Jokowi-Hadi Tjahjanto: Elegi Militer-Bisnis?

Jokowi-Hadi Tjahjanto: Elegi Militer-Bisnis?
Presiden Joko Widodo saat melantik Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pada 18 Januari 2017 di Istana Negara. (Foto: istimewa)
7 minute read

Pergantian Panglima TNI kembali diwarnai oleh pro-kontra hubungan militer-bisnis yang menjadi rahasia umum di negara ini. Persoalan ini akan menjadi salah satu tantangan Marsekal Hadi Tjahjanto jika nantinya resmi dilantik sebagai pucuk pimpinan militer Indonesia.


PinterPolitik.com

“He will win whose army is animated by the same spirit throughout all its ranks”. – Sun Tzu (544-496 SM), ahli strategi militer

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengajukan pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018 nanti. Nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto dipilih untuk mengisi jabatan tersebut.

Marsekal Hadi selanjutnya akan menjalani fit and proper test di DPR dan jika lolos akan dilantik menjadi pengganti Gatot. Namun, seperti yang hampir selalu terjadi, penunjukkan ini mendatangkan sedikit kehebohan di kalangan masyarakat.

Publik bertanya mengenai rekam jejak pria berkumis ini, termasuk terkait kedekatan Hadi dengan Jokowi, serta dugaan bahwa Hadi memang disiapkan untuk menduduki posisi Panglima TNI. Dugaan terakhir telah sepenuhnya dibenarkan oleh Jenderal Gatot sendiri.


Fakta bahwa tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik akan menjadi tantangan yang berat untuk Hadi. Latar belakangnya yang berasal dari Angkatan Udara (AU) juga akan menjadi hal serius mengingat bukan rahasia lagi jika Angkatan Darat (AD) adalah bagian dari TNI yang paling kuat secara politik.

Selain itu, selentingan dan gosip yang beredar juga menyebut bahwa posisi Panglima TNI sangat ditentukan oleh koneksi – bukan hanya dari sisi militer saja, tetapi juga terhadap kelompok pebisnis. Apakah benar demikian? Lalu, apakah Hadi Tjahjanto punya koneksi serupa?

Mencari Panglima yang ‘Ramah’

Peran Panglima TNI memang sangat vital bagi sebuah negara karena menjadi komando utama militer di bawah presiden. Tanpa Panglima TNI yang cakap dan berkompetensi, keamanan dan ketahanan negara akan terganggu.

Hubungan yang baik antara militer dengan kekuasaan sipil – terutama dengan presiden – akan mampu menciptakan situasi politik yang kondusif. Mungkin hal ini yang menjadi salah satu alasan mengapa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bisa dengan mudah jatuh dari kekuasaannya: hubungan yang kurang baik dengan militer.

Baca juga :  PKS Minta Tips Kepada Nasdem?

Jokowi-Hadi Tjahjanto: Elegi Militer-Bisnis?

Jokowi memilih Hadi sangat mungkin karena alasan hubungan baik tersebut. Hadi memang dekat dengan Jokowi sejak tahun 2010-2011 ketika ia menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara Adisumarmo Boyolali, Jawa Tengah yang jaraknya hanya 14 km dari Kota Solo tempat Jokowi saat itu menjabat sebagai wali kota. Hadi kemudian juga menjabat sebagai Sekretaris Militer di Istana Negara antara tahun 2015-2016.

Bagi Jokowi, sosok Hadi adalah militer yang ‘ramah’ dan dikenalnya. Dengan memilih Hadi, Jokowi merasa mendapatkan partner kerja yang mampu membantunya mengamankan negara. Apalagi, TNI juga punya politik internal tersendiri, sehingga jika salah memilih Panglima TNI, apa yang terjadi pada Gus Dur bisa kembali terulang.

Namun, dilema utama Jokowi juga berkaitan dengan apakah ia harus kembali memilih seorang Jenderal AD atau memberikan tampuk kekuasaan kepada seorang Marsekal AU. Alasannya sederhana, saat menunjuk Gatot sebagai Panglima TNI pada 2015 lalu, Jokowi dipercaya sangat membutuhkan sokongan TNI untuk mengamankan pemerintahannya. Bukan rahasia jika secara politik, TNI AD jauh lebih kuat dibandingkan kesatuan yang lain.

Sementara itu, jika kembali memilih Jenderal TNI AD, maka protes bisa saja terjadi dari TNI AU yang selama ini merasa selalu dianaktirikan. Mungkin sebagian dari kita masih ingat ketika mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim ‘berteriak-teriak’ memprotes Jokowi yang mengangkat Jenderal Gatot sebagai panglima TNI. Ia menyebut jika TNI AU ‘tidak dibutuhkan’, sehingga ‘bubarkan saja’. Artinya, keputusan Jokowi menunjuk Marsekal Hadi merupakan win-win solution bagi politik internal TNI.

Sepanjang sejarah negara ini, baru satu kali petinggi TNI AU diangkat menjadi Panglima TNI, yaitu pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu Marsekal (Purn) Djoko Suyanto diangkat sebagai Panglima TNI pada tahun 2006. Artinya, penunjukan Marsekal Hadi bisa menjadi jalan tengah friksi politik yang selama ini terjadi akibat dominasi TNI AD.

Persoalannya tinggal apakah Hadi mampu menjadi komandan utama TNI? Jangan-jangan sisa friksi TNI AU dan TNI AD dari masa lalu masih terus terjadi dan membekas, sehingga menyulitkan dirinya saat memimpin. Jika demikian, ujung-ujungnya akan berdampak pada pemerintahan Jokowi sendiri.

Baca juga :  Di Balik Wacana Jokowi Tiga Periode

Apalagi, pengangkatan Panglima TNI dari AU terjadi di tengah riak  pengungkapan korupsi di TNI AD dan di TNI AU. Sebagai catatan, Marsekal Hadi merupakan salah satu orang yang berperan dalam pengungkapan kasus korupsi di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkait pengadaan Alutsista saat menjabat sebagai Irjen di lembaga tersebut.

Jokowi-Hadi Tjahjanto: Elegi Militer-Bisnis?

Menariknya, terdakwa dari kasus tersebut adalah perwira Angkatan Darat Brigjen Teddy Hernayadi yang pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Angkatan Darat pada tahun 2014. ‘Insting detektif’ beberapa pengamat politik menyebut pengungkapan kasus korupsi Helikopter AW 101 di AU merupakan efek lanjutan kasus korupsi di Kemenhan tersebut. Jika hal ini benar, maka boleh jadi riak-riak politik antar matra sedang menguat di internal TNI sendiri. Ini tentu tantangan besar untuk Marsekal Hadi.

Elegi Hubungan Militer-Bisnis

Ketika CEO Mayapada Group, Dato Sri Tahir dan pengusaha Peter Sondakh ditunjuk menjadi penasihat TNI pada tahun 2014 oleh Panglima TNI yang saat itu dijabat oleh Jenderal (Purn) Moeldoko, keriuhan terjadi di masyarakat. Publik bertanya-tanya, apakah TNI diperbolehkan berhubungan dengan dunia bisnis?

Senior Moeldoko, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto merupakan salah satu yang mengkritik aksi Moeldoko tersebut. Ia menyebut sumbangsih pengusaha untuk militer harus disalurkan lewat jalur APBN, sehingga mengurangi potensi imbal jasa. Apalagi, saat itu Tahir ingin membantu TNI dalam hal program perumahan prajurit.

Jokowi-Hadi Tjahjanto: Elegi Militer-Bisnis?
Saat pengusaha Dato Sri Tahir diangkat menjadi penasihat TNI oleh Jenderal (Purn) Moeldoko pada tahun 2014 lalu, perbincangan terkait hubungan militer dan bisnis sempat kembali menguat. (Foto: istimewa)

Persoalan yang sama juga mendapat sorotan ketika Gatot Nurmantyo terpilih menjadi Panglima TNI. Selentingan hubungan bisnis dan militer terhadap Gatot adalah terkait hubungannya yang pernah menjadi sekretaris pribadi Letjen (Purn) Kiki Syahnakri saat Kiki menjabat sebagai Wakil KSAD. Kiki diketahui menjadi komisaris utama PT Bank Artha Graha Tbk setelah pensiun dari militer.

Kini, ‘teropong’ yang sama juga digunakan untuk melihat sosok Hadi Tjahjanto. Apakah sang Marsekal berkumis ini juga mewarisi hal yang sama?

Jika berkaca pada sejarah, ada pertautan yang sangat erat antara bisnis dengan militer. Bahkan, pensiunan militer sudah disiapkan untuk dua pilihan: terjun ke politik, atau menjadi eksekutif perusahaan.

Nama-nama macam Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto yang pernah menjadi Komisaris Utama Bank Pundi, atau Laksamana (Purn) Agus Suhartono yang pernah menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Tambang Batubara Bukit Asam, hingga Marsekal (Purn) Djoko Suyanto yang sempat menjadi komisaris independen PT Adaro, merupakan beberapa contoh purnawirawan TNI yang punya karir bisnis sukses pasca pensiun.

Baca juga :  Togog vs Kadrun, Siapa Menang?

Sayangnya, pertautan kepentingan ini juga disebut oleh beberapa praktisi pemerintahan, berimbas pada petinggi militer yang masih aktif.

Lalu, akankah muara hubungan serupa terjadi kembali di era Hadi Tjahjanto? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, saat Soeharto berkuasa selama 32 tahun di negara ini,  jaringan militer telah masuk dan mempengaruhi hingga ke sektor bisnis. Apalagi, hubungan ini juga sangat sulit diatasi, sekalipun Indonesia telah memasuki era kekuasaan sipil.

Panglima Pengaman Tahun Politik

Tugas Marsekal Hadi sangatlah berat untuk mengatasi gejolak di tahun politik 2018 dan 2019. Berkaca dari pengalaman, Jenderal Gatot terhitung sukses mengamankan pemerintahan Jokowi, termasuk – yang cukup fenomenal – di seputaran aksi 411 dan 212.

Artinya, dengan latar belakangnya dari TNI AU, beban politik Hadi jauh lebih besar dari Gatot. Posisinya yang berlatar TNI AU akan menjadi dilema tersendiri untuk jabatan Panglima TNI yang akan disandangnya, sekaligus terhadap Jokowi sendiri. Jika Hadi mampu mengatasi gejolak politik di internal TNI, maka ia tentu tidak akan menemui kesulitan berarti menjalankan tugasnya.

Bagi Jokowi, pengangkatan Hadi adalah sebuah pertaruhan. Jika ia ingin negara aman dan 2018 serta 2019 juga aman, maka pilihan paling logis adalah mengangkat seorang Jenderal TNI AD menjadi Panglima TNI – hal yang dilakukannya ketika mengangkat Gatot menggantikan Moeldoko di 2015.

Namun, boleh jadi Jokowi menilai Hadi adalah opsi Panglima TNI yang paling ‘ramah’ saat ini – bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi internal TNI dan negara secara keseluruhan. Atau, jangan-jangan  ini adalah opsi yang ‘ramah’ juga untuk hubungan militer-bisnis?  Tidak ada yang tahu pasti.

Yang jelas, seperti kata Sun Tzu di awal tulisan, kemenangan hanya bisa diraih jika militer mempunyai semangat yang sama di setiap kesatuannya. Akankah kali ini Hadi mampu memperoleh semangat itu dan memenangkan posisinya? Menarik untuk ditunggu apa hasil fit and proper test dari DPR. (S13)