Ma’ruf, Alasan FPI-Prabowo Goyah?

Ma’ruf, Alasan FPI-Prabowo Goyah?
Habib Rizieq pernah sejalan dengan Ma’ruf Amin dalam demonstrasi pada November 2016 lalu. (Foto: Antara)
8 minute read

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu mengunggah transkrip percakapan WhatsApp-nya dengan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang menunjukkan keraguan mereka atas ke-Islaman capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.


PinterPolitik.com

“Wanna have my cake and another cake too even if the baker don’t bake like you,” – J. Cole, penyanyi rap AS

Unggahan tersebut mencuat setelah beberapa bulan disebut-sebut terjadi perseteruan antara Yusril dan Habib Rizieq terkait PBB yang sebelumnya mendukung Prabowo, berbelok mendukung pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Beberapa anggota dan simpatisan FPI yang menjadi caleg PBB pun diinstruksikan oleh Habib Rizieq untuk mundur.

Dalam transkrip percakapan tersebut, Habib Rizieq tampak menunjukkan perasaan dilemanya mengenai dukungannya terhadap Prabowo. Ulama yang kini berada di Arab Saudi itu nampak mengeluhkan pilihan cawapres Prabowo yang tidak sesuai dengan rekomendasi Ijtima Ulama I, yaitu Salim Segaf Al-Jufri dan Ustad Abdul Somad.

Uniknya lagi, FPI yang tampak kukuh mendukung Prabowo juga semakin terbelah. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan bahwa sebagian kelompok FPI mendukung Jokowi-Ma’ruf. Ada sekitar 41,2 – 47,6 persen anggota ormas FPI mendukung Jokowi-Ma’ruf meskipun Habib Rizieq secara konstan menyuarakan dukungannya terhadap Prabowo-Sandiaga di hadapan publik.

Rizieq pun akhirnya menanggapi unggahan Yusril tersebut. Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Front TV, Ketua FPI tersebut menyangkal dengan menyatakan bahwa apa yang diunggah Yusril merupakan kebohongan belaka.


Pihak Gerindra pun ikut berkomentar mengenai transkrip percakapan yang meragukan ke-Islaman ketua umumnya. Anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade menyebutkan bahwa tindakan Yusril merupakan bentuk kepanikan kubu Jokowi-Ma’ruf  yang takut kalah. Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno itu juga menjelaskan bahwa Prabowo tetap mengerti masyarakat Muslim, meskipun mantan Danjen Kopassus tersebut bukanlah seorang santri.

Terlepas dari benar tidaknya ungkapan Yusril serta saling serang dan saling tuduh di antara berbagai pihak, pertanyaannya adalah mengapa FPI berpotensi terbelah dalam Pilpres 2019? Apakah dukungan FPI bisa menurun hanya akibat keraguannya terhadap ke-Islaman Prabowo?

Identitas Pendukung

Dukungan politik dalam Pemilu memang berkaitan erat dengan identitas kelompok. Kaitan antara identitas kelompok dan dukungan politik ini pun bisa dijelaskan dengan menggunakan Teori Identitas Sosial dari Henri Tajfel dan John C. Turner.

Baca juga :  Cara “Unik” Moeldoko Atasi Stunting

Dalam teori tersebut, Tajfel dan Turner menjelaskan bahwa suatu kelompok akan mempertimbangkan status sosial di masyarakat dalam bertindak. Pertimbangan itu pun dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai yang diyakini kelompok tersebut.

Dengan menggunakan teori tersebut juga, Leonie Huddy dan Alexa Bankert dalam tulisannya yang berjudul Political Partisanship as a Social Identity menjelaskan bahwa dukungan politik suatu kelompok juga dipengaruhi oleh identitas sosialnya. Dukungan ini pun juga dipengaruhi bagaimana kelompok tersebut secara kognitif membandingkan prototip – sebutan untuk karakteristik sentral suatu kelompok – dirinya terhadap individu dan partai politik tertentu dalam Pemilu.

Teori ini pun bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di Amerika Serikat (AS) terkait dukungan kelompok tertentu terhadap Presiden Donald Trump.

Trump yang memenangkan Pemilu AS 2016 memang dicalonkan oleh Partai Republik, namun uniknya, tidak semua anggota dan simpatisan partai tersebut mendukung kepresidenannya – erat dengan kebijakan diskriminatif dan isolasionis. Kelompok ini disebut dengan nama Never-Trump atau Anti-Trump Republicans. Beberapa tokoh kunci di antaranya adalah mantan Presiden AS, George H.W. Bush.

Seorang ahli strategi politik Partai Republik, Rick Wilson, dalam tulisannya yang berjudul #NeverTrump Republicanism Can Still Matter di Politico menjelaskan bahwa kelompoknya hadir untuk melindungi Partai Republik sendiri. Wilson pun menyebutkan bahwa kelompoknya ingin menjaga memori baik gerakan konservatif partainya, seperti kebebasan individual dan perdagangan bebas.

Jika kita melihat apa yang dikatakan Wilson, perlawanan beberapa anggota Partai Republik terhadap Trump ini dilakukan karena ingin melindungi nilai-nilai konservatif yang diyakini oleh kelompok Never-Trump. Kelompok ini bisa jadi melihat Trump tidak memiliki kemiripan dengan identitas mereka.

Melemahnya dukungan politik terhadap kandidat atau partai tertentu memang tidak hanya terjadi karena perbedaan identitas, melainkan juga karena pertarungan kekuasaan di dalamnya. Click To Tweet

Lalu, bagaimana konteks tersebut dilihat  terkait melemahnya dukungan politik FPI terhadap Prabowo? Apakah hal ini juga berkaitan dengan identitas kelompok FPI?

Sangat mungkin demikian. Di Indonesia, kelompok Islam memang sangat beragam. Dosen Institut Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Mohammad Takdir Ilahi menjelaskan pengklasifikasian kelompok Islam di Indonesia dalam tulisannya yang berjudul Konfigurasi Islam di Nusantara. Mengutip Clifford Geertz, pengklasifikasian yang ditulis Ilahi ini terdiri atas tiga kelompok, yaitu kelompok Abangan, kelompok Santri, dan kelompok Priyayi.

Kelompok Abangan adalah kelompok Muslim yang tidak memiliki pengetahuan Islam secara mendalam dan masih mempertahankan tradisi lokal dalam agama. Berbeda dengan Abangan, kelompok Santri merupakan kelompok Muslim yang benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Selain kedua kelompok tersebut, terdapat juga kelompok Priyayi yang berasal dari kelompok bangsawan yang masih menganut tradisi keraton Hinduisme.

Baca juga :  Polemik Skuter, Anies Telat Adaptasi?

Jika kita kembali pada konteks Pilpres 2019, Prabowo sendiri pun mengklaim dirinya termasuk dalam kategori kelompok Islam Abangan yang tak begitu cakap dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Mantan Danjen Kopassus tersebut juga mengkategorikan dirinya sebagai nasionalis.

Berdasarkan penjelasan Ilahi dalam tulisannya, kehadiran dan praktik kelompok Abangan pun menghambat permurnian Islam yang digencarkan oleh gerakan fundamentalis. Kelompok tersebut pun tentu bertentangan dengan apa yang diyakini oleh FPI yang bertujuan menegakkan syariat Islam yang murni di Indonesia.

Artinya, melemahnya dukungan FPI terhadap Prabowo bisa jadi terjadi karena faktor tersebut, sekalipun tentu ada faktor-faktor lain di belakangnya. Apalagi, Habib Rizieq pernah menegaskan bahwa dukungan FPI terhadap Prabowo dilakukan agar dapat memengaruhi DPR guna menegakkan syariat Islam.

Gagalnya Patronase, Merapat ke Ma’ruf?

Melemahnya dukungan politik terhadap kandidat atau partai tertentu memang tidak hanya terjadi karena perbedaan identitas. Konteks pertarungan kekuasaan di dalam suatu kelompok politik juga bisa saja ikut mempengaruhi.

Perpecahan akibat pertarungan politik ini dapat disebut sebagai faksionalisme. Nicola Persico dari New York University, José C. R. Pueblita dari Kementerian Keuangan Meksiko, dan Dan Silverman dari University of Michigan dalam tulisannya yang berjudul Factions and Political Competition menjelaskan bahwa faksionalisme ini dapat disebabkan oleh kompetisi politik di dalam kelompok tersebut, seperti perbedaan ideologi dan kompetisi atas sumber-sumber tertentu.

Faksionalisme ini pun pernah terjadi di dalam tubuh Partai Demokratis Kristen (DC) di Italia. Persico dan timnya pun menjelaskan bahwa faksi-faksi ini – disebut sebagai correnti –menggunakan perbedaan ideologi sebagai alasan pembentukan faksi-faksi itu sendiri.

Namun, perpecahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbedaan ideologi. Penjelasan penulis lain, Zuckermen, yang dikutip oleh Persico dan tim penulisnya menyatakan bahwa anggota faksi-faksi tersebut memiliki tiga tujuan lain, yaitu untuk mencari posisi di kabinet, untuk meningkatkan karir politiknya sendiri, dan untuk mendapatkan sumber-sumber tertentu.

Zuckermen dalam penjelasan tersebut pun juga mengutip pernyataan salah satu ketua faksi dalam tubuh DC yang menjelaskan bahwa pembentukan faksi-faksi baru seperti Tavianei dan Morotei memang menggunakan “topeng” ideologis, meskipun sebenarnya berakar dari pertarungan kekuasaan – termasuk kepentingan ekonomi-politik – dalam tubuh partai.

Persoalan kepentingan kekuasaan inilah yang mungkin juga terjadi terkait kemungkinan melemahnya dukungan FPI terhadap Prabowo.

Prabowo sendiri yang menghadiri Ijtima Ulama I nampaknya tidak menuruti hasil kesepakatan dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh beberapa perwakilan partai dari PAN, PBB, dan Gerindra tersebut, disepakati untuk mengusulkan Salim Segaf Al-Jufri dan Ustad Abdul Somad sebagai kandidat cawapres untuk Prabowo. Namun, yang justru dipilih adalah Sandiaga Uno.

Di sisi lain, di tengah-tengah isu bagi-bagi kursi menteri oleh Prabowo, pernyataan Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera, juga menunjukkan bahwa FPI tidak akan memperoleh manfaat lebih selain kontrak politik yang telah disepakati.

Intinya, kekecewaan FPI terhadap Prabowo bisa saja muncul akibat adanya perbedaan nilai dan identitas, serta kemungkinan adanya pola patronase – hubungan antara patron dan klien di mana patron mendistribusikan sumber untuk dukungan klien – yang gagal terjadi antara FPI dan Prabowo. Mungkin, seperti yang dijelaskan pada artikel lain, FPI pun hanya berfungsi sebagai political marketing bagi Prabowo.

Apakah mungkin FPI akhirnya berganti mendukung kubu Jokowi-Ma’ruf dalam Pilpres 2019?

Jawabannya adalah sangat mungkin. Tidak terakomodasinya kepentingan dan nilai-nilai yang diyakini FPI di kubu Prabowo-Sandiaga memang memungkinkan terjadinya pergantian relasi patronase ormas yang terkenal dengan aksi sweeping di bulan puasa itu.

Kelompok tersebut pun mungkin dapat berlabuh ke kubu Jokowi, di mana terdapat Ma’ruf Amin yang memiliki identitas Islam yang kuat dan yang sebelumnya pernah berjalan bersama Habib Rizieq dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Aksi 212. Ma’ruf pula yang mengeluarkan fatwa yang kemudian menjadi dasar aksi-aksi yang memutihkan ibukota di akhir 2016 lalu itu.

Tentunya, pergantian dukungan sepenuhnya oleh FPI belum dapat dipastikan saat ini. Apalagi, Habib Rizieq pun masih sulit mendapatkan tempat di kubu Jokowi-Ma’ruf – mengingat benturan dengan kelompok nasionalis di dalamnya.

Namun, hubungan ini akan bisa terjadi jika Jokowi memenangkan kontestasi elektoral nanti dan Ma’ruf menjadi patron baru yang berdiri bagi ormas tersebut.

Pada akhirnya, seperti ungkapan J. Cole di awal tulisan, FPI hanya dapat memperoleh “kue” yang disediakan oleh “pembuat kue” tersebut, meskipun sebenarnya “kue” tersebut tidak seperti yang diinginkan. Untuk saat ini, FPI bisa jadi masih menetap di kubu Prabowo agar mendapatkan tempat berlabuh semata. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (A43)