Menuju Bangkitnya Fasisme Indonesia

Menuju Bangkitnya Fasisme Indonesia
Anggota Parindra memberikan penghormatan bergaya ‘Heil Hitler’ saat Woerjaningrat Soekardjo Wirjopranoto menuju makam MH Thamrin di Karet, Jakarta pada Januari 1941. (Foto: Tempo)
6 minute read

Di tengah meningkatnya tensi politik di 2018 dan 2019, muncul selentingan terkait potensi bangkitnya fasisme di Indonesia dalam kemasan baru. Menguatnya ketegangan politik terkait tragedi 1965, memanasnya isu LGBT, serta meningkatnya aksi-aksi intoleran dari kelompok tertentu memunculkan ketakutan akan kembalinya paham yang menyebabkan Perang Dunia II ini.


PinterPolitik.com

“Fascism is a religious concept.”

– Benito Mussolini (1883-1945), pemimpin fasis Italia. –

Apakah naif mengatakan bahwa fasisme akan muncul kembali di Indonesia? Paham ultranasionalis otoritarian radikal yang dicirikan oleh adanya kepemimpinan yang diktator, supremasi ras atau golongan tertentu, kontrol penuh terhadap pihak oposisi, anti toleransi, serta kontrol ekonomi yang tersentralisasi ini memang menjadi bagian kelam dari sejarah manusia.

Bukan tanpa alasan, fasisme adalah salah satu warna utama Perang Dunia II yang merupakan pertempuran militer terbesar sepanjang sejarah manusia dengan korban mencapai 60 juta jiwa di seluruh dunia.

Hal inilah yang membuat ada trauma sejarah yang luar biasa besar di hampir seluruh dunia ketika membicarakan Adolf Hitler dengan Nazi-nya di Jerman, atau Benito Mussolini dengan Partai Fasis Nasional-nya di Italia, atau kisah tentang Jenderal fasis Jepang Tojo Hideki yang memimpin negara itu selama periode Perang Dunia II.

Butuh lebih dari sekedar keberanian untuk menyebut fasisme sedang menampakkan kembali wajahnya di Indonesia. Setidaknya, itulah yang dilakukan oleh Indonesianis berkebangsaan Jerman dari Universitas Bonn, Timo Duile ketika menyebut fasisme dalam kemasan baru sedang muncul kembali di Indonesia.


Dalam tulisannya di portal Deutsche Welle (DW), Timo menyebutkan bahwa memanasnya isu LGBT, kembali menguatnya perbincangan tentang tragedi 1965 dan segala bentuk politisasi isu tentangnya, kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas, serta berbagai isu rasial yang muncul belakangan ini menguatkan fakta bahwa fasisme – dalam hal ini dengan ‘meminjam’ kemasan religius – sedang menampakkan kembali sosoknya ke permukaan.

Baca juga :  Ambisi Prabowo di Hadapan DPR

Apakah benar demikian? Lalu, jika bangkit ‘kembali’, apakah benar fasisme memang pernah ada di bumi pertiwi?

Jejak Fasisme di Indonesia

Ribut-ribut tentang fasisme memang telah terjadi beberapa tahun belakangan. Ketika portal berita Jerman Der Spiegel menyoroti baju Ahmad Dhani yang disebut mirip dengan seragam pemimpin sayap militer Nazi, Heinrich Himmler dalam kampanye dukungan untuk Prabowo Subianto pada 2014 lalu, semua orang ribut membicarakan fasisme.

Hal yang sama juga terjadi ketika harian asal Hong Kong South China Morning Post menurunkan tulisan tentang obsesi terhadap Hitler dan Nazi di Indonesia pada September 2017 lalu. Fasisme seolah muncul kembali ke permukaan dan secara tidak langsung juga mengundang kembali perdebatan tentang paham ultranasionalis yang intoleran ini.

Menuju Bangkitnya Fasisme Indonesia

Jika ditinjau dari sejarahnya, faktanya fasisme bukanlah paham baru di Indonesia. Saat masih dijajah Belanda, fasisme muncul seiring dengan kemenangan Nazi di Jerman pada tahun 1933.

Gelombang pengaruh Hitler melahirkan partai fasis di Indonesia saat itu, yakni Nederlandsch Indische Fascisten Organisatie (NIFO), Facisten Unie (FU), Nationaal-Socialitische Nederlandsche Arbeiderspartij (NSNAP) serta perwakilan resmi Nazi Jerman di Indonesia Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).

Namun, gerakan fasisme pribumi baru menampakan kehadirannya ketika Partai Fasis Indonesia (PFI) didirikan oleh orang Indonesia asli, Dr. Notonindito pada Juli 1933. PFI menjadi bukti bahwa fasisme pernah ada di Indonesia dalam gerakan yang digalakkan oleh kelompok pribumi – walaupun partai ini sempat dikritik sebagai bagian dari organisasi etnonasionalis Jawa bernama Komite Nasionalis Jawa pimpinan Soetatmo Soerjokoesoemo.

Pada 1935 muncul Partai Indonesia Raya (Parindra) dan Gabungan Partai Politik (Gapi) pada 1936, lalu berdiri Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) pada 1937 yang dituduh sebagai salah satu manifestasi fasisme di Indonesia. Parindra yang didirikan Sartono, Amir Sjarifuddin, dan Mohammad Husni Thamrin adalah partai terbesar pada waktu itu.

Parindra misalnya dituduh Belanda menggalang hubungan erat dengan Jerman dan Jepang. Horst H. Geerken dalam bukunya yang berjudul Hitlers Griff nach Asien memang menyebut Husni Thamrin sebagai salah satu tokoh Indonesia yang sangat mengagumi Hitler dan Nazi. Ia disebut berusaha menyatukan delapan partai kecil lain yang berideologi Nazi untuk bersatu dalam Gapi.

Baca juga :  Debat Perdana Prabowo VS DPR

Belanda mencurigai aktivitas Thamrin ini dan bahkan menganggap dirinya lebih berbahaya dibanding Soekarno. Ia sempat dikenai tahanan rumah akibat hal tersebut, sebelum akhirnya meninggal secara ‘misterius’ beberapa waktu kemudian.

Masih dalam bukunya tersebut, Geerken memuat foto rombongan petinggi Parindra yang mengiringi jenazah Thamrin, dipimpin Ketua Parindra Woerjaningrat Soekardjo Wirjopranoto. Sementara para pemuda anggota Parindra mengenakan seragam celana pendek dan kaus kaki sampai sebetis, berbaris rapi di sebelah kanan dan kiri dengan penghormatan gaya ‘Heil Hitler’ yang umumnya dilakukan oleh tentara Nazi kepada sang pemimimpin.

Namun, menurut sejarahwan Rushdy Hoesein, Parindra  memang terpengaruh oleh Nationaal Socialistische Beweging (NSB), partai yang beraliran Nazi-isme. Anggota Parindra memang berpakaian model Nazi. Namun, tidak ada bukti bahwa Thamrin adalah seorang fasis. Thamrin justru menyebut dirinya nasionalis. Yang jelas, fasisme – jika benar demikian – nyatanya tidak mendapatkan tempat ketika Indonesia merdeka.

Hal yang menarik adalah dari barisan tokoh-tokoh Parindra, ada nama Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang tidak lain adalah kakek dari Prabowo Subianto. Cita-cita Parindra juga dianggap melampau perjuangan zaman itu yang umumnya berfokus pada kemerdekaan. Parindra memvisikan greater Indonesia – sebuah konsep yang saat ini menariknya ada dalam Partai Gerindra yang didirikan oleh Prabowo Subianto.

Apakah itu berarti Gerindra mewarisi ‘semangat’ Parindra? Masih sulit untuk menyebut demikian. Yang jelas, pada November 2009, Aboeprijadi Santoso menulis di portal Inside Indonesia terkait kesamaan visi antara dua gerakan beda zaman tersebut.

Ia menyebut Gerindra dan Parindra memiliki kesamaan visi, yakni Indonesia’s Renaissance – Kebangkitan Indonesia. Bahkan, saat mendirikan Gerindra di tahun 2008, Prabowo sempat berencana untuk memakai nama Parindra sebagai partai barunya itu.

Lalu, apakah itu berarti gerakan ini adalah fasisme? Hal ini sulit dibuktikan dan berpotensi melahirkan persoalan hukum – terutama bagi mereka yang membuat tuduhan tersebut. Yang jelas, Aboeprijadi Santoso sempat menyebut istilah chauvinistic bravado – patriotisme ekstrim – untuk menggambarkan gaya politik dan kampanye Prabowo saat itu.

Baca juga :  Jokowi Bela Prabowo, Parpol Akur?

Fasisme-Religius, Masa Depan Indonesia?

Memasuki tahun politik, muncul perdebatan tentang kebangkitan gerakan ultra-kanan – dalam hal ini fasisme – yang dianggap sedang kembali menemukan bentuknya di Indonesia. Tentu sebagian pihak akan skeptis dengan pandangan yang diungkapkan oleh Timo Duile ini. Apakah benar demikian?

Timo memang menyebut bahwa agama bisa ‘diperalat’ oleh fasisme. Fasisme-religius ini – jika ingin disebut demikian – akan mengisi ceruk-ceruk pilihan politik masyarakat dengan gerakan anti terhadap identitas lain.  Fasisme akan menemukan wajah baru melalui identitas mayoritas, yang pada titik tertentu mengembalikan memori akan trauma fasisme lampau dengan segala kerusakan yang ditimbulkannya.

Hal ini juga diungkapkan oleh seorang penulis independen bernama Faiz Manshur yang mengutip kehawatiran Mansour Fakih (alm) delapan tahun silam. Ia menyebut krisis gawat – entah politik maupun ekonomi – yang terus melanda Indonesia tidak mustahil menjadi bibit-bibit persemaian fasisme. Ini bisa dibuktikan oleh fakta adanya berbagai organisasi yang gemar memobilisasi massa, arak-arakan, dan gemar melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan kehendaknya.

Ketimpangan ekonomi – di mana saat ini 1 persen orang Indonesia menguasai 49 persen kekayaan nasional – akan menjadi jalan kebangkitan fasisme, kali ini dalam bentuk fasisme-religius. Tapi, apakah semudah itu membuat justifikasi?

Yang jelas, Nazi mengeksekusi orang-orang dari kelompok minoritas, termasuk homoseksual (LGBT) dan orang-orang Yahudi tentu saja. Dengan menguatnya gerakan politik anti terhadap LGBT belakangan ini misalnya, serta meningkatnya sentimen rasial terhadap etnis tertentu, tidak ada yang meragukan bahwa apa yang terjadi di tahun 1930-an di daratan Eropa mungkin saja berulang di negara-negara timur, termasuk Indonesia.

Pertanyaannya adalah apakah gerakan yang demikian bisa disebut ‘fasisme’? Mungkin perlu lebih dari secangkir kopi untuk menemukan jawabannya. (S13)