Mega Minta Menteri untuk Prabowo?

Mega Minta Menteri untuk Prabowo
Megawati Soekarnoputri bersalaman dengan Prabowo Subianto di kediamannya. (Foto: Istimewa)
7 minute read

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut terbuka permintaan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri agar partainya mendapatkan jatah menteri terbanyak dalam kabinet 2.0. Apa alasan di balik permintaan tersebut?


PinterPolitik.com

“White lies hold the hidden truth” – BROCKHAMPTON, grup rap asal Amerika Serikat.

Setelah Pilpres 2019, Presiden Jokowi tampaknya kembali sibuk melaksanakan berbagai tugasnya. Pemerintahan mantan Wali Kota Solo tersebut tampaknya kerap didera oleh berbagai tantangan – dari pemadaman listrik massal hingga kebakaran hutan dan lahan.

Berbagai persoalan dan tantangan tersebut lah yang mungkin telah membuat Jokowi sangat sulit ditemui. Setidaknya, hal itulah yang dikeluhkan oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Meski Jokowi merupakan kadernya sendiri, Megawati justru terlihat dekat dengan saingan sang presiden dalam Pilpres lalu, yakni Prabowo Subianto. Kedekatan tersebut terpancar dari acara santap siang bersama di rumah Megawati, serta dari undangan khusus presiden kelima tersebut agar Prabowo datang ke Kongres V PDIP.

Bak acara kumpul-kumpul lebaran, kongres tersebut menjadi momen bagi Megawati yang akhirnya dapat bertemu Jokowi dan Prabowo dalam kesempatan yang sama. Selain kedua sosok tersebut, berbagai figur seperi Ma’ruf Amin dan Jusuf Kalla (JK), serta ketum partai-partai politik lain turut hadir.


Uniknya, sekali bertemu, Megawati langsung melontarkan tuntutannya pada Jokowi. Ketum PDIP tersebut menekankan bahwa partainya berhak mendapat jatah menteri terbanyak, bahkan harus lebih dari empat posisi kabinet. Jokowi sendiri pun mengiyakan, meskipun tidak memberikan jumlah pasti.

Tentu, pernyataan Megawati tersebut menyisakan beberapa pertanyaan bagi kita. Mengapa Ketum PDIP tersebut merasa berhak untuk mendapatkan porsi kabinet terbanyak? Lalu, apa makna dari pernyataan Megawati tersebut?

PDIP Berhak

Permintaan Megawati agar partainya mendapatkan jatah menteri terbanyak dalam kabinet Jokowi 2.0 bisa jadi wajar. Pasalnya, partai berlambang banteng tersebut memang menjadi pemenang dalam Pilpres 2019 dan mengisi bagian terbesar dalam kursi di lembaga legislatif.

Pernyataan presiden kelima tersebut bisa dijelaskan dengan teori permainan (game theory). Meski teori tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan kompetisi di antara dua pihak, teori ini juga dapat menjelaskan permainan kooperatif (cooperative games).

Roy Gardner dalam tulisannya yang berjudul A Theory of Spoils System menjelaskan mengenai konsep spoils system yang didasarkan pada permainan kooperatif tersebut. Istilah spoils system sendiri berakar dari ungkapan seorang senator di Amerika Serikat (AS) yang bernama William L. Marcy pada akhir abad ke-18.

Ungkapan itu awalnya ditujukan untuk mendukung penentuan porsi-porsi kabinet oleh Presiden AS Andrew Jackson yang menggunakan pola patronase. Pada intinya, sistem itu menjelaskan mengenai pemberian jabatan-jabatan pemerintahan bagi pendukung kandidat terpilih sebagai apresiasi atas kontribusinya.

Dalam arti lain, posisi-posisi strategis di pemerintahan akan diberikan kepada partai-partai politik yang mendukungnya. Kandidat terpilih nantinya akan menghitung-hitung pemberian tersebut.

Penghitungan ini – menurut Muhammad Ryan Sanjaya dari Universitas Gajah Mada (UGM) dalam tulisannya yang berjudul The Political Economy of Coalition in Indonesia – dapat dilakukan dengan menggunakan model penghitungan milik Lloyd Shapley yang dimiliki oleh pihak pendukung. Model ini disebut dengan nilai Shapley.

Nilai tersebut digunakan untuk mengukur pengaruh sebuah partai politik terhadap proses pengambilan keputusan (decisional impact). Semakin besar nilai Shapley yang dimiliki, semakin besar pula apresiasi – atau jatah menteri – yang diperoleh oleh sebuah partai politik.

Salah satu variabel hitungan yang dapat digunakan adalah jumlah kursi yang diperoleh di lembaga legislatif. Selain jumlah kursi, kontribusi partai politik turut menentukan banyaknya posisi menteri yang diberikan.

Lalu, bagaimana dengan PDIP? Apakah partai berlambang partai besar tersebut memang berhak memperoleh jatah menteri terbanyak?

Dari sisi kontribusi, PDIP tentunya memiliki sumbangsih yang besar terhadap posisi Jokowi sebagai kadernya. Selain itu, perolehan PDIP dalam Pileg 2019 juga merupakan yang terbesar – membuat partai berlambang banteng tersebut memperoleh kursi terbanyak di DPR.

Bila memang PDIP telah pasti memperoleh jatah menteri terbanyak, mengapa Megawati harus melontarkan pernyataan tersebut dalam Kongres di Bali?

Makna Tersembunyi?

Pernyataan Megawati pada Kongres PDIP V tersebut bisa jadi bermaksud lain. Mungkin, manuver-manuver politiknya dengan Prabowo – santap siang dan undangan ke Kongres – bisa menunjukkan makna tersembunyi di balik pernyataan tersebut.

Pasalnya, peran Megawati dalam upaya “kumpul kebo” (kumbo) Jokowi-Prabowo cukup signifikan. Peran besar presiden kelima tersebut disinyalir tersalurkan melalui sosok Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) yang dinilai mampu mengakomodir keinginan Prabowo.

Pernyataan Megawati tersebut dapat dianggap sebagai sebuah doublespeak. Konsep tersebut dicetuskan oleh George Orwell dalam bukunya yang berjudul 1984.

Ahli bahasa William Lutz dari AS dalam tulisannya yang berjudul The World of Doublespeak menjelaskan bahwa doublespeak merupakan penggunaan bahasa dalam sebuah pernyataan atau ucapan yang ditujukan untuk menutupi, mendistorsi, atau mengubah makna sebenarnya.

Selain itu, Megawati juga dianggap biasa menggunakan bahasa politik kelas tinggi (high level political language) yang mungkin berisikan makna tertentu di baliknya. Kata-kata emotif umum misalnya, dapat memiliki maksud berupa ajakan dan instruksi tertentu.

Dari pendekatan-pendekatan linguistik tersebut, pernyataan Megawati terkait kursi menteri ini bisa jadi memiliki makna lain. Ketum PDIP tersebut boleh jadi tengah melakukan manuver politik lainnya.

Pasalnya, Megawati dan BG yang berperan sebagai mediator dalam negosiasi kumbo di antara dua pihak yang sebelumnya saling bersaing juga perlu melakukan manuver-manuver tertentu guna menyukseskan upaya itu.

Peran mediator seperti ini pernah dilakukan oleh Menlu AS Henry Kissinger dalam teknik diplomasi ulang-alik andalannya. Dalam diplomasi tersebut, Kissinger berperan sebagai mediator di antara Israel dan Mesir dalam Perang Yom Kippur pada tahun 1973.

Su-Mi Lee dalam tulisannya yang berjudul Mediator Impartiality and Mediator Interest menjelaskan bahwa AS berhasil mengisi peran tersebut meski memiliki keberpihakan terhadap Israel. Selain dengan membujuk Israel, AS juga memberikan reward kepada Mesir apabila sepakat dengan poin-poin dalam negosiasi tersebut.

Apa yang dilakukan Kissinger tersebut mungkin mirip dengan situasi dalam dinamika politik kumbo Megawati-Jokowi-Prabowo. Jokowi sendiri memiliki afiliasi politik yang lebih dekat dengan Megawati dan PDIP dalam kontestasi Pilpres 2019.

Seperti yang dilakukan Kissinger, Megawati sebagai mak comblang Jokowi-Prabowo juga perlu memberikan reward kepada mantan Danjen Kopassus tersebut. Pasalnya, Prabowo dan Gerindra juga disebut-sebut akan mendapatkan posisi-posisi strategis.

Artinya, sangat mungkin posisi menteri yang diminta Megawati justru bisa dimaknai “untuk Prabowo”. Kemungkinan tersebut bisa saja terjadi sebagai bentuk penghindaran konsekuensi koalisi pendukung Jokowi sebelum Pemilu memprotes kehadiran Prabowo. Benarkah demikian?

Agar Terhindar?

Bila kita tarik kembali pada pernyataan Megawati terkait jatah menteri tersebut, pemberian reward atas kumbo tersebut boleh jadi menjadi motivasi dari ungkapan tersebut. Selain itu, pernyataan tersebut mungkin ditujukan untuk menghindari keluhan dan ketidakpuasan partai-partai politik koalisi Jokowi.

Elicier Crespo-Fernández dalam tulisannya yang berjudul Euphemism and Political Discourse in the British Regional Press menjelaskan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan oleh politisi juga ditujukan untuk menghindari kesan negatif agar hubungan dan dukungan politik tetap terjaga.

Bila benar begitu, ungkapan Megawati tersebut bisa jadi merupakan sebuah teknik agar menghindari kritik partai-partai koalisi terhadap kumbo Jokowi-Prabowo. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dikabarkan merasa terganggu dengan kemungkinan masuknya Gerindra dalam pemerintahan Jokowi 2.0.

Teknik penghindaran tersebut – menurut R. Kent Weaver dalam tulisannya yang berjudul The Politics of Blame Avoidance – merupakan teknik circling the wagon yang dilakukan dalam situasi negative sum game, di mana kerugian dan kesalahan tidak dapat dihindari oleh pihak-pihak yang tergabung dalam suatu kelompok. Teknik tersebut dilakukan dengan mendifusi potensi kerugian tersebut – membuat pihak lawan semakin mengalami kesulitan untuk memunculkan perhatian atas isu tersebut.

Boleh jadi, difusi kesalahan tersebut lah yang tengah dilakukan oleh Megawati. Jatah menteri Jokowi yang diberikan kepada PDIP tersebut bisa saja termasuk porsi Prabowo – menjadi dalih yang mungkin ditujukan untuk menghindari keluhan partai-partai koalisi Jokowi lainnya terhadap sang presiden.

Meskipun begitu, gambaran-gambaran kemungkinan di atas belum tentu secara pasti benar terjadi. Publik dan masyarakat pun hanya dapat meraba tanpa mengetahui pasti maksud dari ungkapan Megawati tersebut. Kebenaran di baliknya pun hanya diketahui oleh si pemberi ungkapan.

Namun, bila kemungkinan tersebut benar, lirik boy band BROCKHAMPTON di awal tulisan boleh jadi dapat merefleksikan gambaran yang mirip. Ungkapan yang ditujukan agar tidak menyakiti perasaan orang lain turut menyembunyikan kebenaran tertentu, entah kapan hal itu akan terungkap. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.