menyiapkan logistik untuk menatap Pilpres 2024 yang mungkin tidak dapat diraihnya lagi, hal ini menjadi pilihan yang sangat rasional baginya agar tidak kehilangan tawaran yang sudah berada di depan mata.

Ini tentu adalah pilihan yang tidak sembarangan. Pasalnya, partai berlambang garuda tersebut untuk pertama kalinya akan menikmati kue kekuasaan yang sudah 10 tahun tidak dinikmatinya.

https://twitter.com/iwilson69/status/1186241196735156224

Di luar persoalan loss aversion, menjadi Menteri Pertahanan adalah wadah yang tepat untuk mengekspresikan self-actualization Prabowo yang concern di dunia pertahanan. Psikolog Abraham Maslow, menempatkan self-actualization sebagai hierarki tertinggi dalam “piramida kebutuhan” yang dirumuskannya. Artinya, self-actualization adalah puncak dari kebutuhan manusia.

Mengacu pada Maslow, apabila Prabowo memang memanfaatkan momentum tawaran Menteri Pertahanan dari Jokowi sebagai wadah mengekspresikan self-actualization, maka ia bisa memperkuat hitung-hitungan untung rugi yang didapatkannya secara politik.

Praktis, menimbang kesempatan pencalonan diri pada Pilpres 2024 yang belum tentu dapat dimenangkan, masuk akal bagi Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan dengan menjadi Menteri Pertahanan.

Selain itu, manusia disebut kerap melakukan kesalahan dalam menaksir keuntungan karena kuatnya dorongan psikologis.

Maksudnya, jika membandingkan kekuatan politik presiden dan menteri, yang lebih kuat tentu saja adalah presiden. Namun, ketika efek psikologis seperti loss aversion dan self-actualization lebih kuat, ini akan melahirkan bias, sehingga kalkulasi yang tidak menguntungkan justru dipandang sebaliknya.

Pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa alasan Prabowo menerima tawaran Menteri Pertahanan dari Jokowi adalah karena menilai ini adalah kesempatan yang mungkin tidak datang dua kali. Terlebih lagi, pada Pilpres 2024, sepertinya Prabowo tidak akan menempatkan dirinya kembali di pusat tarung politik, walaupun hal yang sebaliknya juga masih mungkin terjadi. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sebenarnya, hadirnya sosok Nadiem Makarim sebagai calon menteri tidak begitu spesial, mengingat sosok menteri dari kalangan pengusaha memang telah menjadi tren dan lazim. Namun, terdapat dua hal yang membuat sosok Nadiem menjadi berbeda, yaitu sampai saat ini Nadiem adalah sosok termuda (35 tahun) yang dipanggil Jokowi, dan latar usahanya yang merupakan startup atau berbasis ekonomi digital.

Dua hal tersebut selaras dengan sinyal yang pernah dikeluarkan oleh Jokowi ketika menyebut akan adanya menteri muda karena kebutuhan akan orang-orang dinamis, fleksibel, dan mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat, dan keinginan untuk mengembangkan ekonomi digital dalam rangka visi revolusi industri 4.0.

Tidak hanya itu, di banyak kesempatan, Jokowi juga mengutarakan dukungan pada perkembangan startup dan menginginkan lebih banyak lagi unicorn – sebutan untuk startup yang memiliki valuasi di atas US$ 1 juta – yang saat ini hanya berjumlah lima, yaitu Gojek, Traveloka, Bukalapak, OVO dan Tokopedia.

Atas dipanggilnya Nadiem, Chief Corporate Affairs Gojek, Nila Marita menilai ini menjadi sejarah baru bagi startup Indonesia karena baru pertama kalinya seorang pengusaha startup akan menduduki kursi menteri, dan merupakan pengakuan atas prestasi yang selama ini diraih Nadiem.

Melihat pada fenomena tersebut, pertanyaannya adalah apakah Nadiem adalah sosok yang tepat untuk mewujudkan visi ekonomi digital Jokowi?

View this post on Instagram

Ojek online tak setujui Nadiem jadi menteri? Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 22, 2019 at 3:00am PDT

Mimpi Ekonomi Digital

Yang pertama dan utama tentunya adalah pertanyaan mengapa Jokowi ingin menggenjot perkembangan ekonomi digital?

Jawaban atas pertanyaan tersebut besar kemungkinan adalah terkait motif ekonomi dari keinginan Jokowi untuk meningkatkan investasi. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong pernah mengungkapkan bahwa ada dua sektor yang menjadi tulang punggung investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia, yaitu sektor pengelolahan industri smelter dan sektor e-commerce serta ekonomi digital.

Tom Lembong menyebutkan bahwa ada fenomena yang cukup mendadak karena dalam 3-4 tahun terakhir, terdapat tren 15-20 persen dari total FDI mengalir ke perusahaan-perusahaan startup unicorn. Ini membuat bisnis startup meloncat akibat arus modal yang sebelumnya hampir tidak ada.

Tom juga menyebutkan bahwa Jokowi sangat sadar akan potensi ekonomi digital, sehingga dirinya mendukung penuh perkembangan sektor ini melalui berbagai kebijakan.

Ahmad Fahim Didar, Founder dan Executive Director dari Aghaez Professional Services (AGHAEZ), sebuah firma konsultasi manajemen yang berfokus pada pengembangan kewirausahaan dan ekosistem startup di Afghanistan, mengungkapkan bahwa startup mungkin adalah perusahaan kecil, tetapi dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Didar mengutarakan bahwa startup dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan yang dapat meningkatan perekonomian. Tidak hanya itu, startup juga dapat berkontribusi terhadap dinamika ekonomi dengan memacu inovasi dan menyuntikkan intensitas kompetisi. Hal ini karena startup umumnya diisi oleh para pengusaha baru yang membawa ide-ide baru. Tentunya ini sangat dibutuhkan untuk menggerakkan inovasi dan menghasilkan kompetisi.

Kemudian, studi yang dilakukan oleh Hans Westlund, Amy Rader Olsson dan Johan P. Larsson di Swedia, memperlihatkan bukti yang cukup meyakinkan bahwa startup mempengaruhi pertumbuhan lapangan kerja secara positif, dan beberapa bukti menunjukkan startup dapat meningkatkan populasi.

Atas dasar ini, jelas terlihat bahwa startup tidak hanya memberikan bukti empiris seperti kenaikan FDI di Indonesia, melainkan juga diperlihatkan oleh kajian di Afghanistan dan Swedia yang memperlihatkan hal yang sama.

Melihat pada tren peningkatan FDI karenanya adanya startup unicorn, ini merupakan alasan yang sangat masuk akal mengapa Jokowi ingin menambah jumlah unicorn di Indonesia. Secara hitungan kasar, apabila lima unicorn dapat menyerap 15-20 persen FDI, maka pertambahan jumlah unicorn tentunya akan berbanding lurus dengan besarnya FDI yang diterima.

View this post on Instagram

Jokowi buka suara soal komposisi menteri di kabinet periode kedua Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com #kabinet #menteri #jokowi #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 15, 2019 at 5:56pm PDT

Untuk mewujudkan terciptanya unicorn-unicorn baru, pemerintah telah mengupayakan tiga hal. Pertama, menyediakan infrastruktur seperti jaringan internet broadband berkecepatan tinggi dan Palapa Ring. Kedua, menciptakan ekosistem pendukung dan iklim usaha yang baik bagi ekonomi digital. Ketiga, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di dunia digital.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong kecepatan dan efisiensi transaksi melalui agenda menciptakan cashless society. Kebijakan ini ditujukan untuk mencapai Masyarakat Digital pada 2020 mendatang yang dilakukan melalui program Go Digital Vision 2020. Cashless society ini tentunya memudahkan transaksi berbasis digital yang menjadi salah satu ciri utama dari ekonomi digital.

Lantas, dengan berbagai bukti terkait keberhasilan ekonomi digital seperti startup, apakah Nadiem merupakan sosok yang tepat untuk mewujudkan visi ekonomi digital tersebut?

Tepatkah Sosok Nadiem?

Penunjukan seseorang sebagai menteri tentunya tidak melalui pertimbangan seadanya. Mesti terdapat pertimbangan matang, khususnya terkait kapasitas sang calon menteri.

Nadiem Makarim tentu bukanlah orang sembarang. Kendati dirinya masih muda, pengalamannya di dunia bisnis digital sudah tidak perlu diragukan lagi. Saat ini, Gojek sebagai startup buatannya sudah bertransformasi menjadi decacorn, yaitu startup yang memiliki valuasi di atas US$ 10 miliar.

Valuasi Gojek sudah menyentuh angka US$ 9,5 miliar dan pada April 2019 lalu diperkirakan mendapatkan tambahan pendanaan senilai US$ 2 miliar.

Tidak hanya soal tingginya nilai valuasi. Gojek juga kembali masuk ke daftar tahunan perusahaan yang dinilai berhasil mengubah dunia versi majalah Fortune atau Fortune’s “Change the World” 2019.

Gojek masuk Fortune’s “Change the World” 2019 melalui inovasi GoPay yang dinilai telah mentransformasi percepatan inklusi finansial dan ekonomi digital di Indonesia.

Pencapaian ini menjadikan Gojek bukan hanya sebagai satu-satunya perusahaan Asia Tenggara dalam daftar Fortune’s “Change the World”, melainkan juga satu-satunya perusahaan Asia Tenggara yang berhasil masuk ke daftar yang diakui secara global tersebut sebanyak dua kali.

Tidak hanya dari Fortune, Gojek juga mendapatkan penghargaan dari The Straits Times Asian of the Year 2016 dan Bloomberg 50 tahun 2018 karena telah mengubah kehidupan ekonomi di Indonesia dengan cepat dan mendalam.

Dalam wawancara dengan Nikkei Asian Review, Nadiem menyebut total transaksi (GMT) Gojek pada 2018 sebesar Rp126 triliun. Kemudian, riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) menyebutkan perusahaan penyedia jasa ride-hailing ini memberikan kontribusi sebesar Rp 44,2 triliun untuk perekonomian Indonesia selama 2018 lalu.

Atas berbagai prestasi tersebut, tidak mengherankan apabila Nadiem diproyeksikan menjadi menteri ekonomi digital. Apabila nantinya Nadiem benar-benar menjadi menteri ekonomi digital, tugas yang menunggunya tidaklah ringan.

Yang utama, Nadiem diharapkan mampu mewujudkan potensi ekonomi digital tahun ini yang dalam laporan Google, Temasek, dan Bain & Company menyentuh angka US$40 miliar, dan akan menyentuh angka US$130 miliar pada tahun 2025. Praktis, Nadiem dituntut untuk memberikan berbagai dobrakan kebijakan dan regulasi.

Merujuk pada Nissim Cohen, Nadiem adalah seorang yang ditempatkan sebagai policy entrepreneur, yaitu pihak yang memanfaatkan peluang untuk mempengaruhi hasil kebijakan untuk meningkatkan kepentingan diri mereka sendiri.

Maksudnya, bukan pada pengertian Nadiem akan berlaku egois atau koruptif, melainkan akan membuat berbagai regulasi yang dapat mendorong majunya bidang ekonomi, terutama ekonomi digital.

Dalam studi yang dilakukan Cohen di Israel, ia menemukan bahwa policy entrepreneur dapat memberi berbagai perubahan regulasi dalam birokrasi yang memang mengacu pada concern sang policy entrepreneur.

Klo Nadiem menteri, sbnrnya bbrp org dkt Prabowo spt Maher Algadri & Zacky Anwar Makarim senang jg…
Wong anak itu keponakan mrk..

Nadiem putera Nono Anwar Makarim (kakak Zacky) yg menikah dgn Atika Algadri (kakak Maher)….

Jd kekuasaan berputar disitu2 aja sbnrnya

— SatoeDoeaSatoe (@satoedoeasatoe) October 21, 2019

Artinya, posisi menteri juga sebetulnya tidak akan begitu mengejutkan dapat direngkuh Nadiem. Apalagi, di luar sosoknya sebagai pengusaha startup yang sukses, jika melihat pada latar belakang keluarganya, Nadiem sebenarnya tidaklah asing dengan dunia politik, justru mungkin kehidupan politik begitu lekat dengannya.

Ia adalah anak tunggal dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri. Nono adalah salah satu praktisi hukum ternama di Indonesia yang pernah menjadi anggota Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lalu, Nadiem adalah keponakan Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim, mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) yang merupakan adik Nono. Zacky juga pernah menjadi Ketua Satgas Panitia Penentuan Pendapat Timor Timur (P3TT) pada akhir tahun 1990-an.

Dari sisi ibu, Atika Algadri adalah anak dari Hamid Algadri, seorang pejuang perintis kemerdekaan Indonesia keturunan Arab. Hamid Algadri sendiri berjasa dalam perundingan Linggarjati, perundingan Renville, Konfrensi Meja Bundar (KMB) dan salah satu anggota parlemen pada masa awal berdirinya negara Republik Indonesia.

Kemudian saudara Atika yang adalah paman Nadiem, Maher Algadri adalah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Maher juga merupakan salah satu orang dekat Prabowo Subianto, katakanlah ketika rumahnya dipakai sebagai tempat pertemuan koalisi sang mantan Danjen Kopassus itu sebelum Pilpres 2019 lalu.

Maher juga salah satu pengusaha Kongsi Delapan (Kodel) Group yang merupakan konglomerasi perusahaan yang didirikan Fahmi Idris bersama Aburizal Bakrie, Soegeng Sarjadi, Abdul Latief, dan Pontjo Sutowo. Perusahaan ini sendiri sukses pada era Orde Baru, tepatnya di tahun 1980-an.

Pada akhirnya, kita dapat berharap, apabila Nadiem benar-benar ditunjuk sebagai menteri, khususnya sebagai menteri digital, semoga ia dapat membawa ekonomi digital potensial Indonesia ke muka dunia seperti yang dilakukannya bersama Gojek. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden untuk lima tahun ke depan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tentunya, sebagai bagian dari rangkaian acara, Jokowi menyampaikan pidato kepresidenan pertamanya untuk periode kedua kekuasaannya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan satu poin yang cukup menarik, yaitu ia menuturkan bahwa “jangan lagi kerja kita berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata”. Tidak hanya menyebutkan sebanyak satu kali, Jokowi kembali menegaskan “sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya”.

Alasan Jokowi terkait hal tersebut cukup kuat. Ia menyebutkan bahwa acap kali ketika laporan program telah selesai dilaksanakan, nyatanya laporan manis tersebut tidak terwujud dalam realitas kehidupan masyarakat. Artinya, program yang dibuat belum dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sebenarnya, Jokowi tidak sekali ini saja menekankan pada pentingnya hasil daripada proses. Pada tahun 2015, di hadapan para menteri ketika rapat kerja di Istana Bogor, ia juga menegaskan bahwa orientasi pada prosedur harus diubah menjadi orientasi pada hasil.

Melihat pada dua fenomena tersebut, terlihat bahwa Jokowi memiliki konsistensi pada penuturannya selama bertahun-tahun. Artinya, di sana terdapat dimensi kepercayaan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikannya itu besar kemungkinan merupakan bagian dari sistem keyakinan (belief system) yang dipegang.

Terkait konteks dan alasan dikeluarkannya pernyataan, Jokowi tidak memaksudkan mementingkan hasil daripada proses pada semua aspek, melainkan berfokus pada persoalan tercapainya program atau tidak.

Lalu, melihat pada keseluruhan pidato Jokowi pada pelantikan tersebut, sangat jelas ia memaksudkan pernyataan itu untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Artinya, konteks pernyataan tersebut adalah pada program-program yang memberi dampak nyata ekonomi, seperti pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Kepercayaan Jokowi yang lebih mengutamakan hasil daripada proses bisa dilihat dari sudut pandang yang disebut konsekuensialisme atau yang disebut juga utilitarianisme klasik. Jika demikian, benarkah kebijakan ekonomi Jokowi menerapkan prinsip utilitarianisme?

Utilitarianisme dan Ekonomi

Pada kaedahnya, utilitarianisme merupakan suatu prinsip normatif mengenai moralitas. Praktis, utilitarianisme merupakan salah satu teori dalam diskursus etika. Lantas pertanyaannya, bagaimana teori mengenai moralitas ini berhubungan dengan kebijakan publik bahkan ekonomi?

Jeremy Bentham, pionir dari teori ini mengungkapkan bahwa utilitarianisme merupakan landasan dari kebijakan publik. Maksud Bentham adalah kebijakan publik merupakan kebijakan yang melibatkan hak individu lain di dalamnya. Praktis, kebijakan yang dibuat harus memikirkan persoalan moral mengenai apakah kebijakan tersebut adalah baik bagi banyak orang atau tidak.

Dengan demikian, pemangku kebijakan publik memiliki landasan argumentasi atau teori untuk menyebut kebijakannya telah baik atau bermoril dengan menerapkan utilitarianisme.

Utilitarianisme sendiri memiliki satu diktum yang menjadi pegangan, yaitu greatest “good” for the greatest “number” – kebaikan terbesar adalah untuk jumlah terbesar. Artinya, kebaikan (good) yang lebih baik adalah yang lebih memberi manfaat bagi banyak orang.

Pada perkembangannya, apa yang disebut dengan kebaikan dalam utilitarianisme mendapatkan pengertian yang berbeda dari berbagai filsuf. Namun, kendati terdapat perdebatan mengenai kebaikan apa yang dimaksud, diktumnya tetap sama, yaitu yang memberi konsekuensi kebaikan terbesar bagi banyak orang. Atas dasar ini, utilitarianisme juga disebut sebagai konsekuensialisme.

Karena lebih menimbang pada hasil atau konsekuensi, utilitarian ini kerap menjadi landasan teoritis bagi berbagai kebijakan publik, khususnya perihal kebijakan ekonomi.

Suka tidak suka, seperti pernyataan Richard A. Posner, saat ini utilitarianisme kerap disamakan dengan ekonomi. Ini sebenarnya cukup berdasar karena baik utilitarianisme dan ekonomi, keduanya menerapkan perhitungan matematis dan konsep utilitas (kegunaan) sebagai landasan keberhasilan.

Melacak sejarahnya, penyamaan ini berawal dari Herbert Lionel Adolphus Hart, seorang Profesor Ilmu Hukum di Oxford University yang terinspirasi menggunakan utilitarianisme untuk melakukan analisis ekonomi hukum (economic analysis of law).

View this post on Instagram

Survei Kompas perlihatkan kinerja periode pertama Jokowi menurun. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 19, 2019 at 10:55pm PDT

Bagi Hart, utilitarianisme mendahului ekonomi. Artinya, prinsip utilitas utilitarianisme merupakan basis dari ekonomi.

Pada perkembangan relasi utilitarianisme dengan ekonomi, melahirkan apa yang disebut dengan Choice Utilitarianism atau utilitarianisme pilihan. Utilitarianisme pilihan ini menggunakan basis matematika untuk digunakan sebagai acuan penentuan pilihan atau kebijakan bagi agen ekonomi. Imbasnya, penentuan kebijakan ekonomi yang baik cukup dengan melihat seberapa banyak orang yang merasakan dampak baiknya.

Jokowi Utilitarian?

Utilitarianisme, ketika dibandingkan dengan etika deontologi dari Immanuel Kant kerap kali mendapatkan konotasi negatif.

Hal ini bisa dilihat dalam tulisan Dosen Senior Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia Ahmad Sahidah di Koran Sindo pada 20 April 2016. Sahidah menyerang kebijakan pembangunan Indonesia yang disebutnya menerapkan prinsip utilitarian. Baginya, kebijakan pembangunan harus memiliki landasan etika yang kuat, di mana pada tulisan itu, disandingkan dengan etika deontologi Kant.

Menimbang pada asas kebermanfaatan, jikalau memilih utilitarianisme dengan deontologi, maka utilitarianisme adalah konsep etis yang lebih dapat diandalkan.

Sekiranya, tidak memungkinkan apabila suatu kebijakan publik hanya didasarkan pada aspek niat baiknya. Kebijakan publik harus mampu dinilai secara empiris melalui hasil dan konsekuensi praktisnya dan bukan pada niat baiknya semata.

Pertimbangan tersebut dapat kita lihat dengan jelas dalam potongan pidato Jokowi berikut: “Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan”.

Jokowi tentu memahami bahwa suatu program harus didasari pada niatan baik kepada rakyat, tetapi hal tersebut tidaklah cukup karena mesti adanya konsekuensi nyata dari program yang dijalankan.

Pandangan tersebut sepertinya tidak terlepas dari keyakinan Jokowi yang sepertinya menyamakan utilitarianisme dengan ekonomi seperti dalam pandangan Hart.

View this post on Instagram

Rocky Gerung nyatakan berada di pihak oposisi Prabowo. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 16, 2019 at 8:00am PDT

Jokowi, sebagaimana kita ketahui memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur, di mana hal ini juga ditegaskan dalam pidatonya. Bagi Jokowi, infrastruktur adalah mutlak sebagai dasar pembangunan ekonomi. Artinya, pembangunan infrastruktur tersebut berdasar pada keyakinan dan kalkulasi utilitas bahwa ini akan berdampak baik bagi orang banyak ke depannya.

Ini juga terlihat jelas dari pemaparan yang dipublikasikan di laman Kementerian Keuangan bahwa ketertinggalan pada sektor infrastruktur akan memberikan dampak pada rendahnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah di Indonesia.

Rendahnya konektivitas dan aksesibilitas ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan di berbagai wilayah, baik dari sisi ekonomi maupun kualitas manusia itu sendiri. Dari perspektif ekonomi, sulitnya distribusi barang ke suatu wilayah akan menyebabkan adanya kesenjangan harga di wilayah tersebut.

Menilik narasi publikasi tersebut, pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menjawab persoalan  mengenai kesenjangan sosial. Pada akhirnya, ini dimaksudkan akan memberikan kalkulasi ekonomi yang baik ke depannya.

Dalam ekonomi, ini disebut dengan wealth maximization atau memaksimalkan kekayaan. Wealth maximization atau walfare maximization merupakan konsep etis yang memang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian.

Melihat pada Posner, baik konsep walfare pada ekonomi dan utilitas pada utilitarianisme, keduanya tidak dapat dibedakan. Memaksimalkan kekayaan berarti memaksimalkan utilitas, di mana keduanya dimaksudkan untuk memberi kebermanfaatan yang lebih besar.

Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kebijakan ekonominya, Jokowi besar kemungkinan menerapkan prinsip utilitarianisme. Ini terlihat jelas dari asumsi bahwa infrastruktur akan menjadi jawaban atas masalah ekonomi dan SDM di Indonesia.

Menarik untuk melihat apakah kebijakan ekonomi utilitarianisme Jokowi ini benar-benar memberi manfaat baik bagi perkembangan perekonomian ke depannya. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.