Menkes Terawan “Kebal” Pemecatan?

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Februari lalu.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Februari lalu. (Foto: The Jakarta Post)
7 minute read

Asumsi kontroversial terlontar dari Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto yang menyebut rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh sedikitnya pasien terjangkit ataupun meninggal akibat Covid-19. Konteks ini secara keseluruhan tentu tidak bisa dianggap sepele ketika berkaca pada realita di lapangan serta peran yang dinilai kurang maksimal dari Terawan sendiri sebagai Menkes. Dengan tendensi minor yang semakin menumpuk, mengapa Terawan masih dipertahankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)?


PinterPolitik.com

Pada titik tertentu, twist atau pelintiran pertanyaan tampak mengemuka terkait apakah publik yang terlampau “kejam” karena terus mencecar dan menaruh persepsi negatif kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, atau memang tindak tanduk sosok eks Kepala RSPAD itu sendiri yang memang memancing reaksi publik yang demikian?

Masing-masing tentu memiliki pandangan beragam. Akan tetapi, pernyataan Menkes Terawan pada rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR melalui video conference pada hari Rabu kemarin tampaknya mustahil untuk tidak memantik “keributan”.

Bagaimana tidak, Menkes Terawan mengatakan bahwa penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 di kementeriannya rendah dikarenakan jumlah pasien yang sedikit. Tak hanya itu, penyerapan santunan yang kurang maksimal juga diartikan Terawan bahwa mereka yang meninggal akibat Covid-19 sedikit.

Upaya aglomerasi pernyataan secara utuh tetap tak membuat rasionalisasi Terawan, sebagai respon rendahnya serapan anggaran yang hanya 5,12 persen tersebut, bermakna lebih baik.

Ya, realitanya, tingkat kasus Covid-19 di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan dan bahkan diproyeksikan menjadi salah satu yang terburuk di dunia, baik dari data tren peningkatan kasus, presentase jumlah kematian secara umum, tingkat kematian dokter, tingkat kematian anak, hingga metode pendataan jumlah kasus dan tingkat kematian itu sendiri yang masih dipertanyakan.

Lantas, bukankah semestinya Terawan mengetahui hal itu? Pada saat yang sama, tanda tanya besar juga masih belum terjawab terkait mengapa Menkes Terawan belum juga menelurkan tindakan signifikan ketika pada pertengahan Juni lalu Presiden Jokowi telah mengultimatum anak buahnya agar melakukan langkah luar biasa, bahkan dengan ancaman reshuffle.

Telah Setengah Hati?

Diskursus menjadi menarik untuk menerka terkait apa yang sebenarnya ada di benak Menkes Terawan dengan konstruksi publik yang tercipta atas dirinya. Salah satu kemungkinan yang mengemuka, hal tersebut dapat ditelisik dari kacamata psikologi kognitif melaui publikasi Jonathan Smallwood yang berjudul Going AWOL in the Brain: Mind Wandering Reduces Cortical Analysis of External Events.

Dalam tulisan tersebut, Smallwood menyebutkan bahwa pada level tertentu, reduksi maupun pelepasan keterlibatan peran individu dalam sebuah tugas yang relevan dengan kapabilitasnya, baik terencana ataupun tidak, dapat menyebabkan penurunan kinerja yang signifikan.

Kemudian, Joshua Shepherd dalam tulisannya yang berjudul Halfhearted Action and Control menjadikan intisari tulisan Smallwood di atas sebagai landasan yang berpengaruh besar bagi sebuah tindakan halfheartedness atau setengah hati.

Beberapa pra syarat dan kecenderungan yang ada dinilai dapat menjadi variabel penilaian atas indikasi halfheartedness yang disebutkan oleh Shepherd terhadap Menkes Terawan yang direfleksikan dengan berbagai langkah dan sikap kontraproduktifnya selama ini.

Pertama, Terawan bukan tidak mungkin menyadari bahwa terdapat tekanan yang masif atas perpespsi minor publik kepada dirinya. Kedua, dengan kapabilitas dan relevansinya, Menkes Terawan justru seolah “dikesampingkan” dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dengan hanya didapuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah. Terakhir, mantan dokter kepresidenan itu juga dinilai paham bahwa ketika isu reshuffle mengemuka, dirinya adalah yang paling diharapkan publik untuk segera lengser.

Variabel yang mengarah pada reduksi peran serta presumsi minor atas kredibilitas Menkes Terawan tersebut memang secara kasat mata dapat merepresentasikan apa yang disebutkan oleh Smallwood di atas serta bermuara pada penurunan kinerja hingga bertransformasi menjadi tendensi halfheartedness Terawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Menteri.

Namun, benarkah demikian? Jawaban sebenarnya tentu kembali kepada Menkes Terawan sendiri, mengingat bahwa pendekatan yang menjadi landasan terkaan tersebut sangat erat dengan profesionalitas personal yang oleh Marina Sawdon dalam Relating Professionalism and Conscientiousness to Develop an Objective, Scalar, Proxy Measure of Professionalism in Anaesthetic Trainees, disebut bersifat sangat subjektif.

Terlepas dari telah setengah hati atau tidaknya Menkes Terawan saat ini, konteks nyata dari rapor merahnya-lah yang kemudian dianggap patut untuk disoroti. Level mempertanyakan perihal masih tepatkah seorang Terawan mengampu jabatannya saat ini juga terus menggunung sejak pertama kali mengemuka saat awal keberadaan Covid-19 di Indonesia.

Bahkan, ekonom senior Faisal Basri menyebut bahwa Menkes Terawan merupakan sumber masalah dari lambatnya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sehingga patut menjadi sosok pertama yang harus segera dipecat.

Kendati begitu, dengan gelagat Presiden Jokowi yang cenderung meredam ultimatum reshuffle, nihilnya isyarat khusus atas rencana pencopotan Menkes Terawan, serta kinerjanya sang Menkes terus menuai polemik, mengapa mantan Kepala RSPAD itu tidak kunjung dilengserkan?

Lantas, apakah ini menandakan bahwa purnawirawan Jenderal bintang tiga itu adalah sosok yang “kebal” akan pemecatan di kabinet saat ini?

Terawan Miliki Keunggulan Preferensi?

Saat menyebutkan konteks pencopotan atau reshuffle menteri, hanya hak prerogatif presiden lah yang menjadi penentunya. Begitu pula soal nasib Menkes Terawan dalam Kabinet Indonesia Maju saat ini.

Korelasi hak prerogatif serta subjektivitas inilah yang disinyalir menjadi pengukuh langgengnya eksistensi Menkes Terawan sampai saat ini meskipun kinerjanya diselimuti dengan bombardir tendensi minor.

Seperti yang telah lumrah diketahui, Presiden Jokowi memiliki karakteristik preferensi tersendiri ketika mengerahkan sosok militer atau berlatarbelakang  militer di sekitarnya.

Sebut saja sosok Panglima TNI saat ini, Marsekal Hadi Tjahjanto yang track record karirnya memiliki kedekatan dengan Jokowi sejak ia masih menjabat sebagai Walikota Solo dan Hadi sendiri ketika itu menjabat sebagai Danlanud Adi Soemarmo Solo.

Seolah telah terikat chemistry, keduanya kembali bekerja sama ketika Jokowi telah menjadi orang nomor satu republik dan kemudian dinilai turut andil mempromosikan Hadi menjadi Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) sebelum karir abituren AAU tahun 1986 ini terus melesat hingga menjadi Panglima TNI.

Relasi semacam ini oleh Raphael Femi dalam tulisannya yang berjudul Impact of Organizational Preferential Treatment and Employees’ Preference for Merit on Job Involvement of Civil Servants disebut sebagai implementasi konsep preferential treatment.

Preferential treatment yang dimaksud Femi sendiri merujuk pada penunjukkan seseorang dalam sebuah posisi tertentu dalam struktur organisasi yang berlandaskan pada preferensi subjektif tertentu. Dan oleh sebab itu, relasi yang terbangun menjadi sangat kuat dan solid terhadap bentuk intervensi eksternal apapun.

Dan dalam konteks Presiden Jokowi, preferential treatment ini dinilai menjadi landasan prerogatif penunjukkan beberapa sosok berlatarbelakang militer di sekitarnya, termasuk Menkes Terawan.

Relasi solid Jokowi dan Terawan secara personal bersemi saat mantan Wali Kota Solo tersebut menjadi Presiden pada tahun 2014. Pada saat itu, Terawan merupakan dokter kepresidenan yang paling mumpuni di lingkungan Istana Negara dan telah mengabdi di posisi tersebut sejak tahun 2009.

Kemudian hubungan keduanya juga memiliki prospek tersendiri saat Terawan memimpin RSPAD yang kebetulan menjadi tempat pemeriksaan kesehatan resmi bagi para calon Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2019. Terawan yang saat itu menjadi pimpinan rumah sakit tersebut tentu berinteraksi langsung dengan Jokowi sebagai salah satu kandidat.

Penunjukan Terawan sebagai Menkes pun seolah bukan keputusan sulit bagi Jokowi saat berkaca pada kerangka kabinet yang berlatarbelakang militer. Oleh karena itulah, jika mengacu pada penjelasan Femi sebelumnya, landasan preferential treatment terhadap Terawan saat pertama kali dipercaya menjadi Menkes dinilai membuat tekanan eksternal pencopotan dirinya saat ini kemungkinan tak terlalu mempengaruhi aspek prerogatif Presiden.

Akan tetapi, dengan problematika yang semakin menumpuk dan terpusat pada Menkes Terawan, upaya defensif atas preferential treatment Presiden Jokowi dinilai akan berkontribusi negatif jika terus dipertahankan. Tidak hanya bagi degradasi citra, tetapi juga pada substansi permasalahan pandemi Covid-19 beserta dampak turunannya secara umum yang sedang dihadapi.

Mempertahankan soliditas di level elite memang lumrah saja untuk dilakukan. Akan tetapi, alangkah baiknya jika hal tersebut diiringi dengan landasan moral bahwa hakikatnya jabatan yang setiap elite emban merupakan amanah seluruh rakyat Indonesia. Tentu itulah harapan kita semua. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.