Partai Emak Emak, Inducement Sandiaga

Istimewa
6 minute read

Partai Emak Emak yang dilontarkan Sandiaga Uno banyak dipuji sebagai terobosan dalam menjaring pemilih yang efektif, benarkah begitu?


PinterPolitik.com

“Hal yang terpenting dalam perang adalah menyerang strategi musuh.” ~ Sun Tzu

[dropcap]W[/dropcap]alau masa kampanye baru akan dimulai pada 23 September mendatang, namun sepertinya para capres dan cawapres sudah tidak sabar untuk mulai menerapkan strategi kampanyenya. Tak mau kalah dengan Jokowi yang banyak diuntungkan sebagai petahana, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pun sepertinya enggan diam saja menunggu.

Salah satu terobosan yang belakangan mulai gencar didengungkan oleh Sandiaga, adalah menjaring suara pemilih perempuan melalui wacana “partai emak emak”. Strategi ini dinilai banyak pengamat cukup efektif, mengingat pesona fisik Sandiaga yang mampu menarik perhatian kaum hawa, khususnya para emak-emak.

Sebagai cawapres berusia muda, penampilan fisik Sandiaga memang sepertinya menjadi salah satu nilai jual tersendiri dalam meraih simpati pemilih. Apalagi berdasarkan data pemilih sementara (DPS) KPU, di Pilpres 2019 mendatang diperkirakan akan ada sekitar 92.551. 178 pemilih perempuan, sedikit lebih banyak dari 92.547.103 pemilih laki-laki.


Terlebih, para ibu pula yang merasakan langsung dampak dari naiknya harga kebutuhan pokok yang terjadi belakangan ini. Sehingga wacana partai emak emak ini pun dianggap mampu mewakili target kubu oposisi, yaitu difokuskan untuk menyerang pemerintahan Jokowi melalui isu-isu perekonomian, terutama ekonomi kerakyatan.

Melalui janji-janji seperti harga kebutuhan pokok yang terjangkau, kestabilan harga dan ketersediaan pangan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga, Sandiaga berupaya merangkul emak-emak dengan mengatakan kalau dirinya telah mempunyai solusi dari kesemua permasalahan tersebut.

Sayangnya, dari sejumlah janji tersebut tidak ada janji yang benar-benar sesuai dengan istilah yang digunakan, yaitu partai, karena sama sekali tidak ada janji politis berbasis kebijakan gender yang diberikan. Sehingga dari kalangan feminis timbul pertanyaan, apakah partai emak-emak ini hanyalah sekedar komoditas politik semata?

Sandiaga, The Coattail Factor

“Anda harus berlari cepat dan adaptif, sebab bila tidak, strategi saja tak ada gunanya.” ~ Charles de Gaulle

Sejak pemilihan presiden langsung diberlakukan pada 2004, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menempati kursi presiden dan wakil presiden. Sejak itu pula, figur seorang presiden atau wakil presiden mulai ikut menentukan arah pilihan masyarakat.

Sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, dipercaya juga terpilih dan berkuasa selama dua periode berkat faktor fisik yang disukai para ibu-ibu, selain track record lainnya. Sementara Jokowi, diyakini juga terpilih di Pilpres 2014 berkat citranya yang digambarkan sebagai pemimpin sederhana dan merakyat.

Faktor pesona dan citra seseorang, dalam politik dikenal sebagai the coattail effect atau efek ekor jas. Teori ini sendiri merujuk pada keterpilihan Presiden AS ke 29, Warren G. Harding yang terpilih berkat kharisma serta citra baik yang dibangun melalui media massa, sehingga masyarakat AS pun memberikan kesempatan padanya untuk berkuasa.

Efek ekor jas pula yang sepertinya mulai digunakan oleh Sandiaga untuk menarik hati para pemilih perempuan, khususnya emak-emak. Apalagi tahun depan, baik Pilpres maupun Pileg akan diselenggarakan secara bersamaan. Efek ekor jas ini, tentu sangat diharapkan juga mampu mendongkrak suara bagi parpol-parpol koalisinya.

Secara politis, strategi menggaet pemilih melalui faktor fisik ini sendiri, berdasarkan teori perilaku pemilih (voting behavior), memperlihatkan kalau sebagian besar masyarakat masih termasuk dalam kategori pemilih yang mendasarkan pilihan pada faktor psikologis semata. Tipe ini, menurut para peneliti dari Michigan University juga mengandalkan sosialisasi politik berdasarkan lingkup pemilihnya.

Sehingga tak heran pula, kalau Sandi lebih menekankan pada janji-janji yang sifatnya domestik, sebab memang permasalahan itulah yang dihadapi oleh emak-emak atau para ibu rumah tangga sehari-hari. Tapi bagaimana dengan permasalahan politis, seperti masalah perkawinan dini atau pelecehan seksual? Apakah itu tidak termasuk urusan emak-emak?

Partai Emak Emak, Kontraproduktif Inducement

“Taktik hebat dapat menyelamatkan strategi buruk, taktik yang buruk dapat menghancurkan strategi terbaik sekalipun.” ~ George S. Patton

Sebagai penantang, kubu Prabowo dan Sandiaga memang patut diacungi jempol karena selangkah lebih maju, dibanding kubu Jokowi yang hingga kini masih belum terdengar program kampanyenya. Terutama karena pihak oposisi melakukan terobosan dengan memberikan perhatian besar pada masalah kesejahteraan dapur emak-emak.

Walau jumlah pemilih perempuan hanya berbanding 4.075 jiwa saja dibanding pemilih laki-laki, namun Maurice Duverger percaya kalau perempuan dapat menjadi kelompok penekan (pressure group) untuk meraih suara pemilih di pihak lawan. Sebagai ibu rumah tangga, perempuan diyakini mampu menjadi agen perubahan suara pemilih.

Kelompok ini, menurut Duverger, dapat menjadi alat untuk melontarkan kritikan bagi pelaku politik – dalam hal ini pemerintah. Partai emak-emak ini pun, diyakini memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, mempersuasi, bahkan mempropaganda orang lain di lingkungan terdekatnya, seperti suami, anak-anak, bahkan tetangga.

Strategi the power of emak-emak ini sendiri, telah memperlihatkan keberhasilannya pada Pilgub Jatim di Pilkada Serentak yang berlangsung 27 Juni lalu. Fakta ini diungkap oleh Pengamat Politik Indo Barometer, Muhammad Qodari yang mengatakan kalau kemenangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak tak lepas dari militansi Muslimat Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagai organisasi perempuan NU, Qodari mengakui kekuatan militansi anggotanya mampu mendudukkan Khofifah – sang ketua Muslimat NU, sebagai gubernur terpilih Jatim. Namun hasil berbeda diraih Ida Fauziyah, cawagub Sudirman Said yang ikut mengusung the power of emak-emak melalui pengajian-pengajian muslimah di Jateng.

Sebagai seorang pria, Sandiaga tentu menggunakan pendekatan yang berbeda dari Khofifah maupun Ida. Dengan melayani permintaan selfie serta janji menstabilkan harga kebutuhan pokok, ia secara tidak langsung tengah melakukan strategi bujukan atau inducement strategy. Sayangnya, janji-janji tersebut hanya terbatas pada masalah domestik dan tidak berkaitan langsung dengan permasalahan riil perempuan.

Padahal, apabila partai emak-emak ini memang ingin dibangun seperti sebuah partai yang sebenarnya, seharusnya lebih dari sekedar janji-janji domestik semata. Apalagi konotasi “partai” lebih pada peran serta politik yang jauh lebih besar dan penting daripada sekedar urusan domestik, terutama hanya sebatas kepulan asap dapur.

Bila merujuk pada pernyataan ahli strategi dan peperangan Carl Von Clausewits, Sandiaga hanya berupaya mengikatkan diri pada obyek yang ingin digunakan dalam “berperang”. Dengan kata lain, ia hanya berusaha menggunakan pengaruh emak-emak sebagai alat penjaring elektoral semata tanpa melihat permasalahan emak-emak yang sebenarnya.

Sebagai ‘dagangan’ politik di tingkat kelas menengah bawah, mungkin partai emak-emak ala Sandiaga ini mendapat sambutan meriah. Namun, bagi perempuan dengan latar pendidikan yang lebih tinggi dan melek politik, bisa jadi program ini malah menjadi kontraproduktif dari apa yang selama ini diperjuangkan, yaitu keterwakilan suara perempuan di politik – baik di legislatif maupun di pemerintahan.

Merujuk pernyataan Gadis Arivia dalam tulisan Politik dan Keterwakilan Perempuan di Jurnal Perempuan No.34, sebenarnya hampir seluruh regulasi di negeri ini masih bias gender. Adanya kasus perempuan yang dipenjara akibat melalukan aborsi dari hasil perkosaan di Jambi misalnya, hanyalah salah satu dari permasalahan pelik perempuan lainnya.

Jadi bila memang ada partai emak-emak, ada baiknya dimulai dengan tidak membuat emak-emak hanya sebagai komoditas politik semata. Tapi kira-kira, mampukah Prabowo dan Sandiaga menjanjikan regulasi dan kebijakan  yang ramah gender bagi perempuan apabila mereka menang nanti? Minimal dengan memberikan porsi 30 persen kursi parlemen bahkan kabinet bagi perempuan, bersediakah mereka? (R24)