Kemana Sense of Crisis Pemerintah?

Kemana Sense of Crisis Pemerintah?
Istimewa
6 minute read

Demi mengurangi utang luar negeri, Mahathir Muhammad melakukan terobosan kebijakan finansial, bagaimana dengan Indonesia?


PinterPolitik.com

“Jangan mengira sesuatu akan berubah kalau kita selalu melakukan hal yang sama. Krisis adalah berkah terbaik yang terjadi pada seseorang maupun negara, karena krisis membawa kemajuan.” ~ Albert Einstein

Euforia kemenangan Mahathir Muhammad menumbangkan pemerintahan korup Najib Rajak telah usai, kini kegembiraan warga Malaysia berganti menjadi aksi keprihatinan karena ternyata negara jiran tersebut tengah terlilit utang luar negeri yang menurut Mahathir tertinggi sepanjang sejarah negeri itu.

Secara tegas, Mahathir yang sebelumnya juga pernah berkuasa sebagai perdana menteri selama 22 tahun, mengeluarkan kebijakan mengagetkan. Selain membebaskan pajak barang dan jasa, mengkaji ulang pembangunan kereta cepat dari utang Tiongkok, ia juga memutuskan untuk memangkas gaji para menterinya sebesar 10 persen.

Bukan itu saja, tingginya utang luar negeri Malaysia yang membengkak ini pun langsung direspon warga Malaysia melalui aksi patungan bertajuk “Please Help Malaysia”. Dari penggalangan dana yang diprakarsai praktisi hukum Shazarina Bakti tersebut, kabarnya telah terkumpul sekitar Rp 50,8 juta dari target Rp 1,4 miliar.


Seperti sebelumya, semarak perpolitikan di negara tetangga tersebut lagi-lagi memicu rasa penasaran – kalau tidak bisa dibilang ikut-ikutan – masyarakat Indonesia. Kalau Mahathir mampu memangkas gaji menterinya, mengapa di tanah air yang utang luar negerinya lebih banyak tidak melakukan hal yang sama?

Kalau Mahathir begitu khawatir dengan besaran utang negaranya yang “hanya” Rp 3.500 triliun, mengapa pemerintah Indonesia yang dibebani utang luar negeri sebesar Rp 5.000 triliun terlihat santai-santai saja dan malah menghamburkan anggaran belanja? Apakah pemerintahan tidak memiliki sense of crisis  seperti pemerintah Malaysia?

Simbol Time of Crisis

“Sembilan puluh persen dari semua kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter.” ~ Stephen Covey

Baca juga :  Manuver Jokowi Gandeng Didi Kempot

Karakter seorang pemimpin, menurut penulis buku Principle-Centered Leadership di atas, adalah salah satu faktor terpenting. Bagi Covey, seorang pemimpin juga sebaiknya diimbangi dengan kecakapan dalam menetapkan keputusan-keputusan yang dibuatnya, sehingga menghasilkan pilihan bijak bagi yang dipimpinnya.

Keputusan Mahathir dan kebijakan finansialnya, adalah salah satu keputusan yang dianggap bijak di mata masyarakat karena memperlihatkan kepekaan terhadap situasi krisis yang tercipta, akibat utang luar negeri yang membengkak. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut tidak dianggap hal yang sama oleh pengamat politik negara tersebut.

Menurut Adli Amirullah, pengamat ekonomi dari IDEAS (Institute for Democracy and Economic Affairs), kebijakan pemotongan gaji menteri tersebut sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah karena hanya bersifat simbolis. Sebab bila dilihat dari belanja negara 2018, belanja operasi (operating expenditure) Malaysia lebih besar jumlahnya daripada pembelanjaan untuk tujuan pembangunan (development expenditure).

Pendapat ini juga diamini oleh Profesor P. Ramasamy, wakil menteri besar Negara Bagian Penang. Menurut dosen politik Universitas Nasional Malaysia tersebut, kebijakan Mahathir sebenarnya hanyalah simbolis untuk menekankan pada masyarakat akan pentingnya berhemat, sebab negara ini memiliki utang yang begitu besar.

Upaya simbolis untuk menekankan pada masyarakat untuk pentingnya berhemat ini, menurut Plato di dalam buku Phaedo dan Politeia, merupakan upaya Mahathir untuk membuat batasan situasi akan adanya krisis, yaitu kondisi di mana warganya tidak bisa lagi merasa aman dan nyaman, walau belum sepenuhnya terhempas badai.

Meskipun krisis kerap diasosiasikan ke arah negatif, namun Robert P. Powell mengatakan kalau krisis juga dapat memberikan dampak positif. Dalam bukunya, Crisis – A Leadership Opportunity, ia mengatakan kalau adanya krisis juga dapat menjadi titik balik (turning point) ke kehidupan yang memberikan dampak secara signifikan, tergantung dari reaksi individu, masyarakat, atau bangsa tersebut.

Baca juga :  KPK: Tidak Semua Ingin Jadi ASN

Pemerintah Tak Punya Sense of Crisis?

“Ukuran dari kehebatan sebuah bangsa adalah kemampuannya mempertahankan persatuan di masa krisis.” ~ Thurgood Marshall

Tak banyak yang mengetahui kalau Thurgood Marshall merupakan salah satu dari tiga pejuang kulit hitam Amerika Serikat, selain Martin Lutherking Jr. dan Malcolm X. Kalau saja tak ada ketiga pejuang persamaan ras ini, bisa jadi hingga kini kaum kulit hitam di negara Paman Sam masih akan menjadi warga kelas dua di sana.

Begitupun dengan para pahlawan reformasi, tanpa pengorbanan mereka sebagai martir pergerakan mahasiswa ‘98, bisa jadi saat ini Indonesia masih menganut sistem pemerintahan otoritarian Orde Baru. Walau banyak yang berpikir kalau aksi reformasi di awali dari krisis moneter di tahun 1997, namun tidak demikian menurut Jason Furmen dan Joseph E. Stiglitz dari Harvard University.

Berdasarkan hasil penelitian yang terangkum dalam Economic Crisis: Evidence and Insights from East Asia, sebenarnya dari 34 negara yang mereka teliti di tahun tersebut, Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan perekonomian yang kuat, sehingga bahkan Bank Dunia pun yakin kalau Indonesia akan bertahan dari krisis moneter.

Terjadinya kerusuhan dan pergantian kekuasaan, menurut keduanya, bukan disebabkan oleh faktor ekonomi, namun faktor tekanan politik dalam negeri. Mereka menyatakan, ada empat faktor yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis. Selain utang luar negeri yang membengkak, arah pembangunan yang tak jelas, kelemahan sistem perbankan, dan yang paling utama adalah situasi politik yang tidak stabil.

Keempat faktor tersebut, menurut Furmen dan Stiglitz akan sangat berkaitan. Sebab menurutnya, krisis ekonomi yang berujung pada krisis pemerintahan ini diperburuk oleh rasa percaya diri Pemerintah yang berlebihan dan bahkan cenderung mengabaikan beratnya syarat utang luar negeri yang harus dipikul.

Kurang pekanya Pemerintah atas ancaman krisis tersebut, pada akhirnya berujung pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, sehingga timbullah pergolakan yang menyebabkan Soeharto harus lengser keprabon. Nah, berkaca dari krisis ’98, keempat faktor yang disebutkan di atas pun disebut-sebut juga tengah terjadi saat ini.

Baca juga :  Wamen Baru, Politik Akomodasi Jokowi?

Selain nilai rupiah terhadap dollar yang melambung tinggi dan mulai membuat resah masyarakat, di tahun politik ini, isu perekonomian juga menjadi bahan yang mudah “digoreng” oleh para politisi – terutama para oposisi, untuk menggoyang kekuasaan Jokowi. Sehingga bila tidak hati-hati, bisa saja kejadian ’98 terulang kembali.

Sayangnya, baik anggota DPR maupun pengamat ekonomi sepakat kalau Pemerintah masih belum memiliki sense of crisis. Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 mengalami defisit hingga April lalu mencapai Rp 55,12 triliun, namun tidak terlihat adanya upaya untuk melakukan penghematan.

Kurangnya kepekaan Pemerintah pada perekonomian masyarakat – terutama kelas menengah bawah yang terhimpit akibat mahalnya harga barang kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan pekerjaan, terlihat dari berbagai kebijakan “bagi-bagi duit” ala Jokowi belakangan ini. Misalnya saja, kebijakan THR bagi ASN dan gaji Dewan Pengarah BPIP yang di mata masyarakat terlalu berlebihan.

Walau sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani selalu beralasan kalau defisit yang dialami Pemerintah cenderung menurun, namun besaran defisit tersebut tentu akan semakin memperbesar jumlah utang Pemerintah yang sudah hampir mencapai Rp 5.000 triliun. Alih-alih berkaca pada kejadian ’98, Pemerintah malah terlihat menggampangkan utang luar negeri tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Jadi, kemana kiranya sense of crisis Pemerintah? (R24)