Omnibus Law Seret Aturan Tentang Pers

    Dianggap batasi kebebasan pers ada campur tangan negara. Ada dua pasal UU Pers yang terseret Omnibus Law, perubahan soal sanksi menjadi kontroversi.  Menurut Mahfud MD, Menkopolhukam, undang-undang tersebut untuk mempermudah kebebasan pers dan bukan mengekang.