Moeldoko, Peran SBY di Kabinet Jokowi?

Jenderal (Purn.) TNI Moeldoko saat dilantik sebagai Kepala Staf Presiden (Foto: Kompas)
6 minute read

Jenderal (Purn) TNI Moeldoko diangkat menjadi Kepala Staf Presiden oleh Jokowi pada Rabu (17/1). Apa makna di balik penunjukan ini?


PinterPolitik.com

Moeldoko akhirnya kembali ke dalam pemerintahan pasca pensiun dari TNI, setelah lalu lalang mengabdi di kampung halamannya di Kediri, Jawa Timur. Kali ini, Moeldoko mungkin tidak terlalu membayangkan jabatan barunya ini apalagi dia mengaku ditelepon mendadak tengah malam saat dirinya sedang tidur.

Naiknya seorang jenderal TNI ke posisi di samping presiden selalu menarik untuk diamati, entah apa pun tujuannya. Baik untuk mengamankan stabilitas nasional, maupun karena mengemban misi politik tertentu.

Tahun politik bisa menjadi alasan utama di depan layar mengapa Moeldoko diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Moeldoko, disebut-sebut memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk menciptakan stabilitas politik nasional berbekal kiprahnya sebagai Panglima TNI, terutama pada masa panas-panasnya tahun politik.

Beberapa pihak juga menilai kedekatan Jokowi dan Moeldoko memang sudah sejak lama terlihat. Hal ini tidak mengherankan mengingat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI saat Jokowi terpilih menjadi presiden. Pada masa kepemimpinannya relasi panglima-presiden juga terkesan lebih harmonis dan jauh dari gosip politik, kontras dengan era Panglima TNI Gatot Nurmantyo, misalnya.


Di samping kedekatan secara personal dengan presiden, beberapa pihak yang lain mencium ‘reshuffle mini’ dalam pelantikan Moeldoko. Apa artinya? Reshuffle mini ini seolah mengindikasikan adanya pergeseran kekuatan politik pendukung pemerintah, yang terlihat dari komposisi menteri yang dipilih.

Dengan masuknya Moeldoko, adakah misi politik yang ia bawa di belakang layar? Seperti apa kekuatan Moeldoko dan misi politik yang dibawanya itu?

Moeldoko, Penghubung SBY dan Jokowi

Moeldoko memiliki karir militer yang mentereng. Dia menjadi lulusan terbaik Akademi Bersenjata RI (Akabri) angkatan 1981. Masuknya dia dalam tim Operasi Timor Timur memberinya penghargaan dan sejumlah medali prestasi yang berkilau di almari penghargaannya.

Keikutsertaannya dalam jajaran pasukan di Timor Timur, juga menghasilkan kedekatannya dengan jenderal-jenderal ‘alumni’ yang sama, antara lain Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Moeldoko memiliki relasi spesial dengan jenderal-jenderal tersebut.

Baca juga :  Di Balik Beanbag Stafsus Jokowi

Moeldoko memiliki kedekatan yang terjalin baik dengan SBY. Ia disebut-sebut sebagai salah satu orang kepercayaan SBY di internal TNI. Pemilihan Moeldoko sebagai Panglima TNI oleh SBY pada tahun 2013 dilakukan dengan akselerasi pangkat melewati beberapa jenderal lainnya. Hal ini mirip dengan bagaimana Jokowi mengakselerasi pangkat Tito Karnavian untuk diangkat sebagai Kapolri.

Bahkan, pada Pemilu 2014, Moeldoko menyampaikan sikap oposisinya kepada Prabowo Subianto—yang digosipkan punya hubungan tidak baik dengan SBY—dengan menyindirnya sebagai ‘capres senang perang’. Pernyataan tegas dari Moeldoko ini mengindikasikan ada dukungan dari Moeldoko kepada Jokowi sebagai lawan Prabowo, ataupun dukungan yang secara samar-samar terlihat dari SBY kepada Jokowi di tahun 2014.

Moeldoko pun menjalankan sisa masa aktifnya di TNI sebagai panglima yang sangat berprestasi dan mendapatkan persepsi positif pada satu tahun pemerintahan Jokowi. Banyak pencapaian yang dilakukannya dalam reformasi di tubuh TNI. Moeldoko pun pensiun pada waktunya, meninggalkan relasi baik dengan Jokowi.

Petualangan politik Moeldoko pun dimulai pasca pensiun. Setelah pensiun, Moeldoko mengaku tidak mendapatkan jabatan komisaris atau eksekutif perusahaan, layaknya purnawirawan TNI lainnya. Dia mengaku akan kembali ke kampung halamannya di Kediri dan aktif di sana.

Ia mengurusi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kediri, setidaknya selama satu tahun. Sampai pada April 2017, Moeldoko kemudian terpilih memimpin HKTI melalui Musyawarah Nasional (Munas). Saat itu, ada pertarungan politik yang kembali terjadi dalam majunya ia di HKTI. Seperti apa?

Nyatanya, HKTI itu sendiri sudah terpecah dan menjadi kendaraan politik yang diperebutkan kursi ketua umumnya. Bentrok terjadi antara HKTI kubu Prabowo dengan HKTI kubu Wiranto, yang terjadi sejak masa pemerintahan SBY menjabat sebagai presiden.

Baca juga :  Menguak Kekuatan Politik Rocky Gerung

Moeldoko, tentu saja, menjadi Ketua Umum HKTI dari kubu Wiranto, yang notabene adalah kubu yang diduga dekat dengan Presiden SBY saat itu. Kubu ini juga terlihat lebih kuat saat ini dan juga dekat dengan pemerintahan Jokowi.

Di samping berorganisasi di HKTI, Moeldoko juga masuk ke politik praktis dengan menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Masuknya Moeldoko ke Hanura bersamaan dengan perombakan yang dilakukan Wiranto pasca ditunjuk sebagai Menkopolhukam. Moeldoko ditunjuk sebagai anggota Dewan Pembina Hanura, juga Oesman Sapta Odang (OSO)—orang dekat Moeldoko di HKTI—ditunjuk sebagai Ketua Umum.

Kedekatan Moeldoko dengan Wiranto, juga dengan SBY menghasilkan kekuatan politik bagi dirinya, yang termanifestasi dalam HKTI dan Hanura saat ini. Hanura dan HKTI tentu saja juga menjadi salah satu sumber kedekatan Moeldoko dengan Jokowi, di samping kedekatan karena Moeldoko sempat menjadi Panglima TNI-nya Jokowi.

Dengan Jokowi secara pribadi, Moeldoko pun terlihat memiliki kedekatan spesial. Terakhir, pada saat pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu, Moeldoko menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari keluarga Jokowi. Nah, apalagi yang bisa membantah kedekatan tersebut?

Karenanya, Moeldoko memang sudah disokong oleh para pendukung Jokowi, seperti Wiranto dan OSO dari Hanura. Dan bila melihat kembali ke belakang, selalu ada SBY sebagai kekuatan yang menyokong Moeldoko.

Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Moeldoko adalah ‘pengaruh’ SBY yang mulai masuk ke kabinet Jokowi. Bila Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dianggap belum berpengalaman, apakah Moeldoko akan menjadi ‘representasi’ SBY dengan jubah Hanura?

Ataukah, nanti akan ada reshuffle yang lebih besar setelah reshuffle ‘mini’ yang satu ini, yang akhirnya akan memasukkan AHY ke dalam kabinet?

Moeldoko untuk Membentengi Tahun Politik?

Penunjukkan Moeldoko memiliki kalkulasi politik yang matang dari Presiden Jokowi. Bagaimana tidak, ia ditempatkan menggantikan Teten Masduki yang berlatar belakang profesional sipil di posisi yang sangat strategis: Chief of Staff atau Kepala Staf Presiden. Pada titik ini, masuknya jenderal ke dalam kabinet, sekali lagi menggambarkan kebutuhan untuk memetakan keamanan dan stabilitas politik kalau-kalau terjadi situasi genting.

Baca juga :  Kisah di Balik Foto-foto Jokowi di KTT

Di tahun 2018 dan 2019 – dua tahun dengan tensi politik yang meninggi seiring Pilkada Serentak, Pileg dan Pilpres – segala hal akan sangat mungkin terjadi. Di sana akan ada politik uang sampai polarisasi politik berbasis identitas. Mengutip Kapolri Tito Karnavian, ancaman polarisasi dan instabilitas politik sangat mungkin terjadi di daerah dengan koalisi oposisi (Gerindra-PKS-PAN) bergabung melawan koalisi pemerintah.

Kesuksesan Moeldoko menjaga stabilitas nasional pada Pilpres super panas di tahun 2014 bisa menjadi alasan Jokowi menggunakan ‘jasa’ Moeldoko kembali pada 2018-2019 ini.

Moeldoko dipilih Jokowi karena profesionalitasnya dan karena misi politik tertentu

Belum lagi, Moeldoko beberapa kali memang bersifat responsif menanggapi instabilitas politik. Misalnya, pada kasus kontroversi impor 5000 senjata dengan Jenderal Gatot sebagai aktor utamanya atau ketika ramai-ramai perdebatan peran TNI dalam politik, Moeldoko berpetuah agar TNI selalu berhati-hati dalam memosisikan diri.

Moeldoko selalu menjadi sosok yang berusaha menengahi konflik, mengembalikan stabilitas politik, dan mengembalikan marwah TNI kepada Sapta Marga, walaupun tuduhan ia berpihak pada kelompok pebisnis tertentu juga sering muncul.

Pun, nama Moeldoko juga dianggap bersih di tubuh TNI. Tidak pernah ada kasus korupsi atau pelanggaran HAM masa lampau yang pernah menyandungnya. Seluruh citra positif ini, tentu saja dapat berdampak positif kepada Jokowi sendiri. Setidaknya, publik dapat percaya bahwa Jokowi memilih orang yang bersih dan tepat untuk mengamankan tahun politik.

Entah apa lagi yang akan menjadi misi Moeldoko, apalagi sempat ada wacana untuk menjadikan dirinya sebagai cawapres Jokowi.

Namanya pun sudah masuk dalam jajaran potensial cawapres versi survei Indo Barometer, dan memang digadang-gadang sedang dipersiapkan oleh Wiranto. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R17)