Kabinet Jokowi Serba Tak Kompak?

Kabinet Jokowi Serba Tak Kompak
Presiden Jokowi (pojok kiri atas) melakukan rapat virtual bersama para menteri dan kepala lembaga negara. (Foto: Setkab)
3 minute read

We must stay unified $uicideboy$, duo penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)


PinterPolitik.com

Hey, gengs, pernah dengar cerita dari Tiongkok yang berjudul Tidak Mungkin Ada Harimau di Pasar? Kisah itu memberi penjelasan kepada pembaca bahwa semua jenis kebohongan yang dilakukan secara terus-terusan bisa saja dijadikan kebenaran oleh beberapa orang.

Misal, mungkin gak kalau di Pasar Senen ada harimau? Jawabannya, 85% tidak mungkin. Tapi andai mimin dikasih tahu oleh tiga orang tentang keberadaan harimau di Senen, mungkin gak kalau mimin bakal percaya meski mimin gaklihat langsung? Ya,sangat besar kemungkinannya untuk percaya. Nah, seperti itulah kondisi para petinggi Istana.

Mimin sampai gak habis pikir saja sih, cuy. Kok bisa pejabat tinggi yang katanya sering bertemu di meja rapat bisa beda dalam memberi pernyataan? Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir misalnya bilang bahwa, kalau mulai tanggal 25 Mei, pekerja di bawah 45 tahun boleh kembali bekerja.

Kabar itu sudah didengar nih sama banyak orang, eh, tiba-tiba selang beberapa waktu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menegaskan kalau pemerintah belum menetapkan aturan itu. Secara cepat, kemudian, Pak Erick langsung gercep memberi klarifikasi dalam Surat Menteri BUMN Nomor S-336/MBU/05/2020 tertanggal 15 Mei 2020. Hadeuhh.


Dalam klarifikasinya, Pak Erick gak jauh beda sih sama Pak Airlangga, bahwa tanggal pasti kapan boleh bekerjanya tetap menunggu keputusan umum pemerintah terkait status Covid-19. Lha, terus maksud usia di bawah 45 tahun bekerja pada 25 Mei itu bagaimana?

Menteri BUMN sih bilangnya kalau status kalimat itu dalam surat edaran hanya sebagai penekanan terkait rencana tiap unit usaha untuk merampungkan prosedur dan standar kerja perusahaan. Jadi, kasarannya nih cuma contoh pedoman umum bagi perusahaan yang harus segera diselesaikan pada 25 Mei.

“Sebagai langkah antisipatif dalam merespons kebijakan pemerintah, yakni dengan mempersiapkan diri lebih awal guna proses sosialisasi dan persiapan internal lainnya secara lebih optimal,” kata Mas Alex, Deputi Bidang SDM di Kementerian BUMN. Mimin iya-in aja deh. Terlepas dari itu, kalian sadar gak sih kalau pemerintah, dalam hal ini menteri-menteri, memang agak belibetan soal kekompakan.

Hal itu saja diakui lho sama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Beliau jelas menyebut kalau memang di internal pembantu presiden ini sering terjadi miskomunikasi. “Sehingga seolah-olah, ini piye toh karep-nya pemerintah? Mencla-mencle, enggak konsisten,” kata Pak Moeldoko terlihat gemas.

Nah, kalau begitu, artinya memang komunikasi antarlini di pemerintah agak kurang berjalan optimal. Jadi, para pemirsa, jangan heran ya kalau misal sering kita melihat klarifikasi-klarifikasi yang membuang tenaga.

Kenapa sih pemerintah ini gak mematangkan konsep dan memperjelas semua diksi dalam kalimat yang akan diberikan kepada publik? Kalau perlu, kalimat per baris direnungkan seharian gitu lho.

Kan, biar enak dibacanya toh. Jadi, ke depan, tidak selalu klarifikasi setiap kali ada informasi yang keliru dipahami. Gini lho, cuy, sebenarnya bukan kok rakyat yang kurang cerdas hingga kadang dianggap gagal paham, melainkan pemerintah yang kurang cermat sehingga menyebabkan kegaduhan. Bukankah begitu? Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.