Kejayaan BUMN: Tertutupnya Akses Informasi Pada Pembayar Pajak

5 minute read

Bayangkan, Anda baru saja membeli 35 persen saham sebuah perusahaan terbesar di Indonesia. Sejak awal, pastinya Anda akan dibanjiri dengan berbagai informasi mengenai perkembangan bisnis perusahaan, seperti laporan finansial hingga prospek ke depannya.


PinterPolitik.com

Pada satu setengah tahun pertama pemerintahannya, Jokowi secara signifikan telah menyuntikkan dana yang cukup besar ke BUMN. Namun langkah tersebut bukanlah kebijakan spektakuler, mengingat perkembangan BUMN saat ini tak sedramatis nasionalisasi besar-besaran di tahun 1950-an atau di masa oil boom tahun 1970-an. Pada saat itu, suntikkan dana merupakan terobosan di tengah krisis ekonomi Asia.

Saat ini, Pemerintah telah menginvestasikan dana sebesar Rp. 115 triliun kepada BUMN sepanjang 2015 – 2016. Angka tersebut 2,5 kali lebih tinggi dibanding dekade sebelumnya dan 23 kali lebih besar dibanding tahun 2013 – 2014. Seluruhnya ada 43 perusahaan yang telah menerima investasi modal dari negara sepanjang tahun 2013 – 2014.

Besarnya investasi yang dikucurkan pemerintah, sama besarnya dengan membeli 35 persen jumlah saham di Astra Internasional, sebuah perusahaan non-keuangan yang memiliki aset terbesar di Indonesia. Dengan jumlah sebesar itu pula, satu orang bahkan dapat membeli 2,8 persen saham di tiap 481 perusahaan swasta.

Tujuan pemerintah menyuntikkan dana yang besar pada BUMN, memang tak lepas dari ambisi menyelesaikan masalah perekonomian yang dihadapi. Namun penting diingat, bahwa bagian ‘kue’ paling besar dari kucuran dana tersebut diberikan kepada BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur.


BUMN tersebut kini punya andil dalam proyek besar pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, Kereta Cepat Bandung – Jakarta, Kereta Api Ringan (LRT) Jakarta, hingga program listrik 35.000 MW.

Nah, sekarang bagaimana kabar pemegang saham di BUMN, yakni para pembayar pajak? Apakah mereka mendapat informasi memadai mengenai penggunaan investasi yang ditanamkan Pemerintah pada BUMN?

Info Terbatas Pada Pembayar Pajak

Publik atau para pembayar pajak memang bisa memonitor kualitas dan kuantitas penggunaan uang pajak melalui bukti pengadaan fasilitas sosial dan subsidi. Namun, mereka juga masih kesulitan melacak aliran investasi BUMN, apakah dananya digunakan dengan tepat untuk kepentingan para pembayar pajak?

Sayangnya, ketersediaan informasi seputar aliran investasi pemerintah di BUMN masih sangat minim, padahal proses persetujuan anggaran dan pengeluaran pemerintah membutuhkan adanya transparansi. Di dalam dokumen anggaran dana dan laporan keuangan pemerintah, memang terdapat rincian alasan dan tujuan pengucuran suntikan dana yang besar di BUMN. Siapapun bisa melihat dan menelitinya lewat laporan tahunan BUMN. Tetapi tak jelas, apakah suntikan dana besar dari pemerintah itu, sudah tepat dialokasikan pada perubahan aktivitas perusahaan maupun fasilitas konkret kepada para pembayar pajak.  

Tak hanya para pembayar pajak yang kesulitan mengakses informasi seputar investasi pemerintah pada BUMN. Di tahun 2017, DPR pun menemui hal yang sama. DPR memiliki peran penting memberi persetujuan dan mengaudit pengeluaran pemerintah. Menghadapi kurangnya keterbukaan informasi, DPR bahkan pernah meminta BPK untuk melaksanakan inspeksi khusus kepada BUMN yang menerima suntikan dana dari pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus bergerak lebih jauh dan mengambil langkah proaktif untuk membuka informasi seputar penggunaan dana BUMN kepada publik. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari beberapa badan kekayaan negara, yang menerapkan transparansi tinggi kepada warganya.

Contohnya, Norwegia, lembaga dana di Norwegia memiliki informasi detail mengenai aktivitas investasinya di lebih dari 9.000 perusahaan di 72 negara. Data historis dan kebijakan investasi, seperti informasi terbaru dalam nilai pasar, pendapatan, perbandingan dan manajemen, tersedia lengkap dalam situs dan laporannya. Temasek dari Singapura juga menerapkan hal serupa, mereka menyediakan data komprehensif seputar aktivitas finansialnya di muka publik. 

Sebenarnya keterbukaan informasi yang dilakukan Kementerian BUMN saat ini jauh lebih baik. Hal ini terlihat dari laporan profil BUMN dan laporan proyek strategis infrastruktur BUMN. Namun, informasi soal aktivitas BUMN itu sendiri masih tidak lengkap dan terserak, para pengamat pun akhirnya kesulitan memahami bagaimana penggunaan suntikan dana yang diterima BUMN. Tak hanya itu, misi BUMN pun juga terlihat abstrak, tujuan pemerintah dan hasil yang ingin dikejarnya lewat investasi di BUMN juga terlihat kabur dan samar-samar.

Namun begitu, dalam titik tertentu, keterbatasan dan kesulitan pemerintah menyediakan informasi seputar aktivitas, tujuan, serta kinerja BUMN dapat dipahami. Beberapa badan kekayaan negara memiliki tujuan utama mendapatkan pendapatan (return) dari kebijakan finansial jangka panjangnya. Sementara BUMN Indonesia masih memiliki dua cabang goal, yakni profit dan tujuan sosial. Nah, sayangnya beberapa proyek yang dijalankan BUMN tidak didisain untuk mendapatkan profit, jika pun demikian, profit tersebut akan ‘lahir’ di waktu yang panjang dan lama.

Walau demikian, fakta di atas seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk membatasi akses informasi kepada publik. Pemerintah wajib mengukur aktivitas dan kinerja BUMN, baik secara kualitas dan kuantitas, serta menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh para pembayar pajak, yang juga merupakan pemegang saham utama BUMN. Para pembayar pajak ini punya hak untuk mengetahui bagaimana uang mereka diinvestasikan.

Keterbukaan Informasi, Mencegah Korupsi

Beberapa tahun belakangan, beberapa pemerintahan dari negara berkembang seperti Brazil dan Malaysia, diguncang skandal korupsi yang melibatkan perusahan nasional mereka. Peristiwa kontroversial tersebut, sebetulnya juga terjadi di Indonesia hingga menyebabkan pengelolaan administrasi pada Pemerintahan sebelumnya berada dalam posisi sulit.

Dengan demikian, salah satu hal yang bisa diambil sebagai pencegahan masalah politik seperti itu, adalah dengan meningkatkan transparansi investasi BUMN, hingga ke titik sektor. Jika menjanjikan peningkatan transparansi setelah terungkap adanya kasus korupsi atau penyalahgunaan dana, hal itu hanya akan membuat kepercayaan masyarakat makin menguap pada pemerintah.

Sektor BUMN, bagaimana pula, akan tetap menjadi bagian penting dalam perekonomian Indonesia di masa mendatang. Mengingat tahap perkembangan yang sedang dicapai Indonesia, BUMN tentu harus berperan untuk menyediakan fasilitas dan memimpin investasi di bidang yang tidak diminati perusahaan swasta. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga harus menyediakan keuangan langsung dan tidak langsung kepada BUMN.

Guna mendapat dukungan sosial dan politik, Pemerintah harus tegas menjelaskan motif-motif penambahan suntikan dana, ekspetasi kinerja yang diharapkan dalam jangka waktu pendek hingga medium, hingga menjelaskan detail area penggunaannya.

Nah untuk memulai itu semua, penyediaan informasi investasi terkini di BUMN kepada publik, bisa menjadi langkah awal yang bijak. (A27)

*Tulisan ini ditranslasikan dari artikel milik Kim Kyunghoon, kandidat Phd dari King College, berjudul Indonesia’s growing state enterprises: More information needs to be shared with shareholders