PinterPolitik.com

Perpolitikan nasional Indonesia mungkin tengah terkejut. Bagaimana tidak, setelah bersusah payah dan mengeluarkan berbagai perngorbanan dalam tarung Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Prabowo Subianto akhirnya berlabuh di pelukan koalisi Joko Widodo (Jokowi). Peristiwa ini, sepertinya adalah yang pertama di dunia.

Keheranan serupa juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya yang berujar bahwa ia tidak pernah melihat sejarah politik di dunia, di mana calon presiden menjadi menteri dari lawannya.

Keheranan ini tentu bukan persoalan sejarah semata, melainkan juga menimbang pada berbagai aspek yang justru memperlihatkan Prabowo sebaiknya konsisten menjadi oposisi apabila ingin menatap Pilpres 2024.

Dalam kalkulasi insentif elektoral, apabila Prabowo bersama Gerindra tetap menjadi oposisi, ini akan melegitimasi kesetiaannya kepada pendukung yang telah banyak berkorban pada Pemilu lalu. Atas dasar ini, berbagai pihak akan bertanya, apakah Prabowo ingin melakukan pengkhianatan terhadap pendukungnya dengan menjadi menteri Jokowi?

Menimbang persoalan status quo, bukankah Prabowo justru akan dipandang setara dengan Jokowi apabila memainkan peran check and balance dalam laju pemerintahan untuk lima tahun ke depan. Dengan menjadi menteri Prabowo justru bisa disebut sebagai “pembantu” presiden. Ini tentu merupakan penurunan status, di mana sebelumnya Prabowo merupakan penantang yang tangguh.

Tidak hanya itu, secara konstitusional, Jokowi tidak dimungkinkan lagi untuk maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Juga, sampai saat ini, belum terdapat nama yang digadang dapat melampaui popularitas dari keduanya.

Atas berbagai faktor tersebut, lantas mengapa Prabowo menerima tawaran Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan?

Kalkulasi Politik Prabowo

Tidak diragukan lagi, mungkin inilah manuver politk paling gamblang dan mengherankan dalam sejarah perpolitikan Indonesia.

Berbagai pertanyaan telah dilontarkan publik kepada Partai Gerindra terkait alasan sang Ketua Umum masuk ke dalam lingkaran Istana. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohammad Taufik turut menanggapi berbagai pertanyaan runcing tersebut. Baginya, manuver Prabowo untuk masuk koalisi pemerintahan adalah demi kepentingan bangsa.

Dengan frekuensi yang sama, Prabowo selepas bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dengan begitu persuasif mengutarakan: “Kita tidak ingin Indonesia rusak, tidak ingin negara kita pecah belah, kita sepakat menjaga keutuhan dan persatuan nasional, dan kita sepakat menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan.”

Baik Taufik maupun Prabowo, seperti biasa, mengeluarkan pernyataan normatif melegakan. Terlebih Prabowo, dengan melakukan pengulangan kata “kita tidak ingin” dan “kita sepakat” ini adalah teknik orasi yang memberi kesan kesungguhan – teknik yang kerap digunakan salah satunya oleh Presiden Soekarno, sang orator terhebat Indonesia.

Namun, melihat pernyataan Prabowo, mantan Danjen Kopassus ini justru memperlihatkan ketidakselarasan antara sikap dan perbuatan. Jika Prabowo memang sedari awal mementingkan keutuhan dan persatuan nasional, mengapa dirinya membiarkan tim pemenangannya memainkan politik identitas yang menciptakan polarisasi ekstrem di tengah masyarakat pada masa kampanye lalu?

Tidak hanya itu, Prabowo juga menolak hasil hitung cepat yang menunjukkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Bahkan ia melakukan sujud syukur kemenangan berdasarkan hitungan versi kubunya serta melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena tidak menerima hasil Pilpres 2019 yang disebutnya penuh kecurangan.

Segala bentuk kecurigaan tersebut pada dasarnya tidak masalah. Akan tetapi, pihak Prabowo justru tidak mampu memberikan bukti-bukti meyakinkan yang dapat memenangkan gugatannya di MK waktu itu. Tidak hanya itu, sentimen terkait MK tidak berlaku adil tidak luput untuk disertakan.

Lalu, mengapa baru sekarang Prabowo memberikan orasi-orasi mengenai pentingnya keutuhan dan persatuan nasional dengan memilih bergabung ke dalam pemerintahan? Jikapun Prabowo ingin meredakan tensi politik, bukankah cukup dengan meluruskan masifnya sentimen-sentimen negatif yang memecah belah?

Atas berbagai keganjilan ini, maka tidak mengherankan berbagai pihak menyebutkan motif Prabowo adalah terkait perhitungan politik semata.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris misalnya, menduga bahwa Prabowo sudah memiliki perhitungan bahwa dirinya tidak memiliki peluang lagi untuk maju di Pilpres 2024. Lanjutnya, pilihan menjadi menteri tentu lebih baik daripada tidak mendapatkan apa-apa.

Apabila Prabowo sudah melakukan kalkulasi bahwa dirinya tidak memungkinkan untuk maju pada tarung Pilpres 2024, tentu masuk akal baginya apabila menerima tawaran Menteri Pertahanan dari Jokowi.

Posisi Menteri Pertahanan sendiri bukanlah jabatan sembarang. Menteri Pertahanan adalah menteri utama yang disebutkan dalam konstitusi UUD 1945.

Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, ketiganya adalah pihak berwenang yang dapat menggantikan peran Presiden dan Wakil Presiden apabila tidak dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan. Atas dasar ini, ketiga kementerian tersebut tidak dapat diubah dan dibubarkan oleh presiden.

Di luar segi strategisnya posisi Menteri Pertahanan, terdapat pula gairah ekonomi yang menggiurkan.  Pasalnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 127,4 triliun. Jumlah ini adalah yang terbesar dibandingkani kementerian lainnya.

Melihat pada kalkulasi keuntungan yang akan didapatkan oleh Prabowo, besar kemungkinan Prabowo mengalami apa yang disebut dengan loss aversion. Konsep apakah itu?

Kalkulasi Keuntungan yang Keliru?

Loos aversion adalah fenomena psikologis ketika ketakutan kehilangan sesuatu lebih memotivasi seseorang dibanding dengan prospek mendapatkan keuntungan. Kahneman dan Tversky dalam Prospect Theory, menyebut loss aversion ini dengan slogan losses loom larger than gains atau kerugian nampak lebih besar daripada keuntungan.

Terkait dengan aktivitas kalkulasi keuntungan atau kalkulasi rasional, ini sebetulnya identik dengan ciri manusia yang disebut sebagai homo economicus atau makhluk ekonomi. Dalam melakukan kalkulasi ekonomi atau kalkulasi keuntungan, manusia kerap menyandarkan pada perhitungan matematis yang pasti.

Akan tetapi, hitungan matematis tersebut dapat bertransformasi menjadi hitungan mengenai values atau nilai ketika bersinggungan dengan pengaruh psikologis yang inheren dalam diri manusia. Ketika values telah terbentuk, ini akan menjadi aspek yang mendasari dan memotivasi sikap serta perilaku sang individu.

Artinya, apabila Prabowo menilai values akan kehilangan sesuatu – yaitu tawaran menjadi Menteri Pertahanan – akan lebih besar daripada prospek keuntungan yaitu peningkatan elektabilitas, maka Prabowo telah mengalami apa yang disebut dengan loss aversion.

Alih-alih menyiapkan logistik untuk menatap Pilpres 2024 yang mungkin tidak dapat diraihnya lagi, hal ini menjadi pilihan yang sangat rasional baginya agar tidak kehilangan tawaran yang sudah berada di depan mata.

Ini tentu adalah pilihan yang tidak sembarangan. Pasalnya, partai berlambang garuda tersebut untuk pertama kalinya akan menikmati kue kekuasaan yang sudah 10 tahun tidak dinikmatinya.

https://twitter.com/iwilson69/status/1186241196735156224

Di luar persoalan loss aversion, menjadi Menteri Pertahanan adalah wadah yang tepat untuk mengekspresikan self-actualization Prabowo yang concern di dunia pertahanan. Psikolog Abraham Maslow, menempatkan self-actualization sebagai hierarki tertinggi dalam “piramida kebutuhan” yang dirumuskannya. Artinya, self-actualization adalah puncak dari kebutuhan manusia.

Mengacu pada Maslow, apabila Prabowo memang memanfaatkan momentum tawaran Menteri Pertahanan dari Jokowi sebagai wadah mengekspresikan self-actualization, maka ia bisa memperkuat hitung-hitungan untung rugi yang didapatkannya secara politik.

Praktis, menimbang kesempatan pencalonan diri pada Pilpres 2024 yang belum tentu dapat dimenangkan, masuk akal bagi Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan dengan menjadi Menteri Pertahanan.

Selain itu, manusia disebut kerap melakukan kesalahan dalam menaksir keuntungan karena kuatnya dorongan psikologis.

Maksudnya, jika membandingkan kekuatan politik presiden dan menteri, yang lebih kuat tentu saja adalah presiden. Namun, ketika efek psikologis seperti loss aversion dan self-actualization lebih kuat, ini akan melahirkan bias, sehingga kalkulasi yang tidak menguntungkan justru dipandang sebaliknya.

Pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa alasan Prabowo menerima tawaran Menteri Pertahanan dari Jokowi adalah karena menilai ini adalah kesempatan yang mungkin tidak datang dua kali. Terlebih lagi, pada Pilpres 2024, sepertinya Prabowo tidak akan menempatkan dirinya kembali di pusat tarung politik, walaupun hal yang sebaliknya juga masih mungkin terjadi. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Seluruh sejarah umat manusia, intelektual dan moral, politik dan sosial, hanyalah pantulan dari sejarah ekonomi. Begitulah pernyataan Mikhail Bakunin, seorang anarkis revolusioner Rusia dalam bukunya yang mahsyur dikutip berjudul God and the State.

Dalam terang ekonomi, manusia senantiasa menimbang sesuatu dengan berbagai kalkulasi yang dikondisikan untuk menguntungkannya.

Kalkulasi menguntungkan inilah yang sekiranya tengah dipegang oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto ketika memilih mulai menapaki langkah untuk masuk ke dalam pemerintahan.

Seperti dugaan Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik Dedi Kurnia Syah Putra, Prabowo boleh jadi memilih untuk masuk ke dalam pemerintahan karena Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 adalah keikutsertaan terakhirnya.

Menimbang hal tersebut, adalah pilihan yang masuk akal dan menguntungkan apabila Prabowo membawa Gerindra masuk ke dalam gelanggang kekuasaan. Terlebih lagi, ini mungkin menjadi momen bersejarah. Pasalnya, partai berlambang garuda ini belum pernah duduk di jajaran kabinet pemerintahan.

Mengutip pernyaatan Puan Maharani ketika terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perempuan pertama, mungkin akhirnya Gerindra akan “pecah telor” untuk duduk di kursi empuk lingkaran Istana.

Tanpa menunggu aba-aba, berbagai pihak ramai menyoal sikap Prabowo. Kalangan yang realistis, tentu berujar bahwa langkah Prabowo adalah lumrah dalam politik yang selalu berjalan dinamis. Namun, beda halnya dari kalangan para pendukung yang menunjukkan rasa kekecewaannya karena lebih menginginkan mantan Pangkostrad ABRI itu untuk menjadi oposisi pemerintah.

Pengamat politik Rocky Gerung misalnya, dengan ketus menyebut gestur Prabowo melampaui gestur politisi manapun. Pun bagi Rocky, manuver Prabowo memperlihatkan bahwa Ketum Partai Gerindra itu mengerti betul apa artinya kekuasaan.

Merujuk pada antusiasme para pendukung Prabowo pada kontestasi elektoral lalu, layak kita duga, manuver politik Prabowo besar kemungkinan akan memberi rasa kekecewaan. Bahkan beberapa pihak menyebutkan bahwa hal ini bisa meningkatkan apatisme terhadap politik. Namun, benarkah demikian?

Di Balik Apatisme Politik

Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adrian Sopa mengatakan, data dari Pemilu ke Pemilu pasca Orde Baru menunjukkan Pilpres 2019 merupakan pesta demokrasi dengan partisipasi pemilih paling tinggi.

Adrian menjelaskan, pada Pilpres 2004 jumlah golput tercatat 23,30 persen. Pada Pilpres 2009, angkanya menjadi 27,45 persen, dan Pilpres 2014 sebesar 30,42 persen. Sedangkan pada Pilpres 2019, berdasarkan hasil hitung cepat LSI Denny JA, golput mengalami penurunan menjadi 19,24 persen.

Salah satu faktor yang menurunkan angka golput ini adalah masifnya seruan “jangan golput” dari kedua kubu, khususnya kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Artinya, seruan tersebut ditindaklanjuti pendukung dengan datang untuk mencoblos. Di sini tentu terdapat dimensi kepercayaan yang berpengaruh besar.

Didukungnya Prabowo oleh organisasi Islam seperti Front Pembela Islam (FPI) sebenarnya cukup menarik. Ini karena Gerindra merupakan partai bervisi nasionalis seperti PDIP, dan bukannya partai Islam. Lalu, Prabowo yang merupakan bagian dari kalangan Islam abangan tentunya tidak merepresentasikan suara Islam seperti dalam konteks FPI.

Atas keganjilan ini, satu spekulasi yang mencuat, yaitu Prabowo didukung bukan karena kesamaan platform politik katakanlah dengan ormas seperti FPI, melainkan karena Prabowo berani mengangkat suara ormas tersebut ke atas tarung politik nasional. Strategi ini tidak pernah dilakukan oleh berbagai pasangan calon (paslon) presiden sebelumnya.

Hal inilah yang dianggap membangkitkan kembali semangat akan partisipasi politik. Lalu, bagaimana jadinya jika Prabowo ternyata memilih menyebrang ke kubu pemerintah mengingat gestur itu terlihat jelas saat ini?

Mengutip pernyataan ahli politik dari Swedia, Bo Rothstein, kepercayaan adalah variabel psikologis yang spesial. Artinya, kepercayaan yang dikhianati akan memberi luka dan melahirkan rasa ketidakpercayaan.

Sudah menjadi rahasia umum, jikalau masyarakat menjadi apatis terhadap politik karena menilai para politisi tidak memberikan dampak perubahan yang signifikan, ataupun merasa suaranya tidak akan diperjuangkan secara menjanjikan. Artinya, masyarakat memiliki kekecewaan kolektif pada politik.

Kasusnya bisa dilihat pada tahun 2015, ketika terjadi angka golput yang sangat tinggi di Inggris yang menyentuh angka 35 persen. Lembaga survei asal Inggris, Survation kemudian melakukan studi dan menemukan bahwa sebagian besar orang yang tidak memilih, melakukannya karena tidak percaya bahwa suaranya akan disuarakan dengan menjanjikan oleh partai politik (parpol) ataupun kandidat. Hal ini didasari atas kekecawaan pada parpol ataupun kandidat yang melanggar janji-janji politik.

View this post on Instagram

Tak hanya Nasdem, Prabowo berencana temui pimpinan parpol lain. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 14, 2019 at 4:04am PDT

Menilik kasus yang terjadi di Inggris, boleh jadi rasa kecewa yang terjadi di tengah masyarakat saat ini menjadi preseden akan tingginya angka golput pada Pilpres 2024 ataupun Pemilu lainnya.

Akan Datang Bahaya Demokrasi

Mengutip istilah Walter Lippmann, dalam demokrasi saat ini, peranan masyarakat tidak ubahnya seperti “kawanan yang kebingungan” yang hanya menjadi penonton dalam perhelatan politik yang penuh intrik. Praktis, peranan masyarakat pada kaedahnya, hanya sebagai partisan yang melegitimasi kekuasaan politisi ketika kontestasi elektoral.

Pun dengan Direktur Bradley Foundation, Michael Joyce dalam artikelnya menjelaskan bahwa betapa jauhnya sistem politik dari rakyat, di mana peran rakyat hanya sebagai alat penambang suara bagi politisi. Dengan cukup provokatif, Joyce menjelaskan bahwa masyarakat telah diombang-ambingkan ke sana kemari oleh mereka yang berkuasa. Mungkin, tidak ubahnya seperti wayang yang dimainkan oleh para dalang.

Lalu, pertanyaan Joyce dalam artikel tersebut adalah, bagaimana cara kita mengatasi persoalan tersebut?

Cukup mengejutkan, Joyce tidak menyarankan kita terlibat aktif dalam perhelatan politik untuk mengubahnya – misalnya dengan menjadi anggota DPR atau kepala daerah – melainkan, justru dengan cara meninggalkan segala kebisingan politik.

Melihat pada cara pikirnya, mungkin Joyce memikirkan sum zero game, yaitu kondisi yang menciptakan kalkulasi nol. Maksudnya ketika tidak terdapat seorang pun bermain dalam politik, maka tidak akan terdapat kebisingan politik. Ini tentu masuk akal karena setiap permainan membutuhkan pemain yang memainkannya.

Namun, pertanyaannya, solusi Joyce bukanlah solusi yang implementatif, melainkan berdasar pada thought experiment (eksperimen pikiran) semata. Maksudnya, solusi tersebut dapat terbukti secara teoritis, namun lumpuh dalam hal pembuktian empiris.

Tak heran Noam Chomsky menyebut artikel tersebut sebagai propaganda yang sangat cerdas, terancang dengan baik, lihai, dan dipikirkan dengan matang, namun tujuannya adalah untuk membuat masyarakat menjadi bodoh, pasif, tidak acuh, seraya pada saat yang sama mereka merasa telah memberi kontribusi besar pada politik.

Kritik Chomsky itu bukan tanpa alasan yang kuat. Menurutnya, ketika kita meninggalkan gelanggang politik, seseorang pasti akan berada di sana. Korporasi ataupun politisi akan mengisi ruang-ruang kosong tersebut.

Mereka tidak mungkin mengikuti saran Joyce untuk meninggalkan politik dengan pergi katakanlah ke PTA (Parent Teacher Association – Perkumpulan Orangtua Murid dan Guru). Akhirnya, korporasi ataupun politisi akan mengendalikan segalanya, dan terbitlah rezim diktatorial.

Artinya, di dalam politik, potensi penurunan partisipasi masyarakat dalam politik adalah lampu merah bagi demokrasi dan akarnya boleh jadi adalah kekecewaan.

Tanpa logika, kalian cuma tumpukan tempurung.

— Rocky Gerung (@rockygerung) October 10, 2019

Satire Rocky untuk Prabowo

Terkait hal ini, menarik untuk melihat apa yang diungkapkan oleh Rocky Gerung ketika mengkritik proyek Pulau Reklamasi dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC). “Teluk itu, adalah hak bumi untuk berlekuk”, demikian kata Rocky. Ini yang disebut Rocky sebagai inherent logic of environment atau logika inheren dari lingkungan. Artinya, harus adanya pikiran, bahwa manusia tidak memiliki hak untuk mengubah struktur alam.

Mengadaptasi istilah tersebut, maka harus ada pula inherent logic of democracy, yakni harus adanya pikiran bahwa politisi tidak memiliki hak untuk mengubah struktur demokrasi.

Dalam kasus safari politik Prabowo, Rocky baru-baru ini melontarkan satire: “Enggak perlu tokoh seperti dia (Prabowo), nyampah-nyampahin negeri saja”.

Boleh jadi, Rocky melihat bahwa Prabowo tidak memahami inherent logic of democracy dengan keinginannya untuk masuk ke dalam pemerintahan, mengingat dirinya adalah pihak yang kalah.

Dalam aturan main demokrasi, sudah sepatutnya, pihak yang kalah akan menjadi penyeimbang atau oposisi. Jika hal demikian tidak terjadi, maka sia-sialah kontestasi elektoral untuk menentukan sang pemenang. Itu inherent logic-nya.

Memperluas makna satire tersebut, Prabowo boleh jadi akan menjadi batu ganjalan bagi demokrasi. Karena atas safari politiknya, mantan Danjen Kopassus tersebut telah menciptakan kekecewaan masyarakat yang berpotensi memukul balik tingginya partisipasi politik pada Pilpres 2019 lalu.

Pada akhirnya, seperti pernyataan Bakunin di awal tulisan, sejarah manusia adalah pantulan sejarah ekonomi. Langkah Prabowo, tidak hanya mencederai logika demokrasi, melainkan juga memberi afirmasi terhadap tuduhan Bakunin. Prabowo tidak ubahnya menempuh langkah ekonomis (menguntungkan) agar Gerindra dapat mencicipi “kue kekuasaan”, kue yang sudah 10 tahun tidak dirasakan partainya. (R53)

Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Filsuf Prancis, Michael Foucault pernah berujar dengan ketus bahwa sejarah itu tidak linier, melainkan selalu berulang. Saat ini, nampaknya kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh Foucault, bahwa peristiwa lima tahun lalu dalam politik Indonesia akan terulang kembali.

Selepas Pilpres 2014, enam partai politik (parpol) pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen untuk lima tahun. Enam parpol tersebut adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Demokrat.

Namun sayang, belum genap dua tahun, PPP dari kubu Romahurmuziy tergiur untuk menapaki jejak kekuasaan dan masuk ke dalam koalisi pemerintah. Langkah ini kemudian disusul oleh Golkar dan PAN. Alhasil, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai bahwa secara de facto, koalisi dengan cita-cita lima tahun itu pada akhirnya selesai.

Kini, peristiwa itu nampaknya akan berulang, bahkan mengalami upgrade yang cukup mengejutkan. Tidak perlu menunggu dua tahun, bahkan sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 nanti, partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno seperti Demokrat dan PAN telah menunjukkan niatan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Tidak hanya itu, secara mengejutkan, Gerindra sepertinya akan meninggalkan pos sebagai partai oposisi, singgasana yang sudah sepuluh tahun didudukinya. Praktis, hanya PKS yang sepertinya konsisten berada di luar pemerintah.

Berbeda dengan parpol lain seperti Demokrat dan PAN, langkah Gerindra terbilang mengejutkan karena dinilai telah mengkhianati pendukung dan sekaligus semakin menegaskan bahwa partai-partai politik di Indonesia begitu pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan. Lantas pertanyaannya, mengapa fenomena ini begitu lazim dalam geliat perpolitikan tanah air?

Absennya Ideologi

Melihat dua fenomena Pilpres terakhir, nampaknya tepatlah pendapat pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno yang mengutarakan bahwa perbedaan arah politik antarpartai hanya terjadi saat kampanye Pemilu. Setelahnya, partai-partai yang berseberangan akan berlomba-lomba untuk pindah haluan ke koalisi partai yang memenangi kontestasi politik.

Tidak hanya itu, Adi juga menambahkan bahwa fenomena ini dapat dibaca sebagai absennya konflik ideologi yang kuat. Artinya, koalisi parpol boleh jadi hanya diikat oleh gravitasi kekuasaan, alih-alih memperjuangkan kesamaan ideologi. Imbasnya, pergulatan politik antar parpol tidak ubahnya seperti pasir-pasir besi yang tinggal menunggu magnet kuat mana yang akan membuatnya menempel.

Pada hematnya, pergulatan politik Indonesia pernah mengalami masa di mana parpol berseteru dengan sangat ideologis pada Pemilu 1955. Pada saat itu, parpol dapat dipetakan dalam spektrum politik yang jelas dan tegas.

Spektrum partai agama Islam misalnya, terlihat jelas dalam diri Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Spektrum partai nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), dan aliran kiri tegas terlihat di Partai Komunis Indonesia (PKI).

Perbedaan spektrum partai ini tidak hanya persoalan perbedaan di atas kertas semata, melainkan memperlihatkan tegasnya perbedaan visi. Hal ini tampak misalnya pada ketegangan antara Masyumi dengan Presiden Soekarno.

Kelompok M. Natsir di Masyumi memang cukup keras mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno, makin kukuh memperjuangkan arah politik Islam di panggung nasional, serta tak sepaham dengan Soekarno yang makin dekat dengan tokoh-tokoh PKI.

Namun, setelah terbitnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, terjadi homogenitas politik melalui sistem pemerintahan yang dijalankan secara autokratis. Praktis, tidak terdapat corak politik beragam seperti yang nampak pada rezim Orde Lama.

Untuk menciptakan politik yang stabil, Soeharto menempatkan Golkar yang mengusung visi nasionalis sebagai partai dominan. Uniknya, dominasi partai nasionalis tetap terasa bahkan hingga setelah reformasi. Kendati partai Islam hadir, nyatanya partai-partai tersebut tidak memiliki perbedaan program yang signifikan dengan partai-partai nasionalis, terkecuali sikapnya atas peran Islam dalam kehidupan publik dan politik.

Praktis, Indonesia kerap digambarkan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat karena hubungan antara warga negara dan parpol cenderung didasarkan pada patronase dan klientelisme daripada kompetisi terprogram ataupun ideologi.

View this post on Instagram

Tak hanya Nasdem, Prabowo berencana temui pimpinan parpol lain. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 14, 2019 at 4:04am PDT

Hal ini berbeda dengan demokrasi yang umumnya terjadi di negara-negara maju, di mana politik biasanya terstruktur di sekitar sumbu kiri-kanan yang dapat diidentifikasi. Parpol di Indonesia tidak menawarkan alternatif kebijakan dan ideologi yang diartikulasi dan dibedakan secara jelas untuk pemilih.

Diego Fossati dalam penelitiannya yang berjudul The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour (2019) sebenarnya memberikan angin segar terkait keberlangsungan ideologi partai dalam perpolitikan tanah air. Fossati menyoroti Pilpres 2019 yang menawarkan artikulasi ideologis dan perbedaan visi yang jelas selama masa kampanye. Konsekuensinya, terjadi polarisasi ekstrem yang begitu melelahkan kala itu.

Namun, dengan langkah politik Prabowo yang hendak masuk ke dalam pemerintah, angin segar itu sepertinya hanyalah angin sepoi yang akan segera berlalu.

Kondisi ini menegaskan pendapat ilmuwan politik Dan Slater dan Kuskridho Ambardi yang mengemukakan bahwa politik Indonesia lebih didominasi oleh “kartel” partai yang dicirikan oleh keinginan bersama untuk bagi-bagi jatah jabatan (spoils of office), alih-alih perbedaan ideologi atau kebijakan.

Akibatnya, partai-partai Indonesia sangat terbuka untuk menjalin “koalisi pelangi” yang sangat luas, beragam secara ideologis, serta terdiri dari partai Islam dan non-Islam.

Butuh Suara Kiri?

Jika ditelusuri, pangkal dari transformasi parpol di Indonesia menjadi parpol pragmatis adalah ketika Soeharto memutuskan untuk menciptakan homogenitas politik. Pada hematnya, Soeharto memiliki niatan baik sebab saat itu Indonesia adalah negara yang terseok-seok dalam pertumbuhan ekonomi karena ketegangan politik yang tidak kunjung mereda.

Soeharto akhirnya memilih untuk menciptakan homogenitas politik dan memilih fokus dalam membangun ekonomi. Sebagai salah satu langkah kebijakannya, ia menciptakan konglomerasi dan sentralisasi pembangunan. Sementara dalam politik, partai-partai mengalami fusi atau digabung dalam kelompok yang memiliki kesamaan ideologi.

Setelah reformasi, nyatanya sistem ini terus berlanjut dan sepertinya telah menjadi kebiasaan politik yang sukar untuk diubah. Akarnya tentu pada persoalan tingginya biaya politik dan masyarakat yang terbiasa dengan “politik uang”. Hasilnya, parpol berlaku seperti korporasi, mencari sponsor yang siap mendanai sepak terjangnya dalam pergulatan politik.

View this post on Instagram

Di antara Gerindra dan Demokrat, Jokowi pilih mana? Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 13, 2019 at 5:15am PDT

Pertanyaannya, siapa yang mampu mendanai parpol? Tentu para pengusaha dan konglomerat. Praktis, yang terjadi bukanlah diskursus politik, melainkan business to business semata.

Noam Chomsky – yang disebut oleh The New York Times sebagai intelektual paling penting saat ini – dalam bukunya How the World Works (2011), dengan gamblang menuturkan bahwa di balik pemerintahan di berbagai belahan dunia terdapat kepentingan korporasi-korporasi kaya dalam upayanya menjaga status quo.

Atas masifnya politik sebagai alat korporasi, para pegiat pemikir kiri mulai memunculkan narasi mengenai mungkin harus adanya parpol yang menyuarakan suara kiri. Tujuannya? Tentu untuk menciptakan iklim konflik ideologis yang intens. Ini diperuntukkan untuk melawan dominasi kapitalisme yang selama ini bermesra ria dengan pemerintah.

Terlebih lagi, kemenangan partai kiri, SYRIZA di Yunani pada 25 Januari 2015 adalah momen yang sangat bersejarah terkait pertama kalinya di negara dunia kapitalis Barat yang maju dimungkinkan untuk membentuk suatu pemerintahan mayoritas yang berakar di gerakan kiri. Kemenangan historis SYRIZA ini merupakan perubahan dramatis dalam korelasi kekuatan antara kelas buruh dan kapital di Yunani.

Akan tetapi, melihat pada kasus Pilpres 2019, kendatipun terdapat parpol kiri, sehingga terjadi diskursus politik yang sangat ideologis di Indonesia, besar kemungkinan itu hanya dijadikan jargon politik untuk meraup suara dari kelas buruh. Konteks ini sangat relevan dengan pernyataan Niccolo Machiavelli bahwa penguasa akan menggunakan kepercayaan mayoritas untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pada akhirnya, manuver politik Prabowo, tidak hanya memperlihatkan politik pragmatis semata, melainkan juga memperlihatkan absennya ideologi di partai politik. Sepertinya, ini bukan soal dibutuhkannya suara kiri ataupun suara kanan, mengingat besar kemungkinkan itu hanya akan menjadi jargon politik. Yang kita butuhkan sepertinya adalah pengentalan ideologi parpol, yang entah kapan akan terjadi. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten benar-benar menyedot perhatian semua pihak. Bagaimana tidak, mantan Ketua Umum Partai Hanura ini adalah seorang menteri senior dan tokoh lama dalam perpolitikan nasional.

Tidak hanya diberitakan oleh media nasional, kasus ini juga tidak luput diberitakan dengan segera oleh media-media luar negeri, seperti Aljazeera (Qatar), AFP (Perancis), The Guardian (Inggris), The Straits Times (Singapura), dan SCMP (Tiongkok).

Atas kasus penusukan ini, banyak pihak mempertanyakan perihal pengamanan sang menteri. Tentu sangat masuk akal, bagaimana mungkin sekelas menteri yang memiliki tim pengaman dapat terkena serangan teror jarak dekat?

Di luar persoalan pengamanan, kasus penusukan Wiranto adalah aksi teror yang memberikan efek kerusakan psikologis yang besar. Ini bukan pada perkara skala aksi terornya, melainkan pada perkara siapa korban aksi teror tersebut.

Masyarakat secara kolektif akan mempertanyakan keselamatan dirinya mengingat keselamatan sekelas tokoh nasional saja terancam. Imbasnya, efek psikologis tersebut berpotensi besar diterjemahkan dalam sektor-sektor yang dipengaruhi oleh domain psikologis, termasuk ekonomi dan investasi.

Jika demikian, seberapa besar dampak tersebut bisa terlihat?

View this post on Instagram

Wiranto diserang di Pandeglang! Ada apa? #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 10, 2019 at 3:46am PDT

Dampak Psikologis yang Besar?

Kehebatan dari aksi teror terletak pada efek psikologis yang mampu diciptakannya. Bahkan jika kita tidak berdekatan dengan tempat aksi teror, kita tetap dapat merasakan dampak psikologisnya. Ini sebenarnya adalah hal yang aneh, namun terasa oleh kognitif kolektif kita.

Jawaban atas keanehan ini ada pada bias kognitif yang dikenal dengan availability bias atau bias ketersediaan. Bias ini akan menciptakan kondisi kognitif di mana individu cenderung untuk menciptakan gambaran tentang dunia menggunakan contoh yang paling mudah untuk diingat.

Sederhananya, pernahkan kita bertanya mengapa aksi-aksi teror selalu menjadi pusat pemberitaan media? Jawabannya tentu saja karena kasusnya jarang atau cukup langka terjadi.

Dalam ekonomi, kelangkaan (scarcity) suatu benda misalnya, akan berdampak pada peningkatan nilai atau harganya. Dalam konteks terorisme, berita-berita aksi teror yang jarang terjadi tersebut menjadi berita bernilai tinggi yang harus diangkat secara masif.

Kasus penusukan Wiranto adalah contoh berita yang sangat bernilai dan menimpa seluruh pemberitaan topik lain. Media luar negeri bahkan dengan segera turut memberitakan. Tidak mengejutkan karena kasus penyerangan pejabat publik memang teramat langka.

Karena diangkat terus menerus, kognitif masyarakat menerimanya sebagai kasus yang menghebohkan. Bahkan ketika ditanya perihal kasus kriminal apa yang mengerikan, sebagian besar masyarakat umumnya menjawab aksi teror.

Jawaban itu bukan pada indikator skala korban yang ditimbulkan, melainkan pada skala kehebohan yang tercipta dalam kognisi kita.

Efek psikologis ini kemudian menjadi berbahaya pada sektor-sektor ekonomi yang melibatkan psikologis di dalamnya, seperti asuransi, perdagangan, pariwisata dan Foreign Direct Investment (FDI) – investasi langsung luar negeri – karena menciptakan ketidakpastian pasar.

Sebesar Apa Dampak Itu?

Daniel Wagner dalam tulisannya The Impact of Terrorism on Foreign Direct Investment (2006) dengan mengutip studi dari Harvard University dan Pennsylvania State University, memaparkan bahwa serangan-serangan teror di berbagai belahan dunia memberi dampak negatif terhadap FDI.

Kasus 11 September 2001 di Amerika Serikat (AS) membuat pasar keuangan benar-benar ditutup dan tidak pulih sampai berbulan-bulan.

Kemudian serangan mematikan di Nice, Prancis pada tahun 2016 menambah sentimen bahwa negara tersebut mungkin menjadi tempat yang semakin tidak stabil untuk hidup dan melakukan bisnis.

Di Indonesia sendiri terjadi tren penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca bom dalam dua dekade terakhir. Tercatat, penurunan IHSG sebesar 10,36 persen terjadi pada kasus Bom Bali 1 pada tahun 2002.

Namun, banyak pihak menilai aksi teror sebenarnya tidak berdampak signifikan pada ekonomi karena dalam banyak kasus, efek yang dihasilkan hanya dalam jangka pendek. Hal ini dibuktikan dalam penelitian-penelitian terbaru yang mengkaji hubungan aksi teror dengan FDI dan pariwisata.

Olaniyi Evans dan Ikechukwu Kelikume, dalam tulisannya yang berjudul The Effects of Foreign Direct Investment, Trade, Aid, Remittances and Tourism on Welfare Under Terrorism and Militancy (2018) meneliti efek aksi teror terhadap FDI, perdagangan, bantuan (aid), pengiriman uang, dan pariwisata di Nigeria dari tahun 1980 sampai 2016.

Mereka menemukan bahwa hanya bantuan dan pengiriman uang yang mengalami dampak jangka panjang dari aksi teror. Sedangkan pariwisata, FDI, dan perdagangan hanya mengalami dampak jangka pendek.

Sementara Ye Mingque Mir Alam dalam tulisannya The Relationship between Terrorist Events, Foreign Direct Investments (FDI) and Tourism Demand: Evidence from Pakistan (2018) yang meneliti efek aksi teror terhadap FDI dan pariwisata di Pakistan dari tahun 1995 sampai 2016 menemukan bahwa aksi teror hanya memiliki dampak jangka pendek.

Kemudian, ada juga penelitian Maja Niksic Radic, Daniel Dragicevic, dan Marina Barkidija Sotosek yang berjudul Causality between Terrorism and FDI in Tourism: Evidence from Panel Data (2019) yang menyimpulkan bahwa relasi aksi teror dengan FDI tidak memiliki kausalitas Grenger (hubungan jangka panjang).

Atas temuan-temuan studi terbaru ini, tidak mengherankan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, dalam tanggapannya atas kasus penusukan Wiranto mengatakan kejadian tersebut tidak akan mengganggu dunia usaha termasuk investasi.

Pernyataan Hariyadi Sukamdi ini, besar kemungkinan tidak dimaksudkan dalam artian tidak ada dampak sama sekali, tetapi melihat pada trennya, dampak tersebut hanya terjadi pada jangka pendek.

View this post on Instagram

Kivlan Zen kembali berseteru dengan Wiranto perihal Pam Swakarsa 1998 Selengkapnya dalam tulisan berjudul "Bangkitnya Kivlan, Jatuhnya Wiranto?" di Pinterpolitik.com #kivlanzen #wiranto #pamswakarsa #infografik #infografis #politik # politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 13, 2019 at 1:08am PDT

Berlebihan Tanggapi Kasus Wiranto?

Melihat pada temuan-temuan penelitian terbaru, apakah terdapat kekhawatiran berlebihan mengaitkan penusukan Wiranto akan mempengaruhi iklim ekonomi dan investasi?

Tanpa bermaksud mendiskreditkan aksi-aksi teror sebelumnya, kasus penusukan Wiranto terbilang cukup berbeda karena Wiranto adalah pejabat publik yang memiliki pengaruh besar di kancah perpolitikan tanah air.

Hal ini juga dipengaruhi oleh tensi politik yang saat ini tengah begitu memanas. Mungkin ada yang akan mengatakan itu hal biasa karena inheren dalam dinamika politik.

Tapi, masalahnya adalah tensi politik tersebut bukanlah tensi temporal yang umum terjadi, melainkan tensi yang telah mengendap sejak masa kampanye Pilpres 2019.

Pada Mei 2019 lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan terdapat empat nama tokoh nasional yang diancam akan dibunuh kelompok perusuh 21-22 Mei, yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere.

Saat ini, satu dari nama tersebut bahkan telah terkena serangan. Artinya, ancaman tersebut bukanlah gertak semata yang akan berlalu seiring dengan redanya tensi politik.

Jika memang terdapat agenda terstruktur dan sistematis yang mengancam para pejabat publik, tentu ini akan memiliki dampak langsung yang destruktif terhadap kestabilan politik.

Konsekuensinya? Mudah ditebak, investasi akan menurun karena investor tidak ingin mengambil risiko berinvestasi di negara yang tengah mengalami gejolak politik.

Pada akhirnya, kasus penusukan Wiranto tidak dapat ditanggapi sepele. Langkah pertama tentu dengan meningkatkan keamanan pejabat publik. Jika tidak dilakukan, skenario buruk mengenai gejolak politik yang membuat investor untuk enggan berinvestasi di Indonesia mungkin menjadi tidak terhindarkan. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Penggunaan buzzer sebagai instrumen politik bukanlah barang baru. Seperti yang dikemukakan Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard dalam penelitiannya yang bertajuk The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, fenomena manipulasi melalui media sosial yang terorganisir ini bahkan telah masif terjadi di 70 negara yang kerap kali digunakan untuk melakukan propaganda politik.

Buzzer pada hematnya adalah instrumen lazim, misalnya dalam dunia marketing. Namun, dalam penggunaannya sebagai instrumen politik, buzzer bertransformasi 180 derajat. Perannya tidak lagi hanya untuk kepentingan promosi, melainkan menjadi strategi penggiringan opini atau mendiskreditkan dan menjatuhkan lawan politik – singkatnya buzzer menjadi sarana black campaign (kampanye hitam) yang mumpuni untuk digunakan.

Dengan ucapan senada, Rinaldi Camil, peneliti dari Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) menegaskan bahwa buzzer untuk kepentingan politik praktis digunakan sebagai sarana kampanye hitam untuk menjatuhkan lawan-lawan politik.

Menariknya, buzzer tidak hanya dipergunakan untuk kepentingan kampanye bagi politisi ataupun partai politik (parpol). Akan tetapi, pemerintah pun turut menggunakan buzzer sebagai instrumen yang dapat meredam bahkan membalikkan kritik.

Yang terbaru, tentu saja, serangan buzzer yang membangun narasi bahwa demonstrasi mahasiswa, khususnya siswa STM adalah gerakan yang dimotivasi oleh kepentingan ekonomi – alias massa bayaran.

Narasi ini setidaknya dilempar oleh akun twitter @yusuf_dumdum dan @OneMurtadha yang diduga merupakan buzzer pro-pemerintah. Berbagai cuplikan video dan sebuah screenshot (SS) berisi potongan percakapan grup WhatsApp siswa STM yang meminta bayaran aksi demo turut dihadirkan sebagai bukti penguat narasi.

Media seperti Tirto, melalui aplikasi True Caller dan getcontact kemudian mendapati bahwa nomor-nomor yang tertera dalam SS tersebut justru merupakan oknum-oknum polisi.

Tidak kalah heboh, akun berpengaruh seperti @Dennysiregar7 juga melemparkan narasi bahwa terdapat ambulans yang menyuplai batu bagi para pendemo, sesuatu yang kemudian diakui kekeliruannya oleh kepolisian.

Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit menuturkan bahwa untuk memecah konsolidasi mahasiswa, buzzer yang dikategorikan pro-pemerintah membangun narasi melalui tagar #MahasiswaPelajarAnarkis dengan tujuan untuk mendeskreditkan dan memberi kesan negatif pada aksi demo mahasiswa terbesar dalam dua dekade terakhir tersebut.

View this post on Instagram

Bagaimana nasib Buzzer selanjutnya? Nantikan artikel selengkapnya hanya di Pinterpolitik.com

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 7, 2019 at 12:09am PDT

Tidak mengherankan, masifnya buzzer-buzzer yang membanjiri media sosial dengan cuitan-cuitan provokatif dan pengalihan isu ini justru semakin menaikkan tensi publik.

Menyadari hal tersebut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengutarakan bahwa buzzer-buzzer pro-pemerintah justru menciptakan kondisi kontraproduktif yang semakin menaikkan tensi publik. Hal ini karena mereka kerap melemparkan kata-kata yang tidak enak didengar dan tidak enak di hati – khususnya terhadap aksi massa baru-baru ini.

Di luar penuturan Moeldoko, yang entah akan ditindak lanjuti secara praktis atau tidak, fenomena buzzer pro-pemerintah ini adalah apa yang telah diprediksi oleh Aldous Huxley dalam novelnya Brave New World (BNW) pada tahun 1932.

Bukankah internet, apalagi buzzer belum menampilkan eksistensinya di kala itu, lantas, prediksi dalam konteks apa yang dimaksudkan Huxley?

Peringatan Huxleyan

Novel BNW, sama halnya dengan novel Nineteen Eighty-Four (1984) milik George Orwell, keduanya menyajikan distopia akan bagaimana negara mengontrol warga negaranya secara total.

Bedanya, jika dalam 1984, Orwell menyajikan sosok negara yang merampas informasi sehingga menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh rasa takut dan kebencian.

Sementara itu, di dalam BNW, Huxley menyajikan sosok negara dengan kemajuan teknologi yang justru membanjiri informasi yang kemudian menciptakan situasi kontrol yang dimotivasi oleh kenikmatan (pleasure) dan ketidaktahuan.

Melalui tumpahan informasi, akan tercipta disinformasi masif yang membuat masyarakat tidak mampu membedakan mana informasi yang semestinya dipercaya. Pada akhirnya, hal ini akan melahirkan kondisi masyarakat yang justru tak acuh terhadap informasi – di mana akan membuat masyarakat menjadi pasif terhadap informasi, dan lebih memilih mementingkan dirinya sendiri (egoisme) di dalam pusaran informasi yang membingungkan.

Konteks Huxley tersebut, sangat relevan dengan kondisi masyarakat di kota-kota besar atau masyarakat urban yang justru semakin pasif dan egois ketika berhadapan dengan kecepatan dan keberlimpahan informasi. Kasarnya, masyarakat justru gagap menghadapi derasnya laju informasi.

Lantas pertanyaannya, bagaimana hal tersebut kemudian menjadi cara negara untuk mengontrol warga negara?

View this post on Instagram

Sebuah potongan percakapan grup Whatsapp tersebar di media sosial, warganet dan media ungkap pemlik nomor melalui aplikasi. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 2, 2019 at 1:40am PDT

Seperti yang disebutkan sebelumnya, hal itu terjadi melalui kenikmatan dan ketidaktahuan. Maksudnya adalah, masyarakat yang telah terkondisikan pasif dan egois akan membuat masyarakat menjadi tidak kritis terhadap pemerintah dan cederung bersikap “bodo amat” terhadap apa yang tengah terjadi. Imbasnya, negara dapat berlaku apapun (otoriter) tanpa mendapatkan tekanan dari masyarakat.

Kondisi masyarakat yang semakin menjadi pasif dan egois ini kemudian dikenal dengan istilah peringatan Huxleyan (Huxleyan warning) yang diambil dari nama belakang Aldous Huxley.

Akan tetapi, tentu saja, titik pasif dan egois ekstrem seperti gambaran Huxley belum terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari derasnya gelombang massa dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah ataupun produk hukum yang dinilai begitu sepihak (otoriter) dan berseberangan dengan aspirasi rakyat.

Akan tetapi, tanda-tanda dari peringatan Huxleyan sepertinya telah nampak nyata di tengah-tengah masyarakat.  Lantas, tanda-tanda apa yang dimaksud?

Buzzer sebagai Instrumen Huxleyan

Tanda itu, mungkin adalah apa yang dianggap sebagian dari kita sebagai hal yang sepele ataupun lumrah, yaitu buzzer pro-pemerintah.

Pada kaidahnya, tugas buzzer ini sama dengan tugas para pengacara yang memiliki tuntutan kerja untuk membela sang klien yang telah membayarnya. Bagaimana pun caranya, sang klien harus tampil tidak bersalah di depan pengadilan demi terhindar dari hukuman.

Sama halnya dengan buzzer pro-pemerintah, apapun yang terjadi, mereka harus menciptakan kondisi di mana setiap kritik masyarakat terhadap pemerintah harus diredam, bahkan dibalikkan. Tujuannya, tentu, untuk menciptakan kondisi yang menampilkan bahwa pemerintah adalah entitas yang tidak berdosa.

Saat ini, mungkin levelnya tidak seekstrem dalam novel BNW. Akan tetapi, dengan level saat ini, nyatanya sudah mampu untuk membelah suara rakyat yang mengakibatkan terdapat beberapa pihak yang percaya demo ditunggangi.

Buzzer istana terlalu dungu untuk mengerti “politik identitas”. Memburuk.

— Rocky Gerung (@rockygerung) September 30, 2019

Secara eksplisit, pernyataan Moeldoko seperti mengakui bahwa buzzer pro-pemerintah memang ada, meski tak dikoordinasi langsung. Dengan kata lain, selama ini terdapat unsur pembiaran terhadap aktivitas-aktivitas buzzer tersebut, khususnya ketika masa kampanye Pilpres 2019 yang benar-benar melakukan polarisasi ekstrem di dalam masyarakat. Ini adalah strategi us vs them.

Pada akhirnya, saat ini buzzer-buzzer berfokus pada satu kolam yang disebut dengan pemerintah. Sekarang, buzzer-buzzer tersebut tidak memiliki narasi tandingan kecuali dari masyarakat yang sadar dan peduli atas kondisi saat ini.

Samantha dan Philip mengkategorikan buzzer menjadi empat kategori, yaitu minimal cyber troop teams, low cyber troop capacity, medium cyber troop capacity, dan high troop capacity. Buzzer Indonesia, menurut mereka menempati kategori low cyber troop capacity atau pasukan dengan kapasitas rendah.

Sekarang coba bayangkan, bagaimana apabila pihak yang terkait dengan pemerintah memutuskan untuk menaikkan level buzzer menjadi high troop capacity. Pada level ini, pemerintah dapat melakukan manipulasi narasi dengan sangat baik dan rapi, mengingat pemerintah memiliki instrumen-instrumen untuk melakukan itu, seperti lembaga statistika, data, riset, media, dan lain sebagainya. Ini adalah potensi yang dapat kapanpun diaktualisasi oleh pemerintah.

Terlebih lagi, apabila media-media mainstream dapat dikekang oleh pemerintah untuk turut menjadi buzzer-buzzer terselubung. Tapi untunglah, saat ini, media-media mainstream masih menjadi penyeimbang, bahkan menyalak dengan keras terhadap buzzer-buzzer, bahkan kepada pemerintah itu sendiri.

Pada akhirnya, tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai tulisan deskriptif yang hanya memaparkan realita, melainkan ditujukan sebagai peringatan bahwa tanda-tanda Huxleyan sudah terlihat dalam diri pemerintah. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Megawati Soekarnoputri tengah menjadi sorotan publik. Ini bukan karena terpilihnya sang anak, Puan Maharani sebagai Ketua DPR perempuan pertama, melainkan pada gestur yang ditunjukkan ketika Ketua Umum PDIP itu memalingkan muka dan tidak menjabat tangan AHY dan Surya Paloh ketika acara pelantikan anggota DPR.

Publik tentu bertanya, ada apa di antara Mega, AHY, dan Surya Paloh? Melihat dari kacamata politik, bagaimana mungkin Mega menunjukkan gestur semacam itu kepada dua tokoh sentral dari partai politik  besar. AHY adalah putra mahkota Partai Demokrat, sementara Surya Paloh adalah pucuk tertinggi dari Partai Nasdem.

Tanda tanya yang lebih besar adalah, bukankah Mega seharusnya mengetahui bahwa gestur itu akan tertangkap oleh publik mengingat acara pelantikan anggota DPR disiarkan secara langsung oleh berbagai media nasional?

Tidak mengherankan, berbagai pihak ramai menilai gestur itu menunjukkan adanya konflik antara Mega dengan Partai Demokrat dan Nasdem. Mengenai hal ini, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa gestur Mega tersebut adalah suatu ketidaksengajaan.

Hal ini seirama dengan penuturan Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung, yang menyebutkan bahwa partainya berprasangka baik terkait gestur yang ditunjukkan oleh Mega dan meminta kepada publik untuk tidak membesar-besarkan hal tersebut.

Akan tetapi, sekiranya publik tidak mungkin begitu saja mengamini pernyataan Hendrawan dan Martin. Terlebih, dari analisis semiotika – ilmu yang mengkaji makna tanda dalam kehidupan manusia – gestur Mega justru menegaskan bagaimana dirinya dan PDIP tengah begitu digdaya saat ini.

Melihat peta kekuatan politik PDIP, saat ini mereka telah memiliki kekuatan yang kuat baik di kamar eksekutif maupun kamar legislatif.

Kedigdayaan PDIP ini terbilang menarik mengingat sebelumnya, partai tersebut dengan konsisten menjadi oposisi ketika Partai Demokrat berkuasa selama 10 tahun. Kemudian setelah itu tiba-tiba menyulap dirinya menjadi partai yang begitu dominan.

View this post on Instagram

Diduga adanya perseteruan, Mega tak salami AHY dan Surya Paloh ketika hadiri pelantikan DPR. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 3, 2019 at 8:00am PDT

Tentu ada banyak pihak mengaitkan kesuksesan Mega ini dengan ayahnya, Soekarno sang presiden pertama yang memiliki pengaruh politik yang hebat.

Tak heran, banyak pihak membandingkan kekuasaan Mega saat ini dengan sang proklamator tersebut. Bahkan, beberapa pihak juga menyebutkan bahwa pengaruh Mega boleh jadi jauh lebih besar dibandingkan ayahnya.

Pertanyaannya adalah benarkah demikian? Lantas apa sebenarnya yang membuat Mega mendapatkan kekuatan dominan saat ini?

King vs King Maker

Mendengar nama Soekarno, akan langsung membuat kita ingat pada sosok seorang orator ulung. Bahkan The New York Times menyebut Soekarno sebagai salah satu orator terhebat di dunia. Kelihaiannya dalam berorasi tidak heran membuat Soekarno dikenal sebagai sosok yang begitu kharismatik. Kharismanya yang memukau membuat Soekarno seperti ditakdirkan untuk menjadi sosok pemimpin yang hebat.

Tidak mengherankan sebenarnya ketika Soekarno ditetapkan sebagai presiden pertama mengingat dirinya adalah sosok yang membacakan proklamasi kemerdekakan.

Tidak hanya berbekal kemampuan orasi yang hebat, Soekarno pun juga memiliki wawasan yang sangat luas. Hal ini terlihat dari bagaimana Soekarno mensintesis berbagai ideologi di dunia untuk menjadi Pancasila. Kita dapat melihat bahwa Soekarno memang diberikan anugerah dengan memiliki bakat sebagai seorang pemimpin atau seorang king.

Bakat hebatnya dalam menjadi king, terbukti mampu membuat Soekarno berkuasa selama 21 tahun.

Beda halnya dengan Soekarno, anugerah Mega bukanlah menjadi seorang pemimpin, melainkan pada menjadi seorang pembuat pemimpin atau king maker. Hal ini dengan jelas terlihat ketika dirinya kalah pada Pilpres 2004 dan 2009 yang secara tidak langsung menunjukkan dirinya bukanlah sosok yang dapat memikat banyak kalangan, tidak seperti Soekarno. Bahkan sebagai pemenang Pemilu di 1999, Mega gagal menjadi Presiden dan kursi kekuasaan tersebut baru bisa diraihnya setelah lengsernya Abdurrahman Wahid.

Bakat Mega sebagai seorang king maker terlihat ketika ia mengangkat Jokowi, seorang rookie di dalam perpolitikan nasional berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta di 2012, kemudian menjadi Presiden di 2014 dan 2019. Hal tersebut kemudian membuat Mega disebut sebagai king maker bagi Jokowi.

View this post on Instagram

Diprediksi ada 6 nama yang bersaing untuk mempengaruhi Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #megawati #luhutbinsarpandjaitan #hendropriyono #jusufkalla #budigunawan #suryapaloh #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 21, 2019 at 8:16pm PDT

Mega, sepertinya telah mengubah strateginya dengan tidak menjadi pemimpin, melainkan menjadi sosok yang dapat mengatur pemimpin. Ini terlihat dari bagaimana Mega kerap mengingatkan Jokowi bahwa dirinya adalah seorang petugas partai. Secara tidak langsung, Mega ingin mengatakan, meskipun Jokowi adalah presiden, mantan Wali Kota Solo itu harus tetap patuh padanya.

Dengan Mega menempatkan dirinya sebagai king maker, atau sutradara di balik perhelatan politik PDIP, Mega dapat dengan fokus untuk merancang skema untuk menjamin PDIP tidak menjadi partai yang gagal bersinar di periode kedua kekuasaannya, seperti yang terjadi pada Partai Demokrat.

Secara tersirat itu memperlihatkan bahwa Jokowi akan menjadi politisi lame duck di periode kedua ini, di mana Mega sedang menyiapkan suksesor baginya – Lame duck adalah sebutan untuk politisi yang tidak berdaya di periode kekuasaannya.

Dugaan yang sama juga diterangkan oleh jurnalis senior asal Selandia Baru, John McBeth yang menyebutkan bahwa Jokowi mungkin hanya memiliki dua tahun untuk mencetak peninggalan sebelum ia kehilangan kuasanya dan perebutan pun dimulai untuk menemukan calon penggantinya.

Autokrasi Tradisional vs Autokrasi Modern

Tidak hanya pada perbedaan bakat, perbedaan Soekarno dengan Mega juga terletak pada cara mereka untuk mempertahankan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.

Jika Soekarno menerapkan autokrasi tradisional, maka Mega menerapkan autokrasi modern.

Autokrasi sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokrator yang secara literal berarti “berkuasa sendiri” atau “penguasa tunggal”. Lebih lanjut, pengertian ini adalah apa yang disebut dengan autokrasi tradisional.

Soekarno dalam pemerintahannya dengan jelas memperlihatkan sistem ini. Karena dirinya yang begitu dominan, menurut banyak pihak juga merupakan alasan Mohammad Hatta untuk memilih mundur dari posisinya sebagai wakil presiden kala itu.

Dominasi Soekarno nampak nyata, di bawah sistem politik yang ia sebut “Sosialisme Indonesia,” atau “demokrasi terpimpin,” semua oposisi mampu dikalahkan.

Dengan kekuasaannya yang begitu dominan, Soekarno bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup dan bahkan dengan cepat mampu menerbitkan Dekrit Presiden yang menetapkan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi.

View this post on Instagram

Memiliki peran yang vital, posisi Jaksa Agung jadi rebutan. Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jaksaagung #pdip #nasdem #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 5, 2019 at 3:11am PDT

Sedangkan Mega, lebih menerapkan sistem pemerintahan yang disebut dengan autokrasi modern. Dalam autokrasi modern, pemerintahan dipusatkan pada satu partai. Namun, pengertiannya bukan dalam artian partai tunggal, melainkan partai tersebut memainkan peran yang begitu dominan, sehingga sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan.

Dominasi PDIP sekiranya merupakan hal yang begitu terang saat ini. Ini terlihat dari peta kekuatan politik PDIP yang memiliki kekuatan yang kuat di kamar eksekutif, kamar legislatif, bahkan intelijen. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari empat hal berikut:

Pertama, Jokowi yang merupakan kader PDIP terpilih kembali menjadi presiden.

Kedua, Puan yang merupakan anak Mega terpilih sebagai Ketua DPR.

Ketiga, PDIP mendapat kursi sebanyak 128 di DPR yang menasbihkannya sebagai pemegang Pemilu 2019.

Keempat, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan disebut oleh banyak pihak begitu dekat dengan Mega.

Melihat trennya, besar kemungkinan PDIP juga akan mengincar posisi Jaksa Agung di kabinet baru untuk semakin menegaskan dominasi politiknya.

Tidak berhenti sampai di situ, PDIP juga sepertinya tengah mempersiapkan langkah ke depan untuk mengamankan dominasinya, yaitu ingin mengembalikan GBHN dan pengembalian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi.

Jika hal itu tercapai, maka presiden akan menjadi mandataris MPR karena melaksanakan GBHN yang dipertanggungjawabkan ke lembaga tersebut.

Dengan demikian, mestilah PDIP akan melakukan berbagai manuver politik untuk menempatkan kadernya di MPR guna untuk mengatur presiden – dengan catatan jika skenario itu benar terjadi.

Pada akhirnya kita dapat melihat meskipun memiliki cara berbeda dalam membangun dan mempertahankan dominasi kekuasaannya, baik Soekarno maupun Mega memang memiliki bakat untuk untuk menjadi politisi yang hebat. Menarik untuk melihat langkah-langkah politik Mega selanjutnya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dewi Fortuna sepertinya tengah bermesra ria dengan PDIP. Bagaimana tidak, PDIP tidak hanya mendapatkan kursi terbanyak di DPR pada Pemilu 2019 dan terpilih kembalinya Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kadernya sebagai presiden.

Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani yang merupakan anak dari ketua umum partai tersebut, Megawati Soekarnoputri, ditetapkan sebagai Ketua DPR periode 2019-2024.

Pemilihan dan penetapan Puan sebagai ketua DPR ini cukup menarik mengingat terdapat perbedaan mekanisme apabila dibandingkan dengan mekanisme pemilihan Ketua DPR periode sebelumnya. Bila pada periode sebelumnya pimpinan DPR dipilih dengan mekanisme paket oleh seluruh anggota DPR melalui pemungutan suara atau voting, Puan dapat terpilih karena partainya menjadi pemenang Pemilu 2019.

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang belum lama ini direvisi. Dalam revisi UU MD3, pimpinan DPR berjumlah lima orang berasal dari partai politik peringkat lima besar dalam Pemilu 2019.

Tidak hanya terpilih sebagai Ketua DPR pertama dengan mekanisme baru, terpilihnya Puan juga mencatatkan sejarah sebagai Ketua DPR perempuan pertama di Indonesia. Sejarah yang dicatat Puan ini mengingatkan kita kepada Nancy Pelosi yang juga merupakan Ketua DPR perempuan pertama di Amerika Serikat (AS).

Namun, beda halnya dengan Pelosi yang disambut baik oleh masyarakat AS, terpilihnya Puan sebagai Ketua DPR justru mendapatkan berbagai cibiran dari warganet. Mereka umumnya meragukan kinerja Puan mengingat prestasinya dinilai tidak mentereng ketika menjabat Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

Di luar keraguan terhadap kapabilitas Puan, terdapat asumsi bahwa boleh jadi ini merupakan pertanda bahwa PDIP sedang menyusun strategi dalam menjadi partai dominan. Lantas pertanyaannya, strategi seperti apa yang sedang dimainkan oleh PDIP?

View this post on Instagram

Setelah 70 tahun, Puan Maharani menjadi pimpinan DPR perempuan pertama. Bagaimana kiprahnya? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 2, 2019 at 2:00am PDT

Mega Ubah Strategi?

Pada tahun 2016, Kikue Hamayotsu dan Ronnie Nataatmadja dalam tulisannya berjudul Indonesia in 2015: The People’s President’s Rocky Road and Hazy Outlooks in Democratic Consolidation menjelaskan bahwa Mega dan Puan memiliki kepentingan tersendiri dalam pemerintahan, yaitu memengaruhi kebijakan serta memasang orang-orang favoritnya dalam jabatan-jabatan strategis. Hal ini dilakukannya dengan mengontrol Jokowi dan melakukan beberapa upaya yang melemahkan pengaruh sang presiden.

Akan tetapi, sepertinya strategi Mega dan Puan tidak berjalan dengan mulus. Jokowi terlihat bisa melonggarkan cengkraman tersebut. Hal inilah yang mungkin membuat mereka tengah berusaha mengganti strateginya. Alasannya jelas karena di banyak kesempatan Jokowi justru memperlihatkan dirinya tidak mengikuti arahan dari Megawati sebagai ketua partai.

Ketidakselarasan ini dapat dilihat mulai dari dukungan Jokowi terhadap pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, alih-alih mendukung pasangan calon (paslon) dari PDIP. Ini juga terlihat dalam kasus pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri yang dibatalkan oleh Jokowi dan disebut-sebut membuat Mega marah besar.

Dalam beberapa kesempatan, Mega juga kerap mengingatkan Jokowi bahwa mantan Wali Kota Solo itu adalah petugas partai. Secara tidak langsung, Mega boleh jadi sedang ingin mengatakan ke banyak pihak bahwa Jokowi adalah kader partai yang tidak patuh pada atasan.

Hal ini cukup masuk akal, mengingat tidak mungkin adanya sindiran satir apabila Jokowi memang patuh sepenuhnya kepada Mega.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, Mega dan Puan sepertinya mengganti strategi katakanlah dengan langsung menempatkan Puan sendiri ke dalam posisi strategis.

Posisi Ketua DPR adalah jabatan yang strategis karena menjadi kursi tertinggi di kamar legislatif. Strategi tersebut saat ini sepertinya tengah berjalan dan memulai awalan yang baik.

Semoga tak sekadar harapku~https://t.co/8ovEQoq8M4

— tirto.id (@TirtoID) October 2, 2019

Dampak Puan Ketua DPR

Seperti yang diketahui, kunci penetapan Puan sebagai Ketua DPR adalah revisi UU MD3 yang baru-baru ini disahkan. Menariknya, revisi UU MD3 ini disahkan dengan cepat oleh DPR, yang berarti semua fraksi dengan kompak menyetujuinya.

Alasan kekompakan itu sederhana, yakni karena revisi UU MD3 memberikan distribusi kursi pimpinan DPR dan MPR yang tidak hanya kepada partai pemenang Pemilu, melainkan kepada lima partai dengan suara terbanyak.

Tidak mengherankan, sekelas Gerindra yang menjadi rival berat PDIP dalam lima tahun terakhir sangat mendukung revisi ini mengingat partainya mendapatkan suara terbanyak kedua dan otomatis tidak perlu melakukan lobi-lobi melelahkan kepada PDIP untuk mendapatkan kursi pimpinan DPR ataupun MPR.

Di sisi lain, distribusi kursi pimpinan DPR dan MPR adalah strategi politik yang mumpuni dalam upaya rekonsiliasi pasca Pilpres yang sarat akan ketegangan yag melelahkan.

Namun, apakah PDIP memberikan ruang bagi revisi UU MD3 yang membuat partai rival mendapatkan jatah kursi pimpinan hanya untuk melakukan rekonsiliasi? Tentu tidak. Besar kemungkinan memang ada alasan lain di belakangnya.

Seperti dalam pandangan Thomas Hobbes yang menyebut setiap manusia adalah egois, mestilah PDIP memiliki agenda tersembunyi yang dalam kalkulasinya akan menguntungkan partai berlogo banteng tersebut.

Lantas, apa agenda itu?

Agenda pertama tentu untuk meloloskan kader PDIP sebagai Ketua DPR, yang pada konteks ini mestilah jatuh pada sosok Puan, mengingat dirinya adalah anak dari sang ketua partai.

Melihat lebih dalam, agenda tersembunyi PDIP sepertinya jauh lebih ambisius, yaitu mengembalikan posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang memang sudah disuarakan secara terus terang.

Boleh jadi, penempatan Puan sebagai Ketua DPR adalah langkah awal dalam agenda itu. Sebagai Ketua DPR, tentu Puan memiliki kewenangan lebih dalam melakukan lobi dan intervensi politik.

Akan tetapi, dalam politik, suata hal yang tersurat mestilah menyimpan banyak hal tersirat di dalamnya. Pada konteks ini, kita dapat bertanya, apa dampak politis yang dapat ditimbulkan dari pengembalian MPR sebagai lembaga tertinggi bagi PDIP?

View this post on Instagram

Nama calon kandidat pengganti Mega mulai bermunculan. Siapa kandidat yang paling berpeluang? Nanti artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #megawati #jokowi #puanmaharani #budi gunawan #ketumpdip #kongrespdip #infografik#infografis#politik#politikindonesia#pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 17, 2019 at 8:34pm PDT

PDIP Jadi Parpol Dominan?

Berkaca pada kasus Partai Demorat yang berkuasa selama 10 tahun, namun setelah itu justru tidak dapat mempertahankan dominasinya, PDIP sepertinya sedang menyiapkan strategi agar apa yang menimpa Demokrat tidak terjadi kepada mereka.

Apabila posisi Puan sebagai Ketua DPR dapat membuat MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, maka akan terjadi satu dampak substansial dalam ketatanegaraan Indonesia, yaitu presiden bisa kembali dipilih oleh MPR – katakanlah jika pasal tersebut juga ikut diubah.

Faktor lain adalah jika GBHN kembali diberlakukan, maka MPR juga bisa “meminta pertanggungjawaban” presiden jika tak mampu melaksanakan pedoman pembangunan tersebut.

Hal ini tidak hanya memutar balik demokrasi yang membuat kita dapat merasakan kemewahan pemilihan presiden secara langsung, tetapi juga akan berpotensi untuk memperkuat dan melanggengkan oligarki PDIP dan posisi politiknya di hadapan kekuatan eksekutif.

Akan tetapi, sepertinya skenario pengembalian MPR menjadi lembaga tertinggi tidak akan berjalan mudah. Hal ini berdasar pada respon yang diperlihatkan mahasiswa yang mewakili masyarakat saat menolak revisi UU KPK, RKUHP, dan RUU bermasalah lainnya. Demonstrasi dalam jumlah yang lebih besar pasti akan kembali terjadi apabila skenario tersebut dijalankan.

Yang jelas, posisi Puan dan kembali kuatnya MPR misalnya, akan membuat PDIP berpotensi menjadi partai dominan. Konteksnya mungkin belum sampai pada praktik partai tunggal yang terjadi di Turki, Rusia hingga Serbia. Namun, PDIP bisa menjamin kemenangannya akan terus terjadi di Pemilu-Pemilu berikutnya.

Penetapan Puan sebagai Ketua DPR juga potensial sebagai usaha penambahan modal politik yang dapat meningkatkan elektabilitasnya ketika akan diusung untuk menggantikan Mega kelak sebagai Ketua Umum PDIP yang memang telah digadang-gadang oleh banyak pihak, atau bahkan ketika nantinya akan diusung menjadi calon presiden.

Pada akhirnya, kita dapat melihat relasi pernyataan John Jay dalam skenario ini bahwa: “Masyarakat yang menguasai suatu negara haruslah yang memerintahnya”. Terminologi masyarakat John Jay pada konteks Indonesia sepertinya mengacu kepada PDIP yang sedang mempersiapkan strategi untuk mempertahankan oligarkinya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Mosi tidak percaya yang dinyatakan mahasiswa kepada DPR ditengarai karena pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) KPK dan rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU lain yang berpotensi merugikan banyak pihak. Dengan kata lain, DPR sebagai lembaga legislatif telah gagal dalam meramu kebijakan publik yang diharapkan oleh masyarakat.

Kegagalan DPR ini tidak hanya terjadi karena minimnya pelibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan, melainkan juga karena pemerintah belum menerapkan metode yang tepat dalam menghimpun dan menganalisis aspirasi masyarakat.

Alasan metodis ini sebenarnya sangat masuk akal. Anggota DPR merupakan pemenang di setiap daerah pemilihan yang kemudian secara normatif akan sebagai penyalur suara.

Persoalannya, secara normatif, para anggota DPR terpilih seharusnya mengetahui apa saja aspirasi dan merumuskan mana aspirasi yang harus diperjuangkan. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut benar-benar tidak terjadi.

Imbasnya, kebijakan publik yang dibahas di rapat-rapat DPR hanya berkutat pada pandangan masing-masing anggota mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Terlebih lagi, para anggota DPR adalah kader-kader yang harus menyuarakan kepentingan partainya masing-masing.

Artinya, masalah yang dihadapi adalah persoalan metodis dan integritas dari para anggota DPR. Mengenai hal ini, jawabannya sederhana, yaitu menggunakan teknologi yang disebut dengan Big Data.

Di Indonesia, Big Data sebenarnya telah diterapkan dalam politik oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019. Menggunakan empat mesin Big Data, sentimen-sentimen positif dan negatif dalam masyarakat dikumpulkan dan dianalisis oleh algoritma. Efeknya, strategi kampanye yang tepat dapat dirumuskan. Hasilnya terbukti, Jokowi terpilih kembali sebagai presiden.

Pertanyaannya adalah, jika Big Data berhasil diterapkan dalam Pilpres 2019, mengapa tidak juga dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga setiap aspirasi rakyat dapat diserap?

Mengenal Big Data

Untuk mempermudah memahami Big Data, bisakah kita membayangkan berapa tera byte data yang setiap hari berlalu lalang di internet? Atau, apakah kita dapat membayangkan berapa besar sistem penyimpanan untuk menampung data yang terus diproduksi setiap hari?

Tentu sangat banyak bukan. Lalu, apakah kita dapat membayangkan mengapa internet tidak error padahal diakses oleh seluruh orang di dunia ini?

Poinnya adalah, terdapat suatu hal yang menampung dan mengolah data yang sangat banyak itu untuk kita nikmati setiap hari, itulah yang disebut dengan Big Data.

Big Data dapat dirumuskan sebagai aset informasi bervolume tinggi (high-volume), berkecepatan tinggi (high-velocity), dan beraneka ragam (high-variety) yang menuntut bentuk pemrosesan informasi inovatif yang hemat biaya untuk peningkatan wawasan dan pengambilan keputusan.

Big Data inilah yang digunakan oleh berbagai media sosial ataupun industri untuk menyimpan dan mengolah data.

Pada perkembangannya, Big Data juga digunakan untuk kepentingan politik. Caranya dengan mengumpulkan like, shared, ataupun status yang kita update untuk melihat preferensi politik. Singkatnya, segala bentuk aktivitas kita di media sosial dikumpulukan dan dianalsisis untuk melihat preferensi politik kita.

Nantinya, itu digunakan sebagai referensi dalam membuat strategi kampanye. Strategi ini yang digunakan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada Pilpres 2016, dan keberhasilan Brexit di Inggris.

Tidak hanya untuk kepentingan politik, Big Data juga digunakan untuk merumuskan kebijakan publik. Untuk membuat kebijakan publik tentu memperhitungkan banyak variabel. Dengan adanya Big Data, variabel yang sangat banyak itu dapat dikumpulkan dan dianalisis dengan algoritma.

View this post on Instagram

Kemenangan Jokowi di Pilpres 2019 disebut karena Big Data. Baca artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 26, 2019 at 2:00am PDT

Penggunaan Big Data dalam Kebijakan Publik

Giovanni Azzone dalam tulisannya Big Data and Public Policies: Opportunities and Challenges (2018) memaparkan contoh keberhasilan Big Data dalam merumuskan kebijakan publik, yaitu proyek Casa Italia dan pembangunan infstruktur pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik di Italia.

Proyek Casa Italia adalah kebijakan pencegahan risiko yang bertujuan mengurangi kerusakan bangunan jika terjadi gempa bumi di Italia.

Pada awalnya kebijakan penguatan bangunan di Italia didasarkan pada insentif pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang ingin memperkuat bangunan rumah mereka.

Akan tetapi, kebijakan ini justru membebani keuangan negara karena masyarakat banyak meminta insentif untuk penguatan rumah, dan harga material yang variatif di setiap daerah membuat insentif menjadi tidak merata.

Tidak hanya itu, masyarakat yang telah menguatkan bangunannya justru menjualnya dengan harga yang tinggi. Dengan kata lain, insentif dari pemerintah Italia hanya dijadikan sebagai modal ekonomi.

Big Data kemudian digunakan untuk menganalisis 18 juta bangunan di Italia. Hasilnya ternyata bangunan yang memiliki risiko kerusakan tinggi berjumlah 550.000. Berdasarkan data ini, pemerintah Italia dapat mendistribusikan anggaran mereka untuk bangunan yang memang benar-benar membutuhkan dan mengurangi beban anggaran.

Proyek berikutnya yang menggunakan teknologi ini adalah pembuatan infrastruktur pengisian daya listrik untuk kendaraan listrik.

Pada awalnya, proyek tersebut diperkirakan memakan biaya investasi sebesar € 1 juta atau sekitar Rp 15 miliar dalam kurs sekarang. Akan tetapi, perkiraan ini ditentang oleh para pengusaha swasta dengan alasan jumlah kendaraan listrik yang beredar tidak banyak. Di sisi lain, untuk menyukseskan penjualan kendaraan listrik, harus adanya tempat mengisi daya ketika kendaraan akan atau telah kehabisan daya.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Big Data digunakan untuk menganalisis 8.000 kota di Italia dan kebiasaan mobilisasi masyarakat. Hasilnya, ternyata anggaran yang dibutuhkan hanya sekitar 20 persen dari anggaran awal, yaitu € 200 ribu – sekitar Rp 3 miliar dalam kurs sekarang.

Butuh Big Data?

Pada proyek Casa Italia dan pembangunan infrastruktur pengisian daya listrik terlihat empat manfaat dari penggunaan Big Data dalam merumuskan kebijakan publik, yakni bersifat objektif atau tanpa kepentingan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menghasilkan perumusan kebijakan yang tepat, dan menghemat anggaran.

Keempat manfaat tersebut sebenarnya tidak hanya dirasakan dalam perumusan kebijakan publik, tapi juga dalam strategi politik.

Pengakuan Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir yang menyebutkan bahwa dengan Big Data mereka dapat mengetahui preferensi pemilih dan dapat menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan untuk merebut hati pemilih, adalah salah satu contoh bagaimana penggunaan metode ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan.

Hal ini karena sentimen-sentimen masyarakat dalam media sosial dapat terekam secara keseluruhan, yang kemudian dianalisis dengan algoritma untuk menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan.

Melihat keberhasilan penggunaan Big Data dalam perumusan kebijakan publik di Italia dan Pilpres 2019, timbul pertanyaan, mengapa pemerintah tidak menerapkan Big Data dalam merumuskan kebijakan publik di Indonesia?

Padahal, jika diterapkan, keempat manfaat tersebut dapat dinikmati. Di sisi lain, pemerintah akan memiliki posisi yang baik di dalam masyarakat karena menerapkan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan.

Terdapat dua alasan utama atas hal tersebut, dan keduanya terkesan sangat politis.

Pertama, mark up anggaran tidak dapat lagi dilakukan jika ada Big Data.

Kedua, pemaksaan kepentingan partai politik sulit untuk dilakukan. Sudah menjadi rahasia publik, bahwa pembuatan kebijakan publik sarat akan nuansa bagi-bagi kepentingan dan bagi-bagi ekonomi.

Penerapan Big Data dalam merumuskan kebijakan publik akan membuat pemerintah terhindar dari pembuatan kebijakan yang berseberangan dengan aspirasi masyarakat seperti UU KPK, RKUHP, ataupun RUU bermasalah lainnya.

Akan tetapi, penerapan Big Data oleh DPR sepertinya belum menemukan titik cerahnya di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan kepentingan para anggota DPR yang merupakan kader-kader partai. Namun, tidak ada salahnya untuk berharap, mari menanti. (R53)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Menurut kalian, presiden kita yang akrab dipanggil Jokowi tuh sebenernya menang nggak sih di Pilpres 2019 kemarin?

Kalau secara hukum sih udah jelas dong kalau Jokowi itu menang. Cuma maksud pertanyaan aing tuh kalau memang sudah menang, kenapa pihak Jokowi terkesan kayak harus banget melakukan “rekonsiliasi” ke pihak Prabowo Subianto sih?

Padahal kalau pasca Pilpres 2014 lalu tuh Jokowi merasa kalau dirinya nggak perlu melakukan rekonsiliasi ke Prabowo.

Sedangkan di Pilpres tahun ini justru pihak Jokowi yang seolah mau berbagi piala kemenangan sama Prabowo.

Ada yang bilang kan kalau gosip itu adalah fakta yang tertunda ya. Jadi, kalau Jokowi emang murni mau rekonsiliasi doang, kenapa gosip deal-deal politik “212” bisa sampe terkuak di media massa? Upss.

Itu loh yang katanya Prabowo minta 2 kursi menteri, 1 kursi wakil ketua MPR, dan 2 kursi wantimpres sebagai syarat rekonsiliasi. Ini bukan kata aing loh ya, tapi pernah juga diulas di Majalah Tempo edisi 24-30 Juni 2019.

View this post on Instagram

Konflik berkepanjangan di Papua menyebabkan masyarakat harus mengungsi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #papua #opm #konflik #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 9, 2019 at 1:15am PDT

Udah gitu, Jokowi pun sampai memakai jasa Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) untuk jadi “mak comblang” dalam pertemuannya dengan Prabowo di Moda Raya Terpadu (MRT) loh.

Terus aneh juga nggak sih soalnya di Kongres V PDIP kemarin pun Prabowo dikasih tempat duduk yang sederet sama Jokowi, Megawati dan Ma’ruf Amin.

Kalau dipikir, bukannya ini menandakan sinyal deal-deal politik kemungkinan akan terjadi ya?

Nah, kalau ujung-ujungnya Prabowo gabung ke koalisi, bukannya itu malah menunjukkan kalau sebenarnya Prabowo lah yang menang Pilpres tahun ini gengs?

Hmm. Berarti Pilpres kemarin nggak ada gunanya dong, soalnya kan siapapun yang menang tetap aja rakyat Indonesia yang kalah loh. Entah di sebelah mana yang merasa kalah, tetap aja ada itu bikin rakyat jadi buntung.

Buntung karena telah mengira kalau satu calon lebih baik dari yang lainnya. Tapi, ujung-ujungnya mereka malah bobo-bobo bareng juga. Huhuhu.

Hmm. Pertanyaannya, jabatan-jabatan apa aja ya yang kira-kira akan diberikan ke Pak Prabowo Subianto? Apakah kursi Wantimpres? Atau kursi Ketua MPR? Atau kursi Menteri Pertanian? Atau kursi Menteri BUMN? Atau semua kursi-kursi yang aing sebutin di atas? Kita lihat nanti aja deh ya. (R50)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di http://bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kalian pernah denger kisah Kumbakarna nggak sih? Itu loh cerita wayang tentang seorang raksasa bernama Kumbakarna yang menjadi mediator saat kerajaannya sedang mengalami perang.

Ceritanya tuh, Raja Rahwana yang akan berperang dengan Rama, meminta bantuan ke Kumbakarna untuk menyelesaikan konflik yang ada. Akhirnya, demi rasa cintanya terhadap kerajaannya, Kumbakarna pun bersedia turun ke medan perang untuk menjadi penyelesai konflik yang ada.

Kalau dipikir-pikir kayaknya kisah heroik tokoh Kumbakarna ini mirip juga ya sama kisah heroiknya Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan alias BG yang disebut menjadi kunci kesuksesan rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo.

Bedanya, Kumbakarna ini gagal gengs dalam menyelesaikan konflik antara Rahwana dan Rama. Sementara BG bisa dibilang sukses besar nih dalam merekonsiliasi Jokowi dan Prabowo. Hehehe.

Inget nggak pas Jokowi ketemu Prabowo di MRT beberapa minggu lalu? Nah, itu bisa terjadi salah satunya disebut-sebut karena peran Pak BG loh gengs.

Nggak cuma di situ aja gengs. Ternyata BG juga disebut-sebut sebagai orang yang “mengarsiteki” pertemuan yang dilakukan oleh Megawati dan Prabowo kemarin loh.

Waahh. Pantesan aja ya kemarin BG ini ikutan nimbrung di meja makannya Ibu Mega.

Udah gitu duduknya di sebelah Puan Maharani dan berhadapan sama Prananda Prabowo lagi. Padahal kan BG ini bukan bagian dari Partai Gerindra atau pun PDIP juga. Upss.

Kalau Puan dan Prananda sih wajar ya ada di situ, soalnya kan mereka anak-anaknya Ibu Megawati dan digadang-gadang banyak pihak akan menjadi penerus sang ibu. Terus kalau Ahmad Muzani dan Pramono Anung itu kan perwakilan dari dari partai masing-masing. Jadi wajar juga dong ada di situ. Lalu kalau Pak BG ngapain ya ada di situ? Upss.

Hmm. Kalau melihat lancarnya dua pertemuan yang katanya diinisiasikan Pak BG, mungkin peran doi di sini lebih cocok disamakan dengan peran “Mak Comblang” gitu kali ya daripada dengan Kumbakarna.

Apalagi biasanya “Mak Comblang” itu suka dikasih traktiran-traktiran kalau dia sukses menjodohkan dua insan yang sedang kesepian. Hehehe.

Pertanyaannya, kira-kira apa nih ya traktiran yang dikasih pihak Jokowi dan Prabowo atas jasa-jasa yang telah dilakukan BG selama ini?

Harusya makin kinclong lah ya karir politiknya BG, soalnya kan kalau bukan karena dia mungkin hingga sekarang Jokowi dan Prabowo bisa aja masih musuhan. Upss. (R50)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di http://bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.