KPU Juga Manusia

Pelaksanaan Pemilu 2019 (Foto: AFP)
6 minute read

Pengorbanan nyawa sejumlah petugas KPPS pada Pemilu serentak di tahun ini tentu layak mendapatkan simpati. Meski demikian, apakah hal ini membuat KPU serta-merta imun dari kritik?


Pinterpolitik.com

Kisah pelaksanaan Pemilu  serentak 2019 ternyata bukan hanya tentang para kandidat yang berlaga. Para petugas pelaksanan kegiatan ini, mulai dari KPU di tingkat nasional hingga KPPS di tingkat paling bawah punya kisahnya sendiri. Sayangnya, kisah mereka ini tak selamanya tentang suka cita.

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dibuat sedih dengan maraknya petugas KPPS yang harus kehilangan nyawa saat melaksanakan tugas mereka sebagai panitia pemungutan suara. Berdasarkan data KPU per 22 April 2019, total ada 91 petugas KPPS yang meninggal akibat kelelahan dalam proses rekapitulasi suara.

Pengorbanan besar yang dilakukan para panitia Pemilu ini menimbulkan simpati besar dari masyarakat. Tagar #IndonesianElectionHeroes sempat menggema dan bahkan menjadi tren di media sosial Twitter.

Dukungan tersebut tak hanya berlaku kepada petugas di tingkat KPPS saja. Beberapa orang sempat melakukan aksi “Terima Kasih KPU” di depan kantor penyelenggara Pemilu tersebut.


Meski banyak menuai simpati, tak sedikit pula pihak yang melakukan kritik tajam kepada pelaksana Pemilu serentak itu. Dugaan kekeliruan, kelalaian, dan bahkan kecurangan banyak dialamatkan kepada lembaga tersebut.

Terlihat bahwa meski ada yang mengapresiasi dan bersimpati pada pengorbanan dan kisah duka para petugas Pemilu, ada kisah lain yang juga menyertai pelaksanaan kontestasi elektoral di tahun ini. Lalu, bagaimana sebenarnya sikap-sikap masyarakat ini dapat dilihat?

Simpati untuk Pahlawan

Tak ada  yang dapat memungkiri bahwa Pemilu serentak 2019 adalah pemilu satu hari paling rumit dan paling besar di dunia. Hal tersebut bahkan diamini oleh media-media internasional saat menyoroti Pemilu Indonesia di tahun ini.

Meski mendapat sorotan dunia, hal tersebut tampaknya tak terlalu bisa dibanggakan jika melihat pelaksanaan di lapangannya yang benar-benar rumit dan menyulitkan. Begitu menyulitkannya proses ini sehingga menimbulkan kelelahan luar biasa dari para petugas di lapangan.

Kisah pemilu yang merenggut nyawa menjadi kisah heroisme tersendiri. Tetapi apakah hal ini bisa membuat KPU imun dari kritik? Click To Tweet

Per 22 April 2019, KPU mencatat ada 91 petugas yang wafat, sementara 374 orang lainnya tercatat sakit. Kondisi tersebut adalah harga yang tergolong mahal untuk menggelar pesta demokrasi lima tahunan ini.

Baca juga :  Wacana Pilkada 2020 Tanpa Koruptor

Tentu, rasa simpati dan – dalam kadar tertentu apresiasi – perlu diberikan kepada para petugas yang bekerja dengan risiko tinggi ini. Bagaimanapun, mereka merupakan pihak-pihak yang berupaya keras agar masyarakat Indonesia bisa berpesta dalam pesta demokrasi 2019.

Para petugas KPPS harus bekerja berjam-jam mulai dari proses pemungutan suara hingga rekapitulasi. Tak hanya harus bertarung dengan kondisi fisik, mereka juga harus mengalami tekanan psikis karena proses ini tidak boleh menyisakan sedikit pun ruang untuk kesalahan. Selisih satu suara saja, mereka terancam kritik keras dari saksi dan masyarakat secara umum.

Di luar petugas di tingkat KPPS, ada juga pihak-pihak lain yang membantu mendistribusikan logistik Pemilu ke daerah-daerah yang sulit dijamah. Ada yang harus naik turun bukit, ada pula yang harus membelah derasnya aliran sungai. Semua dilakukan demi lancarnya hajatan demokrasi di negeri ini.

Rasa simpati itu kemudian banyak ditunjukkan oleh masyarakat oleh beragam ekspresi. Salah satu yang sempat mendapatkan sorotan adalah tagar #IndonesianElectionHeroes yang mengapresiasi pihak-pihak yang bekerja keras demi terlenggaranya Pemilu serentak 2019.

Di dunia nyata, dukungan pada penyelenggara Pemilu ditunjukkan oleh beberapa orang dengan menggelar aksi “Terima Kasih KPU” di depan kantor panitia Pemilu tersebut. Aksi tersebut dilakukan tidak hanya untuk bersimpati pada petugas KPPS yang meninggal, tetapi juga untuk mengapresiasi kinerja KPU yang menjalankan salah satu Pemilu paling rumit di dunia.

Perlu Proporsional

Sekali lagi, hilangnya nyawa para petugas KPPS tentu adalah hal yang layak diberikan rasa simpati dan duka cita. Kerja keras petugas yang berjibaku di medan berat untuk mendistribusikan logistik juga adalah hal yang perlu diapresiasi. Meski begitu, tampaknya ada hal lain yang juga perlu diperhatikan dari proses ini.

Baca juga :  Gerindra Siap Kritik Gerindra?

Tanpa mengecilkan peran-peran mereka yang rela berkorban nyawa, masyarakat tampaknya perlu melihat bahwa KPU dan para penyelenggara Pemilu adalah manusia. Di satu sisi, mereka perlu dimanusiakan dari sudut pandang pengorbanan yang mereka lakukan untuk berjalannya Pemilu tahun ini.

KPU Juga Manusia

Di sisi yang lain, KPU juga perlu dianggap sebagai manusia dari sisi bahwa mereka terbuka untuk melakukan kesalahan. Pada titik ini, apresiasi kepada “pahlawan Pemilu” perlu amat sangat dibatasi agar tidak melakukan glorifikasi berlebihan kepada KPU yang sebagai manusia, terbuka untuk melakukan kesalahan.

Label heroisme berlebihan terutama kepada KPU ini dalam kadar tertentu dapat menimbulkan ruang yang cukup berbahaya. Kondisi ini dapat dipandang dari supererogatory  dari sebuah heroisme yang disebutkan oleh David Heyd, sebagaimana dikutip oleh Lois M. Eveleth.

Salah satu unsur dari supererogatory tersebut adalah jika seseorang melakukan kelalaian atau kealpaan maka ia tidak dianggap salah, dan tidak layak diberikan sanksi atau kritik baik formal atau informal. Pada titik ini, heroisme terlampau berlebihan kepada KPU dapat menimbulkan wacana bahwa jika lembaga ini melakukan kelalaian, maka tidak bisa dianggap salah.

Dalam kadar tertentu, merujuk pada kondisi di atas, terlihat bahwa glorifikasi berlebihan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu berpotensi menjadi pintu awal bagi pewajaran bagi kesalahan. Hal ini tentu perlu dihindari mengingat KPU memiliki tanggung jawab besar dalam proses pergantian kekuasaan.

Idealnya, pengorbanan-pengorbanan para petugas di lapangan tak serta-merta membuat KPU sebagai penyelenggara menjadi kebal atau imun dari kritik. Sekali lagi, tanpa bermaksud untuk tak bersimpati pada mereka yang berkorban nyawa, masyarakat perlu bersikap hati-hati agar apresiasi yang diberikan tidak berujung pada pembiaran atau pewajaran pada kesalahan, kelalaian, atau bahkan kecurangan yang terjadi.

Yang jadi perkara adalah imunitas seperti ini kerap kali berujung pada impunitas atau kebebasan dari hukuman atas perbuatan buruk yang dilakukan. Selain itu, menurut Transparency International, imunitas semacam ini kerap menjadi jalan untuk terjadinya pelanggaran hukum.

Baca juga :  Tifatul Sembiring Cemburu ke Gelora?

Tentu, terburu-buru memberikan label lalai atau bahkan curang hanya karena mendapatkan hasil tak sesuai keinginan juga adalah hal yang perlu dihindari. Meski demikian, melihat berbagai laporan yang dilakukan oleh masyarakat, perlu diakui bahwa kinerja KPU sebagai penyelenggara juga tak seratus persen sempurna bak perilaku nabi.

Pada titik tersebut, idealnya glorifikasi berlebihan kepada KPU dapat menjadi sesuatu yang diminimalisasi. Bagaimanapun, lembaga ini diisi oleh manusia yang rentan berbuat kelalaian.

Para petugas yang bekerja keras apalagi sampai bertarung nyawa tentu memiliki hak untuk mendapatkan simpati. Di sisi yang lain, KPU sebagai penyelenggara Pemilu tetap memiliki kewajiban menjaga Pemilu dari kesalahan dan kecurangan. Kritik dan nantinya – jika perlu – proses sesuai hukum yang berlaku tetap diperlukan jika terbukti ada kesalahan dan terutama kecurangan.

Oleh karena itu, apresiasi dan simpati tetap harus diberikan secara proporsional dan tidak membutakan dari fakta, bahwa ada kemungkinan kesalahan dari pelaksanaan Pemilu serentak tahun ini. Perlu ada kehati-hatian ekstra agar beragam puja-puji ini berubah menjadi lisensi untuk terjadinya kesalahan. (H33)