“Makan Siang Gratis” Jokowi untuk Prabowo?

Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Presiden Joko Widodo bersama dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Foto: The Jakarta Post)
7 minute read

Menjadi pertanyaan tersendiri mengapa Presiden Jokowi justru menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pemimpin proyek food estate atau lumbung pangan. Lantas, mengapa bukan Menteri Pertanian yang memimpin proyek tersebut? Adakah intrik politik di baliknya?


PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang lekat dengan kejutan-kejutan. Bagaimana tidak, dalam kabinetnya saat ini, ia justru menunjuk rivalnya dalam dua gelaran Pilpres terakhir sebagai menteri. Ya, siapa yang tidak mengenal Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Dengan adanya pembelahan ekstrem pada Pilpres 2019, mungkin tidak banyak yang terpikirkan bahwa dua insan tersebut justru berada di satu lingkar kekuasaan yang sama saat ini.

Menariknya, kedua sosok yang kerap diposisikan diametral tersebut justru seperti saling menyokong satu sama lain. Bagaimana tidak, pada Januari lalu, ketika Prabowo dihujani kritik oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena kerap melakukan perjalanan ke luar negeri, Presiden Jokowi tampil sebagai sosok pembela dengan menyebut perjalanan tersebut sebagai diplomasi pertahanan.

Seolah membalas pembelaan yang didapatkannya, pada 23 April lalu, Prabowo menyampaikan pidato yang berisi kesaksian bahwa Presiden Jokowi terus berjuang demi kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia, serta selalu memikirkan keselamatan rakyat yang paling miskin dan paling lemah.

Melihat momennya, kesaksian tersebut adalah pembelaan atas berbagai kritik yang dilayangkan terhadap mantan Wali Kota Solo tersebut, khususnya dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).

Kini, Presiden Jokowi seolah kembali membalas Prabowo. Spekulasi ini setidaknya mencuat karena sang presiden menunjuk Prabowo sebagai pemimpin proyek food estate atau lumbung pangan untuk menjaga kebutuhan pangan Indonesia di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Kendati Kementerian Pertanian (Kementan) tetap dilibatkan dalam proyek ambisius tersebut, anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin tetap menaruh keheranan. Pasalnya, Kementan yang memang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk penyediaan pangan dan kedaulatan pangan, serta memiliki SDM di bidang pertanian justru tidak dijadikan sebagai pemimpin proyek.

Lantas, atas keanehan tersebut, gerangan apakah yang tengah terjadi sehingga Presiden Jokowi lebih memilih Prabowo?

Legitimasi yang Dipertanyakan

Sebuah pembelaan dilayangkan oleh Juru Bicara (Jubir) Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak kepada mereka yang mengkritik keras penunjukan Prabowo. Tegasnya, penunjukan dilandasi oleh perspektif pertahanan negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam produk hukum tersebut, khususnya Pasal 6, dinyatakan bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Ancaman sendiri, terdiri dari tiga macam, yakni ancaman militer, nirmiliter atau non-militer, dan hibrida.

Dengan mengacu pada peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bahwa adanya potensi ancaman krisis pangan dunia, Dahnil kemudian menilai wajar bahwa Menhan terlibat dalam upaya mengantisipasi ancaman tersebut.

Akan tetapi, pandangan berbeda justru disampaikan oleh pakar isu keamanan dan kajian strategis dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. Menurut alumnus Universitas Airlangga (Unair) ini, agaknya kurang cermat apabila Pasal 6 UU Nomor 3 Tahun 2002 dijadikan legitimasi untuk membenarkan Prabowo dalam memimpin food estate.

Tegasnya, Pasal 6 yang diterangkan oleh Dahnil harus dilihat penjabarannya dalam Pasal 7, khususnya pada Ayat (2), dan (3). Pada Ayat (2), diterangkan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama, dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Nah, pada Ayat 3, dijelaskan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi. Jika ancamannya adalah kesehatan, maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang menjadi pemimpin. Jika ancaman pangan, tentunya itu menjadi bagian dari Kementan.

Di sini, kita mungkin melihat bahwa sekaliber Jubir Menhan pun tidak cermat dalam memberikan legitimasi terkait mengapa Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra yang dijadikan pemimpin food estate. Suka atau tidak, tentu hal ini memperkeruh keganjilan terkait mengapa Prabowo ditunjuk. Lantas, apa yang terjadi sekiranya?

Tidak Ada Makan Siang Gratis

There ain’t no such thing as a free lunch” atau “there is no such thing as a free lunch” adalah adagium yang sepertinya dapat kita gunakan untuk melihat fenomena menarik ini. Adagium yang diterjemahkan menjadi “tidak ada makan siang gratis” ini adalah gagasan yang menerangkan bahwa tidak mungkin didapatkan sesuatu tanpa adanya biaya. Sederhananya, tidak ada hal yang gratis di dunia ini.

Kendati asal usul adagium atau istilah tersebut tidak diketahui, novel fiksi ilmiah Robert Heinle yang berjudul The Moon Is a Harsh Mistress (1966) banyak dinilai sebagai penyebab populernya istilah ini. Ekonom pasar bebas Milton Friedman juga turut mempopulerkan adagium tersebut karena menggunakannya sebagai judul buku yang diterbitkan pada tahun 1975.

Menariknya, adagium ini memiliki referensi aktual yang mengacu pada tradisi bar-bar (saloons) di Amerika Serikat (AS) yang menyediakan makan siang “gratis” kepada pelanggan yang membeli setidaknya satu minuman. Lebih menariknya lagi, menu makanan yang diberikan ternyata banyak mengandung garam, sehingga itu mendorong pelanggan membeli minuman.

Dengan kata lain, makan siang yang didapatkan pada dasarnya tidak benar-benar gratis, karena terdapat biaya yang dikeluarkan sebelumnya. Bahkan, makan siang tersebut adalah strategi untuk mendapatkan keuntungan.

Lebih lanjut, penjabaran terkait mengapa konsep “tidak ada makan siang gratis” bekerja dapat kita pahami melalui buku Rolf Dobelli yang berjudul The Art of Thinking Clearly. Dalam bagian bukunya yang berjudul Don’t Accept Free Drink, Dobelli menjelaskan sifat alamiah manusia yang disebut dengan reciprocity atau efek timbal balik.

Mengutip studi yang dilakukan oleh psikolog Robert Cialdini, ditemukan bahwa seseorang mengalami kesulitan yang ekstrem – perasaan bersalah atau tidak menyenangkan – apabila mengabaikan utang atau jasa yang telah diberikan oleh orang lain. Perasaan-perasaan itulah yang kemudian menjadikan efek timbal balik kerap dialami oleh manusia.

Efek timbal balik ini sendiri disebut Dobelli sebagai salah satu strategi bertahan hidup paling berguna dalam sejarah umat manusia. Karena adanya efek ini, kita dapat menikmati berbagai sistem kemasyarakatan ataupun ekonomi seperti koperasi, gotong-royong, saling membantu, kerja sama, keluarga, dan lain sebagainya.

Mengacu pada reciprocity, ini kemudian menerangkan mengapa pelanggan di bar-bar AS memiliki tendensi untuk kembali membeli minuman setelah diberikan makan siang gratis, kendati mereka bisa saja pergi untuk minum di rumah.

Makan Siang dari Jokowi?

Dengan demikian, mengacu pada dua konsep tersebut, terkait kasus Presiden Jokowi yang menunjuk Prabowo sebagai pemimpin food estate, mungkin dapat ditarik dua kemungkinan atasnya.

Pertama, bisa jadi itu adalah balasan sang presiden karena Prabowo bersedia masuk ke pemerintahan agar rekonsiliasi terjadi.

Kedua, bisa jadi itu adalah makan siang gratis Presiden Jokowi kepada mantan Danjen Kopassus tersebut agar nantinya mendapatkan timbal balik tertentu.

Terkhusus kemungkinan kedua, setidaknya terdapat berbagai alasan mengapa hal tersebut terjadi.

Pertama, efek timbal balik tersebut akan kuat karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Sandiaga Uno yang menjadi pasangan Prabowo pada Pilpres 2019 lalu, Ketum Partai Gerindra tersebut memang memiliki minat yang besar (passion) untuk membangun lumbung pangan nasional. Prabowo sendiri pernah menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Selain itu, dengan Prabowo yang memiliki tanah yang begitu luas di Kalimantan, amanah untuk mewujudkan lumbung pangan nasional tentunya lebih mudah untuk diwujudkan.

Kedua, dengan jumlah kursi di Senayan sebanyak 78 kursi, atau ketiga terbesar, Partai Gerindra dapat memberikan dukungan politik yang besar kepada Presiden Jokowi.

Saat ini, mantan Wali Kota Solo tersebut diketahui menjalin hubungan yang erat dengan Partai Golkar. Ini misalnya terlihat pada hubungannya dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto ataupun politisi senior partai beringin lainnya, seperti Luhut Binsar Pandjaitan.

Dengan memburuknya hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri, bersama dengan Golkar dan Gerindra, sang presiden akan memiliki dukungan 163 kursi, yang mana ini jauh lebih besar dari kursi partai banteng yang hanya berjumlah 128 kursi.

Artinya, Luhut, Airlangga, dan Prabowo dapat membantu Presiden Jokowi dalam meredam atau mengimbangi pengaruh politik Megawati, PDIP, ataupun pihak lainnya yang ingin mengintervensi kebijakan mantan Wali Kota Solo tersebut.

Akan tetapi, penjelasan ini tentunya hanya dapat dipahami sebagai kemungkinan atau probabilitas semata. Hanya Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait yang benar-benar mengetahui alasan di balik mengapa Prabowo yang ditunjuk sebagai pemimpin food estate.

Kita berharap saja bahwa swasembada pangan seperti yang terjadi di era Order Baru dapat teraktualisasi di bawah komando Menhan Prabowo. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.