PDIP Anti Islam?

PDIP Anti Islam?
Pelantikan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi sayap Islam PDIP. (Foto: Liputan6)
7 minute read

Beredar tulisan mantan wartawan BBC Asyari Usman yang berjudul “Untuk Saudaraku, Warga PDIP” yang berisi pandangannya terkait pertentangan antara partai banteng tersebut dengan Islam. Benarkah PDIP anti Islam?


PinterPolitik.com

“Satyameva Jayate.”

‘Pada akhirnya kebenaran yang akan menang’.

– Raden Wijaya (1239), dikutip Megawati Soekarnoputri pada AD/ART PDIP

[dropcap]D[/dropcap]engan menjual embel-embel “mantan wartawan BBC London”, Asyari Usman memang sukses menarik perhatian banyak orang lewat tulisan tersebut. Pasalnya, tulisan yang dimuat di portal Teropongsenayan.com itu berisi pendapat Asyari tentang pertentangan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Islam.

Jelas hal itu menjadi pergunjingan karena ia menyebut  PDIP yang adalah partai penguasa saat ini, sedang “memusuhi” Islam dan umat Islam. Adapun tulisan tersebut sudah dihapus oleh portal Teropongsenayan.com, namun footage tulisannya telah tersebar di berbagai media.

Reaksi pun akhirnya juga datang dari PDIP. Bahkan, melalui Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI, Eva Kusuma Sundari, partai banteng itu menyebut tulisan Asyari Usman menyesatkan.

Asyari disebut menggiring opini masyarakat melalui tulisan yang sangat tendensius. Sekali lagi, embel-embel “mantan wartawan BBC London” yang bergabung dengan kantor berita tersebut sejak 1988, membuat tulisan pria kelahiran Medan, Sumatera Utara itu menarik perhatian banyak orang.

Berkaca pada reaksi yang ditimbulkan oleh tulisan tersebut, tentu publik bertanya-tanya, apakah PDIP benar-benar berseberangan dengan Islam? Lalu, bagaimana signifikansi politik para “penumpang gelap” – yang disebut Asyari dalam tulisan itu berlindung di balik PDIP – terhadap konteks politik nasional?

Benturan Ideologis

Apakah PDIP memang berbenturan dengan Islam? Tentu pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan mengkaji sejarah partai yang identik dengan warna merah itu.

Faktanya, PDIP – yang awalnya bercikal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) – didirikan pada 1973 sebagai gabungan dari 5 partai non-Islam, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran nasionalis, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang beraliran Kristen-nasionalis, Partai Katolik yang beraliran Katolik-nasionalis, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang beraliran nasionalis, dan Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) yang beraliran nasionalis-marxis-trotskyisme (paham terakhir adalah salah satu turunan pemikiran marxisme yang berfokus pada gerakan partai buruh).

PDIP Anti Islam?

Sebagai identitas politik, PDI – kemudian PDIP – mengisi ceruk politik nasionalis yang dalam sejarah Indonesia terklasifikasi di posisi yang berbeda dari kelompok Islam dan komunisme  di kutub lain. Pada praktiknya, PDI – kemudian PDIP – menggunakan corong nasionalis tersebut untuk melawan otoritarianisme Orde Baru dengan menggunakan panji cita-cita demokrasi.

Identitas politik ini jelas terlihat pada pasal 5 AD/ART PDIP, di mana disebutkan bahwa partai banteng itu berasaskan Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dengan jati diri kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, dan mengedepankan watak partai yang gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah, serta progresif revolusioner.

Terkait identitas, Indonesianis asal Australia, Herbert Feith dan Lance Castles dalam bukunya “Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965” mengklasifikasikan pemikiran partai politik di Indonesia dalam 5 aliran, yakni nasionalisme radikal, tradisionalis Jawa, sosialisme demokratis, Islam, dan komunisme. Jika mengacu pada klasifikasi gerakan partai politik tersebut, maka di mana PDIP berada?

Feith dan Castles memang menyebut PNI sebagai gerakan nasionalisme radikal utama yang berpusat pada perjuangan melawan penjajah. Artinya sebagai bagian dari PDI – kemudian PDIP – jelas warna nasionalisme PNI kuat tumbuh dalam partai merah ini – hal yang mungkin membuat slogan “merdeka” masih terus dipakai oleh PDIP hingga saat ini.

Namun, nyatanya PNI juga dipengaruhi oleh aliran pemikiran sosialisme demokratis, bahkan – jika berkaca pada Soekarno dengan Nasakom (Nasionalis, Sosialis, Komunis) – partai tersebut juga menyerempet ke komunisme.

Selain itu, di PDI – kemudian PDIP – juga ada Partai Murba yang merupakan partai yang didirikan salah satunya oleh Tan Malaka dengan basis pemikiran marxisme. Walaupun demikian, Murba berbeda dengan PKI, dan dalam beberapa kesempatan justru saling bertentangan. Dalam sebuah dokumen rahasia, Central Intelligence Agency (CIA) pernah menjabarkan perbedaan dua partai yang sama-sama mengambil akar pemikiran marxisme ini.

Adapun Parkindo dan Partai Katolik jelas-jelas mengusung napas yang bukan Islam. Artinya, jika melihat kutub politik tersebut dan sejarah pendirian PDIP, sangat mungkin Islam memang punya posisi yang sangat kecil dalam pergerakan politik partai banteng ini. Organisasi Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) yang merupakan sayap Islam PDIP saja baru berdiri pada tahun 2007.

Dengan demikian, tuduhan Asyari Usman di satu sisi memang punya nilai kebenaran bahwa Islam memang punya porsi yang sangat sedikit dalam gerakan politik PDIP, tentu saja jika berkaca pada sejarahnya. Namun, apakah itu berarti PDIP memusuhi Islam?

Tentu saja generalisir yang dibuat Asyari Usman tentang permusuhan PDIP dengan Islam sangat berbahaya. Walaupun ada di kutub politik yang berbeda, Islam sebagai agama masih punya posisi di PDIP.

Bahkan pendiri Murba Tan Malaka dalam segala pemikiran marxisme-nya masih menyebut dirinya orang Islam.  Soekarno dalam segala gagasannya juga masih menyebut dirinya seorang Islam. Artinya, secara basis ideologis, PDI – kemudian PDIP – memberi tempat pada Islam, walaupun partai tersebut tidak spesifik menempatkan Islam dalam politik.

Lalu, bagaimana dengan pribadi Megawati Soekarnoputri? Apakah benar Ketua Umum PDIP itu anti Islam seperti yang disebut oleh Asyari Usman?

Tentu saja terminologi “anti-Islam” dalam konteks ini tidak bisa dilihat secara tunggal. Bahkan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab dalam sebuah ceramah di Madinah pada pertengahan tahun 2017 lalu justru membagi kelompok Islam di Indonesia ke dalam 4 golongan, yakni tradisionalis, fundamentalis, modernis, dan liberalis. Keempat kelompok ini memiliki karakteristik masing-masing termasuk dalam pandangannya terhadap bangsa dan negara.

Artinya, tudingan Asyari perlu diperjelas, mengingat walaupun gerakan sebesar Aksi 212 menempatkan kelompok seperti FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berasal dari golongan fundamentalis sebagai penggerak utama, nyatanya ada banyak pula kelompok Islam lain yang ada di belakang aksi tersebut. Dengan demikian, ketika Megawati menyebut istilah “ideologi tertutup” tentu kurang tepat jika serta merta menggeneralisir bahwa yang dimaksudkan adalah Islam secara keseluruhan.

Tapi apakah Asyari sepenuhnya salah? Belum tentu juga. Apalagi jika berkaca pada sejarah bahwa pada masa kekuasaan Soekarno, pemberontakan dengan menggunakan panji Islam juga sering terjadi. Artinya sebagai putri Soekarno, sangat mungkin Megawati punya pengalaman yang mempengaruhi pandangannya tentang Islam akibat konteks child psychology atau psikologi anak ketika menyaksikan kekuasaan ayahnya dirongrong oleh gerakan macam Darul Islam (DI) atau Tentara Islam Indonesia (TII).

Apa benar demikian?

Serang Banteng atau Konglomerat?

Pertentangan yang diungkapkan oleh Asyari juga tampak nyata dengan munculnya kampanye yang mengajak umat Islam untuk tidak memilih PDIP. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa PDIP vs Islam menjadi topik kampanye negatif yang efektif memecah suara pemilih.

Selain itu, jika dibaca secara keseluruhan, menariknya tulisan Asyari juga menyebut beberapa konglomerasi bisnis besar yang menurutnya menjadi “penumpang gelap” di belakang PDIP. Kelompok-kelompok ini disebutnya mengambil keuntungan ekonomi dari gerakan politik PDIP.

Artinya, dengan mengaitkannya terhadap konteks tahun politik, sangat mungkin tulisan Asyari ini adalah moral marketing, sebuah konsep marketing politik yang pernah diungkapkan oleh Profesor Vedi Hadiz dan Inaya Rakhmani dari Universitas Indonesia. Moral marketing menempatkan agama sebagai entitas mayoritas untuk mengkritik persoalan lain di belakangnya, misalnya terkait ketimpangan ekonomi. (Baca: Moral Marketing Menjegal Jokowi?)

Yang diincar dari tulisan Asyari bukanlah PDIP sebagai entitas politik, tetapi dampak ekonomi-politik yang ditimbulkan gerakan politik kepartaiannya. Pada titik ini, Islam dipakai sebagai alat kritik terhadap PDIP – yang adalah partai penguasa – untuk menyuarakan ketimpangan ekonomi yang sedang terjadi. Apalagi jika berkaca pada fakta bahwa 1 persen orang Indonesia menguasai 50 persen kekayaan nasional.

Dalam tulisannya ini, Asyari menggunakan PDIP sebagai tameng kritik untuk kelompok yang ada di belakangnya. Ia juga secara terang benderang menyebutkan nama-nama grup bisnis tersebut.

Dengan demikian, bisa dipastikan niatan Asyari melalui tulisan-tulisan tersebut adalah untuk menyerang pihak-pihak yang disebutnya ingin “memperbesar pengaruh mereka dan memperkuat cengkeraman mereka di Indonesia melalui penguasaan mutlak sektor perekonomian dan keuangan negara ini”. Dalam kadar tertentu, tulisan Asyari bisa jadi berbahaya karena akan memantik perseteruan yang bisa merembet pada persoalan SARA.

Pada akhirnya, pertanyaan benar atau salahnya tulisan Asyari tergantung dari sudut pandang mana masalah ini dilihat. Yang jelas seperti kata-kata Raden Wijaya di awal tulisan ini, kebenaranlah yang akan selalu menang. (S13)