Panoptisisme Jokowi Hadapi Corona

Panoptisisme Jokowi Hadapi Corona
Presiden Jokowi didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (dua dari kiri), Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kanan) memberikan keterangan pers setelah meninjau kesiapan new normal (normal baru) di Stasiun MRT Jakarta. (Foto: Antara)
7 minute read

Pandemi virus Corona (Covid-19) yang tengah berlangsung kini bisa jadi berkaitan dengan konsep biopolitik yang dicetuskan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Michel Foucault. Apakah biopolitik ini dapat berujung pada panoptisisme di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia?


PinterPolitik.com

“These people control the rain. These people be diggin’ bunkers up” – Kodak Black, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Siapa yang tidak merasa waswas hidup di tengah kondisi dan situasi pandemi virus Corona (Covid-19) yang tengah merongrong dunia – termasuk Indonesia? Bisa dibilang, hampir seluruh individu – paling tidak – merasa takut apabila tertular oleh virus yang baru terungkap pada akhir tahun 2019 ini.

Bagaimana tidak? Semenjak muncul di Wuhan, Tiongkok, Covid-19 telah menjangkiti setidaknya 5,85 juta orang di seluruh dunia. Sebanyak 359 ribu di antaranya harus merenggang nyawa akibat dampak kesehatan yang dibuat oleh virus satu ini.

Amerika Serikat (AS) yang biasa disebut sebagai negara “terkuat” di dunia dibuat keok oleh Covid-19. Bila sebelumnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi pusat wabah pertama dan terbanyak, kini negara yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump itu telah mengambil alih.

Total kasus di negeri Paman Sam tersebut (per 28 Mei) telah mencapai angka 1,75 juta orang. Dari jutaan orang tersebut, 102 ribu di antaranya menjadi pasien yang meninggal akibat Covid-19.

Adanya negara-negara maju yang kewalahan dalam menangani pandemi ini boleh jadi turut membuat kita untuk melakukan introspeksi diri. Bagaimana tidak? Indonesia sendiri sempat menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian akibat Covid-19 tertinggi di Asia.

Berdasarkan data resmi dari pemerintah, Indonesia per 28 Mei telah memiliki kasus positif Covid-19 sebanyak 24.538. Sebanyak 1.496 di antaranya meninggal dunia.

Persoalannya adalah peningkatan jumlah kasus positif di Indonesia tersebut belum juga menurun. Bahkan, beberapa waktu lalu, terjadi rekor lonjakan penambahan – khususnya di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Bukan tidak mungkin, terus meningkatnya jumlah kasus di Indonesia membuat sebagian masyarakat merasa waswas dengan ancaman Covid-19. Apalagi, pemerintah mulai memberi sinyalir bahwa kebijakan new normal (normal baru) akan segara diterapkan menyusul berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Perasaan cemas yang dirasakan oleh banyak warga ini bisa jadi menyisakan beberapa pertanyaan. Mengapa angka dan statistik perkembangan Covid-19 di Indonesia dan dunia bisa membuat masyarakat merasa waswas? Lantas, apa dampak statistik tersebut terhadap dinamika politik dan kebijakan di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?

Biopolitik Corona

Data kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perkembangan pandemi Covid-19 sebenarnya dapat berimplikasi pada dinamika politik. Setidaknya, informasi itu dapat menjadi teknologi yang menciptakan kekuatan (power) dalam politik.

Asumsi ini dicetuskan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Michel Foucault. Berdasarkan konsep biopolitik (biopolitics) yang diperkenalkannya, data dan pengetahuan soal kesehatan ini dapat menjadi teknologi kekuatan bagi praktik negara modern.

Dalam perkuliahan yang bertajuk Society Must Be Defended – tepatnya pada bagian kesebelas yang bertanggal 17 Maret 1976, Foucault menjelaskan bahwa biopolitik berkaitan dengan bagaimana negara dapat mengontrol populasi melalui mekanisme, teknik, dan teknologi yang berpusar pada urusan tubuh manusia.

Teknologi kekuatan dalam biopolitik ini berkaitan dengan serangkaian proses seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat reproduksi, dan sebagainya yang dikaitkan dengan persoalan politik dan ekonomi. Hal ini berujung pada biopolitik yang menjadikan objek pengetahuan dan sasaran atas kontrol.

Melalu tingkat kelahiran misalnya, negara dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan natalitas di masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini – menurut Foucault – berusaha mengintervensi seluruh fenomena yang berkaitan dengan tingkat kelahiran di suatu negara.

Salah satu contoh yang terlihat dalam sejarah adalah bagaimana pemerintah Tiongkok pada tahun 1979 mengeluarkan kebijakan yang memengaruhi tingkat kelahiran. Kontrol akan jumlah populasi yang dikenal dengan one child policy ini merupakan salah satu bentuk biopolitik yang berujung pada kontrol terhadap masyarakat Tiongkok.

Selain persoalan kelahiran, Foucault juga menyebutkan biopolitik dalam hal kematian. Hal ini dicontohkan oleh Foucault dengan berbagai epidemi yang terjadi pada Abad Pertengahan (Middle Ages).

Biopolitik berkaitan dengan bagaimana negara dapat mengontrol populasi melalui mekanisme, teknik, dan teknologi yang berpusar pada urusan tubuh manusia. Click To Tweet

Kala itu, epidemi – khususnya di Eropa – membuat banyak orang meninggal dunia. Fenomena epidemi ini akhirnya menghasilkan pengembangan obat-obatan, koordinasi atas sistem kesehatan, pemusatan kekuasaan, dan normalisasi pengetahuan kesehatan yang berujung pada kampanye publik terhadap populasi.

Lantas, bagaimana dengan pandemi Covid-19? Apakah biopolitik turut memengaruhi dinamika politik terkini?

Bukan tidak mungkin, melalui statistik perkembangan kasus dan berbagai teknologi kesehatan untuk menguji terinfeksi atau tidaknya seorang pasien, negara menjalankan biopolitik terhadap warganya. Hal ini juga terlihat dari bagaimana narasi media selalu menunjukkan bahwa kurva peningkatan kasus berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah seperti karantina wilayah (lockdown).

Tiongkok misalnya akhirnya mengontrol populasinya di Provinsi Hubei dengan adanya peningkatan kasus yang terjadi menjelang Tahun Baru Imlek (Lunar New Year). Bahkan, masyarakat dibatasi kegiatannya dan diisolasi di rumah masing-masing.

Namun, biopolitik yang dijalankan oleh pemerintah di berbagai negara ini disebut-sebut turut menimbulkan kekhawatiran akan dampak politik lainnya. Kira-kira, apa dampak politik yang dapat muncul akibat biopolitik pandemi Covid-19?

Panoptisisme Jokowi?

Melalui biopolitik Covid-19, negara akhirnya dapat mengontrol tubuh-tubuh populasi. Meski begitu, biopolitik ini menimbulkan bentuk kontrol lainnya, yakni pengawasan (surveillance).

Persoalan pengawasan inilah yang dikemukakan oleh Lukas van den Berge dari Utrecht University dalam tulisannya yang berjudul Biopolitics and the Coronavirus. Van den Berge menjelaskan bahwa kekhawatiran semacam ini sempat diungkapkan oleh seorang filsuf asal Italia yang bernama Giorgio Agamben.

Agamben menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 ini adalah cara agar negara-negara dapat mengontrol masyarakatnya. Menurutnya, dengan berakhirnya legitimasi dari isu terorisme, negara akhirnya “memunculkan” pandemi sebagai alasan ideal guna mengerahkan kebijakan-kebijakan kontrol.

Asumsi Agamben ini sejalan dengan pemikiran Foucault yang dituangkan dalam buku Discipline and Punish. Dalam buku tersebut, filsuf asal Prancis tersebut mencontohkan kebijakan-kebijakan kontrol kala epidemi merongrong Vincennes, Prancis, pada abad ke-17.

Kala itu, kebijakan yang digunakan mirip dengan situasi saat ini, yakni dengan menutup gerbang-gerbang kota dan mengisolasi penduduk di rumah. Selain itu, pemerintah juga mengerahkan militia untuk menjadi penjaga dan inspektur dalam mengawasi masyarakat.

Gambaran pengawasan inilah yang dijadikan Foucault sebagai sebuah bentuk pemerintahan modern yang disebutnya dengan istilah “panoptisisme”. Panoptisisme (panopticism) ini terinspirasi dari bentuk bangunan penjara yang disebut sebagai panoptikon (panopticon).

Panoptikon merupakan sebuah desain bangunan penjara yang menempatkan menara penjaga di tengah-tengah lingkaran yang berisikan sel-sel penjara. Dengan begitu, penjaga dapat mengobservasi setiap gerak-gerik penghuni penjara.

Lantas, apa hubungannya penjara panoptikon ini dengan pandemi Covid-19?

Boleh jadi, panoptisisme ini menjadi salah satu kelanjutan dari biopolitik. Dengan kontrol negara yang meningkat terhadap populasi, pengawasan juga dapat meningkat.

Di Indonesia misalnya, pemerintah telah menyiapkan beberapa instrumen pengawasan guna menyongsong kebijakan normal baru. Presiden Jokowi sendiri menyebutkan bahwa ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan ditempatkan di berbagai titik guna memastikan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Bila dilihat, panoptisisme semacam ini bisa saja bermanfaat guna menekan penularan Covid-19. Apalagi, kasus positif Covid-19 dikabarkan meningkat tajam di beberapa daerah, seperti Jatim.

Namun, persoalan lain bisa saja timbul apabila panoptisisme seperti ini digunakan dengan “cara” lain. Inilah yang menjadi kekhawatiran Agamben di Italia, yakni menjadi alasan bagi tindakan dan kebijakan represif.

Kekhawatiran ini juga muncul di bawah pemerintahan Jokowi. Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi KontraS Rivanlee Anandar misalnya menyebutkan bahwa pelibatan TNI-Polri dalam penerapan normal baru justru membuat situasi tidak normal, bukan menciptakan kelaziman baru.

Kecemasan ini bukan tidak mungkin juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya sempat dikritik. Dalam salah satu surat telegram dari Kapolri tertanggal 4 April 2020, penghinaan terhadap presiden dan pejabat dapat dipidanakan.

Bahkan, salah satu surat menginstruksikan agar patroli siber dilakukan di dunia maya guna memantau perkembangan opini selama pandemi. Bukan tidak mungkin ini menjadi kebijakan panoptisisme pemerintahan Jokowi, yakni dengan mengawasi individu-individu melalui infrastruktur siber.

Perasaan akan diawasi ala panoptikon ini juga terlihat dari bagaimana seorang jurnalis diancam dibunuh setelah menulis beberapa berita mengenai rencana kebijakan Jokowi setelah mengunjungi sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Kasus tersebut menandai bahwa gerak-gerak masyarakat semakin diawasi tanpa sepengetahuan yang diawasi kala pandemi ini – entah oleh siapa.

Bukan tidak mungkin, dengan biopolitik pandemi, pemerintah di banyak negara malah meningkatkan pengawasan (surveillance) ala panoptikon terhadap warganya sendiri. Seperti kata Foucault, masyarakat akhirnya hanya menjadi objek atas penaklukan (subjugation) dan kontrol di bawah praktik negara modern. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.