Pemerintah Pusat Remehkan Anies?

Pemerintah Pusat Remehkan Anies?
3 minute read

Gubernur Anies Baswedan menyebut pihaknya sebetulnya telah jauh-jauh hari mengantisipasi Covid-19. Dalam wawancaranya bersama Deddy Corbuzier, Anies bahkan menuturkan bahwa sejak Januari 2020 ia telah mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi dampak Covid-19. Apa dinyana, jajaran kabinet pemerintahan pusat malah membercandakan dan tak menganggap serius isu virus tersebut.


PinterPolitik.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang kini jadi salah satu sosok yang paling ditunggu langkah-langkah dan kebijakannya menangani Covid-19. Dari semua pejabat publik yang diminta menanggapi isu ini sejak awal tahun 2020 lalu, Anies boleh jadi menjadi salah satu yang paling serius.

Doi menyebut pernah melakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait, termasuk dengan pihak Imigrasi di akhir Januari 2020, untuk meminta data terkait warga negara asing yang datang dari Tiongkok. Doi juga yang paling pertama membentuk tim khusus untuk penanganan Covid-19.

Bukannya gimana-gimana ya, kalau dibandingkan dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang masih suka bercandain Covid-19, Anies emang jauh lebih serius. Bahkan doi juga bilang langsung mendata kesiapan Intensive Care Unit (ICU) di rumah sakit milik pemerintah daerah yang ada di Jakarta.

Bahkan sempat tuh saat Anies bilang sudah ada pasien yang positif, tapi dibantah oleh Menkes Terawan. Belakangan emang diumumkan oleh Presiden Jokowi kalau benar ada pasien yang positif.


Saat ini mayoritas kasus Covid-19 terjadi di Jakarta. Artinya, sebagai kepala daerah, Anies punya pekerjaan rumah yang besar untuk mengatasi persoalan ini.

Terlepas dari banyak yang mengkritik dan bahkan ada juga yang menyebut doi mencari panggung, harus diakui dalam kebijakan terkait virus berbahaya ini, Anies mengambil langkah yang jauh lebih maju dibandingkan jajaran pemerintah yang lain.

Mungkin apa yang dilakukan oleh Anies inilah yang jadi inspirasi bagi kepala daerah di wilayah lain untuk lebih tegas dan mengambil kebijakan yang serius untuk menghadapi penyebaran Covid-19. Seperti diberitakan, beberapa kepala daerah emang “mengabaikan” seruan Presiden Jokowi dan mengambil kebijakan local lockdown di wilayahnya.

Tegal, Solo, Papua, Maluku dan Bali adalah beberapa daerah yang menerapkan lockdown dengan skala yang berbeda-beda. Pemerintah daerah lain juga mulai mengeluarkan imbauan tegas, misalnya yang meminta masyarakat dari Jakarta untuk tidak mudik ke daerah.

Kebijakan-kebijakan di daerah ini memang menunjukkan karut-marutnya penanganan pemerintah pusat terhadap persoalan Covid-19.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Zuliansyah bilang bahwa pemerintah pusat nggak punya parameter kebijakan dan gambaran utuh terkait detail ihwal pemutusan rantai Covid-19 di masyarakat. Makanya, nggak heran kalau sampai karut marut kayak gitu.

Yang jelas, dari kasus ini kita bisa melihat bahwa ada kesalahan besar yang dilakukan oleh pemerintah pusat ketika meremehkan Covid-19. Ada kesalahan besar pula ketika meremehkan apa yang dibuat oleh Anies Baswedan.

Harapannya kita bisa cepat belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Sebab, keberhasilan atau kegagalan penanganan Covid-19 akan jadi catatan sejarah kepemimpinan di republik ini. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.