Manuver PAN Gandeng Eep Saefulloh

Foto: Y14
6 minute read

Eep tercatat sukses memenangkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Ahmad Heryawan-Dedi Mizwar pada Pilgub Jabar 2013 lalu, dan Jokowi-Ahok pada Pilgub Jakarta 2012, serta – yang terbesar – adalah Jokowi-JK pada Pilpres 201.


PinterPolitik.com

Partai Amanat Nasional (PAN) baru saja selesai menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bandung pada 21-23 Agustus kemarin. Walaupun menampik spekulasi para pengamat politik terkait aksi ‘rapatkan barisan’, PAN seolah menunjukkan pada publik bahwa partai ini sudah mulai mengambil langkah awal persiapan bukan hanya untuk Pilkada 2018, tetapi juga untuk Pilpres 2019.

Buktinya, PAN telah menggaet lembaga konsultasi politik PolMark milik Eep Saefulloh Fatah untuk mempersiapkan diri menuju Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Dalam rakernas PAN ini, Eep juga mengisi satu agenda Rakernas tertutup, yakni diskusi “Manajemen Pemenangan PAN di Pemilu 2019”.

Manuver PAN ini tentu menimbulkan spekulasi terkait keinginan partai berlambang matahari putih ini untuk menyertakan kadernya sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2019. Nama Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan digadang-gadang menjadi tokoh utama yang akan maju pada Pilpres 2019 nanti.


Dengan menggandeng Eep Saefulloh, PAN telah menunjukkan keseriusannya mengatur strategi politik. Bukan tanpa alasan, saat ini Eep Saefullah boleh dibilang menjadi konsultan politik nomor wahid di Indonesia. Setelah mendirikan PolMark pada 2009, tangan dingin Eep sukses memenangkan beberapa calon pemimpin, misalnya Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta 2017, Ahmad Heryawan-Dedi Mizwar pada Pilgub Jabar 2013 lalu, dan Jokowi-Ahok pada Pilgub Jakarta 2012, serta – yang terbesar – adalah Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Dengan menggandeng Eep, PAN berharap bisa mendapatkan tuah dari tangan dingin strategi politik Eep.

Tangan Dingin Konsultan Politik

Keberadaan konsultan politik bukanlah hal yang asing dalam dunia politik. Banyak pemimpin besar di dunia yang mampu memenangkan hati rakyatnya bukan karena kapasitas politik tokoh tersebut, melainkan karena kejeniusan strategi politik yang dirumuskan oleh seorang konsultan politik.

Nama Dick Morris misalnya memang tidak begitu dikenal. Namun, ia adalah konsultan politik mantan presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Peran vital Dick Morris dalam karier politik Bill Clinton membuatnya pernah dinobatkan sebagai salah satu tokoh swasta paling berpengaruh di Amerika Serikat oleh majalah TIME pada tahun 1996. Beberapa nama lain misalnya John Podesta, Roger Stone, atau Joel Benenson merupakan beberapa konsultan politik terkenal. Nama terakhir telah direkrut oleh CEO sekaligus pendiri Facebook, Mark Zuckerberg untuk tujuan yang masih simpang siur.

Di Indonesia, peran konsultan politik terus meningkat, khususnya dalam sepuluh tahun terakhir. Pasca Pilpres 2009, dunia politik Indonesia memang menemukan dimensi baru, terutama dalam kaitan dengan strategi pemenangan pemilu. Faktanya, konsultan politik seringkali dianggap lebih berpengaruh dalam mewujudkan kemenangan partai atau calon pemimpin, ketimbang tim pemenangan partai itu sendiri.

Eep Saefulloh dan Sandrina Malakiano pada Pilgub Jakarta 2012 (Foto: instagram)

Konsultan politik dengan strategi pemenangan yang brilian akan sangat mampu memenangkan seseorang. Munculnya banyak lembaga konsultan politik menandai perubahan dimensi dalam pesta demokrasi, bahkan juga menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

Konsultan politik juga identik dengan survei-survei yang sering muncul sebelum gelaran pilkada atau pilpres. Konsultan politik membantu calon pemimpin dan partai yang mengusungnya untuk mendapatkan gambaran umum di masyarakat terkait tingkat keterpilihan tokoh hingga isu-isu krusial yang mempengaruhi cara pandang publik. Dari gambaran-gambaran tersebut, konsultan politik akan memberikan arahan dan gambaran terkait strategi politik yang bisa dipakai. Di tengah menurunnya citra partai politik, kehadiran konsultan politik dianggap mampu menjadi pendongkrak citra tokoh tertentu.

Jasa Konsultan dan Politik Biaya Mahal

Dalam kaitan dengan strategi pemenangan pemilu, hal yang paling membingungkan bagi masyarakat di lapisan bawah adalah tumpang tindih pemahaman antara ‘lembaga survei’ dan ‘lembaga konsultan politik’. Faktanya batasan antara lembaga survei dan konsultan politik tidak lagi jelas. Konsultan politik yang mempublikasikan hasil surveinya seringkali juga bertujuan untuk membentuk opini masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Maka, tidak jarang ajang pemilu juga menjadi panggung pertarungan para konsultan politik.

Pada Pilkada Jakarta 2017 lalu misalnya, pasangan AHY-Silvi menggunakan jasa Denny JA dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI), pasangan Ahok-Djarot menggunakan jasa Yunarto Wijaya dari Charta Politika dan Saiful Mujani dari Saiful Mujani Research and Consulting, sementara Anies-Sandi menggunakan jasa Eep Saefulloh dari Polmark. Akibatnya, lembaga-lembaga survei ini berkontribusi dalam pembentukan opini publik terhadap kandidat. Pertarungan melibatkan pembentukan opini dan strategi taktis pemenangan calon.

Namun, penggunaan jasa konsultan politik ternyata ikut mendongkrak biaya politik partai atau pihak pengguna jasa. Pilkada dan pemilu akan menjadi mahal karena kandidat harus juga mengeluarkan uang untuk membayar jasa konsultan politik. Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat untuk biaya konsultasi politik, seorang kandidat peserta pemilu gubernur misalnya bisa membayar hingga Rp 40 miliar. Jumlah tersebut tentu saja sangat besar. Namun, sekalipun sudah membayar begitu besar, peluang untuk kalah juga masih tetap ada.

Penelusuran yang dilakukan Litbang Kompas menunjukkan hal serupa. Misalnya, biaya survei pemilih di tingkat provinsi berkisar Rp 100 juta-Rp 500 juta. Pengeluaran untuk iklan politik calon gubernur melalui berbagai media massa berkisar Rp 1 miliar-Rp 5 miliar per bulannya. Selanjutnya, ada biaya pencitraan figur calon gubernur yang jumlahnya mencapai Rp 20 miliar. Dari jumlah itu saja, jelas terlihat bagaimana peran konsultan politik telah menaikkan biaya politik secara keseluruhan.

Jika politik menjadi mahal, jangan heran banyak politisi dan partai pemenang menjadi makin koruptif. Salah satu penyebab korupsi adalah karena mahalnya biaya politik. Ketika seorang calon pemimpin harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar dalam proses pemenangannya, maka peluang untuk menjadi koruptif akan semakin besar. Tentu publik tidak menginginkan hal ini.

Dilema Konsultan Politik

Dengan demikian, keberadaan konsultan politik akan menjadi dilema dalam pemilu ataupun pilkada. Konsultan politik bertangan dingin – seperti Eep Saefulloh – akan menjadi incaran banyak tokoh dan partai politik yang ingin berkuasa. Namun, dengan menggunakan jasa konsultan politik, biaya politik akan meningkat. Padahal, idealnya, politik tidak perlu mahal-mahal demi mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, pertarungan politik dengan menggunakan jasa konsultan politik boleh jadi akan lebih banyak memenangkan orang-orang yang tidak punya kapasitas, namun kuat secara modal dan pencitraan. Jika hal ini sampai harus terjadi, maka demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran karena tokoh politik yang baik belum tentu bisa berkuasa.

Manuver PAN
Rakernas PAN, awal langkah politik menuju 2019? (Foto: istimewa)

Kerja sama yang terjadi antara Eep dan PAN tentu saja menjadi babak baru ‘pertunjukan’ kekuatan konsultan politik dan dampaknya bagi keterpilihan tokoh dan partai di Indonesia. Bagi PAN, memilih Eep adalah strategi politik yang selangkah lebih maju jika dibandingkan partai-partai lain – jika melihat track record tangan dingin Eep. Jika dulu Eep berhasil memenangkan Jokowi-Ahok pada Pilgub Jakarta 2012 dengan modal elektabilitas 12 persen, tentu misi kali ini lebih sulit, mengingat PAN hanya punya suara 7,5 persen. Sementara, untuk memenangkan Zulkifli Hasan sebagai cawapres juga akan sangat sulit – bergantung siapa capres yang mau menggandengnya.

Yang jelas, pertarungan politik menuju 2019 bukan hanya akan diwarnai oleh aksi-aksi tokoh dan manuver partai politik saja. Masyarakat juga akan disuguhi pertarungan antar konsultan politik dan hasil-hasil survei dari berbagai lembaga. Yang paling penting adalah jangan sampai konsultan politik menghalalkan segala cara untuk memenangkan kliennya, termasuk menggunakan isu-isu yang memecah belah masyarakat. Jika ujung-ujungnya politik menjadi mahal dan justru memecah belah masyarakat, tentu masyarakatlah yang akan merasakan akibatnya, bukan begitu? (S13)