Patroli WhatsApp, Menuju Totalitarian?

Patroli WhatsApp, Menuju Totalitarian?
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah saat ditemui seusai Sidang Paripurna Masa Sidang (Foto: Nasional Kompas)
2 minute read

“Sebab kalau kamu mengurusi urusanmu sendiri, kamu tidak akan mengurusi urusanku” – Hank Williams, Musisi Amerika Serikat.


PinterPolitik.com

Mulai ada isu yang beredar kalau katanya polisi mau mengadakan patroli ke grup-grup WhatsApp (WA). Jadi kemungkinan nanti kita nggak hanya lihat polisi keliling di jalan raya, tapi mungkin ada juga polisi yang tiba-tiba nimbrung bales chat kamu di grup WA. Asal bukan buat nawarin belanja online atau kredit dan pinjaman duit ya pak. Hehehe.

Dengan menggunakan alasan untuk mencegah peredaran hoaks dan tindak kriminal di dunia maya, Kemenkominfo pun sudah mendukung wacana ini.

Padahal keberadaan jarkoman atau jaringan komunikasi hoaks-hoaks paling banyak itu adanya kalau gak di grup keluarga, ya di grup ibu-ibu arisan. Berarti nanti ada kemungkinan kalau masalah-masalah keluarga aing dan curhatan-curhatan aing ke grup gak jadi rahasia lagi dong? Hehehe.


Kemenangan koalisi Duterte dianggap sebagai kemenangan Tiongkok di Filipina. Selengkapnya dalam tulisan berjudul "Jokowi-Duterte, Kemenangan Beruntun Tiongkok?" di Pinterpolitik.com

Posted by Pinter Politik on Tuesday, May 28, 2019

Tapi sepertinya alasan untuk menekan hoaks atau kriminalitas bukanlah tujuan utama Polri yang sebenarnya deh. Sambil menyelam minum air, diam-diam para polisi WA pasti berencana untuk mencuri jokes bapak-bapak dari grup-grup WA keluarga kan. Iya kan? Ngaku aja deh. Hehehe.

Hmm. Kalau dipikir-pikir, ada berapa banyak ya jumlah keluarga dan kelompok-kelompok arisan di seluruh Indonesia. Nggak capek apa sih polisi keliling dari satu grup ke grup lain.

Nah, kalau menurut Menkominfo, Rudiantara, grup WhatsApp itu masuk di antara ranah publik dan privat. Oleh karena itu, Kemenkominfo mendukung patroli tersebut selama ada dasar hukumnya.

Baca juga :
Di Balik Gelora Borong Kader PKS

Tapi ada beberapa pihak juga yang kecewa terhadap kebijakan polisi siber ini, salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

“Kita semua sekarang sebagai bangsa tidak memahami arti dari privasi dan kerahasiaan pribadi karena kita ini adalah bangsa yang tidak punya kultur privasi, kita kulturnya komunal, sehingga ketika negara mau mengambil semua data-data pribadi kita, kita relatif tidak berani membuat bantahan, tidak berani membuat kritik,” begitu kata Fahri Hamzah.

Iya sih, soalnya, kalau ranah privat juga dikontrol oleh negara, ini mah sama aja kayak negara totalitarian. Contohnya ya yang terjadi di Tiongkok. Kan ngeri juga kalau pemerintah sampai ngatur-ngatur semuanya.

Kalo kamu sendiri di tim yang mana nih, tim WA ranah tengah-tengah atau tim WA ranah privat? (R50)