Jokowi dan Degradasi Kredibilitas WHO

Presiden Joko Widodo saat meninjau Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta pada Maret silam.
Presiden Joko Widodo saat meninjau Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta pada Maret silam. (Foto: Liputan6)
7 minute read

Kredibilitas World Health Organization (WHO) semakin dipertanyakan akibat rilis informasi terkait pandemi Covid-19 yang jamak disangsikan oleh ilmuwan, dan pakar kesehatan dunia lainnya. Dengan kecenderungan tersebut serta fakta bahwa WHO menjadi rujukan utama selama ini dalam merespon pandemi, apakah sudah saatnya Indonesia berpaling dari referensi organisasi kesehatan dunia tersebut?


PinterPolitik.com

Sangat disayangkan memang ketika seharusnya dunia memiliki satu suara berdasarkan kebaikan bersama dalam menghadapi pandemi Covid-19, polarisasi perbedaan pendapat yang bersinggungan dengan kepentingan tertentu justru marak dipertontonkan.

Hal ini juga terjadi pada level saintifik ketika World Health Organization (WHO) acapkali memberikan rilis informasi yang dengan cepat diragukan atau bahkan dibantah keabsahannya oleh ilmuwan dan pakar terkait lain yang kalibernya bahkan tak main-main.

Sebut saja dua intrik terakhir misalnya. WHO pada pekan lalu menyatakan bahwa individu yang terinfeksi Covid-19 tanpa gejala atau yang dikenal asimtomatik kecil kemungkinan menularkan virus. Penasihat kesehatan pemerintah Amerika Serikat (AS), Dr. Anthony Fauci langsung menyangsikan pernyataan WHO tersebut dengan menyebutnya tak tepat.

Bahkan pernyataan WHO tersebut dinilai oleh Dr. Eric Topol, seorang ilmuwan di Scripps Research Institute, dapat membahayakan dikarenakan menambah kebingungan masyarakat dunia di tengah ketidakpastian pandemi saat ini.

Lalu pada pernyataan organisasi kesehatan dunia itu di awal pekan ini terkait jarak social distancing yang dikatakan tak berpengaruh signifikan dalam penyebaran virus. Hal ini langsung dikritik oleh David Spiegelhalter, seorang profesor di Cambridge University yang menekankan bahwa analisa WHO tersebut harus direspon dengan sangat hati-hati oleh berbagai pihak.

Selain dari sisi saintifik, kredibilitas WHO sempat menjadi pertanyaan tersendiri ketika Presiden AS Donald Trump memutuskan hubungan dengan WHO dengan menyetop “sumbangan” mereka pada akhir Mei lalu. Hal ini terkait erat dengan tensi politis segitiga antara Tiongkok, WHO, dan negeri Paman Sam.

Namun demikian, WHO tampaknya masih menjadi rujukan utama beberapa negara di dunia sebagai dasar pernyataan publik hingga penentuan kebijakan pada masa pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Inisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berdamai dengan Corona yang bermuara pada penerapan new normal atau normal baru juga turut mengacu pada WHO yang menyebutkan Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat.

Lantas, meskipun telah jamak diketahui bahwa WHO penuh dengan intrik dan kontroversi, mengapa WHO seolah tetap memiliki pengaruh kuat dan bahkan menjadi referensi utama atas kebijakan negara-negara di tengah pandemi Covid-19?

Kekuatan Superstucture

Tak berlebihan kiranya untuk mengkomparasikan “kekuatan” International Monetary Fund (IMF) dengan WHO pada konteks keduanya sebagai pedoman negara anggotanya saat terjadi krisis. Ya, kedua lembaga internasional itu selama ini merupakan kiblat negara-negara di dunia saat terjadi krisis di dua aspek fundamental berbeda yaitu keuangan dan kesehatan.

Andrew G. Haldane dalam Fixing Financial Crises in the Twenty-first Century mengejawantahkan predikat international superstructure kepada IMF sebagai kemampuan sebuah entitas internasional yang dapat menetapkan aturan dan prinsip yang mengatur tindakan serta ekspektasi berbagai pihak dalam sebuah situasi krisis.

Oleh karenanya, julukan international superstructure yang melekat pada IMF dinilai relevan dipredikatkan pula kepada WHO. Relevansi ini mengacu pada konteks WHO yang seolah menjadi satu-satuya haluan bagi berbagai pedoman aspek kesehatan, termasuk saat terjadi krisis seperti epidemi dan pandemi, yang selama ini telah terkonstruksi dan dianut oleh negara-negara di dunia.

Sebuah landasan teoretis dari Alexander Wendt dalam Social Theory of International Politics menyebutkan bahwa legitimasi lembaga internasional terkonstruksi secara sosial oleh negara-negara anggotanya dan menciptakan sebuah norma dan keyakinan spesifik yang dipegang bersama.

Relevansi predikat superstructure serta konstruksi yang disampaikan oleh Wendt tersebut membuat WHO dinilai memiliki kekuatan legitimasi tersendiri yang dapat mempengaruhi negara anggotanya dan hal tersebut cukup sulit untuk disangkal secara normatif.

Sayangnya, kekuatan legitimasi yang dimiliki WHO, membuat lembaga ini menjadi rentan bagi wadah kepentingan politis tertentu. Elizabeth Fee dalam At the Roots of The World Health Organization’s Challenges: Politics and Regionalization menemukan fakta bahwa seperti lembaga lain di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), WHO pun tak luput dari pengaruh realita politik internasional.

Di era Perang Dingin, WHO disebut oleh Fee sempat menjadi salah satu pivot tensi antara Uni Soviet dan AS. Pada 1950an, lembaga tersebut cenderung  lebih dekat dengan kebijakan luar negeri AS yang juga sebagai superpower kala itu dan membuat negara anggota lain di dalam WHO yang tak bersekutu pada siapapun tak bisa berbuat banyak atas adanya keberpihakan politis tersebut.

Meskipun ketika Perang Dingin berakhir, netralitas WHO dinilai kembali seperti semangat awal pembentukannya bagi kerjasama di bidang kesehatan dunia, preseden historis berupa adanya kepentingan politis dalam lembaga tersebut tak sepenuhnya sirna.

Adanya kepentingan politis inilah yang memang harus terus diwaspadai oleh negara-negara anggotanya terutama ketika pandemi Covid-19 menguak  interpretasi preseden historis serupa.

Cukup sulit memang untuk membuktikannya secara komprehensif, namun tindak tanduk WHO selama pandemi dinilai banyak pihak memang secara kasat mata lebih cenderung sejalan dengan narasi yang dibangun oleh negara asal mula pandemi yaitu Tiongkok.

Dan dengan sikap tegas AS yang memutuskan hubungan dengan WHO, Trump seolah memberi isyarat kepada dunia bahwa “kepentingan terselubung” lembaga tersebut memang harus diwaspadai.

Kecenderungan tersebut kemudian dinilai menjadi salah satu faktor diragukannya beberapa rilis WHO terkait karakteristik Covid-19 dan informasi lainnya seputar pandemi belakangan ini.

Dengan serangakaian landasan teoretis serta realita dinamika yang ada, lantas dampak apa yang telah dan akan timbul ketika Indonesia selama ini menjadikan WHO sebagai referens yang digunakan untuk memperkuat berbagai pernyataan dan menjadi salah satu variabel basis kebijakan dalam penanganan pandemi Covid-19?

Harus Waspada?

Matthias Adam dalam Two Notions of Scientific Justification menyatakan bahwa klaim saintifik dapat dinilai secara epistemik dengan salah satu dari dua cara yang ada yaitu berdasarkan sebuah standar ilmiah, atau melalui argumen filosofis seperti argumen yang mendukung realisme ilmiah.

Apa yang disampaikan oleh Adam dalam tulisannya itu tampaknya tak diimplementasikan dengan baik oleh WHO saat memberikan berbagai klaim saintifik prematur yang kerap disangsikan keakuratannya.

Jika mengacu pada adanya opsi relevansi argumen filosofis bagi klaim santifik, tergesa-gesanya WHO dalam memberikan klaim dan informasi saintifik dinilai tak perlu terjadi.

Meskipun berbagai pihak menyadari bahwa sains sangat dinamis, hal tersebut juga dinilai tak dapat menjadi justifikasi WHO atas berbagai klaim dan rilis informasi prematur yang jamak menuai kontroversi terkait pandemi Covid-19 yang dapat mendistorsi kebijakan suatu negara.

Di Indonesia, distorsi tersebut paling tidak dapat terlihat ketika Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengutip WHO ketika menyebutkan bahwa mereka yang tak terjangkit virus tak perlu memakai masker yang kemudian terbukti merupakan sebuah kekeliruan yang fatal.

Belum termasuk penyataan Presiden Jokowi yang menjadikan referensi WHO bahwa Covid-19 tak akan hilang sebagai dasar “perdamaian” dengan Corona yang banyak menuai respon negatif dari publik ketika itu.

Paling tidak, dua kekhilafan pejabat negara tersebut diharapkan tak lagi terulang dan menjadi sebuah hikmah bagi keharusan untuk lebih kritis dalam memverifikasi secara cermat berbagai klaim saintifik yang dikeluarkan oleh WHO sebelum diartikulasikan dalam sebuah kebijakan.

Dengan berbagai tendensi yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai WHO, Indonesia diharapkan dapat jauh lebih lihai dalam menentukan pendekatan penanganan pandemi Covid-19 yang cermat dan tepat.

Presiden Jokowi diharapkan dapat memperbanyak referensi saintifik yang jauh lebih terpercaya yang tak memiliki tendensi politis tertentu dalam penentuan kebijakan agar tak terombang-ambing atau justru menerima kemudaratan dampak pandemi Covid-19 yang lebih buruk.

Transisi menuju kembalinya berbagai aktivitas dengan kenormalan baru diharapkan menjadi titik balik bagi Presiden Jokowi untuk lebih cermat dan berhati-hati sebelum menentukan sebuah kebijakan terkait Covid-19 yang berbasis saintifik. Itulah yang tentunya diharapkan. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.