Ketika Mendagri Pusing OTT KPK

Ketika Mendagri Pusing OTT KPK
Foto: Istimewa
2 minute read

Belakangan ini, KPK rajin banget menjaring para kepala daerah melalui operasi tangkap tangan. Mendagri sampai pusing dibuatnya.


PinterPolitik.com

Semoga ini yang terakhir,” begitu doa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, ketika mendapat kabar kalau satu lagi anak buahnya, Walikota Cilegon Imam Ariyadi resmi ditahan setelah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tertangkapnya Imam menjadikan jumlah kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi menjadi 77 orang. Angka yang fantastis! Jadi kalau ada yang minta Mendagri mundur pun, sepertinya cukup logis.

Walau Tjahjo mengapresiasi kelincahan KPK mencomot satu persatu kepala daerah yang terbukti ‘nakal’, tapi ia juga mengaku pusing dan malu dibuatnya. Sampai-sampai mengeluh, gara-gara OTT KPK, Indonesia jadi dikenal sebagai negara yang paling korup kepala daerahnya. Ketika ia mengatakan ini, bisa dibayangkan kalau kedua tangannya pasti lagi menutupi wajah atau kepalanya tertunduk lesu dengan muka yang dipasang memelas. Tapi tunggu, jangan kasihan dulu. Kok gara-gara OTT KPK? Harusnya gara-gara anak buahnya yang badung-badung itu dong!

Seperti biasanya, para pejabat atau politikus Indonesia itu kadang pemikirannya terbalik-balik. Kalo Tjahjo nyalahin OTT, Ketua PAN Zulkifli Hasan lebih suka nyalahin sistem peraturan daerah. “Habis kader kita kalau di OTT terus,” begitu keluh Zulkifli tanpa pasang wajah memelas, tapi air mukanya malah mengeras. “Ini pasti sistemnya yang salah! Pasti itu!” gerutunya, mungkin sambil mengepalkan tangan. Nah kan, enggak ada bedanya kan sama Mendagri.

Ketika Mendagri Pusing OTT KPK


Kalau dari sekitar 500 kota/kabupaten, 300 kepala daerahnya diduga bermasalah, dan 77 diantaranya yang sudah terbukti korupsi, terus yang dituding salah adalah KPK dan sistem pemilihannya. Bukankah itu aneh? Bukan rahasia lagi, di Indonesia itu untuk ikut pemilihan kepala daerah memang membutuhkan biaya besar. Tapi siapa yang bikin mekanismenya jadi mahal? Sudah tentu partai politik. Kalau dibilang partai enggak pakai mahar politik, bohong banget deh.

Kita masih inget kok, bagaimana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah mencak-mencak diminta uang miliaran sama partai yang akhirnya dukung dia itu. Terus kemarin, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi pun curhat kalau ada oknum di partainya yang minta uang 10 miliar kalau mau didukung sebagai calon gubernur Jawa Barat. Kalau Ahok, karena bukan kader kita bisa sedikit ngertiin. Nah ini, Dedi kan kader partai itu sendiri, kok ya masih ditagih-tagih? Gimana enggak banyak korupsi!

Aaarggh, ngomongin korupsi emang bikin emosi. Rasanya kayak makan terasi basi enggak pakai nasi. Lebih baik kita mandi, biar bersih dari ironi. (R24)