Otoriter, Jika Jokowi Tanpa Oposisi?

Otoriter, Jika Jokowi Tanpa Oposisi?
Presiden RI Joko Widodo (tengah) didampingi Panglima TNI Jenderal Moeldoko (kiri) dan KSAD TNI AD Jenderal Gatot Nurmanto (kanan). (Foto: Okezone News)
2 minute read

“Demokrasi kita akan terganggu karena berarti koalisi Jokowi itu akan jauh besar, mungkin di atas 90 persen kekuatan di parlemen”. – Sirojuddin Abbas, Direktur SMRC


PinterPolitik.com

Mati satu tumbuh seribu, sepertinya peribahasa tersebut juga berlaku untuk permasalahan politik yang ada di Indonesia.

Baru saja masalah sidang sengketa Pemilu selesai, sudah tumbuh lagi aja masalah rekonsiliasi kubu Prabowo yang katanya akan bergabung ke koalisi Jokowi.

Mulai dari Jokowi yang inisiatif ajak Prabowo rekonsiliasi, lalu katanya Prabowo akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres), dan juga rumor-rumor tentang Gerindra, Demokrat dan PAN yang ada kemungkinan untuk gabung ke pemerintah.

Memangnya kenapa sih Indonesia butuh oposisi? Kenapa nggak semuanya aja gabung ke kubu Jokowi, kan masyarakat lihatnya jadi adem tuh kalau pemimpin-pemimpin mereka masuk ke satu geng yang sama.


Tapi ternyata, ketidakhadiran oposisi itu tidak seindah yang dibayangkan loh.

Moeldoko tak rela Presiden dapat ancaman. Selengkapnya dalam tulisan berjudul "Jokowi dan Jebakan Simbol Negara" di Pinterpolitik.com

Posted by Pinter Politik on Thursday, May 16, 2019

Kalau mau dianalogikan, oposisi itu memiliki peran seperti vaksin dalam tubuh manusia. Wih. Kalo gitu oposisi bisa dianggap haram juga dong kayak vaksin yang beberapa waktu lalu sempat jadi perdebatan? Hehehe.

Meskipun vaksin bukan bagian alamiah dari tubuh manusia, namun fungsi utama vaksin adalah untuk mencegah dan menyerang penyakit-penyakit tertentu berkembang di dalam tubuh.

Agak mirip juga dengan oposisi, meskipun oposisi bukan bagian dari pemerintah, namun peran oposisi di DPR itu sangat besar dampaknya. Oposisi di dalam DPR dapat mengkritik pemerintah dan mencegah lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung otoriter dan tidak berpihak kepada rakyat.

Jadi oposisi bukan masalah halal atau haram lagi lah ya. Hehehe.

Kalau melihat ke belakang, bukannya waktu masa Orde Lama dan Orde Baru peran partai opsisi cenderung mandul dan tak berfungsi, sehingga melahirkan pemerintahan yang otoriter ya.

Hmm. Jangan-jangan inisiatif Jokowi melakukan rekonsiliasi dari awal itu karena memang bertujuan untuk menguasai oposisi kali ya?

Berarti kalau semua partai politik pada akhirnya bergabung dengan pemerintah, nggak ada lagi partai oposisi yang menjadi penyeimbang di DPR.

Kalau begini ceritanya, jangan-jangan bener lagi kata para pengamat politik yang bilang kalau Pak Jokowi itu neo-otoriter. Wah. Bisa-bisa sejarah pemerintahan masa lalu yang otoriter keulang lagi dong. Upss. (R50)