HomePolitik & FigureWiranto Setujui Aksi 112

Wiranto Setujui Aksi 112

Sejumlah kelompok organisasi Islam menyerukan akan melakukan aksi pada Sabtu, 11 Februari besok. Aksi yang kemudian disebut ‘Aksi 112” ini,  bertujuan mengajak kaum Muslim di Indonesia dan di DKI Jakarta pada khususnya, untuk bersama-sama memilih gubernur Muslim.


pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Aksi yang bertepatan dengan masa akhir kampanye ini, diprakarsai Forum Umat Islam (FUI) dan rencananya dimulai pukul 7 pagi, dengan titik awal di Bundaran Hotel Indonesia dengan melakukan longmarch. Jadi sebelum masa kampanye usai, para kelompok Islam ini menyerukan himbauan untuk memilih pasangan calon (paslon) yang beragama Islam.

Aksi pengerahan massa ini tentu dianggap sebagai tindakan yang rawan kericuhan oleh Pemerintah, Menko Polhukam Wiranto jauh-jauh hari sudah mengingatkan untuk menghormati masa tenang dengan tidak melakukan aksi pengerahan massa. Peringatan yang sama pun telah dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya.

Pihak Kepolisian mencium adanya muatan agenda politik dibalik rencana Aksi 112 dan dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Walau FUI menyatakan bahwa aksi yang digelar adalah aksi damai, namun pihak keamanan tetap menganggap kegiatan tersebut dapat saja ditunggangi dan diprovokasi.

Mendapatkan larangan, Habib Rizieq Shihab dan para pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendatangi kediaman Wiranto di Jalan Denpasar Raya, Jakarta Selatan, Kamis (9/2) untuk meminta keadilan dan hak yang sama sebagai warga negara.

Rizieq meminta Wiranto menyetujui Aksi 112 dengan mengubah lokasi pelaksanaannya, yaitu dari Monas ke Bundaran HI menjadi di Masjid Istiqlal. Selain itu, acaranya pun diubah dengan hanya melakukan dzikir, tanpa orasi maupun longmarch. Perubahan ini karena para ulama ingin menjaga keamanan dan meminimalisir aksinya disusupi.

Perubahan acara dan lokasi ini, akhirnya membuat Wiranto memberikan restu bagi pelaksanaan Aksi 112, asal tetap sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Ia juga menyarankan untuk tidak menggangu masa tenang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI nanti. Belajar dari aksi-aksi sebelumnya, walaupun ada larangan longmarch, para peserta umumnya akan tetap memenuhi jalanan sambil berorasi. Apakah mereka mampu menepati janjinya besok? (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...