Menzalimi THR Jokowi

Menzalimi THR Jokowi
THR oh THR. (Foto: istimewa)
3 minute read

“Pemerintah tidak profesional terkait alokasi anggaran THR maupun anggaran pensiun maupun gaji ke-13. Harusnya kan jauh-jauh hari sudah disiapkan, sudah diumumkan berbulan-bulan sebelumnya.”Wakil Ketua Komisi II DPR F-Gerindra Ahmad Riza Patria


PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]HR kapan masuknya ya? Udah tinggal seminggu lagi nih mau Lebaran.

Abdul belum belanja kebutuhan untuk hari raya. Kan galau jadinya, apalagi kalau menjelang hari H harga-harga pada naik semua. Kan repot.

Dul, Dul. Ngeluh aja kerjaan kau.

Ya iyalah, THR kan hak pekerja. Walaupun sejarahnya sih kalau nggak salah THR itu diperjuangkan PKI.

Lha, produk komunis dong?

Santai bro. Walaupun diusulkan PKI, tapi Soekiman Wirjosandjojo dari Masyumi yang merupakan partai Islam, adalah Perdana Menteri yang mencetuskan kebijakan itu. Jadinya ini produk gado-gado lah.

Soal THR ini emang lagi bikin ribut-ribut politik. Pemerintah memang telah menyebutkan 542 daerah sudah menganggarkan dana yang disebut gaji ke-14 itu untuk seluruh PNS.

Sebelumnya memang yang diributkan adalah tentang sumber dana THR untuk PNS daerah yang disebut-sebut berasal dari APBD. Namun, sempat ada keluhan dari beberapa kepala daerah, misalnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.

Beberapa pihak menyebut kebijakan pembebanan THR ke APBD ini diumumkan dalam kurun waktu yang terlalu mepet. Hal ini yang disoroti oleh kubu oposisi, khususnya dari Partai Gerindra.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria, polemik THR ini menunjukkan pemerintah tidak professional. Menurut dia, harusnya, kebijakan soal THR ini telah digodok berbulan-bulan lalu, sehingga tidak menimbulkan polemik di akhir-akhir seperti ini.

Kedengaran nyinyir sih, tapi ada benarnya juga ya. Kalau Walikota sekelas Bu Risma sampai merasa keberatan, berarti memang ada yang salah dengan cara pemerintah mensosialisasikan kebijakan. Apalagi, jika melibatkan APBD, maka harus ada persetujuan dengan DPRD yang butuh rapat-rapat dan bla bla bla lainnya. Wah!

Hmm, Om Riza, gak takut nih ngritik? Ntar THR anggota DPR-nya gak diturunin sama pemerintah loh kalau dikritik mulu, hayoo.

Anggota DPR juga dapat THR loh. Ketua DPR misalnya dapat Rp 26,2 juta. Sementara anggota DPR biasa dapat Rp 16 juta.

Tapi, bukannya anggota DPR ini udah pada kaya-kaya semua ya? Gaji bulanannya aja udah besar loh. Kenapa dana THR-nya nggak dikasih aja buat masyarakat yang lebih membutuhkan. Atau ditabung buat bayar utang negara yang berjubel. Kan lebih berfaedah.

Kenapa anggota DPR-nya sendiri ga pada protes ya?

Lha, dapat duit, mana ada yang mau protes. Ga dapat duit, baru protes. Hahaha

Jadi, mungkin anggota DPR harus pada introspeksi diri ya. Ketimbang menzalimi Jokowi mulu soal THR PNS, lha mereka yang udah kaya-kaya, bagi-bagi Abdul lah THR-nya, Om. (S13)