Jokowi, Tegas atau Diktator?

6 minute read

Machiavelli pernah berseloroh lebih baik ditakuti, jika tak bisa dicintai. Parafrase ini tentunya ditunjukan kepada pemimpin atau politikus, bukan kepada muda mudi yang dimabuk asmara. Nah, jikalau Presiden Jokowi, sebagai pemimpin negara tak bisa dicintai rakyatnya, kira-kira ia akan dihormati karena kediktatoran atau sikap tegasnya?


PinterPolitik.com

Presiden Jokowi boleh saja tertawa dan seakan tak peduli dengan sebutan ‘presiden diktator’. Label itu muncul setelah dirinya mengesahkan Perppu Ormas beberapa waktu lalu. Sikap acuh tak acuh Jokowi, ditunjukan dengan hadir di acara konser We the Fest, sebuah festival musik dan fashion anak muda Indonesia pada Jumat, 4/08/2017 lalu.

Berbeda dengan Presiden Jokowi yang tak terkesan tak ambil pusing, Megawati, putri kandung tokoh proklamator RI ini membela Jokowi melalui sela-sela pidato penguatan Pendidikan Pancasila di Istana Presiden Bogor, Sabtu (12/08/2017). “Kalau Pak Jokowi dibilang sebagai diktator, orang yang ngomong itu, hayoo sanggup membuktikan kediktatorannya Pak Jokowi atau enggak?” belanya.

Foto : BeritaSatu

Apapun sikap dan respon yang ditunjukan terhadap pernyataan ‘presiden diktator’ kepada Jokowi, satu hal yang pasti terlihat jelas adalah transformasi sosok Jokowi dalam memerintah Indonesia. Masih segar di ingatan pada masa awal memerintah, Jokowi kerap disebut sebagai presiden mencla-mencle, ndeso, bahkan dianggap sebagai petugas partai. Tak sedikit pula pihak yang meramal jika presiden asal Solo ini tak akan lama memerintah Indonesia.

Namun nyatanya, selama dua tahun pemerintahan, Presiden Jokowi banyak ‘berubah’. Dirinya sadar tak memiliki kekuasaan seluas pemimpin dari kalangan militer. Namun, ia tahu bagaimana jalan dan cara menggapainya secara perlahan. Dalam dua tahun, ia mampu menggandeng TNI, media, tokoh sosial dan agama, serta lembaga hukum seperti KPK, Departemen Kehakiman, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Polri.


Jokowi, Gandeng ‘Bedil’ Hingga Media

Awal menjabat sebagai Presiden dua tahun lalu, Presiden Jokowi kerap diremehkan sebagai sosok presiden yang ‘ndeso’ dan ‘klemar-klemer’. Bahkan dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan para budayawan di Galeri Nasional, salah seorang budayawan berkata jika Jokowi adalah presiden yang perilaku dan wajahnya paling ndeso. “Tadi ada yang mengatakan, saya katanya Presiden yang perilakunya paling ‘ndeso’ dan wajahnya ‘ndeso’,” jelas Jokowi saat itu.

Baca juga :  Soal Tutup Mata, Jokowi Hati-hati

Jokowi boleh jadi memang Presiden yang ndeso seperti yang disebutkan beberapa pihak. Namun bukan berarti dirinya tak memiliki kemampuan memimpin dan strategi membangun kekuatan. Ketika banyak pihak kerap menghubungkan dirinya dengan sebutan presiden lemah, diam-diam Jokowi merangkul beberapa lembaga negara penting.

Lembaga TNI adalah lembaga ekslusif, jika dilihat dari hubungan sosial antar alumninya. Lembaga ini juga memiliki pengaruh dan kekuasaan yang tak sedikit. Jokowi sadar, sebagai Presiden dari kalangan sipil, tentu tak mudah baginya masuk dan mendapat loyalitas yang murni dari lembaga TNI. Ia mengangkat Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan otomatis mendudukannya sebagai panglima tentara tertinggi di Indonesia. Sementara Jokowi, sebagai presiden otomatis menjadi Panglima Utama yang memiliki kuasa atas TNI sepenuhnya. Belum lagi meletakkan beberapa menteri eks-militer di belakangnya, seperti Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membuat Jokowi menangkap momen untuk bergandengan dengan bedil negara atau TNI.

foto: Antara

Selain TNI, Jokowi juga berhasil menggandeng lembaga hukum, di antaranya, Polri, KPK, Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung. Saat Jokowi hendak memilih Kepala Kepolisian tertinggi Polri, partai pengusungnya, yakni PDIP, sudah menyodorkan nama seperti Budi Gunawan, Budi Waseso, Dwi Priyantno, dan Syafrudddin. Tanpa diduga, Jokowi malah menunjuk sendiri Tito Karnavian, tak menghiraukan sodoran nama sebelumnya. Penunjukan Jokowi terhadap Tito secara mandiri dan langsung, membuat Tito memberikan loyalitas dan dukungan penuh pada sang presiden. Hal yang sama terjadi pula pada Gatot Nurmantyo.

Gertakan Jokowi secara halus terlihat ketika KPK, di mana komisioner yang bekerja saat ini adalah orang-orang pilihannya secara langsung, membuka kembali kasus BLBI yang mangkrak. Seperti yang kita ketahui bersama, BLBI menyeret nama Megawati di dalamnya, sebagai pihak yang bertanggung jawab melepaskan para koruptor dengan surat release and discharge. Hal ini bisa diartikan sebagai cara Jokowi membuka ‘kartu’ Megawati, dengan cara yang sangat halus. Gertakan ini bisa saja membuat Megawati agak sedikit gentar, hingga akhirnya kasus BLBI kembali redup dan hilang perlahan.

Baca juga :  Billy Mambrasar dan Kebisingan Politik
Jokowi dan Tito Karnavian (foto: Antara)

Setelah mantap menggenggam bedil dan hukum, berupa KPK, Polri, Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung, Presiden Jokowi juga telah berhasil membawa beberapa konglomerat media untuk mendukungnya. Sejak masa kampanye, Jokowi sudah didukung oleh media Metro TV dan Tempo. Kini, ia mendapat lagi dukungan dari seorang pembesar media lainnya. Tak hanya Metro TV, kini Sindo, INews, Global TV, RCTI, BeritaSatu, Trijaya FM, berkontribusi menyebarkan pemberitaan positif mengenai Jokowi.

Kekuatan Jokowi, tak lengkap pula jika dirinya tak mendapat sambutan hangat dari tokoh sosial dan agama tersohor. Sepanjang karir dan sepak terjang Jkowi memerintah, organisasi masyarakat, PBNU slelau muncul mendukung kebijakan dan langkah Jokowi. Hal ini terbukti dari dukungan NU terhadap penerbitan Perppu Ormas yang sempat kontroversial beberapa waktu lalu.

Bukan hanya PBNU, Jokowi juga turut mengundang tokoh lintas agama ahir-akhir ini ke Istana Merdeka. Di sana, tak hanya perwakilan dari PBNU, Said Aqil Siradj dan Muhammadiyah dengan Haedar Nasir, yang datang. Tetapi juga tokoh Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, seperti Uskup Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, tokoh Perwakilan Buddha Indonesia (Walubi), Hartati Murdaya, ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Uung Sendana L. Linggaraja, Ketua Persekutuan Gereja Indonesia, Henriette T. Hutabarat, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’aruf Amin.

foto: Istimewa

Undangan terhadap tokoh-tokoh agama tersebut, terus terjadi selama beberapa waktu belakangan. Salah satu tokoh yang diundang, yakni Hartati Murdaya mengatakan, Presiden Jokowi memberikan petuah dan nasehat untuk terus merajut kedamaian antar umat beragama. Di saming membahas hal tersebut, Jokowi, menurut Haratati juga menyampaikan betapa kedamaian antar umat beragama dapat berkorelasi dalam berbagai elemen lain negara, seperti ekonomi dan keamanan.

Baca juga :  Hanya Anies Yang Dipercaya 212

Jokowi Tegas atau Diktator

Jokowi, Tegas Membangun Kekuatan

Label ‘presiden diktator’ yang ditempelkan kepada presiden asal Solo, Jawa Tengah ini, secara tak langsung menggambarkan perubahan Jokowi. Ia bukanlah presiden yang ‘ndeso’, ‘mencal mencle’ apalagi seorang petugas partai, seperti yang kerap dituduhkan di masa awal pemerintahannya. Dalam waktu dua tahun, Jokowi sebagai presiden dari kalangan sipil, nyatanya bisa merangkul hampir semua lembaga vital dalam negeri, seperti TNI, Hukum, media, dan juga para tokoh lintas agama.

Ia tidak menampakan kekuatannya dalam bentuk bahasa tubuh, perkataan berbunga atau pidato menggelegar, melainkan melalui keputusan dalam pembuatan kebijakan politik. Pembukaan kasus BLBI yang sempat heboh, bisa jadi adalah salah satu caranya memainkan kartu Megawati yang terlibat merilis surat release and discharge. Setelah membuat waswas Ketua Umum PDIP tersebut, BLBI kembali redup dan mulai menghilang perlahan.

Jokowi juga menekan kegiatan organisasi masyarakat yang dirasakan intoleran dengan menerbitkan Perppu Ormas. Banyak pihak, terutama pegiat dan aktivis Hak Asasi Manusia yang protes dan mengkritik kebijakan Jokowi atas penerbitan Perppu Ormas. Namun, Perppu Ormas sudah resmi berlaku dan resmi dijalankan.

Jikalau Jokowi memiliki semua elemen vital dalam pemerintahan untuk membangun kekuatannya sendiri, apakah lantas hal itu langsung disebut sebagai bentuk kediktatoran? Padahal apa yang diusahakan olehnya dalam dua tahun pemerintahan ini adalah membangun kekuatan demi keberlangsungan pemerintahan, dan bersikap tegas. Nah, jika Machiavelli menilai Jokowi sebagai seorang pemimpin, akankah ia diingat oleh rakyatnya sebagai sosok diktator atau sosok tegas? Berikan pendapatmu. (Berbagai Sumber/ A27)