Kedaulatan Indonesia di Mata Australia

Oleh Yudo Rahmadiyansyah, mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia

Kedaulatan Indonesia di Mata Australia
Presiden Jokowi menyambut kunjungan mantan PM Australia Malcolm Turnbull ke Jakarta. (Foto: Twitter/@jokowi)
5 minute read

Berbagai persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat kerap menjadi perhatian publik Australia. Sebenarnya, bagaimana dinamika respons pemerintah dan warga Australia terhadap pendirian kedaulatan Indonesia?


PinterPolitik.com

Dalam kuliah umumnya pada 1 Oktober lalu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia, kemarin, mantan Perdana Menteri Australia ke-30 Malcolm Turnbull menyampaikan beberapa hal mengenai hubungan antara kedua negara. Salah satu yang menarik adalah ketika beliau mengatakan bahwa Australia sangat mendukung integrasi teritorial Republik Indonesia dan akan selalu mendukung adanya kestabilan politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pernyataan tersebut sebenarnya sudah lebih tegas dikatakan oleh Malcolm Turnbull ketika dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2017 lalu – saat dirinya masih menjabat sebagai PM. Kala itu, Turnbull mengatakan bahwa pemerintahannya menghormati persatuan dan kedaulatan Indonesia.

Namun, dalam kenyataannya, apakah benar Australia sebagai sebuah negara maupun bangsa sangat menghormati kedaulatan dan persatuan Indonesia? Nampaknya, hal tersebut masih dapat diperdebatkan karena, dalam hampir di sepanjang hubungan diplomatik yang terjalin antar kedua negara, selalu dipenuhi dengan situasi yang pasang-surut. Australia beberapa kali bermain ‘api’ dengan pemerintah Indonesia.

Panas-Dingin Hubungan Tetangga

Barangkali kita perlu mengakui terlebih dahulu, bahwa memang pada saat perjuangan kemerdekaan Indonesia, Australia – dengan Partai Buruh yang sedang berkuasa pada saat itu bersama komunitas buruh – memberikan dukungan moral maupun fisik kepada rakyat Indonesia. Salah satu contohnya adalah bagaimana buruh beberapa pelabuhan di Australia menolak untuk menaikan senjata dan bantuan logistik kepada kapal-kapal Belanda yang akan berlayar menuju Indonesia.


Hubungan yang harmonis tersebut sayangnya tidak berlangsung cukup lama. Dinamika dalam diskursus pemerintah dan rakyat Australia terhadap kedaulatan Indonesia kerap berkaitan erat dengan partai apa yang berkuasa.

Partai Buruh biasanya lebih mencoba mengambil posisi netral dalam melihat permasalahan politik di Indonesia, apalagi yang sifatnya berkaitan dengan kedaulatan negara. Akan tetapi, Partai Liberal justru lebih kritis. Biasanya, Partai Liberal dan pendukungnya akan membawa persoalan hak asasi manusia (HAM) untuk mengkritik pemerintah Indonesia.

Gesekan fisik yang terjadi untuk pertama kalinya antara Indonesia-Australia adalah ketika adanya Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada awalnya, Australia berusaha untuk tidak ikut campur dalam masalah tersebut. Namun, dikarenakan adanya tekanan dari Tun Abdul Rahman dan negara-negara persemakmuran, Australia pun akhirnya melibatkan pasukannya untuk melindungi Malaysia.

Satu peristiwa yang pada akhinrya membuat hubungan antara kedua negara ini berubah, adalah kasus Balibo Five. Balibo Five merupakan peristiwa ketika lima wartawan ABC News – terdiri atas dua warga Australia, dua warga Inggris, dan seorang warga Selandia Baru – terbunuh. Rakyat Australia menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan pembunuhan, dan selalu menekan pemerintah Australia untuk memberikan tindakan tegas kepada Indonesia atas peristiwa tersebut. Namun, pemerintahan negara Kanguru ini memiliki kepentingan lain di Timor Leste.

Pertama, Timor Timur – pada saat itu dikuasai partai berhaluan ideologi kiri Fretilin – tentunya akan sangat merugikan bagi Australia, dan juga Amerika Serikat (AS), apabila menjadi sebuah negara komunis. Kedua, Australia telah mengetahui adanya potensi sumber daya yang besar terutama minyak di laut sekitar Timor-Australia.

Pada tahun 1989, pemerintah Australia-Indonesia – masing-masing diwakili oleh Gareth Evans & Ali Alatas – melakukan perjanjian di atas sebuah pesawat yang membahas soal investasi eksploitasi minyak mentah di daerah sekitar celah Timor. Sayangnya, dua tahun kemudian, pecahlah kerusuhan Santa Cruz pada tahun 1991.

Sebuah rekaman dari peristiwa tersebut berhasil dibawa oleh Alan Nairn – jurnalis asal AS – ke Australia dan kemudian menjadi headline di banyak televisi Australia. Hal tersebut menciptakan kemarahan bagi banyak orang, apalagi rakyat Australia.

Semenjak itu, pemerintah Australia terus ditekan oleh rakyatnya untuk terlibat dalam usaha memberikan kesempatan self-determination bagi rakyat Timor Timur. Akhirnya, Gareth Evans yang sebelumnya melakukan perjanjian Timor Gap pada tahun 1989 menyampaikan kekecewaannya terhadap pemerintah Indonesia dan mengatakan bahwa peristiwa tersebut sebagai pembunuhan dan akan menjadi aib bagi bangsa Indonesia.

Australia dan Permasalahan Papua

Dalam kasus Papua, pada tahun 1950-an ketika partai buruh menjadi oposisi, Herbert Evatt sebagai pemimpinnya sudah menyatakan bahwasanya sengketa Papua yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda akan memberikan dampak masalah yang berkepanjangan tetapi, sebagai oposisi, mereka mengingatkan Australia untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan sehingga rakyat Papua tidak menjadi korban.

Sifat yang lebih jelas ditunjukkan oleh Percy Spender sebagai menteri luar negeri pertama yang berasal dari kelompok liberal. Spender dengan tegas menolak klaim Indonesia atas Papua.

Pada akhirnya, setelah hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Perpera) menjadikan Papua sebagai bagian dari Indonesia, pemerintah Australia menyatakan “mengambil keputusan pragmatis” bahwa negaranya tidak memiliki pilhan lain selain mendukung kedaulatan Indonesia di Papua dan hal tersebut tidak akan berubah. Keputusan tersebut juga semakin dipertegas dengan adanya Lombok Treaty pada tahun 2006 yang salah satu poinnya menyatakan bahwa masing-masing negara akan menjaga kedaulatan dan kemerdekaan satu sama lain.

Baru-baru ini, gesekan sosial yang terjadi di Papua menjadi perhatian, khususnya bagi rakyat Australia. Sebagian masyarakat Australia bersama gerakan pro-kemerdekaan Papua beberapa kali mengadakan unjuk rasa yang menuntut kemerdekaan Papua.

Dapat disimpulkan bahwa antara pemerintahan dan rakyat Australia, terkadang memiliki perbedaan pandangan terhadap permasalahan politik di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan masalah kedaulatan Indonesia. Di antara rakyat sendiri, juga terdapat perbedaan-perbedaan pendapat. Rakyat Australia, biasanya mengkritik Indonesia atas isu pelanggaran HAM yang masih dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk dengan apa yang terjadi di Timor Leste dan Papua.

Di tengah-tengah berbagai isu di antara Indonesia dan Australia, kedua negara juga tak terlepas dari permasalahannya masing-masing. Persoalan Papua memang menjadi perhatian bagi sebagian masyarakat Australia. Di sisi lain, negara Kanguru itu juga memiliki persoalan ketimpangan sosial yang dihadapi oleh kelompok minoritas tertentu, seperti kelompok Aborigin.

Persoalan yang dihadapi oleh kedua negara sudah sewajarnya menjadi perhatian bagi publik masing-masing negara. Mungkin, Indonesia maupun Australia perlu bercermin terhadap satu sama lain guna menciptakan masyarakat yang inklusif, baik secara sosial maupun ekonomi.

Tulisan milik Yudo Rahmadiyansyah, mahasiswa Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.