Menyoal Buruknya Koordinasi Tangani Corona

Menyoal Buruknya Koordinasi Tangani Corona
Sesditjen P2P Kemenkes Achmad Yurianto. (Foto: Setkab)
3 minute read

“Send me your location, let’s focus on communicating” – Khalid, penyanyi R&B asal Amerika Serikat


PinterPolitik.com

Penanganan Corona ini pasti tidak bisa tanpa koordinasi matang antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya ya gengs. Semua pihak harus gotong-royong, saling membantu, dan menguatkan. Kalau bahasa anak milenial sekarang sih, kuy lah saling suport. Hehehe.

Tapi gimana nih cuy? Ternyata para pejabat di negara kita tercinta ini malah tidak tahu caranya kerja sama yang baik dan solid. Maksudnya nih, koordinasi lintas sektor amburadul, tidak jelas, dan terkesan overlapping.

Kalau ini terjadi terus menerus, kan yang dirugikan masyarakat lagi. Ayo lah para bapak ibu pejabat yang terhormat, koordinasi antara pusat dan daerah diperbaiki dong. Jangan malah cari panggung masing-masing. Pilpres kan masih lama. Eh, apa hubungannya ya? Hehehe.

Gini, gengs. Buruknya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini terlihat banget loh. Pada awalnya sih, kirain asumsi mimin saja, ternyata memang seperti itulah adanya.


Sejak awal penyebaran Corona di Depok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta langsung responsif dan bekerja secara ekstra. Bahkan nih, mereka secara update memberikan informasi persebaran Corona di wilayah DKI Jakarta.

Tidak lama setelah itu, gengs, Menkominfo Johnny G. Plate menilai bahwa pemerintah daerah harusnya selaras dengan pemerintah pusat terkait informasi tentang Corona. Mungkin, maksudnya sih baik, yakni agar informasi akurat dan jelas.

Ada lagi nih gengs, terkait meninggalnya Warga Negara Asing (WNA) di Bali yang ternyata positif COVID-19, ternyata nih, setelah ditelusuri secara menyeluruh, WNA tersebut sempat transit di Qatar sebelum akhirnya sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Yang bikin gemes nih adalah statement yang dibuat oleh Juru Bicara Pemerintah dalam penanganan wabah Corona, Achmad Yurianto. Doi beranggapan bahwa “tidak ada kewajiban pemerintah pusat memberikan informasi perjalanan ke pemerintah daerah”.

Weleh-weleh, terus pemerintah pusat ini maunya bagaimana toh sebenarnya? Kok jadi gak jelas seperti ini? Katanya pemerintah daerah harus sesuai dengan pemerintah pusat terkait informasi, sekarang kok begini.

Sampai-sampai nih gengs, buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini dikritik sama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Doi menilai kalau saat ini tidak ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau ini diteruskan akan sulit bagi pemerintah pusat untuk membuat sebuah keputusan kebijakan.

Bahkan, Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuona juga menilai bahwa pemerintah telah melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena menurut doi pemerintah pusat tidak transparan atau terkesan tertutup soal penanganan Corona.

Semoga ke depannya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat semakin diperbaiki dan lebih bagus ya, gengs. Agar masyarakat tidak terus menjadi korban dari buruknya para elite dalam menjalin komunikasi. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.