Jokowi Lebih Pilih Demokrat?

Jokowi Lebih Pilih Demokrat?
Demokrat dan Gerindra menjadi calon penghuni kabinet Jokowi (Foto: istimewa)
7 minute read

“Walau tidak gagah, di sosial media disampaikan bahwa saya adalah pemimpin yang otoriter. Ya saya heran saja, kenapa kok dibilang otoriter. Saya ini tidak ada potongan sama sekali menjadi pemimpin yang otoriter. Penampilan saya kan juga tidak sangar. Kemana-mana juga saya selalu tersenyum. Makanya saya berani bilang, saya itu bukan pemimpin otoriter. Saya ini seorang demokrat”. – Joko Widodo, sambutan dalam ‎Rapimnas Partai Demokrat, Maret 2018


PinterPolitik.com

“Democracy is worth dying for, because it’s the most deeply honorable form of government ever devised by man”.

:: Ronald Reagan (1911-2004), presiden ke-40 Amerika Serikat ::

Pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tinggal menghitung beberapa hari lagi. Di tengah banyak isu terkait simpang siur upaya penggagalan pelantikan sang presiden, penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, hingga rencana aksi demonstrasi yang akan kembali digelar beberapa hari ke depan, persoalan kabinet Jokowi masih menjadi topik yang ramai dibicarakan.

Hal yang kini menjadi fokus perbincangan adalah posisi dua partai besar yang sebelumnya berseberangan dengan Jokowi, yaitu Partai Demokrat dan Partai Gerindra.

Belakangan memang dua partai tersebut keras diwacanakan akan bergabung dengan koalisi pemerintah. Setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi juga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan tersebut.

Dalam keterangan pers masing-masing setelah pertemuan-pertemuan tersebut, Jokowi juga kembali menegaskan bahwa kemungkinan Demokrat dan Gerindra masuk ke dalam pemerintahannya masih sangat terbuka.


Bahkan, khusus pasca pertemuannya dengan Prabowo, Jokowi menyebutkan bahwa ia dan mantan Danjen Kopassus itu membicarakan persoalan kabinet periode kedua kekuasaannya dan kemungkinan Gerindra untuk menjadi bagian dari pemerintahan.

Dengan keterbatasan jumlah kursi di kabinet dan komitmen Jokowi yang menyebutkan bahwa dirinya hanya akan memberi 45 persen kursi bagi partai politik, boleh jadi pertemuan-pertemuan ini memang menyiratkan adanya persaingan politik antara Demokrat dan Gerindra. Masing-masing partai juga tengah melakukan manuver politik untuk tujuan tersebut.

Tentu pertanyaannya adalah partai mana yang akan mendapatkan kursi di kabinet Jokowi? Benarkah secara platform politik, Demokrat cenderung lebih unggul dibandingkan Gerindra di hadapan Jokowi?

Baca juga :  Menanti Nadiem Lawan Isu PKI

Gerindra vs Demokrat, Pertaruhan Kursi

“Saya adalah seorang demokrat”. Pernyataan itu diungkapkan oleh Jokowi dalam sambutannya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Meret 2018 lalu. Kata-kata tersebut mengundang tepuk tangan peserta Rapimnas yang hadir kala itu, sekalipun maksud Jokowi bukanlah menunjuk pada Partai Demokrat, melainkan sikap politik demokratis.

Tak heran, muncullah spekulasi bahwa Demokrat berpotensi menjadi bagian dari koalisi Jokowi kala itu, walaupun hal tersebut urung terjadi karena faktor Megawati Soekarnoputri dan PDIP yang memang punya hubungan masa lalu kurang baik.

Namun, ini sekaligus menandakan nuansa yang cenderung positif yang terjadi di antara Demokrat dan SBY dengan Jokowi secara personal. Dalam konteks Pilpres 2019, hal tersebut juga sangat mungkin berhubungan dengan latar relasi antara SBY dengan Prabowo, baik secara personal maupun secara politik.

Sekalipun keduanya ada dalam koalisi yang sama pada Pilpres lalu, namun hubungan politik ini terjadi sekedar atas dasar kepentingan politik sementara masing-masing parpol yang memang butuh posisi pada kontestasi elektoral lalu.

Faktanya, beberapa penulis memang menyebutkan bahwa secara personal, SBY punya perasaan “kurang suka” dengan gaya dan temperamen Prabowo. Salah satunya adalah Profesor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) dalam tulisannya di buku The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation karya Edward Aspinall, Marcus Mietzner dan Dirk Tomsa, yang menyebutkan hal tersebut secara gamblang.

Fealy misalnya mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu, SBY “melarang” Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menerbitkan hasil survei di akhir-akhir jelang Pemilu, yang saat itu menunjukkan hasil seimbang antara Prabowo dan Jokowi. Bahkan survei tersebut menyiratkan bahwa Prabowo berpeluang untuk memenangkan kontestasi.

Pernyataan Fealy ini cukup mencengangkan karena itu berarti SBY merasa lebih aman jika Jokowi yang menjadi presiden. Fealy juga menyebut SBY tidak ingin survei SMRC tersebut melemahkan posisi Jokowi.

Baca juga :  Erick, Juru Damai Ahok-Sandiaga?

Konteks ini juga dibuktikan dalam survei internal Demokrat, di mana mayoritas anggotanya justru menginginkan partainya mendukung Jokowi. Bahkan, di Pilpres 2019, Demokrat juga mengeluarkan kebijakan untuk tidak memberi sanksi anggotanya yang berbeda sikap dengan partai pada tataran koalisi di tingkat pusat.

Sementara, dalam konteks hubungannya dengan Jokowi, pada pertengahan 2018 lalu, wacana koalisi memang sempat mengemuka, walau pada akhirnya tidak berhasil terwujud. Namun, dalam pernyataannya kala itu, SBY menyebutkan bahwa kendala utamanya adalah “gap” yang terjadi antara dirinya dan Megawati.

Ia juga membantah bahwa dirinya adalah “korban PHP” Jokowi dan menyebutkan bahwa sang presiden bersungguh-sungguh mengajak Demokrat bergabung – hal yang lagi-lagi menyiratkan hubungan yang baik di antara dua presiden di waktu yang berbeda itu.

Hal ini memang menunjukkan bahwa antara Jokowi dan Demokrat – SBY secara khusus – sebetulnya berada pada wacana politik yang sama. Keduanya tak punya apa yang oleh Nancy-Ann DeParle disebut sebagai political barriers atau hambatan politik langsung.

Secara tradisional, SBY dan Jokowi memang ada dalam platform politik yang sama. Keduanya juga adalah tipikal pemimpin yang soft spoken dengan latar budaya Jawa yang kental. Kemiripan politik ini dan status “demokrat” – setidaknya seperti yang dikatakan Jokowi – adalah faktor yang menentukan hubungan keduanya.

Yang menjadi ganjalan memang adalah keberadaan PDIP sebagai partai yang mengusung Jokowi sejak mantan pengusaha mebel itu menjadi Wali Kota Solo. Menariknya, PDIP dalam beberapa waktu terakhir justru cenderung lebih dekat dengan Prabowo, terutama pasca “diplomasi nasi goreng” yang dilakukan oleh Megawati.

Artinya, pertaruhan kursi menteri antara Demokrat dan Gerindra juga akan sangat ditentukan oleh hubungan antara Jokowi dengan PDIP dan Megawati.

Jika Jokowi mampu memainkan posisi yang lebih dominan dalam beberapa hari ke depan sebelum pelantikan dan melepaskan status “petugas partai”, maka boleh jadi pilihan untuk memasukkan Demokrat ke dalam kabinet akan lebih positif.

Namun, jika yang terjadi sebaliknya dan Mega mampu memainkan perannya dengan lebih baik, maka boleh jadi justru Gerindra-lah yang akan ada dalam kabinet.

Sementara, pilihan untuk memasukkan keduanya sekaligus dalam kabinet akan cukup sulit terjadi mengingat sudah banyaknya anggota koalisi Jokowi. Hal tersebut hanya dapat terjadi jika Jokowi “melanggar” perkataannya sendiri dan membuka keran kursi kabinet lebih dari 45 persen untuk parpol.

Baca juga :  Wishnutama Berenang dalam Birokrasi

instagram.com/p/B3mKY3Sp9If/

Demokrat Lebih Baik?

Bagi Jokowi secara personal – berdasarkan kesamaan platform politik – berkoalisi dengan Demokrat akan jauh lebih baik dalam konteks visi politik. Terkait isu Peraturan Presiden Penggantu Undang-Undang (Perppu) KPK misalnya, Demokrat adalah salah satu – jika bukan satu-satunya – parpol yang mendukung Jokowi menerbitkan produk hukum tersebut.

Jika membaca bahasa politik Jokowi terkait Perppu KPK – misalnya setelah bertemu dengan tokoh-tokoh bangsa – sang presiden sebetulnya ingin menerbitkan produk hukum yang bisa kembali memperkuat kewenangan lembaga antirasuah tersebut. Artinya, baik Jokowi maupun Demokrat “ada di halaman yang sama”.

Sementara Gerindra, masih mengambil sikap abu-abu dalam kasus Perppu tersebut. Mereka belum mengatakan menolak, pun belum menyebut akan mendukung produk hukum tersebut.

Sikap terhadap Perppu KPK adalah salah satu contohnya saja. Sangat mungkin hal yang serupa juga terjadi di bidang-bidang yang lain. Demokrat juga secara terbuka telah menyebutkan bahwa mayoritas kadernya adalah pendukung Jokowi.

Inaki Sagarzazu dari University of Glasgow dan Heike Kluver dari University of Hamburg menyebutkan bahwa kesamaan visi dan sikap ini penting agar pihak-pihak yang ada dalam koalisi tetap menjaga kohesivitas pemerintahan. Jokowi bisa meraih hal tersebut bersama Demokrat – tentu saja jika hitungan politik tentang PDIP diabaikan.

Hubungan ini juga akan menjadi penentu kontestasi elektoral di 2024. Baik Gerindra maupun Demokrat tentu membidik kontestasi elektoral di lima tahun mendatang. Berada dalam pemerintahan Jokowi akan menjadi nilai plus tersendiri bagi keduanya.

Pada akhirnya, keputusan memasukkan Gerindra atau Demokrat ke dalam koalisi akan bergantung pada deal-deal politik yang melibatkan Jokowi dan Megawati. Menarik untuk ditunggu, manuver politik apa lagi yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.