Mahfud, Moeldoko, dan Isu Uighur

baju putih Mahfud
Mahfud MD dipanggil ke Istana (Foto: Antara Foto/Wahyu Putro A)
2 minute read

“Perdamaian, perdamaian,” – Nasida Ria, Perdamaian


PinterPolitik.com

Isu Uighur sepertinya terus-menerus jadi sorotan ya. Gimana enggak, isu ini terkait erat dengan urusan kemanusiaan. Sayangnya, terlalu banyak teka-teki dari isu ini seiring dengan langkah pemerintahan Tiongkok yang lama mengurusi isu tersebut.

Nah, dengan kondisi tersebut dunia diminta untuk bertindak. Secara khusus, masyarakat di Indonesia juga diminta punya suara tersendiri terkait dengan berbagai isu kemanusiaan yang terjadi di kawasan Xinjiang, Tiongkok itu.

Pemerintah ternyata akhirnya buka suara terkait dengan isu tersebut. Melalui Menkopolhukam Mahfud MD, terungkap bahwa pemerintah sebenarnya tak sepenuhnya tinggal diam pada isu Uighur.

Kalau kata mantan Ketua MK itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah melakukan langkah-langkah terkait isu tersebut. Ia menyebut kalau langkah yang diambil oleh pemerintah adalah diplomasi yang lunak, bukan konfrontatif. Terlepas dari itu, itu dapat menjadi gambaran kalau Indonesia cukup punya concern kepada isu kemanusiaan di Xinjiang.


Ternyata, ada suara lain dari lingkar kekuasaan Pak Jokowi. Kalau kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pemerintah Indonesia tidak akan ikut campur dalam urusan internal pemerintahan Tiongkok. Loh kok, sekilas agak beda ya?

Gak beda kok, kalau kata Pak Mahfud. Menurutnya, pernyataan dirinya dan Pak Moeldoko itu tidak bisa dipertentangkan. Kalau kata Pak Mahfud, diplomasi yang lunak itu ya tidak ikut campur, sama seperti Moeldoko. Jadi, isu soal keretakan kabinet itu ya harusnya gak ada. Oh gitu.

Terlepas dari bantahan Pak Mahfud, kabinet Pak Jokowi kayaknya harus bisa menyelaraskan diri deh kalau ditanya sama wartawan. Soalnya, bukan kali ini aja anggota kabinet punya pilihan kata berbeda dalam suatu isu sehingga menimbulkan kegaduhan.

Kalau bedanya Cuma pilihan kata, mungkin masih gapapa. Kalau beda sikap atau beda kebijakan gimana? Kan bisa bikin gaduh di masyarakat. Yang jadi korban kalau udah gini programnya Pak Jokowi karena menteri-menterinya punya pendapat berbeda.

Semoga aja Pak Jokowi bisa memberi perhatian ya ke hal seperti ini. Memang, untuk isu ini udah ada bantahan dari Pak Mahfud. Tapi, bukan gak mungkin perbedaan semacam ini akan terus muncul sehingga perlu ditertibkan agar tak timbul kegaduhan.  (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.