Jokowi-Prabowo, Prahara Ketiadaan Ideologi

Jokowi-Prabowo, Prahara Ketiadaan Ideologi
Prabowo mulai merapat ke pemerintah (Foto: Merdeka)
7 minute read

Selepas gagal menempatkan kadernya di pucuk tertinggi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Gerindra sepertinya tengah menjajaki peluang untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Narasi ini terlihat dan diperkuat dari safari politik yang dilakukan oleh sang ketua umum, Prabowo Subianto yang telah mengadakan dan mengagendakan pertemuan dengan partai-partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Di luar persoalan manuver partai politik (parpol) yang lumrah dalam dinamika politik, sikap Gerindra yang meninggalkan posnya sebagai oposisi dinilai sebagai langkah pragmatis demi mendapat kue kekuasaan.


PinterPolitik.com

Filsuf Prancis, Michael Foucault pernah berujar dengan ketus bahwa sejarah itu tidak linier, melainkan selalu berulang. Saat ini, nampaknya kita akan melihat apa yang dimaksudkan oleh Foucault, bahwa peristiwa lima tahun lalu dalam politik Indonesia akan terulang kembali.

Selepas Pilpres 2014, enam partai politik (parpol) pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendeklarasikan diri sebagai koalisi permanen untuk lima tahun. Enam parpol tersebut adalah Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP, dan Demokrat.

Namun sayang, belum genap dua tahun, PPP dari kubu Romahurmuziy tergiur untuk menapaki jejak kekuasaan dan masuk ke dalam koalisi pemerintah. Langkah ini kemudian disusul oleh Golkar dan PAN. Alhasil, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai bahwa secara de facto, koalisi dengan cita-cita lima tahun itu pada akhirnya selesai.

Kini, peristiwa itu nampaknya akan berulang, bahkan mengalami upgrade yang cukup mengejutkan. Tidak perlu menunggu dua tahun, bahkan sebelum pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 nanti, partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno seperti Demokrat dan PAN telah menunjukkan niatan untuk bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Tidak hanya itu, secara mengejutkan, Gerindra sepertinya akan meninggalkan pos sebagai partai oposisi, singgasana yang sudah sepuluh tahun didudukinya. Praktis, hanya PKS yang sepertinya konsisten berada di luar pemerintah.


Berbeda dengan parpol lain seperti Demokrat dan PAN, langkah Gerindra terbilang mengejutkan karena dinilai telah mengkhianati pendukung dan sekaligus semakin menegaskan bahwa partai-partai politik di Indonesia begitu pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan. Lantas pertanyaannya, mengapa fenomena ini begitu lazim dalam geliat perpolitikan tanah air?

Absennya Ideologi

Melihat dua fenomena Pilpres terakhir, nampaknya tepatlah pendapat pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno yang mengutarakan bahwa perbedaan arah politik antarpartai hanya terjadi saat kampanye Pemilu. Setelahnya, partai-partai yang berseberangan akan berlomba-lomba untuk pindah haluan ke koalisi partai yang memenangi kontestasi politik.

Tidak hanya itu, Adi juga menambahkan bahwa fenomena ini dapat dibaca sebagai absennya konflik ideologi yang kuat. Artinya, koalisi parpol boleh jadi hanya diikat oleh gravitasi kekuasaan, alih-alih memperjuangkan kesamaan ideologi. Imbasnya, pergulatan politik antar parpol tidak ubahnya seperti pasir-pasir besi yang tinggal menunggu magnet kuat mana yang akan membuatnya menempel.

Pada hematnya, pergulatan politik Indonesia pernah mengalami masa di mana parpol berseteru dengan sangat ideologis pada Pemilu 1955. Pada saat itu, parpol dapat dipetakan dalam spektrum politik yang jelas dan tegas.

Spektrum partai agama Islam misalnya, terlihat jelas dalam diri Nahdlatul Ulama dan Masyumi. Spektrum partai nasionalis diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), dan aliran kiri tegas terlihat di Partai Komunis Indonesia (PKI).

Perbedaan spektrum partai ini tidak hanya persoalan perbedaan di atas kertas semata, melainkan memperlihatkan tegasnya perbedaan visi. Hal ini tampak misalnya pada ketegangan antara Masyumi dengan Presiden Soekarno.

Kelompok M. Natsir di Masyumi memang cukup keras mengkritik kebijakan-kebijakan Soekarno, makin kukuh memperjuangkan arah politik Islam di panggung nasional, serta tak sepaham dengan Soekarno yang makin dekat dengan tokoh-tokoh PKI.

Namun, setelah terbitnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, terjadi homogenitas politik melalui sistem pemerintahan yang dijalankan secara autokratis. Praktis, tidak terdapat corak politik beragam seperti yang nampak pada rezim Orde Lama.

Untuk menciptakan politik yang stabil, Soeharto menempatkan Golkar yang mengusung visi nasionalis sebagai partai dominan. Uniknya, dominasi partai nasionalis tetap terasa bahkan hingga setelah reformasi. Kendati partai Islam hadir, nyatanya partai-partai tersebut tidak memiliki perbedaan program yang signifikan dengan partai-partai nasionalis, terkecuali sikapnya atas peran Islam dalam kehidupan publik dan politik.

Praktis, Indonesia kerap digambarkan sebagai negara dengan demokrasi yang cacat karena hubungan antara warga negara dan parpol cenderung didasarkan pada patronase dan klientelisme daripada kompetisi terprogram ataupun ideologi.

Hal ini berbeda dengan demokrasi yang umumnya terjadi di negara-negara maju, di mana politik biasanya terstruktur di sekitar sumbu kiri-kanan yang dapat diidentifikasi. Parpol di Indonesia tidak menawarkan alternatif kebijakan dan ideologi yang diartikulasi dan dibedakan secara jelas untuk pemilih.

Diego Fossati dalam penelitiannya yang berjudul The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Political Behaviour (2019) sebenarnya memberikan angin segar terkait keberlangsungan ideologi partai dalam perpolitikan tanah air. Fossati menyoroti Pilpres 2019 yang menawarkan artikulasi ideologis dan perbedaan visi yang jelas selama masa kampanye. Konsekuensinya, terjadi polarisasi ekstrem yang begitu melelahkan kala itu.

Namun, dengan langkah politik Prabowo yang hendak masuk ke dalam pemerintah, angin segar itu sepertinya hanyalah angin sepoi yang akan segera berlalu.

Kondisi ini menegaskan pendapat ilmuwan politik Dan Slater dan Kuskridho Ambardi yang mengemukakan bahwa politik Indonesia lebih didominasi oleh “kartel” partai yang dicirikan oleh keinginan bersama untuk bagi-bagi jatah jabatan (spoils of office), alih-alih perbedaan ideologi atau kebijakan.

Akibatnya, partai-partai Indonesia sangat terbuka untuk menjalin “koalisi pelangi” yang sangat luas, beragam secara ideologis, serta terdiri dari partai Islam dan non-Islam.

Butuh Suara Kiri?

Jika ditelusuri, pangkal dari transformasi parpol di Indonesia menjadi parpol pragmatis adalah ketika Soeharto memutuskan untuk menciptakan homogenitas politik. Pada hematnya, Soeharto memiliki niatan baik sebab saat itu Indonesia adalah negara yang terseok-seok dalam pertumbuhan ekonomi karena ketegangan politik yang tidak kunjung mereda.

Soeharto akhirnya memilih untuk menciptakan homogenitas politik dan memilih fokus dalam membangun ekonomi. Sebagai salah satu langkah kebijakannya, ia menciptakan konglomerasi dan sentralisasi pembangunan. Sementara dalam politik, partai-partai mengalami fusi atau digabung dalam kelompok yang memiliki kesamaan ideologi.

Setelah reformasi, nyatanya sistem ini terus berlanjut dan sepertinya telah menjadi kebiasaan politik yang sukar untuk diubah. Akarnya tentu pada persoalan tingginya biaya politik dan masyarakat yang terbiasa dengan “politik uang”. Hasilnya, parpol berlaku seperti korporasi, mencari sponsor yang siap mendanai sepak terjangnya dalam pergulatan politik.

Pertanyaannya, siapa yang mampu mendanai parpol? Tentu para pengusaha dan konglomerat. Praktis, yang terjadi bukanlah diskursus politik, melainkan business to business semata.

Noam Chomsky – yang disebut oleh The New York Times sebagai intelektual paling penting saat ini – dalam bukunya How the World Works (2011), dengan gamblang menuturkan bahwa di balik pemerintahan di berbagai belahan dunia terdapat kepentingan korporasi-korporasi kaya dalam upayanya menjaga status quo.

Atas masifnya politik sebagai alat korporasi, para pegiat pemikir kiri mulai memunculkan narasi mengenai mungkin harus adanya parpol yang menyuarakan suara kiri. Tujuannya? Tentu untuk menciptakan iklim konflik ideologis yang intens. Ini diperuntukkan untuk melawan dominasi kapitalisme yang selama ini bermesra ria dengan pemerintah.

Terlebih lagi, kemenangan partai kiri, SYRIZA di Yunani pada 25 Januari 2015 adalah momen yang sangat bersejarah terkait pertama kalinya di negara dunia kapitalis Barat yang maju dimungkinkan untuk membentuk suatu pemerintahan mayoritas yang berakar di gerakan kiri. Kemenangan historis SYRIZA ini merupakan perubahan dramatis dalam korelasi kekuatan antara kelas buruh dan kapital di Yunani.

Akan tetapi, melihat pada kasus Pilpres 2019, kendatipun terdapat parpol kiri, sehingga terjadi diskursus politik yang sangat ideologis di Indonesia, besar kemungkinan itu hanya dijadikan jargon politik untuk meraup suara dari kelas buruh. Konteks ini sangat relevan dengan pernyataan Niccolo Machiavelli bahwa penguasa akan menggunakan kepercayaan mayoritas untuk mempertahankan kekuasaannya.

Pada akhirnya, manuver politik Prabowo, tidak hanya memperlihatkan politik pragmatis semata, melainkan juga memperlihatkan absennya ideologi di partai politik. Sepertinya, ini bukan soal dibutuhkannya suara kiri ataupun suara kanan, mengingat besar kemungkinkan itu hanya akan menjadi jargon politik. Yang kita butuhkan sepertinya adalah pengentalan ideologi parpol, yang entah kapan akan terjadi. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.