Manuver Enggar Bikin Indonesia Perang?

Manuver Enggar Bikin Indonesia Perang?
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (Foto: Tribunnews)
7 minute read

Perang dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE) kembali terjadi. Kali ini Indonesia mengancam akan menghentikan impor pesawat dari UE. Perang dagang ini disebabkan oleh produk kelapa sawit Indonesia yang dinilai dihalangi oleh UE. Lalu, apakah langkah Indonesia sudah tepat? Adakah motif lain di balik sikap Indonesia?


PinterPolitik.com

Rencana penghentian impor pesawat ini dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Ia menambahkan bahwa nantinya Indonesia akan mengalihkan impor pesawat dari Airbus – perusahaan manufaktur pesawat asal Eropa – ke perusahaan asal Amerika Serikat (AS), yaitu Boeing.

Menurutnya hal ini dilakukan sebagai balasan atas dihampatnya produk kelapa sawit Indonesia oleh UE. Enggar juga menambahkan bahwa rencana ini disetujui oleh Rusdi Kirana, pendiri Lion Air yang kini mejabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia.

Bukan kali ini saja Indonesia “menyerang” UE. Sebelumnya Indonesia ditengarai mempersulit masuknya minuman beralkohol asal UE.

Selain itu pemerintah juga berencana untuk mengenakan tarif bea masuk sebesar 20-25 persen terhadap produk susu dari UE sebagai respon terhadap UE yang memberikan bea masuk sebesar 8-18 persen terhadap biodiesel Indonesia.


Tidak berhenti di situ, pemerintah bahkan mengancam akan keluar dari perjanjian iklim Paris Agreement.

Lalu, apa yang bisa dilihat di balik aksi Enggar ini?

Indonesia Rugi?

Jika melihat nilai ekonomi dan besarnya pasar penerbangan di Indonesia, dipilihnya produk pesawat terbang sebagai bentuk serangan baru ke UE cukup masuk akal.

Nilai kontrak pembelian pesawat Airbus oleh maskapai-maskapai di Indonesia bernilai ratusan triliun rupiah.

Salah satu konsumen terbesar Airbus di Indonesia adalah Lion Air. Ambil contoh, pada tahun 2013 perusahaan tersebut membeli 234 pesawat Airbus seharga Rp 240 triliun.

Nilai kontrak yang fantastis ini membuat penandatanganan kontrak antara Lion dengan Airbus mendapat banyak sorotan di dunia internasional dan dihadiri langsung oleh Presiden Perancis saat itu, Francois Hollande.

Selain Lion, pesawat Airbus juga dibeli oleh Citilink yang pada akhir 2012 membeli 25 pesawat dengan nilai Rp 23,3 triliun. Garuda Indonesia juga tidak ketinggalan. Pada 2016 Garuda membeli 14 pesawat airbus seharga Rp 88 triliun.

Ke depannya, pembelian pesawat Airbus oleh maskapai Indonesia bisa jadi bertambah mengingat adanya kecenderungan maskapai Indonesia yang beralih dari Boeing ke Airbus terutama setelah ditemukannya beberapa permasalahan pada Boeing 737 Max 8, jenis pesawat yang jatuh di Indonesia dan Ethiopia.

Dengan potensi pasar yang besar, rasanya pilihan pemerintah untuk mengancam UE lewat Airbus cukup masuk akal.

Namun, pandangan berbeda datang dari pengamat penerbangan sekaligus CEO Arista Indonesian Aviation Center, Arista Atmadjati. Menurutnya maskapai penerbangan akan dirugikan mengingat pesawat Boeing sedang dianggap kurang bagus akibat kasus 737 Max 8.

Sementara menurut Gerry Soejatman, pengamat dari Jaringan Penerbangan Indonesia, pelarangan impor Airbus adalah tindakan diskriminatif yang akan merugikan maskapai dalam negeri.

Tidak hanya dalam sektor penerbangan, secara umum perang dagang Indonesia-UE nampaknya perlu dikaji ulang karena Indonesia membutuhkan akses ke pasar Eropa.

Berdasarkan data Kemendag, pada tahun 2017 Eropa adalah tujuan ekspor ketiga terbesar bagi Indonesia dengan nilai sekitar Rp 232 triliun. Angka ini bertambah pada 2018 menjadi Rp 245 triliun.

Selain itu, dalam lima tahun ke belakang, neraca perdagangan Indonesia-UE menunjukkan surplus untuk Indonesia. Kondisi surplus ini sangat penting mengingat neraca perdagangan Indonesia yang saat ini terus mengalami defisit.

Kebutuhan Indonesia akan kerja sama ekonomi dengan UE juga terlihat dengan masih dilakukannya perundingan kerja sama komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

Melalui kerja sama ini, ekspor Indonesia ke Eropa diprediksi akan meningkat Rp 14 triliun. Namun, di sisi lain jika kerja sama ini gagal, Indonesia berpotensi kehilangan Rp 28 triliun.

Perang dagang yang disebabkan oleh sawit juga dikhawatirkan akan turut mengorbankan sektor lain.

Kekhawatiran salah satunya datang dari Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI).

Menurut GAPMMI, rencana pemeintah untuk meningkatkan bea masuk terhadap produk susu dari UE akan berdampak pada naiknya biaya produksi, sehingga pengusaha harus menaikkan harga produk.

Naiknya harga produk ini dikhawatirkan akan mempersulit GAPPMMI dalam menembus pasar ekspor.

Kekhawatiran juga datang dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo). Menurut  Aprisindo perang dagang berpotensi menghambat I-EU CEPA yang pada akhirnya membuat sepatu made in Indonesia sulit bersaing dengan negara lain.

Kepentingan Politik dan Boeing?

Dengan nilai ekonomi pesawat Airbus yang besar, pernyataan Enggar nampaknya bertentangan dengan instruksi Jokowi yang melarang menteri-menterinya untuk mengeluarkan kebijakan strategis karena kabinet akan segera diganti.

Lalu dengan potensi kerugian Indonesia serta adanya instruksi Jokowi tersebut, kenapa Enggar tetap mengeluarkan ancaman perang dagang ke UE?

Tidak menutup kemungkinan jawaban dari pertanyaan di atas berkaitan dengan nasib Enggar di kabinet selanjutnya, serta adanya patronisme antara bisnis kelapa sawit dengan politik.

Enggar adalah salah satu menteri yang – menurut banyak pihak – tidak layak untuk dipertahankan pada Kabinet Kerja baru Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hal ini disebabkan beberapa kebijakan Enggar yang menuai kontroversi, serta performa Kemendag yang tidak optimal, terutama dalam menggenjot ekspor Indonesia, serta tingginya angka impor komoditas tertentu.

Dengan demikian, ancaman terhadap Airbus nampaknya akan menjadi jurus terakhir pria kelahiran Cirebon tersebut.

Kelompok pengusaha sawit di Indonesia ditengarai memiliki hubungan sangat dekat dengan dunia politik Indonesia, khususnya terhadap pejabat pengambil kebijakan. Selain itu bisnis kelapa sawit juga diketahui menjadi salah satu pemasukkan bagi partai-partai politik di Indonesia.

Pandangan Enggar terhadap sawit dan UE misalnya, sama dengan pandangan partainya, yaitu Nasdem. Selama ini Nasdem memang mendukung produk-produk kelapa sawit Indonesia.

Bahkan pada akhir Desember 2018 lalu, puluhan perwakilan negara-negara UE mengunjungi Kantor DPP Partai Nasdem guna membahas ekspor sawit Indonesia ke Eropa.

Melihat ada hubungan kuat antara bisnis sawit dengan politik Indonesia, bisa jadi kebijakan pemerintah yang begitu memperjuangkan kelapa sawit ke UE hingga berpotensi memicu perang dagang, merupakan agenda titipan dari pengusaha sawit.

Yang tak kalah menarik adalah ketika mengancam Airbus, Enggar menyebut nama Boeing dan Rusdi Kirana.

Ketika berkunjung ke AS ada tahun 2018, Enggar mengatakan bahwa Indonesia akan lebih memilih membeli pesawat Boeing dibanding Airbus.

Tidak main-main, Enggar bahkan beranji akan memesan 2.500 unit pesawat Boeing jika pemerintah AS dan Boeing mendukung ekspor baja dan bioavtur – yang bersumber dari sawit – dari Indonesia ke AS.

Sedikit catatan, tawaran Enggar ke Boeing dan pengembangan bioavtur ini juga didukung oleh Lion Air. Publik juga ingat bahwa putra Rusdi Kirana, Davin Kirana mencalonkan diri sebagai pada Pileg 2019 dengan menggunakan kendaraan Partai Nasdem. Dengan demikian, ada pertalian kepentingan yang mungkin saja terjalin.

Lalu, apakah ancaman penghentian impor Airbus kali ini juga akan digunakan untuk menarik hati Boeing dan pada akhirnya memperbesar ekspor produk kelapa sawit Indonesia ke AS?

Mungkin iya, mungkin juga tidak. Tak ada yang tahu pasti.

Yang jelas sebagai konsumen terbesar Airbus di Indonesia, nampaknya Rusdi Kirana dan Lion Air menjadi pion baru pemerintah dalam menekan UE.

Cara pejabat-pejabat Indonesia dalam merespon dibatasinya kelapa sawit oleh EU dinilai memperburuk ketegangan yang sudah terjadi.

Cara yang dimaksud adalah kondisi ketika lebih dari satu menteri yang bersuara menanggapi persoalan ini, mulai dari Menlu, Menko Perekonomian, Mendag, bahkan Menko Kemaritiman.

Banyaknya menteri yang tumpang tindih ini membuat diplomasi perdagangan Indonesia yang terkait sawit menjadi tidak satu pintu dan dinilai memperumit permasalahan.

Kondisi inilah yang mungkin juga menjadi salah satu pertimbangan kenapa Jokowi, dalam kabinet 2019-2024, berencana untuk menyatukan Kemlu dengan Kementerian Ekspor.

Ketegangan ekonomi dengan UE yang disebabkan oleh kelapa sawit juga dirasakan oleh Malaysia.

Sebagai negara produsen sawit terbesar setelah Indonesia, negeri Jiran tersebut juga sepakat dengan Indonesia untuk melakukan perlawanan terhadap diskriminasi pedagangan UE. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Cara “Unik” Moeldoko Atasi Stunting